Garuda - Garba Rujukan Digital

Pemberdayaan Hukum Ibu dalam Pemenuhan Hak ASI Anak sebagai Upaya Pencegahan Stunting dan Penyakit Jantung: Empowering Mothers Through the Law to Ensure Children’s Right to Breastfeeding as a Measure to Prevent Stunting and Heart Disease Dewi Septiana; Dewi Sartika; Nur Kholis
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): December 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v5i3.42936

The prevalence of stunting reaches 150.8 million children worldwide, and one strategy for preventing stunting can be implemented through exclusive breastfeeding. According to the law, exclusive breastfeeding is an obligation for every mother, but its implementation shows that exclusive breastfeeding rates remain low in various regions. This community service aims to increase mothers' knowledge and awareness about the obligation of exclusive breastfeeding to prevent stunting and heart disease. This activity was conducted with 22 participants (pregnant women, breastfeeding mothers, and mothers with infants) who were purposively selected. Education was provided through multimedia presentations and educational booklets that covered the legal, religious, and medical aspects of breastfeeding, accompanied by demonstrations of breastfeeding practices and health examinations. Knowledge levels were measured before and after the intervention, while anthropometric and clinical data were collected during medical examinations. The analysis used cross-tabulation. Results showed a significant increase in knowledge of 63%, with participants scoring high (>76) increasing from 23% to 86%, while those with low knowledge (<56) decreased from 50% to 5%. A clinical evaluation of 19 willing participants revealed an average height of 155 cm, a weight of 58.4 kg, a blood pressure of 118 mmHg, a cholesterol level of 205 mg/dL (exceeding the normal range), and a glucose level of 103 mg/dL. This integrated program effectively strengthened mothers' understanding and commitment to exclusive breastfeeding, supporting stunting prevention and maternal cardiovascular health. This holistic approach combining legal, religious, and health perspectives serves as a model for community-based breastfeeding promotion programs. Abstrak Prevalensi angka stunting mencapai 150,8 juta pada anak di seluruh dunia, salah satu strategi pencegahan stunting dapat dilakukan dengan pemberian ASI eksklusif. Pemberian ASI ekslusif menurut Undang-undang adalah kewajiban bagi tiap ibu, namun implementasinya menunjukkan angka pemberian ASI ekslusif masih rendah di berbagai wilayah. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran ibu tentang kewajiban ASI ekslusif untuk mencegah stunting dan penyakit jantung. Kegiatan ini dilakukan pada 22 peserta (ibu hamil, menyusui, dan ibu dengan bayi) yang dipilih secara purposif. Edukasi dilakukan menggunakan presentasi multimedia dan booklet edukatif mencakup aspek hukum, agama, dan medis tentang ASI, disertai demonstrasi praktik menyusui dan pemeriksaan kesehatan. Tingkat pengetahuan diukur sebelum dan sesudah intervensi, sedangkan data antropometrik dan klinis dikumpulkan saat pemeriksaan medis. Analisis menggunakan tabulasi silang. Hasil menunjukkan peningkatan pengetahuan signifikan sebesar 63%, dengan peserta berskor tinggi (>76) meningkat dari 23% menjadi 86%, sementara yang berpengetahuan rendah (<56) menurun dari 50% menjadi 5%. Evaluasi klinis pada 19 peserta yang bersedia menunjukkan rata-rata tinggi badan 155 cm, berat badan 58,4 kg, tekanan darah 118 mmHg, kolesterol 205 mg/dL (melebihi normal), dan glukosa 103 mg/dL. Program kegiatan terintegrasi ini efektif memperkuat pemahaman dan komitmen ibu terhadap ASI eksklusif, mendukung pencegahan stunting dan kesehatan kardiovaskular ibu. Pendekatan holistik yang menggabungkan perspektif hukum, agama, dan kesehatan ini menjadi model untuk program promosi menyusui berbasis komunitas.

Increasing Drug Literacy Education for Teenagers through the National Narcotics Agency’s Socialization Program: Pendidikan Literasi Narkoba bagi Remaja melalui Program Sosialisasi Badan Narkotika Nasional Ifahda Pratama Hapsari; Ratih Pratiwi Syurkawi; Deni Setiyawa; Dodi Jaya Wardana; Hardian Iskandar; Syarif Hidayatulloh
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): December 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v5i3.43020

Drugs (narcotics, psychotropics, and other addictive substances) can endanger human life, if consumed in an inappropriate way, can even cause death. Drugs have a very wide negative impact; both physically, psychologically, economically, socio-culturally, and so on. Many methods are used so that drug users can return to normal and recover as usual. Therefore, users/dealers in the provisions of national criminal law are given severe sanctions. The research method is a literature study, the results are cases of drug abuse have increased very sharply because there is no standardized system for recording and reporting drug abuse. The specific objectives of this socialization activity are: To increase the knowledge of SMA Muhammadiyah 9 Ujung Pangkah students about the dangers of drugs for teenagers and students, and To prevent the habit and dangers of drugs for teenagers and students. Abstrak Narkoba (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) dapat membahayakan nyawa manusia; jika dikonsumsi secara tidak tepat, bahkan dapat menyebabkan kematian. Narkoba memiliki dampak negatif yang sangat luas; baik secara fisik, psikologis, ekonomi, sosio-budaya, dan sebagainya. Berbagai metode digunakan agar pengguna narkoba dapat kembali normal dan pulih seperti semula. Oleh karena itu, pengguna/pengedar dalam ketentuan hukum pidana nasional dikenakan sanksi yang berat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, hasilnya menunjukkan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba telah meningkat sangat tajam karena tidak adanya sistem yang terstandarisasi untuk pencatatan dan pelaporan penyalahgunaan narkoba. Tujuan khusus dari kegiatan sosialisasi ini adalah: Meningkatkan pengetahuan siswa SMA Muhammadiyah 9 Ujung Pangkah tentang bahaya narkoba bagi remaja dan siswa, serta Mencegah kebiasaan dan bahaya narkoba bagi remaja dan siswa.

Clinical Legal Education through Student Legal Assistance for Inmates at the Baubau Class II Correctional Center: Pendidikan Hukum Klinis melalui Bantuan Hukum Mahasiswa bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Baubau Wally, Nur Isma; F, Muhammad Farel Dzikri; Hardianto, Dani; Muktar, Surya Dian Syah; S, Nurul Rahma; Salam, Safrin
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v6i1.43669

The Correctional Center (BAPAS) is part of the correctional system that has an important role in the process of fostering clients outside the correctional institution. This research aims to find out how the contribution of Bapas class II Baubau in carrying out the development of correctional clients in the community. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data were obtained through observation, interviews, and documentation studies during the implementation of the Field Work Lecture. The results of the study showed that second-class Baubau fathers carried out coaching through guidance, supervision, and social assistance activities for correctional clients. These efforts are made to help clients adjust and return to their normal role in the community. In its implementation, there are still several obstacles, such as limited resources and low compliance levels for some clients. However, Bapas Class II Baubau still tries to carry out his duties and functions optimally. Therefore, it is concluded that Bapas Class II Baubau takes a fairly important role in supporting the process of fostering correctional clients. Abstrak Balai Pemasrakatan (BAPAS) merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan yang memiliki peran penting dalam proses pembinaan klien pemasyarakan di luar Lembaga pemasyarakatan. Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kontribusi Bapas kelas II Baubau dalam melaksanakan pembinaan klien pemasyarakatan di masyarakat. Metode penilian yang di gunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data di peroleh melalui observasi, wawancara, serta studi dokumentasi selama pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bapas kelas dua baubau menjalankan pembinaan melalui kegiatan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan sosial terhadap klien pemasyarakatan. Upaya tersebut di lakukan untuk membantu klien menyesuaikan diri dan kembali berperan secara wajar di tengah lingkungan masyarakat. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya dan rendahnya tingkat kepatuhan sebagian klien. Namun demikian Bapas Kelas II Baubau tetap berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. oleh karena itu di simpulkan bahwa Bapas Kelas II Baubau mengambil peran yang cukup penting dalam mendukung proses pembinaan klien pemasyarakatan.

Raising Teenagers' Legal Awareness of the Criminal Risks of Online Gambling in the Digital Transaction Era: Peningkatkan Kesadaran Hukum Remaja Terkait Risiko Pidana dari Perjudian Daring di Era Transaksi Digital sihite, Sri rumada
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): December 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v5i3.43847

Online gambling is a social and behavioral deviance whose legal status remains unclear; it is now easily accessible to students via digital devices, giving rise to various criminal, psychological, environmental, and academic issues. This community service activity focused on raising legal awareness regarding these risks among 10th-grade students at SMA Negeri 3 Suli in Ambon. The material presented covered concepts related to online gambling, forms of digital transactions, and legal consequences under Indonesian law, as well as the associated psychological and social impacts through interactive lectures and discussions followed by a Q&A session, and concluded with a presentation to 45 students. As a result of this outreach activity, students demonstrated high engagement, accompanied by an understanding of the pros and cons, such as addiction, mental health conditions, academic failure, and family financial problems. The above activity was also beneficial for teachers and the school to become more aware of the importance of supervision or monitoring of adolescent students in digital transactions, as well as for ongoing legal education as part of counseling. Abstrak Perjudian daring merupakan penyimpangan sosial dan perilaku yang status hukumnya masih belum jelas; saat ini perjudian tersebut mudah diakses oleh para siswa melalui perangkat digital, sehingga memunculkan berbagai masalah kriminal, psikologis, lingkungan, dan akademik. Kegiatan pengabdian masyarakat ini berfokus pada peningkatan kesadaran hukum terkait risiko-risiko tersebut di kalangan siswa kelas X SMA Negeri 3 Suli di Ambon. Materi yang disampaikan mencakup konsep-konsep terkait perjudian online, bentuk-bentuk transaksi digital, dan konsekuensi hukum berdasarkan undang-undang Indonesia, serta dampak psikologis dan sosial yang terkait melalui ceramah interaktif dan diskusi yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan presentasi kepada 45 siswa. Sebagai hasil dari kegiatan penjangkauan ini, para siswa menunjukkan keterlibatan yang tinggi, disertai dengan pemahaman akan pro dan kontra, seperti kecanduan, kondisi kesehatan mental, kegagalan akademis, dan masalah keuangan keluarga. Kegiatan di atas juga bermanfaat bagi para guru dan pihak sekolah untuk lebih menyadari pentingnya pengawasan atau pemantauan terhadap siswa remaja dalam transaksi digital, serta untuk pendidikan hukum berkelanjutan sebagai bagian dari bimbingan konseling.

Legal Counseling on Child-Friendly Elementary Schools as an Effort to Prevent Violence Against Children: Penguatan Implementasi Sekolah Ramah Anak melalui Penyuluhan Hukum di Sekolah Dasar Ratri Novita Erdianti; Nurzakiah, Nurzakiah
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v6i1.43970

Violence against children in educational settings remains a significant issue that hinders the fulfillment of children’s rights to safe and dignified education. This community service activity aimed to strengthen the implementation of Child-Friendly Schools (CFS) through legal counseling at SDN 01 Temas Batu City. The activity involved 25 teachers and educational staff and was conducted through lectures and participatory discussions focusing on child protection principles and non-violent disciplinary practices. The impact of the activity was evaluated based on participants’ engagement, responses to case-based discussions, and feedback collected at the end of the session. The results indicate an improvement in participants’ understanding of the legal boundaries of disciplinary actions and increased awareness of child protection principles. Participants were able to distinguish between educational discipline and acts of violence. In addition, the school demonstrated initial commitment by planning to develop a formal CFS policy and establish an implementation team. This activity provides tangible benefits in the form of strengthened legal awareness, improved educator capacity, and an initial institutional foundation for implementing Child-Friendly Schools in a sustainable manner. Abstrak Kekerasan terhadap anak di lingkungan satuan pendidikan masih menjadi permasalahan serius yang menghambat pemenuhan hak anak atas pendidikan yang aman dan bermartabat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) melalui penyuluhan hukum di SDN 01 Temas Kota Batu. Kegiatan ini melibatkan 25 guru dan tenaga kependidikan, serta dilaksanakan melalui metode ceramah dan diskusi partisipatif yang berfokus pada prinsip perlindungan anak dan praktik pendisiplinan non-kekerasan. Dampak kegiatan dievaluasi berdasarkan tingkat partisipasi peserta, respons terhadap diskusi berbasis kasus, serta umpan balik yang dikumpulkan pada akhir kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai batasan hukum dalam tindakan pendisiplinan serta meningkatnya kesadaran terhadap prinsip perlindungan anak. Peserta mampu membedakan antara pendisiplinan yang bersifat edukatif dan tindakan yang termasuk dalam kategori kekerasan. Selain itu, pihak sekolah menunjukkan komitmen awal dengan merencanakan penyusunan kebijakan formal SRA serta pembentukan tim pelaksana.Kegiatan ini memberikan manfaat nyata berupa peningkatan kesadaran hukum, penguatan kapasitas pendidik, serta menjadi fondasi awal dalam mewujudkan implementasi Sekolah Ramah Anak secara berkelanjutan.

Legal Compliance of Plastic Bottle Recycling-Based Hydroponic Businesses with Business Licensing Legality: Kepatuhan Hukum Usaha Hidroponik Berbasis Daur Ulang Botol Plastik terhadap Legalitas Perizinan Berusaha Basuki Babussalam; Ali Imaduddin Futuwwah; Dina Novita
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v5i1.38775

Hydroponic cultivation represents a contemporary agricultural methodology that continues to advance in response to increasing food demand and spatial constraints in metropolitan areas. The hydroponic methodology, which uses a growth substrate different from soil, offers a viable alternative for urban populations to cultivate plants independently in limited land areas. However, increasing environmental concerns, particularly regarding plastic waste management, have catalysed the emergence of recycling-oriented innovations in hydroponic practices. This particular initiative aims to enhance the technical and managerial competencies of stakeholders involved in sustainable hydroponic cultivation through the use of reused plastic bottles as a growth medium. The focus of this initiative is Kampung Urban Care Jagir Wonokromo Surabaya. The comprehensive training offered covers hydroponic cultivation methodologies, the application of recycled tools and materials, as well as appropriate plant care practices. Furthermore, this initiative emphasises improving small business management skills, which include basic financial record-keeping, production planning, and the distribution of hydroponic products. Assessments show substantial progress in the production capabilities and expertise of stakeholders in managing their businesses effectively. Through this initiative, stakeholders have successfully increased production capacity, produced high-quality products, and raised environmental awareness regarding plastic waste management. The anticipated long-term outcome is the establishment of a hydroponic business ecosystem that is increasingly independent, sustainable, and environmentally friendly. Abstrak Budidaya hidroponik merupakan metode pertanian modern yang terus berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya permintaan pangan dan keterbatasan ruang di kawasan perkotaan. Metode hidroponik, yang menggunakan media tanam yang berbeda dari tanah, menawarkan alternatif yang layak bagi penduduk perkotaan untuk menanam tanaman secara mandiri di area lahan yang terbatas. Namun, meningkatnya keprihatinan lingkungan, terutama terkait pengelolaan limbah plastik, telah memicu munculnya inovasi yang berorientasi pada daur ulang dalam praktik hidroponik. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial para pemangku kepentingan yang terlibat dalam budidaya hidroponik berkelanjutan melalui penggunaan botol plastik bekas sebagai media tanam. Fokus inisiatif ini adalah Kampung Urban Care Jagir Wonokromo Surabaya. Pelatihan komprehensif yang ditawarkan mencakup metode budidaya hidroponik, penerapan alat dan bahan daur ulang, serta praktik perawatan tanaman yang tepat. Selain itu, inisiatif ini menekankan peningkatan keterampilan manajemen usaha kecil, termasuk pencatatan keuangan dasar, perencanaan produksi, dan distribusi produk hidroponik. Penilaian menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam kemampuan produksi dan keahlian para pemangku kepentingan dalam mengelola usaha mereka secara efektif. Melalui inisiatif ini, para pemangku kepentingan berhasil meningkatkan kapasitas produksi, menghasilkan produk berkualitas tinggi, dan meningkatkan kesadaran lingkungan terkait pengelolaan limbah plastik. Hasil jangka panjang yang diharapkan adalah pembentukan ekosistem usaha hidroponik yang semakin mandiri, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

The Legal Causing Factors and Efforts to Overcome Juvenile Delinquency in the Family: Faktor-faktor Penyebab dan Upaya untuk Mengatasi Kejahatan Penelantaran Anak dalam Keluarga Dhea Hildayah; Erna Dewi; Dona Raisa Monica
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v5i1.39171

The offense of sexual intercourse involving minors within familial contexts is becoming increasingly concerning, as these individuals exhibit heightened vulnerability to sexual offenses. Indeed, the familial environment is traditionally regarded as the most secure setting for children; however, contrary to this perception, it is within the family unit that children frequently fall prey to sexual violence. The objective of this research is to scrutinize the underlying factors that precipitate the commission of sexual intercourse crimes against minors by individuals who possess a familial connection to the child victim, as well as to delineate potential countermeasures that could be implemented in response to such offenses. This study employs both normative juridical and empirical juridical methodologies, gathering data through a combination of literature review and structured interviews. The findings indicate that the causative factors leading to the commission of sexual intercourse offenses against a minor by a person related to the child victim encompass both external and internal determinants. Counteractive measures can be instituted through a dual approach of preventive and repressive actions. Abstrak Tindak pidana hubungan seksual yang melibatkan anak di bawah umur dalam konteks keluarga semakin menjadi perhatian serius, karena individu-individu ini menunjukkan kerentanan yang lebih tinggi terhadap tindak pidana seksual. Memang, lingkungan keluarga secara tradisional dianggap sebagai lingkungan yang paling aman bagi anak-anak; namun, bertentangan dengan persepsi ini, justru di dalam unit keluarga lah anak-anak sering menjadi korban kekerasan seksual. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor mendasar yang memicu terjadinya tindak pidana hubungan seksual terhadap anak-anak yang dilakukan oleh individu yang memiliki hubungan keluarga dengan korban anak, serta untuk mengidentifikasi langkah-langkah pencegahan yang dapat diterapkan sebagai respons terhadap tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan empiris, dengan pengumpulan data melalui tinjauan literatur dan wawancara terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab yang mendorong terjadinya tindak pidana hubungan seksual terhadap anak di bawah umur oleh seseorang yang memiliki hubungan keluarga dengan korban anak mencakup determinan eksternal dan internal. Langkah-langkah pencegahan dapat diterapkan melalui pendekatan ganda berupa tindakan preventif dan represif.

Enhancing Mediation Skills through Legal Counseling for Indonesian Citizens in Thailand: A Case Study of PCIM Thailand: Peningkatan Keterampilan Mediasi melalui Penyuluhan Hukum bagi Warga Negara Indonesia di Thailand: Studi Kasus pada PCIM Thailand Tinuk Dwi Cahyani; Saputra, Fauzan
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v5i1.39222

The objective of mediator legal counseling is to facilitate the resolution of legal issues encountered by Indonesian citizens and cadres residing in Thailand. However, PCIM Thailand lacks specialized expertise in out-of-court settlement or mediation. In this context, mediation is employed to reconcile disparities in bargaining power between conflicting parties to reach an agreement. The mediator's role is primarily focused on addressing the issues articulated by the conflicting parties. The counseling approach encompasses preparation, elucidation of the mediator's role and function, task allocation, and a question-and-answer session. All participants in this program observed a mediation simulation conducted by each group. Each group assumed the role of mediator and facilitated communication between both parties to resolve the dispute. The concept of "being in the middle" necessitates that the mediator maintain neutrality and impartiality, refraining from favoring either party in conflict. Through this legal service, participants acquired a more comprehensive understanding of the concepts discussed in mediation, including the mediator's role, negotiation strategies, and constructive conflict management techniques. This outreach has at least had an impact on PCIM members' confidence in handling social conflicts. Furthermore, their mediation skills serve as a liaison between PCIM and local communities and formal institutions. However, PCIM members still lack a basic understanding of the law, putting them at risk of committing procedural violations or misinterpreting legal arguments. Tujuan dari penyuluhan hukum mediator adalah untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh WNI dan kader yang berada di Thailand. Namun, PCIM Thailand tidak memiliki keahlian khusus dalam penyelesaian atau mediasi di luar pengadilan. Dalam konteks ini, mediasi digunakan untuk mendamaikan kesenjangan daya tawar antara pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan. Peran mediator terutama terfokus pada penyelesaian permasalahan yang diutarakan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Pendekatan konseling meliputi persiapan, penjelasan peran dan fungsi mediator, pembagian tugas, dan sesi tanya jawab. Seluruh peserta program ini mengamati simulasi mediasi yang dilakukan masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok berperan sebagai mediator dan memfasilitasi komunikasi antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan. Konsep “berada di tengah” mengharuskan mediator menjaga netralitas dan imparsialitas, tidak memihak salah satu pihak yang berkonflik. Melalui layanan hukum ini, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang konsep-konsep yang dibahas dalam mediasi, termasuk peran mediator, strategi negosiasi, dan teknik manajemen konflik yang konstruktif. Penyuluhan ini setidakya berdampak pada kepercayaan diri anggota PCIM dalam menangani konflik sosial. Selain itu, kemampuan mediasi juga berfungsi sebagai penghubung antara PCIM dengan komunitas masyarakat setempat maupun lembaga formal. Akan tetapi, anggota PCIM tetap kurang memiliki pemahaman dasar hukum, sehingga berisiko melakukan pelanggaran prosedur atau kesalahan menafsirkan dalil hukum.

How to Implement "The God Almighty" Values on a Regulation? Bagaimana Menerapkan Nilai-Nilai "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Proses Pembentukan Peraturan? Al-Fatih, Sholahuddin
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v5i1.39376

This article discusses how the ideals of "Belief in the One Almighty God" are used to shape laws. Legislative development is frequently fraught with difficulties and challenges. One issue concerns the internalization of values in regulations. This article employs the socialization implementation technique, with residents of Tegalweru Village, Dau District, Malang Regency who are members of the Tegalweru Muhammadiyah Branch as its intended audience and through a video on Youtube Channel Sholahuddin Al-Fatih. The findings of this service reveal that internalizing the values of "Belief in the One Almighty God" into a regulation can be done in different methods, such as direct sentences in the order of construction of rules or indirect sentences in the content. Abstrak Bagaimana Menerapkan Nilai-Nilai "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Proses Pembentukan Peraturan?Artikel ini mengkajitentang implementasi penggunaan nilai-nilai "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan seringkali menemui beberapa permasalahan dan tantangan. Salah satu permasalahan itu adalah terkait nilai yang perlu di internalisasi dalam sebuah peraturan. Artikel ini menggunakan metode pelaksanaan sosialisasi, dengan sasaran audiens adalah warga Desa Tegalweru, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang yang tergabung dalam Ranting Muhammadiyah Tegalweru dan sebuah video di Channel Youtube Sholahuddin Al-Fatih. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai "Ketuhanan Yang Maha Esa" ke dalam sebuah peraturan, bisa dilakukan dengan beberapa cara, seperti: melalui kalimat langsung dalam tata urutan pembentukan peraturan; dan melalui kalimat tidak langsung dalam materi muatan.

Metaverse Ruang Sidang Semu Mahkamah Konstitusi: Transformasi Digital Pendidikan Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Metaverse of the Constitutional Court's Courtroom: Digital Transformation of Legal Education at the Faculty of Law, University of Muhammadiyah North Sumatra Hidayah, Nur Putri; Wicaksono, Galih Wasis; Faisal; Ismail Koto
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v5i1.39554

Pendidikan hukum di perguruan tinggi sering kali menghadapi kendala dalam menyediakan fasilitas ruang sidang semu Mahkamah Konstitusi yang memadai. Keterbatasan infrastruktur fisik dan biaya tinggi menjadi hambatan utama dalam memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa hukum. Akibatnya, mahasiswa kesulitan mendapatkan pemahaman yang mendalam dan pengalaman langsung tentang proses persidangan Mahkamah Konstitusi, yang esensial dalam pembelajaran hukum, salah satunya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Teknologi Metaverse dapat menjadi solusi inovatif untuk menciptakan ruang sidang semu Mahkamah Konstitusi secara virtual. Melalui platform Metaverse, mahasiswa dapat berpartisipasi dalam simulasi persidangan yang realistis dan interaktif tanpa memerlukan ruang fisik yang besar atau biaya tinggi. Teknologi ini memungkinkan mahasiswa untuk berlatih dalam lingkungan yang aman dan fleksibel, memperkuat pemahaman mereka tentang prosedur hukum dan meningkatkan keterampilan praktis mereka, tanpa dibatasi ruang dan waktu. Kegiatan pengabdian ini akan dimulai dengan tahap perencanaan dan pengembangan platform Metaverse dan menyusun panduan penggunaan metaverse. Langkah selanjutnya adalah pelatihan yang akan diberikan kepada dosen dan instruktur di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selanjutnya dilakukan tahapan evaluasi untuk mengukur efektivitas penggunaan aplikasi. Hasil evaluasi menunjukan penggunaan metaverse sangat dimungkinkan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, karena adanya dukungan sarana, prasarana, pelatihan yang telah dilakukan melalui kegiatan pengabdian ini, dan sumber daya manusia yang mumpuni untuk menggunakan platform Metaverse Ruang Sidang Semu Mahkamah Konstitusi. Legal education at the university level often encounters challenges in providing adequate facilities for a mock Constitutional Court courtroom. Limitations in physical infrastructure and high operational costs serve as major obstacles in delivering practical learning experiences for law students. As a result, students face difficulties in gaining comprehensive understanding and firsthand experience of Constitutional Court proceedings—an essential component of legal education, including at the Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Metaverse technology offers an innovative solution to create a virtual mock courtroom for the Constitutional Court. Through a Metaverse platform, students can engage in realistic and interactive trial simulations without the need for large physical spaces or high costs. This technology enables students to practice in a safe and flexible environment, thereby strengthening their understanding of legal procedures and enhancing their practical skills, unconstrained by physical limitations of space and time. This community service activity begins with the planning and development of the Metaverse platform, alongside the preparation of user guidelines. The next stage involves training for lecturers and instructors at the Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. An evaluation phase follows, aimed at measuring the effectiveness of the platform's implementation. The results indicate that the use of Metaverse is highly feasible at the Faculty of Law, supported by the availability of necessary facilities, the conducted training sessions under this program, and the competent human resources capable of utilizing the Virtual Constitutional Courtroom on the Metaverse platform.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Isdian Anggraeny

Contact Email
dedikasihukum@umm.ac.id

Phone
+6282232791088

Journal Mail Official
dedikasihukum@umm.ac.id

Editorial Address
KAMPUS III UMM Jalan Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur, Indonesia 65144 Tel: (+62) 341 464318 | Fax: (+62) 341 460782 Email: dedikasihukum@umm.ac.id

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Isdian Anggraeny

Contact Email dedikasihukum@umm.ac.id

Phone +6282232791088

Journal Mail Official dedikasihukum@umm.ac.id

Editorial Address KAMPUS III UMM Jalan Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur, Indonesia 65144 Tel: (+62) 341 464318 | Fax: (+62) 341 460782 Email: dedikasihukum@umm.ac.id

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Isdian Anggraeny

Contact Email
dedikasihukum@umm.ac.id

Phone
+6282232791088

Journal Mail Official
dedikasihukum@umm.ac.id

Editorial Address
KAMPUS III UMM Jalan Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur, Indonesia 65144 Tel: (+62) 341 464318 | Fax: (+62) 341 460782 Email: dedikasihukum@umm.ac.id

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA