cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
lppmsaburai@gmail.com
Phone
+6289671344567
Journal Mail Official
lppmsaburai@gmail.com
Editorial Address
Jl. Imam Bonjol No. 468 Langkapura
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Published by Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
ISSN : 2828268X     EISSN : 28282698     DOI : http://doi.org/10.24967/jaeap
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Audi Et AP specifically focuses on key issues relating to legal issues in general in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in: - Civil Law; - Criminal Law; - Civil Procedural Law; - Criminal Procedure Law; - Commercial Law; - Constitutional Law; - International Law; - State Administrative Law; - Adat Law; - Islamic Law; - Agrarian Law; - Environmental Law.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 71 Documents
 4   5   6   7   8 
PROBLEMATIKA DUALISME TINDAK PIDANA ASAL PENCUCIAN UANG DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Baharudin, Baharudin
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 4, No 02 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v4i02.4061

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika dualisme tindak pidana asal dalam penegakan hukum pencucian uang di Indonesia. Permasalahannya terletak pada perbedaan pendekatan yang diambil oleh penyidik dan penuntut umum yaitu sebagaian penyidik Kepolisian dan Kejaksaan sampai Hakim di Pengadilan menggunakan pendekatan “Follow the Crime” yang focusnya pada tindak pidana asal (predicate crime) yang mengedepankan tindak pidana asalnya berasal dari mana dan dari tindak pidana apa, sementara ada sebagian penyidik Kepolisian dan Jaksa termasuk penyidik dan Jaksa KPK dan Hakim menggunakan pendekatan “Follow the Money” yang focusnya pada pelacakan dan pemblokiran harta kekayaan yang diduga hasil dari tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan normatif-yuridis dan partisipatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan penyidik, jaksa, dan hakim yang menangani kasus pencucian uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakseragaman dalam penafsiran Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya terkait apakah tindak pidana asal harus dibuktikan terlebih dahulu atau tidak. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi perlunya revisi undang-undang untuk memperjelas kewenangan lembaga penegak hukum dan meningkatkan koordinasi antarlembaga. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penegakan hukum pencucian uang memerlukan konstruksi hukum yang lebih jelas dan konsisten untuk mencapai kepastian hukum. Saran yang diajukan adalah revisi Pasal 69 dan penguatan kerangka hukum untuk memastikan efektivitas penegakan hukum.
ANALISIS STATUS YURIDIS RUANG ANGKASA SEBAGAI OBJEK HUKUM AGRARIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DENGAN UUD 1945 Yustini, Ledy Wila
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 4, No 02 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v4i02.4198

Abstract

Penelitian ini mengkaji status yuridis ruang angkasa sebagai objek hukum agraria dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam UUPA, ruang angkasa termasuk dalam cakupan objek agraria bersama dengan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Namun, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 hanya menyebutkan bumi, air, dan kekayaan alam, tanpa mencantumkan ruang angkasa secara eksplisit. Perbedaan redaksional ini menimbulkan potensi konflik norma yang berdampak pada kepastian hukum mengenai ruang angkasa sebagai objek agraria. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan perlunya harmonisasi antara UUPA dan UUD 1945, baik melalui interpretasi yuridis maupun melalui pengujian undang-undang (judicial review) guna menjamin kepastian hukum dan keselarasan norma. Penelitian ini merekomendasikan adanya revisi atau penyesuaian norma agar pengaturan hukum agraria nasional tetap relevan dan tidak bertentangan dengan konstitusi serta perkembangan hukum internasional, khususnya hukum ruang angkasa.
IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI INSTITUSI PERBANKAN: DAMPAKNYA TERHADAP KEPERCAYAAN KONSUMEN DAN REPUTASI PERUSAHAAN DI KOTA BATAM Karim, Justin Joy; Sudirman, Lu; Disemadi, Hari Sutra
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 4, No 02 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v4i02.3609

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu program yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dengan memperhatikan jangka panjang. CSR sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. CSR dinilai dapat meningkatkan citra perusahaan lebih positif dimata masyarakyat yang tentunya meningkatkan reputasi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas dari implementasi CSR di institusi perbankan dampaknya terhadap kepercayaan konsumen dan reputasi perusahaan di Kota Batam. Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undang dan empiris. Penelitian ini menunjukan bahwa pembuatan CSR dilakukan oleh tim pusat dimana implementasi yang dilakukan oleh bank BCA adalah pendidikan, bisnis, kesehatan, dan lingkungan. Sedangkan, Bank Maybank berfokus pada pendidikan, pemberdayaan masyarakyat, kesehatan, seni dan budaya, dan lingkungan. Juga Bank Permata melalui program Permata Bangkit Cilik melakukan literasi keuangan, serta melakukan enhancement, dan empowerment. Dengan adanya program CSR yang dilakukan oleh Bank BCA, Maybank, dan Permata dapat membuat kepercayaan nasabah meningkat yang mempengaruhi reputasi perusahaan semakin baik di mata masyarakyat. Implementasi CSR efektif terhadap kepercayaan konsumen dan meningkatkan reputasi perusahaan melalui teori efektivitas Soejono Soekanto.
TANGGUNG JAWAB PERIZINAN DAN PENGAWASAN OPERASIONAL TEMPAT PENITIPAN ANAK DI INDONESIA Ardelia, Karina; Sirait, Yohannes Hermanto
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 4, No 02 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v4i02.4086

Abstract

Sebagian besar tempat penitipan anak di Indonesia masih beroperasi tanpa izin dan tidak memenuhi standar layanan yang minimum. Hal ini menimbulkan risiko terhadap hak-hak anak, terutama terkait dengan kualitas pendidikan dan keselamatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam mengawasi dan memberikan izin bagi operasional tempat penitipan anak. Metode yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan konseptual. Data diperoleh melalui analisis dokumen dan literatur hukum. Temuan menunjukkan bahwa sistem perizinan dan pengawasan tempat penitipan anak di Indonesia masih lemah. Banyak tempat penitipan anak yang tidak memiliki izin, jarangnya dilakukan pemeriksaan, serta kurangnya koordinasi antar sektor yang menjadi ciri khasnya. Oleh karena itu, diperlukan perubahan dalam kebijakan hukum untuk menetapkan standar kualitas dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman bagi anak-anak.
PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ISTRI SEBAGAI PELAKU KDRT SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN BAGI KORBAN: STUDI PUTUSAN NOMOR 201/PID SUS/2024/PN YYK Ramadani, Nimas Ayu; Megawati, Wenny
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 4, No 01 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v4i01.4204

Abstract

Penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan hukuman pidana terhadap istri yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dapat melindungi korban. Berdasarkan putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Yyk dengan fokus pada upaya perlindungan terhadap korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif serta menggunakan metode analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan secara kualitatif melalui studi kepustakaan, dengan menelaah perundang-undangan, putusan pengadilan, beserta literatur yang relevan. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa dalam perkara putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN.Yyk, terdakwa merupakan seorang istri telah terbukti secara sah melakukan tindak kekerasan berupa kekerasan fisik terhadap suaminya dalam konteks rumah tangga. Tindakan tersebut melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Selain hal tersebut, hak suami sebagai korban untuk mendapatkan perlindungan hukum juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan ketentuan tersebut, korban berhak memperoleh perlindungan dari berbagai pihak, seperti keluarga, aparat penegak hukum, lembaga peradilan, penasihat hukum, serta dukungan layanan medis, psikologis, dan bimbingan rohani. Implementasi dari penelitian ini dapat dilakukan dengan memperkuat peran aparat dan lembaga perlindungan dalam memberikan pendampingan dan layanan bagi korban kekerasan rumah tangga tanpa memandang gender.
PENYELESAIAN SANGKETA TANAH AKIBAT SERTIFIKAT GANDA (OVERLAPPING) DI KECAMATAN LABUHAN RATU (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 167/Pdt.G/2019/PN.Tjk) Busroni, Busroni; Zanariyah, Sri; Idham, Idham; Santina, Rika
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 4, No 01 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v4i01.3935

Abstract

Hukum agraria/pertanahan terbentuk berdasarkan UUD 1945 yang mewajibkan penggunaan tanah bagi kemakmuran rakyat. Pada dasarnya, tanah merupakan hak seluruh warga negara yang kepemilikannya dapat dilindungi melalui pendaftaran tanah yang melahirkan sertifikat, namun saat ini banyaknya muncul sertifikat palsu dan tak jarang juga muncul sertifikat asli namun palsu atau yang biasa disebut dengan sertifikat ganda (overlapping). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tiga aspek utama terkait kasus overlapping di Kecamatan Labuhan Ratu, yaitu untuk menganalisis 1) faktor yang menyebabkan terjadinya Overlapping; 2) proses pembuktian hak milik atas tanah yang terjadi karena sertifikat ganda atau overlapping; dan 3) penyelesaian sangketa tanah akibat overlapping di Kecamatan Labuhan Ratu berdasarkan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam memutus perkara No. 167/Pdt.G/2019/PN.Tjk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan data primer dan sekunder, dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa overlapping disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah kelalaian petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemekaran wilayah yang berdampak pada perubahan tata ruang oleh Pemerintah Kota, keberadaan mafia tanah, serta kesalahan administratif dan prosedural. Proses pembuktian sertifikat tanah dilakukan melalui tahapan yang terstruktur, seperti pengecekan ulang terhadap objek sengketa, analisis kasus sengketa, gelar perkara, pengkajian blokir Sertifikat Hak Milik (SHM), pemeriksaan lapangan, ploting peta, paparan kasus, serta penyelesaian sengketa yang melibatkan pembatalan salah satu sertifikat dari pihak yang bersengketa. Di sisi lain, pembuktian dalam proses pengadilan dilakukan dengan cara menghadirkan data, fakta, dan saksi. Dalam memutus perkara, hakim mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Pasal 142 RBg dan Pasal 1365 KUHPerdata, serta menggunakan hati nurani untuk menilai kebenaran dan keadilan dalam memberikan keputusan.
ROYALTI HAK CIPTA SEBAGAI HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA (Analisis Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB) Putri, Harisa Nanda; Rohaini, Rohaini; Sujadmiko, Bayu
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 4, No 01 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v4i01.4073

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan royalti hak cipta sebagai bagian dari harta bersama dalam hukum perkawinan di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan normatif melalui studi kepustakaan dan analisis yuridis. Penelitian ini menelaah keterkaitan antara hak eksklusif atas ciptaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan prinsip kepemilikan bersama dalam hukum keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak cipta merupakan hak pribadi yang melekat pada pencipta, royalti yang dihasilkan selama masa perkawinan dapat dikualifikasikan sebagai harta bersama, karena memiliki nilai ekonomi dan digunakan untuk menunjang kehidupan rumah tangga. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB menjadi preseden penting yang mencerminkan perkembangan hukum dalam mengakomodasi royalti sebagai bagian dari harta bersama serta bentuk adaptasi terhadap dinamika sosial ekonomi perkawinan.
EFEKTIVITAS PEMBERIAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN.Tjk) Winarti, Wiwik; Melati, Dwi Putri; Maulidiana, Lina; Santina, Rika
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 4, No 01 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v4i01.3937

Abstract

Narkotika dalam perkembangannya tidak hanya sebagai obat tetapi suatu kesenengan karena efek yang ditimbulkannya, oleh karena itu banyak terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur sanksi pidana bagi penyalahguna Narkotika, selain sanksi pidana juga ada sanksi berupa rehabilitasi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan sanksi pidana terhadap pengguna dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta menganalisis dasar pertimbangan yang dipakai oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengguna dalam penyalahgunaan narkotika berdasarkan putusan nomor : 500/Pid.Sus/2023/PN.Tjk. Metode penelitian menggunakan pendekatan secara normatif dan empiris. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer dan bersumber dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa efektivitas pelaksanaan sanksi pidana terhadap pengguna dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika tentu tak terbatas hanya pada berat vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim ataupun lama masa pemidanaan seorang narapidana, akan tetapi juga sangat bergantung pada sarana maupun fasilitas-fasilitas penunjang. Selanjutnya, dasar pertimbangan yang dipakai oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengguna dalam penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN.Tjk terdiri dari alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, unsur-unsur yang memenuhi dalam Dakwaan Jaksa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri terdakwa.
ANALISIS YURIDIS PENYEBARAN INFORMASI ELEKTRONIK BERMUATAN KESUSILAAN DAN ANCAMAN KEKERASAN (Studi Putusan Nomor: 106/Pid.Sus/2023/PN.Tjk) Rozali, Rozali; Melati, Dwi Putri; idham, Idham; Renaldy, Rendy
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 4, No 01 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v4i01.3936

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana distribusi dan transmisi informasi elektronik bermuatan kesusilaan dan ancaman kekerasan, dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Tjk. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menganalisis putusan pengadilan dalam kaitannya dengan teori keadilan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana hukum pidana diterapkan dalam kasus ini, serta untuk menilai apakah penerapan hukum tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, baik dari segi keadilan retributif, preventif, maupun distributif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan ini, hakim menerapkan hukum pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, di mana pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan distribusi dan transmisi informasi elektronik yang mengandung unsur kesusilaan dan ancaman kekerasan. Hukuman yang dijatuhkan mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilanggar dan perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif tindak pidana tersebut. Selain itu, putusan ini juga mencerminkan penerapan teori keadilan, di mana hukuman tidak hanya bersifat retributif tetapi juga bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hukum pidana dalam kasus ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang diuraikan dalam teori keadilan, serta mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat.
LARANGAN SOCIAL-COMMERCE DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK: STUDI KASUS TIKTOK SHOP PASCA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 31 TAHUN 2023 Indah, Diena Fukuyama; Nadriana, Lenny; Zanariyah, Sri; Santina, Rika
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 4, No 01 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v4i01.3933

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi larangan dalam kegiatan social-commerce berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta dampak yang timbul setelah penutupan TikTok Shop pasca diberlakukannya regulasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan dalam social-commerce yang diatur dalam Permendag meliputi: (1) larangan penjualan barang impor dengan harga rendah, (2) larangan transaksi jual beli langsung di platform social-commerce, (3) pembatasan iklan dan promosi, (4) kewajiban perizinan, serta (5) pengawasan dan pembinaan. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem perdagangan elektronik yang lebih adil, sehat, dan bermanfaat bagi seluruh pihak, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, penutupan TikTok Shop di Indonesia setelah diberlakukannya Permendag Nomor 31 Tahun 2023 membawa dampak hukum yang signifikan, mencakup: (1) pembatasan aktivitas social-commerce, (2) kewajiban perizinan bagi pelaku usaha digital, (3) peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, (4) dampak terhadap UMKM, serta (5) penyesuaian operasional TikTok di Indonesia. Langkah ini merupakan upaya pemerintah untuk mengatur dan mengawasi perdagangan elektronik agar lebih adil serta mendukung pertumbuhan usaha lokal.

Page 7 of 8 | Total Record : 71

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 02 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 4, No 01 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 02 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 01 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 2, No 02 (2023): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 2, No 01 (2023): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 1, No 02 (2022): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 1, No 01 (2022): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum