Garuda - Garba Rujukan Digital

Collaboration between Village-Owned Enterprises and Tourism Awareness Groups in Tourism Village Management in Dongko Village-Trenggalek: Kolaborasi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Kelompok Sadar Wisata dalam Pengelolaan Desa Wisata di Desa Dongko-Trenggalek Prihatiningtyas, Wilda; Wahyuni, Indria; Ramli, Lanny; Sujatmoko, Emanuel; Butar Butar, Franky; Noventri, Ardhana Christian
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v5i1.39727

Trenggalek Regency in East Java has set a target to develop 100 tourism villages (SADEWA), one of which is the Dongko tourism village in Dongko District. The establishment of a tourism village requires an organizational structure to manage tourism in the area. Although the government has established the Community Awareness Group for Tourism (Pokdarwis) in the tourism village, the managers still face challenges in effectively managing it. Another issue is the overlapping roles and responsibilities between the Village-Owned Enterprises (BUMDesa) and Pokdarwis in managing the pilot tourism village. Pokdarwis requires guidance on how to operate organizationally, define each party's roles, identify existing problems in destination development, and secure community support. On the other hand, BUMDesa can contribute by providing the necessary infrastructure to support the tourism village through village assets. The objective of this community service activity is to strengthen cooperation between BUMDesa and Pokdarwis in developing a tourism village. Abstrak Kabupaten Trenggalek Jawa Timur memiliki target menumbuhkan 100 desa wisata (SADEWA), dan salah satu yang sedang dirintis adalah desa wisata Dongko di Kecamatan Dongko. Dalam pembentukan desa wisata membutuhkan organisasi kelembagaan yang akan mengelola pariwisata di desa tersebut. Meskipun pemerintah telah menetapkan kelembagaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di desa wisata namun dalam perjalanannya pengelola masih memiliki ketidakmampuan dalam mengelola. Masalah lain adalah adanya tumpang tindih tupoksi antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dengan Pokdarwis dalam pengelolaan rintisan desa wisata. Pokdarwis membutuhkan pendampingan bagaimana tata organisasi dapat berjalan, tupoksi masing-masing, apa saja permasalahan yang ada dalam pengembangan destinasi dan bagaimana mendapatkan dukungan dari masyarakat. Disisi lain BUMDesa dapat memberikan kontribusinya melalui penyediaan sarana prasarana yang dapat menunjang desa wisata itu sendiri melalui asset desa. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah memperkuat kerjasama antara BUMDesa dan Pokdarwis dalam rintisan suatu desa wisata.

Improving Legal Understanding of Notary Accountability in Authentic Deed Forgery in Malang City : Peningkatan Pemahaman Hukum tentang Tanggung Jawab Notaris dalam Pemalsuan Akta Otentik di Kota Malang Tongat
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v5i1.39838

Authentic Deed forgery is one of the crimes that often occurs in notarial practice in Indonesia, which can harm the public and the reputation of the notarial profession. This phenomenon is also experienced by the city of Malang, leading to the perception in Malang that the higher the demand for notary services, the greater the opportunity for abuse of authority. The objective of this public legal education programme is to raise legal awareness regarding the responsibilities of notaries in the forgery of authentic deeds through legal socialisation, interactive dialogue, and legal analysis training in the form of case studies, all of which are conducted at the Malang Police Headquarters. The approach applied is educational, participatory, and normative, with notaries, police, and the community as the subjects and beneficiaries of the programme. Through this legal service, there has been an increase in understanding of the role of notaries and categories of legal liability (criminal, civil, and administrative) as well as the elements of the crime of document forgery. Feedback from the assessment shows that participants fully utilised the programme, identified the forms of notary responsibility, and conducted practical analyses of the elements of document forgery. Therefore, this type of legal service is carried out not only as a process of legal socialisation, but also as a means of realising sustainable legal empowerment for the sake of community-oriented justice in the city of Malang. Abstrak Pemalsuan akta notaris merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi dalam praktik notaris di Indonesia yang dapat merugikan masyarakat dan nama baik profesi notaris. Fenomena ini juga dialami oleh Kota Malang, yang menyebabkan anggapan di Kota Malang bahwa semakin tinggi permintaan akan layanan notaris, semakin besar peluang penyalahgunaan wewenang. Tujuan pendidikan hukum masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum mengenai tanggung jawab notaris dalam pemalsuan akta otentik melalui sosialisasi hukum, dialog interaktif, serta pelatihan analisis hukum dalam bentuk analisis kasus, yang semuanya dilaksanakan di Polresta Malang. Pendekatan yang diterapkan bersifat edukatif, partisipatif, dan normatif, dengan notaris, polisi, dan masyarakat sebagai subjek dan penerima manfaat program. Melalui pengabdian hukum ini, telah menunjukkan peningkatan dalam pemahaman peran notaris dan kategori pertanggungjawaban hukum (pidana, perdata, dan administratif) serta unsur-unsur tindak pidana pemalsua surat. Umpan balik penilaian menunjukkan bahwa peserta sepenuhnya memanfaatkan program, mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban notaris, dan menganalisis secara praktis terkait unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat. Oleh karena itu, pengabdian hukum semacam ini dilaksanakan tidak hanya sebagai proses sosialisasi hukum, tetapi juga sebagai cara untuk mewujudkan pemberdayaan hukum yang berkelanjutan demi keadilan yang berorientasi pada masyarakat di Kota Malang.

Enhancing Public Legal Literacy on Legal Protection of Teachers Regarding Alleged Criminalization in Student Discipline Enforcement: Peningkatan Literasi Hukum Masyarakat tentang Perlindungan Hukum bagi Guru Terkait Dugaan Kriminalisasi dalam Penegakan Disiplin Siswa Ratri Novita Erdianti; Nurzakiah
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v5i1.40010

Teacher educators often face a dilemma between the profession's demands and society's treatment. When teachers attempt to punish students to enforce discipline, parents and the community spontaneously categorize it as violating human rights and child protection laws. With these forces, teachers are in a very passive and weak position. Teachers often punish students to improve student discipline and potential, which ensnares them in legal cases. The purpose of this service is so that teachers are not afraid to discipline students who commit violations at school, and know that teachers have legal protection in carrying out their duties and obligations. By using the method of implementing legal counseling carried out in 2 (two) schools, namely SDN Dadaprejo 1 and SDN Junrejo 1, it has an impact on 35 (thirty-five) teachers knowing that there is legal protection when carrying out their duties and obligations in disciplining students at school which are regulated in various laws and regulations in Indonesia. Also, teachers should understand that there are limits to disciplining students by not using physical and verbal violence. The service results showed that teachers have several legal protections in laws and regulations, such as the Teacher and Lecturer Law, Permendikbud, Criminal Code, and Jurisprudence. Efforts that can be made include both non-litigation, by providing legal assistance and socializing related to the rights and obligations of teachers in education, and litigation. Tenaga pendidik guru seringkali berada pada posisi yang dilematis, antara tuntutan profesi dan perlakukan masyarakat. Ketika guru berupaya untuk melakukan hukuman terhadap peserta didik dalam rangka menegakkan kedisiplinan maka secara spontan orang tua dan masyarakat mengkategorikannya sebagai tindakan melanggar Hak Asasi Manusia dan undang-undang perlindungan anak. Dengan kekuatan tersebut eksistensi guru berada pada posisi sangat pasif dan lemah. Bahwa dalam upaya meningkatkan disiplin dan potensi siswa, guru sering kali menerapkan hukuman kepada siswa yang justru menjeratnya kedalam kasus hukum. Tujuan pengabdian ini agar guru tidak takut untuk mendisiplinkan siswa yang melakukan pelanggaran di sekolah dan mengetahui bahwa guru memiliki perlindungan hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Denngan menggunakan metode pelaksanaan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di 2 (dua) sekolah yakni SDN Dadaprejo 1 dan SDN Junrejo 1 memberikan dampak kepada 35 (tiga puluh lima) guru mengetahui terdapat perlindungan hukum saat menjalankan tugas dan kewajibannya dalam mendisiplinkan siswanya di sekolah yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan juga guru memahami terdapat batasan dalam mendisplinkan siswa dengan tidak boleh melakukan kekerasan fisik dan verbal. Dari hasil pengabdian didapatkan bahwa guru memiliki beberapa perlindungan hukum dalam peraturan perundang-undangan seperti UU Guru dan Dosen, Permendikbud, KUHP, Yurisprudensi. Upaya yang dapat dilakukan baik secara nonlitigasi dengan memberikan bantuan hukum dan sosialisasi terkait hak dan kewajiban guru dalam pendidikan serta secara litigasi.

Strategi Edukasi Hukum Masyarakat dalam Optimalisasi Pendaftaran Tanah dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Kelurahan Pakisaji-Malang: Community Legal Education Strategy in Optimizing Land Registration and Settlement of Land Disputes in Pakisaji-Malang Village Isnaeni, Diyan; Ayu, Isdiyana Kusuma
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v5i1.40179

Permasalahan pertanahan di Pakisaji, Kabupaten Malang, khususnya terkait dengan pendaftaran tanah dan penyelesaian sengketa tanah, menjadi isu yang cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat setempat. Adanya penyuluhan hukum yang efektif, diharapkan Kelurahan Pakisaji khususnya di Desa Genangan RT 05 RW 08 dapat menjadi contoh daerah yang memiliki pemahaman yang tinggi tentang pentingnya pendaftaran tanah dan penyelesaian sengketa tanah, sehingga tercipta masyarakat yang lebih adil, tertib, dan harmonis dalam mengelola tanah mereka. Langkah pertama dalam pelaksanaan pengabdian adalah melakukan identifikasi dan pemetaan masalah terkait pendaftaran tanah dan sengketa tanah. Dalam kegiatan edukasi hukum banyak yang bertanya tentang mekanisme pendaftaran tanah, menyampaikan tidak pernah ada edukasi hukum, dan menceritakan kronologi sengketa tanah. Masyarakat banyak menanyakan cara penyelesaian sengketa yang tepat sesuai sengketa yang dialami. Kegiatan pendampingan dalam hal ini pengabdi memberikan pendampingan intens kepada masyarakat yang akan dibantu mengenai administrasi pendaftaran tanah demi mencegah terjadinya praktik-praktik kecurangan yang berdampak pada sengketa tanah. Land issues in Pakisaji, Malang Regency, especially related to land registration and land dispute resolution, have become significant issues in the lives of local communities. With effective legal counseling, it is hoped that Pakisaji Village, especially in Genangan Village RT 05 RW 08, can become an example of an area that has a high understanding of the importance of land registration and land dispute resolution, so as to create a more just, orderly, and harmonious society in managing their land. The first step in implementing the service is to identify and map problems related to land registration and land disputes. In legal education activities, many asked about the mechanism of land registration, said that there had never been legal education, and told the chronology of land disputes. Many people asked how to resolve disputes that are appropriate according to the disputes experienced. Mentoring activities in this case the servant provides intense assistance to the community that will be assisted regarding land registration administration in order to prevent fraudulent practices that have an impact on land disputes.

Alumni Contribution to Drug Crime Prevention Socialization at Public High School 3 Lubuk Basung: Kontribusi Alumni dalam Sosialisasi Pencegahan Narkoba Di Sma Negeri 3 Lubuk Basung Kadir, Abdul
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v5i1.40606

Legal counseling activities through alumni contributions in the implementation of socialization of drug crime prevention at State Senior High School 3 Lubuk Basung aims to increase awareness of the importance of fighting against narcotics that have become rampant in the student environment. Community Service uses legal counseling methods and socialization of drug crime prevention. The material presented relates to the understanding and provisions of narcotics criminal law in Indonesia and its development. Factors causing students to become drug abusers and preventive efforts that can be done with the hope that SMAN 3 Lubuk Basung students can become agents of resistance against narcotics and provide further education to their surroundings. Legal counseling by alumni at State Senior High School 3 Lubuk Basung is one form of positive contribution that graduates can make to their alma mater. Abstrak Kegiatan penyuluhan hukum melalui kontribusi alumni dalam pelaksanaan sosialisasi pencegahan tindak pidana narkotika di sekolah Menengah Atas Negeri 3 Lubuk Basung bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya perlawanan terhadap narkotika yang sudah marak di lingkungan pelajar. Pengabdian Masyarakat menggunakan metode penyuluhan hukum dan sosialisasi pencegahan tindak pidana narkotika. Materi yang disampaikan kaitan pengertian dan ketentuan hukum pidana narkotika di Indonesia dan perkembangannya. Factor-faktor penyebab pelajar menjadi penyalahguna narkotika dan upaya pencegahan yang dapat dilakukan dengan harapan pelajar SMAN 3 Lubuk Basung bisa menjadi agen perlawanan terhadap narkotika dan memberikan edukasi lanjutan kepada lingkungan sekitarnya. Penyuluhan hukum oleh alumni di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Lubuk Basung merupakan salah satu bentuk kontribusi positif yang dapat diberikan oleh lulusan terhadap almamaternya.

Sinergi Hukum dan Pengelolaan Keuangan dalam Mendorong Akuntabilitas Dana Desa di Kabupaten Karawang: Synergy Between Law and Financial Management in Promoting Accountability for Village Funds in Karawang Regency Tinambunan, Wahyu Donri; Triyunarti, Wiwin; Okabrian, Soni; Nurhanifah, Afifa
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): December 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v5i3.42657

The management of village funds is a crucial aspect in community development and empowerment at the village level. However, implementation in the field still faces various challenges, such as weak legal capacity of village officials, lack of financial accountability, and lack of community participation in supervision. This condition has the potential to cause budget irregularities and hinder village development goals. Therefore, an integrated effort is needed that combines legal and accounting knowledge to encourage transparent, accountable, and participatory governance of village funds. This service activity aims to increase the capacity of village and community apparatus through an interdisciplinary approach. From the legal side, participants will be given an understanding of village financial management regulations, the legal responsibilities of village officials, and criminal risks in budget abuse. In terms of accounting, the training will focus on recording transactions, preparing financial statements, and simulating simple audits that are relevant to village practices. This activity uses a participatory method with the Participatory Action Research (PAR) model, which involves village officials and the community actively in each stage of the activity. This approach was chosen so that the results of the service were really in accordance with the needs of the field and could be applied directly by the participants. The implementation of activities is carried out through an interdisciplinary approach, which is a combination of the fields of law and accounting. The targeted outputs of this activity include: (1) increasing legal and accounting literacy among village officials; (2) the preparation of practical modules for the management of village funds based on law and accounting; and (3) the formation of an accountability-aware village community that can be a driver of budget supervision based on citizen participation. Abstrak Pengelolaan dana desa merupakan aspek krusial dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya kapasitas hukum perangkat desa, minimnya akuntabilitas keuangan, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan penyimpangan anggaran dan menghambat tujuan pembangunan desa. Oleh karena itu, perlu upaya terpadu yang menggabungkan keilmuan hukum dan akuntansi untuk mendorong tata kelola dana desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dan masyarakat melalui pendekatan interdisipliner. Dari sisi hukum, peserta akan diberikan pemahaman terkait regulasi pengelolaan keuangan desa, tanggung jawab hukum aparatur desa, serta risiko pidana dalam penyalahgunaan anggaran. Dari sisi akuntansi, pelatihan akan difokuskan pada pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, serta simulasi audit sederhana yang relevan dengan praktik desa. Kegiatan ini menggunakan metode partisipatif dengan model Participatory Action Research (PAR), yaitu melibatkan perangkat desa dan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap kegiatan. Pendekatan ini dipilih agar hasil pengabdian benar-benar sesuai dengan kebutuhan lapangan dan dapat diterapkan langsung oleh peserta. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pendekatan interdisipliner, yaitu gabungan antara bidang hukum dan akuntansi. Luaran yang ditargetkan dari kegiatan ini meliputi: (1) peningkatan literasi hukum dan akuntansi di kalangan perangkat desa; (2) tersusunnya modul praktis pengelolaan dana desa berbasis hukum dan akuntansi; dan (3) terbentuknya komunitas desa sadar akuntabilitas yang dapat menjadi penggerak pengawasan anggaran berbasis partisipasi warga.

Capacity Building of Lalowosula Village Community in Drafting Responsive and Participatory Village Regulation: Pengembangan Kapasistas Masyarakat Desa Lalowosula Dalam Penyusunan Produk Hukum yang Responsif dan Partisipatif Saldi, Winatri; Wahyudi Umar; Rustan, Ahmad; Hindi Asis, Patta
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): December 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v5i3.43194

This community service program aims to enhance the legal drafting capacity of the community and village government of Lalowosula Village, East Kolaka Regency, focusing on the development of responsive and participatory local regulations. The low level of legal literacy, limited participation, and lack of access to regulatory information constitute the main challenges in village governance. The method applied in this program consists of five stages: preparation, socialization, legal counseling, technical training, and mentoring. The activity involved village officials, BPD members, and community legal awareness groups. The results show a significant increase in participants’ understanding of legal drafting techniques and community participation in formulating public policies. The program also successfully developed an interactive website that provides legal drafting guidelines and online administrative services for villagers living outside the region. The community expressed positive responses toward the training and indicated readiness to participate in future policymaking processes. This service program has contributed to strengthening legal awareness, improving policy quality, and promoting participatory village governance practices. This program offers a replicable model for integrating digital tools into village-level legal drafting and participatory governance in Indonesia. Abstrak Program pengabdian ini bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah Desa Lalowosula, Kabupaten Kolaka Timur, dalam penyusunan produk hukum desa yang responsif dan partisipatif. Rendahnya literasi hukum, minimnya partisipasi masyarakat, serta terbatasnya akses informasi regulasi merupakan tantangan utama dalam tata kelola desa. Metode pengabdian dilakukan melalui lima tahapan: persiapan, sosialisasi, penyuluhan hukum, pelatihan teknis, dan pendampingan. Kegiatan melibatkan aparat desa, anggota BPD, serta kelompok keluarga sadar hukum. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan terhadap pemahaman peserta mengenai teknik penyusunan peraturan desa serta meningkatnya partisipasi warga dalam merumuskan kebijakan publik. Program ini juga berhasil mengembangkan website interaktif yang menyediakan panduan penyusunan peraturan desa serta layanan administrasi online bagi warga yang tinggal di luar daerah. Masyarakat memberikan respon positif dan menunjukkan kesiapan untuk terlibat dalam proses legislasi desa. Program ini berkontribusi pada penguatan kesadaran hukum, peningkatan kualitas kebijakan desa, dan pengembangan praktik tata kelola desa yang partisipatif. Program ini menawarkan model yang dapat direplikasi untuk mengintegrasikan perangkat digital ke dalam penyusunan hukum tingkat desa dan tata kelola partisipatif di Indonesia.

Mediation in Land Ownership Dispute Resolution: A Case Study of Muhammadiyah Singosari: Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah: Studi Kasus Muhammadiyah Singosari Kurniawan, Kukuh Dwi; Yaris Adhial Fajrin; Iradhad Taqwa Sihidi
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v6i1.43222

A land ownership dispute in Singosari, Malang, involves two parties: the heirs of SRN holding eigendom verponding No. 6013/1948 (a colonial certificate) and Muhammadiyah Singosari holding State Ownership Certificate (SHM) No. 04767/2023. The dispute is complicated by an undocumented sale and purchase transaction from 1963 and the presence of the Aisyiyah Bustanul Athfal 3 kindergarten operating on the land. This community service activity aimed to resolve the dispute through mediation assistance using the Participatory Action Research (PAR) method. The stages included: (1) preparation (case identification, document verification, internal coordination), (2) socialization (understanding mediation procedures and ukhuwah values), (3) mediation assistance (facilitating meetings, coordinating with Muhammadiyah leadership from branch to central levels), and (4) monitoring and evaluation. Although a final agreement has not yet been reached, the mediation process produced significant impacts: direct communication channels were established between the parties after more than a decade of no dialogue; both legal documents were mutually verified and acknowledged; attitudes shifted from defensive to cooperative; and written commitments were obtained from Muhammadiyah leadership at branch, district, regional, and central levels to continue non-litigation resolution. The kindergarten continued uninterrupted operations serving approximately 50 children. The PAR-based mediation proved effective in maintaining social harmony, increasing collective legal awareness, and ensuring the sustainability of public services. Abstrak Sengketa kepemilikan tanah seluas 2.245 m² di Singosari, Malang, melibatkan dua pihak: ahli waris SRN pemilik eigendom verponding No. 6013/1948 (sertifikat kolonial) dan Muhammadiyah Singosari pemilik Sertifikat Hak Milik No. 04767/2023. Sengketa ini diperumit oleh transaksi jual-beli tidak berdokumen pada tahun 1963 dan keberadaan TK Aisyiyah Bustanul Athfal 3 di atas tanah tersebut. Kegiatan pengabdian ini bertujuan menyelesaikan sengketa melalui pendampingan mediasi dengan metode Participatory Action Research (PAR). Tahapan yang dilakukan meliputi: (1) persiapan (identifikasi kasus, verifikasi dokumen, dan koordinasi internal), (2) sosialisasi (pemahaman prosedur mediasi dan nilai-nilai ukhuwah), (3) pendampingan mediasi (fasilitasi pertemuan, koordinasi dengan pimpinan Muhammadiyah tingkat cabang hingga pusat), dan (4) monitoring dan evaluasi. Dampak yang diperoleh: meskipun kesepakatan final belum tercapai, proses mediasi berhasil membangun saluran komunikasi langsung antar pihak yang sebelumnya terputus lebih dari satu dekade, memverifikasi keabsahan kedua dokumen hukum, mengubah sikap dari defensif menjadi kooperatif, serta memperoleh komitmen berjenjang dari pimpinan Muhammadiyah untuk melanjutkan penyelesaian non-litigasi. TK Aisyiyah Bustanul Athfal 3 tetap beroperasi tanpa gangguan melayani sekitar 50 anak. Mediasi berbasis PAR terbukti efektif menjaga harmoni sosial, meningkatkan kesadaran hukum kolektif, dan menjamin keberlanjutan layanan publik.

Strengthening the Village Community Empowerment Agency in Optimizing Village-Owned Enterprises in Sumenep Regency: Memperkuat Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Sumenep Boemiya, Helmy; Ida Wahyuliana; Raden Bagus Mochammad Ramadhan Razief Hafid; Muhammad Irsyadhul Ula; Amiliya
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v6i1.43418

This study aims to analyze the role and strategies of the Sumenep District Community Empowerment Agency (DPMD) in optimizing the performance of Village-Owned Enterprises (BUMDesa) as instruments for driving the local economy. Although BUMDesa has great potential to improve community welfare, various obstacles such as minimal management capacity, lack of business innovation, and weak supervision often hamper its effectiveness. Through a qualitative approach using interviews, observation, and documentation studies, this research reveals that strengthening the DPMD institution, improving the competence of village human resources, and providing structured assistance are key factors in optimizing BUMDesa. In addition, synergy between local government, community, and local business actors is considered capable of creating a more adaptive and sustainable ecosystem. The results of the study confirm that the DPMD has a strategic position in ensuring that BUMDesa governance is professional, accountable, and able to make a significant contribution to village independence. These findings are expected to serve as a reference for local governments in formulating policies to strengthen BUMDesa that are more responsive, innovative, and oriented towards sustainable economic improvement for rural communities. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan strategi penguatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep dalam mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai instrumen penggerak ekonomi lokal. Meskipun BUMDesa memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berbagai kendala seperti minimnya kapasitas manajemen, kurangnya inovasi usaha, serta lemahnya pengawasan sering menghambat efektivitasnya. Melalui pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, penelitian ini mengungkap bahwa penguatan kelembagaan DPMD, peningkatan kompetensi SDM desa, serta pendampingan terstruktur merupakan faktor kunci dalam optimalisasi BUMDesa. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha lokal dinilai mampu menciptakan ekosistem yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Hasil penelitian menegaskan bahwa DPMD memiliki posisi strategis dalam memastikan tata kelola BUMDesa berjalan profesional, akuntabel, dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap kemandirian desa. Temuan ini diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penguatan BUMDesa yang lebih responsif, inovatif, dan berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.

From Documents to Legal Certainty: Community Legal Assistance on Land Rights Acquisition in Arjosari Subdistrict: Dari Dokumen Menuju Kepastian Hukum: Bantuan Hukum Masyarakat dalam Proses Pengadaan Hak Atas Tanah di Kecamatan Arjosari Ayu, Isdiyana Kusuma; Paramita, Pinastika Prajna; Bastomi, Ahmad
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v6i1.43735

This Community Service Program aims to provide legal assistance in identifying and fulfilling documents related to the acquisition of land rights in order to ensure legal certainty, particularly for land assets managed by the administrators of RT 02 RW 04, Arjosari Subdistrict. The main issue faced by the partner is the incompleteness of land administration documents, despite the fact that land possession has been effectively exercised. Through legal counseling activities, discussions, assistance, and legal consultations, the community gained a better understanding of the importance of land registration and the procedures that must be followed. The results of the program indicate an increase in public legal awareness as well as an improvement in the partner’s ability to identify and prepare the necessary documents for the land registration process. Abstrak Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum terkait pengidentifikasian dan pemenuhan dokumen perolehan hak atas tanah guna menjamin kepastian hukum, khususnya bagi aset tanah yang dikelola oleh Pengurus RT 02 RW 04 Kelurahan Arjosari. Permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah belum terpenuhinya dokumen administrasi pertanahan secara lengkap meskipun penguasaan tanah telah dilakukan secara nyata. Melalui kegiatan penyuluhan hukum, diskusi, pendampingan, dan konsultasi hukum, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya pendaftaran tanah dan prosedur yang harus ditempuh. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta kemampuan mitra dalam mengidentifikasi dan menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk proses pendaftaran tana

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Isdian Anggraeny

Contact Email
dedikasihukum@umm.ac.id

Phone
+6282232791088

Journal Mail Official
dedikasihukum@umm.ac.id

Editorial Address
KAMPUS III UMM Jalan Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur, Indonesia 65144 Tel: (+62) 341 464318 | Fax: (+62) 341 460782 Email: dedikasihukum@umm.ac.id

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Isdian Anggraeny

Contact Email dedikasihukum@umm.ac.id

Phone +6282232791088

Journal Mail Official dedikasihukum@umm.ac.id

Editorial Address KAMPUS III UMM Jalan Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur, Indonesia 65144 Tel: (+62) 341 464318 | Fax: (+62) 341 460782 Email: dedikasihukum@umm.ac.id

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Isdian Anggraeny

Contact Email
dedikasihukum@umm.ac.id

Phone
+6282232791088

Journal Mail Official
dedikasihukum@umm.ac.id

Editorial Address
KAMPUS III UMM Jalan Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur, Indonesia 65144 Tel: (+62) 341 464318 | Fax: (+62) 341 460782 Email: dedikasihukum@umm.ac.id

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA