Journal of Lex Theory (JLT)
Journal of Lex Theory (JLT) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 2 (Dua) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Articles
159 Documents
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Menjadi Objek Sengketa ]]>
<![CDATA[Nurhikmah, Nurhikmah]]>;
<![CDATA[Arief, Anggreany]]>;
<![CDATA[Mustahar, Mustahar]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52103/jlt.v5i1.1647
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis peraturan hukum yang mengatur hak atas tanah dan memeriksa putusan pengadilan sebagai acuan dalam menilai perlindungan hukum bagi pemilik sertifikat hak atas tanah yang menjadi objek sengketa di BPN Kota Palopo; 2) Untuk mengevaluasi efektivitas mekanisme perlindungan hukum yang ada dan mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi oleh pemilik sertifikat hak atas tanah dalam sengketa tanah di BPN Kota Palopo. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Empiris (non-doctrinal). Hasil penelitian menunjukkan: 1) Penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh pihak BPN Kota Palopo masih didasarkan pada PP Nomor 21 tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian sengketa kasus pertanahan disisi lain putusan Pengadilan baik di Pengadilan Negeri Palopo dan PTUN Makassar masih melihat standar yang ketat dari pembuktian dari para pihat Ketika mengajukan gugatan di Pengadilan; 2) mekanisme perlindungan hukum yang diterapkan oleh BPN Kota Palopo hanya menggunakan mekanisme mediasi dan negosiasi yang diatur di dalam pasal 43 dan 44 PP 21/2020. The research objective is to analyze the legal regulations governing land rights and examine court decisions as a reference in assessing legal protection for owners of land rights certificates which are the object of dispute at BPN Palopo City; 2) To evaluate the effectiveness of existing legal protection mechanisms and identify the challenges and obstacles faced by land title certificate holders in land disputes at BPN Palopo City. This research uses empirical research methods (non-doctrinal). The results of the research show: 1) The resolution of problems carried out by the Palopo City BPN is still based on PP Number 21 of 2020 concerning the handling and resolution of land case disputes. On the other hand, court decisions at both the Palopo District Court and Makassar PTUN still look at strict standards of evidence parties when filing a lawsuit in court; 2) the legal protection mechanism implemented by the Palopo City BPN only uses the mediation and negotiation mechanisms regulated in articles 43 and 44 of PP 21/2020.]]>
<![CDATA[Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Tindakan ]]>
<![CDATA[Wahid, Abd]]>;
<![CDATA[Hafidz, Ma'ruf]]>;
<![CDATA[Bachmid, Fahri]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis penyebab kurang Efektifnya perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis di Kabupaten Gowa dan Masalah akibat hukum bagi Tenaga Medis yang lalai dalam menjalankan tindakan medis pada pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Hasil Penelitian ini menunjukkan Bahwa: (1) Efektivitas Perlindungan Hukum di Rumah Sakit Syekh Yusuf dan Puskemas Kampili secara Prosedur Sudah Efektif Namum Masih ada Beberapa Hal yang menyebabkan tidak Efektifnya Perlindungan Hukum Bagi tenaga Kesehatan yang di sebabkan Beberapa hal di antaranya adalah Kurangnya pemahaman Mengenai beberapa Undang-undang Kesehatan yang dibuat untuk melindungi tenaga Kesehatan itu Sendiri dan besarnya harapan pasien terhadap tenaga kesehatan untuk mendapatkan kesembuhan (2) Permasalahan Hukum Yang terjadi di Ruang Lingkup Rumah Sakit dan Puskemas di Kab. Gowa antara Tenaga Kesehatan dengan Pasien semuanya bisa terselesaikan dengan Jalur Mediasi setelah Melalui beberapa Prosedur yang ada di Rumah Sakit dan Puskemas sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan, Pasal 310 Dalam hal Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada Pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. The research objective is to analyze the causes of the lack of effective legal protection for health workers in carrying out medical procedures in the Gowa Regency and the problem of legal consequences for medical personnel who are negligent in carrying out medical procedures in health services. This research uses primary data obtained from field research. The results of this research show that: (1) The effectiveness of legal protection at Syekh Yusuf Hospital and Kampili Community Health Center is procedurally effective, but there are still several things that cause ineffective legal protection for health workers, some of which a lack of understanding regarding several The Health Law was created to protect the health workers themselves and the high hopes that patients have for health workers to get healing (2) Legal problems that occur within the scope of hospitals and health centres in the district. Gowa between Health Workers and Patients can all be resolved through Mediation after going through several procedures in Hospitals and Community Health Centers as regulated in Law no. 17 of 2023 concerning health, Article 310 If a Medical Personnel or Health Personnel is suspected of making a mistake in carrying out their profession which causes harm to the Patient, the dispute that arises as a result of the mistake is resolved first through alternative dispute resolution outside of court.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dengan Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pada PT. Angkasa Pura Support ]]>
<![CDATA[Rifdah, Faradibah]]>;
<![CDATA[Nawi, Syahruddin]]>;
<![CDATA[Khalid, Hasbuddin]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja dengan status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) pada PT. Angkasa Pura Support; dan Implementasi pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PWKT) pada PT. Angkasa Pura Support. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Perlindungan terhadap pekerja/buruh PKWT dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal, masalah yang dihadapi dalam PKWT terhadap pemberian perlindungan pekerja/ buruh diantaranya adalah permasalahan dalam implementasi PKWT dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, bentuk perjanjian kerjasama dalam PKWT yang tidak dituliskan secara detail dan jelas sehingga terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya, terakhir adalah permasalahan dalam pengawasan PKWT yang belum dilakukan secara optimal dengan kata lain di dalam kontrak tidak tertera adanya perlindungan hukum pada perjanjian yg di tanda tangani (2) Pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) PT. Angkasa Pura Support ditemukan masih banyak ketidaksesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang PKWT, Namun hak pekerja telah terpenuhi sesuai dengan isi kontrak yg telah ditanda tangani. The research objective is to analyze the form of legal protection for workers with fixed-term work agreement (PKWT) status at PT. Angkasa Pura Support; and Implementation of a certain time work agreement (PWKT) at PT. Angkasa Pura Support. This research uses Normative legal research methods. The results of this research show that: (1) Protection of PKWT workers/labourers in its implementation has not run optimally, and the problems faced in PKWT regarding the provision of protection for workers/labourers include problems in implementing PKWT with statutory regulations relating to employment, form The cooperation agreement in the PKWT is not written in detail and clearly so that there is overlap in its implementation, the last is the problem in the supervision of the PKWT which has not been carried out optimally, in other words, the contract does not state that there is legal protection for the signed agreement (2) Implementation certain time work agreement (PKWT) PT. Angkasa Pura Support found that there were still many discrepancies with the statutory provisions governing PKWT, however, workers' rights had been fulfilled by the contents of the contracts that had been signed.]]>
<![CDATA[Penerapan Hukum Terhadap Elektronik Tilang Dalam Penertiban Lalu Lintas Di Wilayah Polres Baubau ]]>
<![CDATA[Mashendri, Mashendri]]>;
<![CDATA[Rahman, Sufirman]]>;
<![CDATA[Makkuasa, Anzar]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis penerapan E-Tilang terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas diwilayah polres Baubau. Kedua Untuk mengetahui faktor yang menghambat penerapan E-Tilang terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas diwilayah polres Baubau. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan E-Tilang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan prosedur aplikasi E-Tilang yang terdapat di ponsel polisi dan telah terintegrasi dengan server e-tilang Korlantas (MABES Polri) sesuai dengan data pelaku, termasuk nomor tiketnya. Sedangkan faktor apakah yang menghambat penerapan E-Tilang terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas diantaranya adalah sumber daya manusia kurangnya pemhaman aparat penegak hukum tentang penggunaan aplikasi E-Tilang sehingga penting untuk diadakan pelatihan dan sosialisasi, intensitas E-Tilang hal ini mengingat Kota Baubau masuk dalam kategori masyarakat berkembang yang belum mampu mengimbangi perkembangan teknologi yang semakin maju dengan cepat, Mekanisme pelayanan aplikasi E-Tilang tidak sesuai dengan Pasal 4 huruf (b) peraturan yang dikeluarkan kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor 6 Tahun 2018 yang menitikberatkan pada efisiensi dan efektivitas. The research objective is to analyze the application of e-tickets to perpetrators of traffic violations in the Baubau police area. Second, to find out the factors that hinder the implementation of E-Ticket for perpetrators of traffic violations in the Baubau police area. This type of research is empirical legal research. The results of the research show that the application of E-Ticket is carried out based on Law Number 22 of 2009 concerning traffic and road transportation with the E-Tilang application procedure which is available on police cellphones and has been integrated with the Korlantas e-ticket server (MABES Polri) by the data the perpetrator, including the ticket number. Meanwhile, what factors hinder the implementation of E-Ticket for traffic violation perpetrators, including human resources, and lack of understanding by law enforcement officers regarding the use of the E-Ticket application, so it is important to hold training and socialization, the intensity of E-Tilang is considering that Baubau City is included in the category developing society which has not been able to keep up with rapidly advancing technological developments, the E-Ticket application service mechanism is not by Article 4 letter (b) of the regulations issued by the head of the National Police Traffic Corps Number 6 of 2018 which focuses on efficiency and effectiveness.]]>
<![CDATA[Perubahan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Menjadi Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung ]]>
<![CDATA[Baharuddin, Efryanti]]>;
<![CDATA[Nawi, Syahruddin]]>;
<![CDATA[Salmawati, Salmawati]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung New Makassar Mall berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun; (2) menguji dan menganalisis dasar hukum perubahan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun menjadi Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung pada kepemilikan kios di New Makassar Mall; Penelitian ini menggunakan metode penelitian perpaduan hukum normatif dan empiris. Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari data studi kepustaan dan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penulisan ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung New Makassar Mall tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun. (2) Dasar perubahan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun menjadi sertifikat kepemilikan bangunan gedung tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. The research objective is to analyze the New Makassar Mall Building Ownership Certificate based on Law Number 20 of 2011 concerning Flats; (2) examine and analyze the legal basis for changing the Certificate of Ownership of Flat Units to a Certificate of Building Ownership for kiosk ownership in New Makassar Mall; This research uses a research method that combines normative and empirical law. This research uses primary data sourced from literature study data and the results of interviews with parties related to this writing. The results of this research indicate that: (1) The issuance of the New Makassar Mall Building Ownership Certificate is not by Law Number 20 of 2011 concerning Flats. (2) The basis for changing the certificate of ownership of an apartment unit to a certificate of ownership of a building is not by the provisions of the applicable laws.]]>
<![CDATA[Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan ]]>
<![CDATA[Syam, Nurul Sofia]]>;
<![CDATA[Thalib, Hambali]]>;
<![CDATA[Abbas, Ilham]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan di Kepolisian Resor Gowa. Tipe penelitian ini menggunakan metode empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menitik beratkan menggunakan hukum fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia baik perilaku verbal yang di dapat maupun dari perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan demikian melalui upaya untuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan dari awal sampai akhir, dan juga faktor-faktor yaitu adanya faktor budaya masyarakat sudah efektif. The research objective is to analyze the implementation of legal protection for children as victims of criminal acts of rape to analyze and explain the factors that hinder the implementation of the law towards children as victims of criminal acts of rape at the Gowa Police Department. This type of research uses empirical methods, namely a legal research method that focuses on using legal empirical facts taken from human behaviour, both verbal behaviour that is obtained and from real behaviour carried out through direct observation. The results of this research show that through efforts for legal protection of children as victims of rape from start to finish, and also factors, namely the existence of community cultural factors that have been effective]]>
<![CDATA[Efektivitas Pendaftaran Hak Tanggungan Dan Roya Secara Elektronik ]]>
<![CDATA[Pratiwi, Batari Ayu]]>;
<![CDATA[Nawi, Syahruddin]]>;
<![CDATA[Busthami, Dachran S]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pendaftaran hak tanggungan dan roya secara elektronik di Kantor Pertanahan Kota Makassar. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kantor Pertanahan Kota Makassar, kemudian dilakukan analisis kualitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas pendaftaran hak tanggungan dan roya secara elektronik di Kantor Pertanahan Kota Makassar berlum berjalan secara efektif, dikarenakan masih sering terjadi maintenance dari website Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan sehingga menghambat proses pendaftaran hak tanggungan dan roya oleh pihak PPAT/Kreditur. 2). Faktor yang mempengaruhi pendaftaran hak tanggungan dan roya secara elektronik di Kantor Pertanahan Kota Makassar dipengaruhi oleh hambatan yang terjadi oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Makassar serta dari pihak PPAT/Kreditur. Dalam hal ini pihak PPAT/Kreditur yang merasa dirugikan dikarenakan aplikasi HT-el yang masih sering eror sehingga untuk mengupload dokumen elektronik memakan waktu yang lama. The research objective is to analyze the effectiveness of electronic registration of mortgage and mortgage rights at the Makassar City Land Office. This type of research is empirical juridical, with data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case, the Makassar City Land Office, then carried out qualitative analysis. The author's research results found that: 1). The effectiveness of electronic registration of mortgage and roya rights at the Makassar City Land Office is not yet running effectively, because there is still frequent maintenance on the Agrarian and Spatial Planning/Head of Land Agency website, thus hampering the process of registering mortgage and roya rights by the PPAT/Creditor. 2). Factors that influence the electronic registration of mortgage and roya rights at the Makassar City Land Office are influenced by obstacles that occur from the Makassar City Land Office and from the PPAT/Creditor. In this case, the PPAT/Creditor feels disadvantaged because the HT-el application still often has errors so uploading electronic documents takes a long time.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Proses Persidangan Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Syam, Nur Rahmayana]]>;
<![CDATA[Marsuni, Lauddin]]>;
<![CDATA[Arsyad, Nasrullah]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis kedudukan hukum kesaksian Justice Collaborator dalam proses persidangan dan perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam proses persidangan. Penelitian ini menggunakan data primer maupun sekunder yang diperoleh dan dikumpulkan, kemudian dianalisa secara kualitatif yang selanjutnya dibahas secara deskriptif dengan menguraikan permasalahan serta penyelesaian yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kedudukan hukum justice collaborator pada persidangan belum diatur secara jelas dan rinci. Dan masih terdapat perbedaan cara pandang antara para penegak hukum dalam menentukan Justice Collaborator (2) Perlindungan hukum terhadap justice collaborator, tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik. The research objective is to analyze the legal position of Justice Collaborator's testimony in the trial process and the legal protection of Justice Collaborator in the trial process. This research uses primary and secondary data that is obtained and collected, then analyzed qualitatively which is then discussed descriptively by outlining the problems and solutions related to this research. The results of this research show that: (1) The legal position of justice collaborators at trials has not been regulated clearly and in detail. And there are still differences in perspective between law enforcers in determining Justice Collaborators (2) Legal protection for justice collaborators cannot be prosecuted legally, either criminally or civilly for testimony and/or reports that they will, are giving, or have given, except for testimony or the report was not provided in good faith.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Penipuan Jual Beli Mobil Melalui Aplikasi Facebook ]]>
<![CDATA[Al A’Raaf, Fajar]]>;
<![CDATA[Rahman, Sufirman]]>;
<![CDATA[Badaru, Baharuddin]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Penipuan Jual Beli Mobil Melalui Aplikasi Facebook. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Penipuan Jual Beli Mobil Melalui Aplikasi Facebook. Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dan empiris. Hasil penelitian bahwah Pada prinsipnya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Penipuan Jual Beli Mobil Melalui Aplikasi Facebook adalah diwujudkan melalui penerimaan dan pemberian layanan laporan pengaduan kepada masyarakat yang kemudian laporan tersebut akan diproses melalui tindak penyidikan dan penyelidikan dengan berpedoman pada Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dan merupakan hak dari korban tindak pidana adalah mendapatkan kompensasi dan restitusi. Perlindungan yang diberikan oleh kepolisian sejalan dengan yang terdapat prinsip-prinsip hukum Islam diantaranya prinsip keadilan, prinsip amar ma’ruf nahi munkar, prinsip persamaan, dan prinsip tolong menolong. Dalam Variabel Independen penelitian ini yaitu Faktor yang mempengaruhi variabel terikat antara lain: Faktor Pengetahuan Hukum, Kesadaran Masyarakat, Budaya Masyarakat, Sarana Dan Fasilitas. The research objective is to analyze the legal protection for consumers who are victims of car buying and selling fraud via the Facebook application. To find out and analyze the factors that influence legal protection for consumers who are victims of car buying and selling fraud via the Facebook application. The research uses normative and empirical legal research. The results of the research are that in principle legal protection for consumers who are victims of car buying and selling fraud via the Facebook application is realized through receiving and providing complaint report services to the public, which then reports will be processed through investigations and inquiries guided by Law number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. One form of protection for crime victims and a right of crime victims is to receive compensation and restitution. The protection provided by the police is in line with the principles of Islamic law, including the principle of justice, the principle of good and evil, the principle of equality, and the principle of mutual assistance. In the Independent Variables of this research, the factors that influence the dependent variable include: Legal Knowledge, Community Awareness, Community Culture, Facilities and Facilities.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan ]]>
<![CDATA[Irnayanti, Irnayanti]]>;
<![CDATA[Pawennei, Mulyati]]>;
<![CDATA[Ahmad, Kamri]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis proses penanganan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh penyidik direktorat reserse kriminal umum polda sulawesi selatan. Metode yang digunakan peneliti di sini adalah penelitian secara umum dapat digolongkan dalam dua jenis yaitu penelitian empiris sosiologis. Hasil penelitian bahwah proses penyidikan tindak pidana penipuan pada direktorat reserse kriminal umum polda sulawesi selatan telah sesuai dengan ketentuan kuhap dan peraturan kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Progresivitas penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan pada direktorat reserse kriminal umum polda sulawesi selatan berhubungan dengan penerapan keadilan restoratif dalam penyidikan tindak pidana yang bertitik tolak pada dua komponen basis hukum yaitu peraturan (rules) dan perilaku (behavior). Komponen peraturan nampak dari beberapa aturan hukum tentang penerapan keadilan restoratif dalam penyidikan yang telah diatur dalam peraturan kepolisian, disamping itu pula komponen perilaku anggota polri terlihat dalam penerimaan laporan yang pro-rakyat dan penerapan keadilan restoratif dalam penyidikan tindak pidana. The research objective is to analyze the process of handling criminal acts of fraud carried out by investigators from the general criminal investigation directorate of the South Sulawesi Regional Police. The method used by researchers here is that research can generally be classified into two types, namely sociological empirical research. The results of the research show that the process of investigating criminal acts of fraud at the general criminal investigation directorate of the South Sulawesi Regional Police is by the provisions of the Criminal Procedure Code and the National Police Chief's regulation number 6 of 2019 concerning the investigation of criminal acts. The progress in handling criminal acts of fraud and embezzlement at the South Sulawesi Regional Police's general criminal investigation directorate is related to the application of restorative justice in the investigation of criminal acts which is based on two components of the legal basis, namely rules and behaviour. The regulatory component can be seen from several legal rules regarding the application of restorative justice in investigations which have been regulated in police regulations, besides that the behavioural component of police officers can be seen in the acceptance of pro-people reports and the application of restorative justice in the investigation of criminal acts.]]>
