cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
journal.pasca@umi.ac.id
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Philosophy (JLP)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 27221237     EISSN : 27222020     DOI : 10.52103/jlp.v3i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Philosophy (JLP) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Doktor llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 2 (Dua) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Filsafat Hukum, Filsafat Hukum Perdata, Filsafat Hukum Pidana, Filsafat Hukum Tata Negara, Filsafat Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 229 Documents
 11   12   13   14   15 
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pelaku Dalam Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Usman, Usman; Rahman, Abd; Djanggih, Hardianto
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian uang dalam Putusan Nomor :284/Pid.Sus/2019/Pn.Mks. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah memggunakan tipe penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian uang pada pokoknya dibebankan secara bersama-sama dengan pengurusnya dalam hal ini diwakili oleh direksi mengingat, korporasi merupakan badan hukum yang dijalankan oleh pengurusnya. Selain itu, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam putusan telah sesuai prinsip pelaksanaan pidana korporasi. Adapun dasar petimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor :284/Pid.Sus/2019/Pn.Mks yakni menggunakan pasal 3 yo pasal 6 UU No.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP sebagai dasar Pemeriksaan Pertimbangan tersebut mengacu kepada asas-asas pidana korporasi dan alat bukti yang sah yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yang termaksud dalam Pasal 73 huruf b, yaitu alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen. The aim of analyzing corporate criminal liability for perpetrators who commit money laundering crimes in Decision Number: 284/Pid.Sus/2019/Pn.Mks. The approach used in this research is the Normative Law research type. The results of this research show that the criminal liability of corporations as perpetrators who commit money laundering crimes is principally borne jointly by their management, in this case, represented by the directors, bearing in mind that corporations are legal entities run by their management. Apart from that, corporate criminal liability in the decision is based on the principles of implementing corporate crime. The basis for the judge's legal considerations in Decision Number: 284/Pid.Sus/2019/Pn. Mks is to use Article 3 or Article 6 of Law No.8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering in conjunction with Article 55 Paragraph 1 1 of the Criminal Code in conjunction with Article 64 Paragraph 1 of the Criminal Code as the basis for the Examination. The consideration refers to the principles of corporate crime and legal evidence as mentioned in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Code as referred to in Article 73 letter b, namely other evidence in the form of spoken information. , sent, received, or stored electronically by optical or optical-like devices and documents.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Balas Dendam Ayu, Putri; Pawennei, Mulyati; Abbas, Ilham
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis upaya perlindungan hukum terhadap korban revenge porn. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Upaya Perlindungan Hukum Sebagai Korban Revenge porn dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, jalur non penal atau preventif (pencegahan sebelum terjadi kejahatan) misalnya seperti penyuluhan hukum dan sosialisasi mengenai penggunaan internet yang etis dan menghindari menyebarkan konten berbentuk pornografi kepada orang lain , dan jalur penal atau represif (pemberantasan setelah terjadinya kejahatan), misalnya seperti yang dilakukan pihak kepolisian yaitu, penggantian kerugian, restitusi, penerimaan dan penangan laporan, investigasi dan pengumpulan barang bukti, perlindungan privasi korban, kerja sama dengan lembaga lain, penegakan hukum dengan proses peradilan, reformasi dan kebijakan,dan dukungan psikologis dan sosial . 2). Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyebaran konten pornografi balas dendam atau revengen porn yaitu ;, faktor motivasi balas dendam, faktor ekonomi, faktor psikologi, faktor sosial budaya, faktor teknis dan teknologi, faktor relasional, dan budaya patriaki yang masih sangat melekat bagi masyarakat sekitar. The research objective is to analyze the legal protection efforts for revenge porn victims. This type of research is empirical legal research. The results of the author's study found that: 1). Legal Protection Efforts as Victims of Revenge porn can be done in two ways, namely, the non-penal or preventive route (prevention before a crime occurs), for example, such as legal counselling and outreach regarding ethical use of the internet and avoiding spreading pornographic content to other people, and the penal route or repressive (eradication after a crime occurs), for example as carried out by the police, namely, compensation for losses, restitution, receiving and handling reports, investigation and collection of evidence, protection of victim privacy, cooperation with other institutions, law enforcement using the judicial process, reform and policies, and psychological and social support. 2). The factors that cause the criminal act of spreading revenge porn content are; motivational factors for revenge, economic factors, psychological factors, sociocultural factors, technical and technological factors, relational factors, and patriarchal culture which is still very inherent in society.
Pelaksanaan Fungsi Kepolisian Dalam Menanggulangi Perjudian Online Riswanto, Muh. Firzah; Kamal, Muhammad; Badaru, Baharuddin
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan fungsi kepolisian dalam menangani perjudian Online di Kota Makassar, serta mengidentifikasi berbagai faktor penghambat yang dihadapi oleh pihak kepolisian. Tipe Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis empiris. Metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan Observasi. Teknik analisis datanya menggunakan analisis kualitatif untuk mendeskripsikan dan menjelaskan data yang dikumpulkan dari wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi kepolisian dalam menangani perjudian Online di Kota Makassar mengalami berbagai kendala, termasuk dalam aspek penegakan hukum, patroli siber, edukasi masyarakat, dan layanan kepada korban. Faktor yang menjadi hambatan bagi kepolisian dalam menanggulangi perjudian Online di Makassar di antaranya adalah normalisasi sosial budaya perjudian, kekurangan teknologi dan infrastruktur, serta kurangnya kerjasama internasional. Kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang lemah juga turut mempengaruhi efektivitas Kepolisian dalam mengatasi masalah perjudian Online . Selain itu, kesulitan dalam menelusuri jalur keuangan juga sangat berpengaruh terhadap proses penanggulangan perjudian Online di Kota Makassar. The research objective is to analyze the implementation of police functions in handling online gambling in Makassar City, as well as identify various inhibiting factors faced by the police. This type of research uses an empirical juridical method approach. The data collection method uses interviews and observation. The data analysis technique uses qualitative analysis to describe and explain data collected from interviews and observations. The research results show that the implementation of police functions in handling online gambling in Makassar City experiences various obstacles, including in the aspects of law enforcement, cyber patrols, public education, and services to victims. Factors that become obstacles for the police in tackling online gambling in Makassar include the normalization of social gambling, lack of technology and infrastructure, and lack of international agreements. The weak socio-economic conditions of the community also influence the effectiveness of the Police in dealing with the problem of online gambling. Apart from that, difficulties in tracing financial channels also greatly influence the process of dealing with online gambling in Makassar City.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Tanggungan Atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Yang Di Batalkan Pengadilan Fajar, Muh Agung; Qamar, Nurul; Alam, Syamsul
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang hak tanggungan serta penyebab gugurnya Atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang di Batalkan Pengadilan. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah memggunakan tipe penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian bahwa pemberian kredit perbankan membutuhkan jaminan sebagai pengaman bagi pihak perbankan. Hak Tanggungan merupakan jaminan bagi fasilitas kredit dari perbankan. Dalam hal adanya sengketa pada objek hak tanggungan yang mengakibatkan pembebanan hak tanggungan atas objek jaminan suatu piutang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, sementara pembebanan hak tanggungan yang dibuktikan dengan adanya sertipikat hak tanggungan sudah memiliki kekuatan hukum yang kuat, berdasarkan hal tersebut terdapat rumusan masalah berupa Perlindungan hukum terhadap pemegang hak tanggungan terhadap obyek Tanah yang dinyatakan batal oleh putusan pengadilan. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian tersebut dengan dinyatakannya SHGB batal demi hukum oleh Pengadilan, maka segala sesuatu ataupun perbuatan yang didasarkan pada SHGB tersebut secara otomatis cacat hukum, namun dengan batalnya Hak Tanggungan tidak menyebabkan hapusnya perjanjian kredit. The research objective is to analyze the legal protection for mortgage rights holders and the causes of the cancellation of Building Use Rights Certificates (SHGB) which are cancelled by the court. The approach used in this research is the Normative Law research type. The research results show that providing banking credit requires collateral as a safeguard for the banking sector. Mortgage Rights are collateral for credit facilities from banks. If there is a dispute over the object of mortgage rights which results in the imposition of mortgage rights on the collateral object of a receivable being declared to have no legal force, while the imposition of mortgage rights as evidenced by the existence of a certificate of mortgage rights already has strong legal force, based on this there is a formulation of the problem in the form of Protection law against holders of mortgage rights to land objects which are declared void by a court decision. Furthermore, based on the results of this research, with the court declaring the SHGB as null and void by the law, everything or actions based on the SHGB are automatically legally flawed, but the cancellation of the mortgage right does not result in the cancellation of the credit agreement.
Penerapan Hukum Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asusila Gay Di Kalangan TNI Hamzah, Hastia Umrah; Thalib, Hambali; Badaru, Baharuddin
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor sehingga terjadinya tindak pidana asusila Gay di kalangan TNI; (2) Mengetahui dan menganalisis hasil putusan hakim dengan nomor perkara 98-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2019 di Oditurat Militer IV-17 Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Faktor-faktor tindak pidana gay yang ditunjukkan oleh pelaku homoseksual dikarenakan faktor genetik jumlah hormon yang tidak seimbang di dalam tubuh sehingga timbul kelainan seksual/abnormal yang dapat menyebabkan penyimpangan homoseksual terjadi. Selain itu, faktor lingkungan juga sangat berpengaruh dikarenakan pelaku homoseksual bergabung ke dalam komunitas atau kelompok LGBT. (2) Sesuai dengan amar putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim, pelaku tindak pidana homoseksual diberikan sanksi tegas yaitu pidana penjara dan pidana tambahan dipecat dari kesatuan Tentara Nasional Indonesia. The research objective is to analyze the factors that lead to the occurrence of gay immoral crimes among the TNI; (2) Know and analyze the results of the judge's decision in case number 98-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2019 at Military Prosecutor's Office IV-17 Makassar. This research uses empirical legal research methods. The results of this research show that: (1) The factors for gay criminal acts demonstrated by homosexual perpetrators are due to genetic factors, the amount of hormones being unbalanced in the body, resulting in sexual/abnormal disorders that can cause homosexual deviation to occur. Apart from that, environmental factors are also very influential because homosexuals join LGBT communities or groups. (2) By the decision that has been handed down by the Panel of Judges, perpetrators of homosexual crimes are given strict sanctions, namely imprisonment and an additional penalty of being dismissed from the Indonesian National Army.
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Di Kalangan TNI Nashihah, Indah Ismy; Rahman, Abd; Bima, Muhammad Rinaldy
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum tindak pidana perzinahan di kalangan TNI dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan di kalangan TNI. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari studi Pustaka (dokumen) kemudian dianalisis menggunakan metode empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan di kalangan TNI kurang efektiv dikarenakan berdasarkan rekap daftar perkara pidana perzinahan di kalangan TNI jumlah pelaku tindak pidana perzinahan tidak berkurang bahkan meningkat. Kesimpulan penelitian dari penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan belum terwujudnya prinsip kepastian, kemanfaatan, dan keadilan khususnya dalam kalangan TNI, serta faktor-faktor yang kurang mendukung seperti kaidah hukum, penegak hukum, sarana/prasarana, dan kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat. The research objective is to analyze the effectiveness of law enforcement for the crime of adultery among the TNI and what factors influence the effectiveness of law enforcement against the crime of adultery among the TNI. The research method used in writing this thesis is empirical legal research. This research uses primary and secondary data from library studies (documents) and is then analyzed using empirical methods. The results of this research indicate that law enforcement against the crime of adultery among the TNI is less effective because based on the recap of the list of criminal cases of adultery among the TNI the number of perpetrators of the crime of adultery has not decreased, but has even increased. The research conclusion is that law enforcement regarding the crime of adultery has not yet realized the principles of certainty, usefulness and justice, especially within the TNI, as well as less supportive factors such as legal rules, law enforcement, facilities/infrastructure, and lack of legal awareness by the community.
Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Anak Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak Karim, Indah; Nawi, Syahruddin; Kamal, Muhammad
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap anak berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Makassar. Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sanksi pidana terhadap anak berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Makassar terlaksana efektif, baik sanksi pidana pokok, pidana tambahan, maupun sanksi pidana kumulatif, di mana penjatuhan sanksi pidana tersebut sedapat mungkin menghindari adanya sanksi pidana dan lebih mengutamakan sanksi tindakan demi kepentingan terbaik anak. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi efektifitas penerapan sanksi pidana terhadap anak berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Makassar, antara lain: faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum, serta sarana dan prasarana. The research objective is to analyze the effectiveness of implementing criminal sanctions against children based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System at the Makassar District Court. This type of research is empirical juridical research. The results of the research show that the effectiveness of criminal sanctions against children based on the Juvenile Criminal Justice System at the Makassar District Court is effective, both basic criminal sanctions, additional criminal sanctions, and cumulative criminal sanctions, where the imposition of criminal sanctions avoids criminal sanctions as far as possible and prioritizes sanctions. actions in the best interests of the child. Furthermore, factors that influence the effectiveness of applying criminal sanctions against children based on the Juvenile Criminal Justice System at the Makassar District Court include factors of legal substance, legal structure, legal culture, legal awareness, and facilities and infrastructure.
Pencabutan Gugatan Dalam Praktik Peradilan Umum Menurut Hukum Acara Perdata Hasmin, Hasmin; Rahman, Sufirman; Bachmid, Fahri
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pencabutan gugatan dalam praktik peradilan umum menurut hukum acara perdata dan akibat hukum pencabutan gugatan dalam praktik peradilan menurut hukum acara perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis Normaitf. Hasil penelitian bahwa Pencabutan gugatan dapat dilakukan saat pemeriksaan belum berlangsung selama tergugat belum menyampaikan jawaban. Hal ini hukum memberi hak penuh kepada penggugat mencabut gugatan tanpa persetujuan pihak tergugat. Namun penggugat selaku pihak yang mencabut gugatan harus memberitahukan kepada pihak lawan dengan akta sederhana atau surat bahwa gugatan itu dicabut. Akibat hukum atas pencabutan gugatan pada perkara No. 359/Pdt.G/2022/PN. Mks, yang pada dasarnya telah dicabut oleh penggugat, namun dalam pencabutan tersebut telah masuk dalam pokok perkara atau tergugat telah mengajukan jawaban atas gugatan tersebut. Setelah pencabutan gugatan tersebut Penggugat mendaftarkan kembali gugatanya dengan Perkara No. 336/Pdt.G/2022/PN. Mks. Berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, maka gugatan tersebut seharusnya ditolak oleh majelis hakim untuk diperksa, karena gugatan tersebut bersiat final dan tidak dapat diajukan kembali. The research objective is to analyze the withdrawal of lawsuits in general judicial practice according to civil procedural law and the legal consequences of withdrawing lawsuits in judicial practice according to civil procedural law. The research method used is normative juridical research. The research results show that a lawsuit can be withdrawn when the examination has not yet taken place as long as the defendant has not submitted an answer. This law gives the plaintiff full rights to withdraw the lawsuit without the defendant's consent. However, the plaintiff as the party who withdraws the lawsuit must notify the opposing party with a simple deed or letter that the lawsuit is withdrawn. The legal consequences of withdrawing the lawsuit in case no. 359/Pdt.G/2022/PN. Mks, which has been revoked by the plaintiff, but in this revocation, it has been included in the main case or the defendant has filed an answer to the lawsuit. After withdrawing the lawsuit, the Plaintiff re-registered the lawsuit with Case No. 336/Pdt.G/2022/PN. Max. Based on the provisions of Article 271 Rv, the lawsuit should have been rejected by the panel of judges for examination, because the lawsuit is final and cannot be resubmitted.
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Darwis, Alfian; Kamal, Muhammad; Sutiawati, Sutiawati
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis upaya Penegakan Hukum terhadap tindak pidana Penganiayaan di Kabupaten Bone. Tipe penelitian ini adalah empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1) Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan kurang efektif Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Bone dilakukan dengan 3 cara yaitu: upaya Pre-emtif yaitu merupakan upaya awal yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Bone dengan cara himbauan dan ajakan serta mengarahkan masyarakat untuk mematuhi norma atau aturan yang berlaku agar tidak melakukan tindak pidana penganiayaan. Yang kedua dengan cara Preventif yaitu upaya yang menunjukan usaha pencegahan dengan cara melakukan pembinaan, pendidikan (edukasi) dan kesadaran masyarakat umum sebelum terjadi tindak pidana. Sedangkan ketiga yaitu dengan cara represif yaitu upaya ini lebih terhadap si pelaku atau orang yang melalukan tindak pidana yakni dengan memberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang sudah orang tersebut perbuat. 2) Faktor-faktor yang mempengaruh penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan adalah struktur hukum, budaya hukum, kesadaran masyarakat dan fasilitas atau sarana dan prasarana. The research objective is to analyze the law enforcement efforts towards criminal acts of abuse in Bone Regency. This type of research is empirical. The results of the author's research found that: 1) Law enforcement against criminal acts of abuse is less effective. Efforts to prevent and control criminal acts of abuse in the jurisdiction of the Bone Police are carried out in 3 ways, namely: Pre-emptive efforts, which are initial efforts carried out by the Bone Resort Police using appeals and invitations as well as directing the public to comply with applicable norms or rules so as not to commit criminal acts of abuse. The second is the preventive method, namely efforts that demonstrate prevention efforts by providing guidance, education and awareness of the general public before a criminal act occurs. Meanwhile, the third is by repressive methods, namely this effort is directed more towards the perpetrator or person who commits a criminal act, namely by giving a punishment commensurate with what the person has done. 2) Factors that influence law enforcement regarding criminal acts of abuse are legal structure, legal culture, public awareness and facilities or infrastructure.
Analisis Kriminologi Pengaruh Minuman Keras Yang Mengakibatkan Delik Pembunuhan Jaya, Milda Rahmadhana; Razak, Askari; Badaru, Baharuddin
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis factor yang menjadi penyebab seseorang meminum minuman keras sehingga terjadi delik pembunuhan di kota Makassar: 2.) untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi penjualan minuman keras di kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1.) factor yang menyebabkan sehingga terjadinya delik pembunuhan di kota Makassar yang diakibatkan oleh pengaruh minuman keras dikota Makassar yaitu factor dari dalam diri pelaku itu sendiri, yakni masalah kejiwaan seperti stress dan memiliki dendam pribadi dan dari luar diri pelaku sendiri seperti pengaruh lingkungan yang buruk. 2.) upaya yang telah dilakukan oleh penegak hukum dalam mengatasi delik pembunuhan yang diakibatkan pengaruh minuman keras di kota Makassar ada dua bentuk yaitu upaya preventif seperti melakukan penyuluhan tentang bahaya minuman keras terhadap orang yang mengkomsumsinya dan upaya represif yaitu dilakukan dengan menindak langsung para pelaku kejahatan sesuai dengan hukum yang berlaku. The research objective is to analyze the factors that cause someone to drink alcohol and thus commit a murder offence in the city of Makassar: 2.) to determine the efforts that have been made by law enforcement officials to tackle the sale of liquor in the city of Makassar. The results of this research show that 1.) the factors that cause murder offences to occur in the city of Makassar which are caused by the influence of alcohol in the city of Makassar are factors from within the perpetrator himself, namely mental problems such as stress and having personal grudges and from outside the perpetrator himself. such as bad environmental influences. 2.) There are two forms of efforts that have been made by law enforcers to overcome murder offences caused by the influence of alcohol in the city of Makassar, namely preventive efforts such as providing education about the dangers of alcohol to people who consume it and repressive efforts, namely by taking direct action against the perpetrators of the crime. following applicable law.

Page 13 of 23 | Total Record : 229

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP) More Issue