cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
lppmsaburai@gmail.com
Phone
+6289671344567
Journal Mail Official
lppmsaburai@gmail.com
Editorial Address
Jl. Imam Bonjol No. 468 Langkapura
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Published by Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
ISSN : 2828268X     EISSN : 28282698     DOI : http://doi.org/10.24967/jaeap
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Audi Et AP specifically focuses on key issues relating to legal issues in general in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in: - Civil Law; - Criminal Law; - Civil Procedural Law; - Criminal Procedure Law; - Commercial Law; - Constitutional Law; - International Law; - State Administrative Law; - Adat Law; - Islamic Law; - Agrarian Law; - Environmental Law.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 71 Documents
 4   5   6   7   8 
IMPLEMENTASI PERATURAN LKPP NO 4 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE Pratama, Satrya Surya; Januri, Januri; Rusjana, Muhammad
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 4, No 01 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v4i01.3856

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 4 Tahun 2024 dalam mewujudkan prinsip good governance di Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi bagaimana peraturan ini diterapkan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan dampaknya terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus, di mana data diperoleh melalui wawancara dengan pejabat pemerintah terkait, serta kajian dokumen dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan ini berpotensi meningkatkan good governance dengan mengurangi praktik korupsi dan meningkatkan transparansi, tantangan dalam implementasinya masih ada, seperti keterbatasan pemahaman dan sumber daya manusia yang memadai.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG HUKUM WARIS DALAM RANGKA PEMBENTUKAN HUKUM WARIS NASIONAL Salsadila, Alifa Nadya; Tricahyani, Wulan
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 4, No 01 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v4i01.3734

Abstract

Hukum waris di Indonesia diatur oleh tiga sistem hukum yang berbeda, yaitu Hukum Waris menurut KUH Perdata, Hukum Islam (KHI), dan Hukum Adat. Ketiga sistem ini mengandung perbedaan mendasar, baik dalam prosedur maupun substansi, terutama terkait dengan perbedaan agama yang dapat mempengaruhi hak waris. Hal ini menyebabkan terjadinya sengketa dalam pembagian warisan, terutama ketika ahli waris memiliki agama yang berbeda dengan pewaris. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, yang mengutamakan data sekunder dari studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan sistem hukum ini menimbulkan ketegangan dan ketidakselarasan dalam praktik hukum waris, yang sering berujung pada sengketa. Penerapan wasiat wajibah telah diusulkan sebagai solusi sementara untuk memberikan hak kepada ahli waris yang terhalang oleh perbedaan agama. Penerapan hukum waris di Indonesia menghadapi tantangan besar akibat perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Perbedaan aturan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdata memperlihatkan ketegangan dalam implementasi kewarisan yang adil. Oleh karena itu, perlu adanya upaya unifikasi hukum waris yang lebih inklusif, yang mempertimbangkan pluralisme agama dan prinsip keadilan substantif, guna memastikan keadilan yang harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
PEMENUHAN HAK JANIN HASIL PERZINAAN DALAM TINJAUAN MAQASHID AL-SYARI’AH DAN KESEHATAN Candra, Indra Komara
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 4, No 02 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v4i02.3956

Abstract

Penelitian ini mengkaji pemenuhan hak janin hasil perzinaan dalam perspektif Maqashid al-Syari’ah, teori kesehatan Hendrik L. Blum, dan hukum Islam. Hak-hak janin dalam kondisi ini sering kali menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek administrasi kependudukan, layanan kesehatan, dan pengakuan sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa teori Hendrik L. Blum menyoroti faktor lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan genetika dalam pemenuhan hak janin. Sementara itu, Maqashid al-Syari’ah menegaskan perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) sebagai prinsip utama dalam menjamin hak janin. Dari perspektif hukum Islam, pemenuhan hak janin harus mempertimbangkan keadilan dan perlindungan tanpa mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Kesimpulannya, konsep Maqashid al-Syari’ah dapat menjadi dasar dalam merancang solusi yang lebih adil dan inklusif bagi janin hasil perzinaan. Pendekatan multidisipliner diperlukan agar hak-hak janin dapat terpenuhi secara optimal.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 58/Pid.Sus/2024/PN Kbu Saputra, M. Laskar Ando; Fadhilah, Nisa; Haryadi, Slamet
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 4, No 02 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v4i02.4114

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah menjadi masalah besar di Indonesia dan masih meluas. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah mengatur penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, namun kasus KDRT semakin meningkat. Berdasarkan data Komnas Perempuan, terdapat 445.502 kasus KDRT pada tahun 2024, sedangkan pada tahun 2023 jumlahnya menjadi 401.975 kasus. Tujuan penelitian ini untuk memahami penerapan hukum dalam kasus KDRT dengan menganalisis putusan majelis hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisis putusan 58/Pid. Sus/2024/PN Kbu. Penelitian ini didasarkan pada sumber primer dan sekunder seperti putusan pengadilan, undang-undang terkait serta artikel dan jurnal akademis tentang kekerasan dalam rumah tangga. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deduktif untuk menarik kesimpulan logis berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan sistem peradilan dalam memberikan perlindungan kepada korban KDRT. Hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan dalam menentukan hukuman dengan menggunakan teori gabungan untuk menyesuaikan sanksi dengan tingkat kesalahan pelaku. Putusan ini mencerminkan penerapan keadilan yang merata serta komitmen untuk mencegah kekerasan di masa depan.
HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI DAN FILOSOFI Azizah, Luthfi Nur; Jaelani, Abdul Qadir; Putri, Dian Eka
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 4, No 02 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v4i02.3958

Abstract

Harta bersama masih menjadi problem yang sangat berpengaruh bagi pasangan suami istri yang berpisah kemudian menimbulkan ketidakpuasan terhadap bagian harta bersama masing-masing. Dengan perspektif sosiologi dan filosofi dapat melihat konsep harta bersama. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perspektif sosiologi dan perspektif filosofi tentang harta bersama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (library research). Adapun metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik dengan cara menguraikan dan menganalisia semua sumber hukum, kemudian seluruh hasil penelitian akan diterangkan dan ditampilkan dalam bentuk hasil penelitian. Dalam perspektif sosiologi, harta waris mengalami perubahan sosial seperti asuransi tabungan dan jaminan pegawai negeri (TASPEN), jaminan asuransi untuk angkatan bersenjata (ASABRI), asuransi jaminan tenaga kerja (ASTEK), jaminan kecelakaan lalu lintas, jaminan pertanggungan kecelakaan penumpang, asuransi jaminan jiwa , harta dari harta bawaan, cicilan yang belum tuntas. Dalam perspektif filosofi, harta waris merupakan nilai yang dicapai dengan menggunakan musyawarah serta dilandasi prinsip keimanan, keadilan, keseimbangan, perlindungan hukum, mufakat serta kasih sayang.
KEWENANGAN KHUSUS PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA (DKJ) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2024 TENTANG PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA Fauziah, Siti Sa'adah; Winayanti, Nia Kania
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 4, No 02 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v4i02.4080

Abstract

Tranformasi pemindahan Ibu kota menjadi tonggak penting dalam Sejarah ketatanegaraan Indonesia karena membawa implikasi hukum maupun adminisratif yang signifikan. Yang menjadi permasalahan bagaimana pada akhirnya Jakarta tetap menyandang sebagai daerah khusus yang memiliki bentuk kewenangan dan kekhususan meskipun sudah tidak lagi menjadi Ibu kota serta Implikasi Jakarta pasca adanya transformasi . Untuk mengetahui awal mula di berlakukan nya UU DKJ serta perbedaan kewenangan khusus dengan DKI maupun implikasi apabila ditetapkannya Keputusan Presiden yang tertuang dalam Pasal 73 UU DKJ. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif Berdasarkan issue yang diangkat mengenai desentralisasi yang termuat dalam Pasal 18 UUD RI Tahun 1945, serta menganalisis peraturan-peraturan lainnya yang mejadi landasan pembentukan secara teoritis mengenai kewenangan desentralisasi asimetris. Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang kompleks di Jakarta dibutuhkan rancangan untuk menciptakan pusat pemerintahan baru yang lebih representative untuk memberikan ruang bagi Jakarta dalam menjalankan roda pemerintahan nya menjadi lebih eksplisit dan terstruktur untuk mencapai Indonesia emas sebagai wajah representasi Indonesia di kancah internasional melalui perekonomian Nasional dan Kota global.
PENYERAHAN SELURUH HARTA KEPADA ANAK ANGKAT MELALUI HIBAH Pebriansyah, Taufik Pajar; Burhasan, Burhasan; Pane, Erina; Zuhraini, Zuhraini
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 4, No 02 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v4i02.3947

Abstract

Hibah adalah salah satu di antara aspek hukum perdata yang sering mendapat perhatian di tengah masyarakat Indonesia. Permasalahan hibah masih marak menimbulkan perselisihan di masyarakat, hibah juga menjadi media pendistribusian harta, namun hibah tidak boleh dilakukan terhadap seluruh harta. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang memakai metode penelitian bersifat alamiah demi mempelajari objek. Metode penelitian ini memakai sistem wawancara guna menggali dan mengetahui sikap, pemikiran, dan kepribadian seseorang atau segelintir orang. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa pemberian hibah seluruh harta pada anak angkat dilatarbelakangi karena tidak memiliki ahli waris lain yang ada hak menerima warisan, serta dilihat dari sudut pandang hukum Islam, maka kedudukan hukum hibah seluruh harta kepada anak angkat tidak sinkron dengan norma hukum Islam. Hukum Islam hanya mengakui jumlah maksimal dari harta yang boleh dihibahkan ialah lebih kecil atau sama dengan 1/3 harta. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam hadis riwayat Muslim dari Amir bin Sa'd, bahwa Rasulullah menetapkan wasiat 1/3 harta sudah cukup dan bahkan jumlah tersebut sudah banyak. Menurut hadis ini juga dalam perspektif maslahah mursalah hibah seluruh harta kepada anak angkat dan mengabaikan kewenangan ahli waris belum seutuhnya bermanfaat atau maslahat bagi orang banyak.
TIDAK MENIKAH (MENJOMBLO) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM MELALUI PENDEKATAN PSIKOLOGIS Sari, Srijati Ratna; Pane, Erina; Syukur, Iskandar; Saputra, Muhammad Alvin
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 4, No 02 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v4i02.3948

Abstract

Di Indonesia, pernikahan dipandang sebagai tahapan penting dan nyaris menjadi keharusan dalam kehidupan. Namun, banyak generasi milenial yang memilih untuk tetap melajang karena merasa takut berkomitmen dalam pernikahan. Keputusan ini sering menimbulkan perdebatan dan stigma negatif, terutama di lingkungan keluarga besar yang masih menjunjung tinggi tradisi pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai menjomblo dalam perspektif hukum perkawinan Islam melalui pendekatan psikologis. Metodologi yang digunakan berbasis kepustakaan melalui pendekatan psikologis dan analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis. Tidak menikah atau menjomblo dapat memiliki dampak psikologis yang beragam, seperti kesepian, stigma sosial, dan dukungan emosional. Rasulullah memberi wasiat kepada para jomblo dengan dua pilihan. Pertama, jika seseorang sudah cukup hartanya, maka segeralah menikah. Jika belum mampu, dianjurkan untuk berpuasa. Dalam kitab Al-Badru Tamam, yang merupakan penjelasan atas hadis-hadis dalam Bulughul Maram dinyatakan bahwa sunnah para nabi dalam pernikahan bukan sekadar lawan dari kewajiban, melainkan merupakan bagian dari pedoman hidup yang harus dijalani. Menjomblo karena alasan yang dibenarkan syariat tidak diharamkan, sebagaimana para tokoh Islam yang mengabdikan diri pada ilmu. Namun, menjomblo karena membenci pernikahan diharamkan karena bertentangan dengan syariat. Dalam Islam, status menjomblo bukan pelanggaran hukum, karena seseorang bisa memilih tidak menikah jika belum menemukan pasangan yang sesuai atau memiliki alasan sah untuk menunda pernikahan.
PERAN DIPLOMASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL MENGGUNAKAN KAJIAN BIDANG EKONOMI Puspitasari, Rannika; Ilmiah, Andi Aina
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 4, No 02 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v4i02.4178

Abstract

Diplomasi internasional memainkan peran penting dalam hubungan antar negara, terutama dalam bidang ekonomi. Diplomasi ekonomi dapat memfasilitasi kerjasama antara negara-negara untuk mencapai tujuan bersama, seperti peningkatan perdagangan, investasi, dan pembangunan ekonomi. Dalam konteks hukum internasional, diplomasi ekonomi dilihat sebagai sarana untuk mengatur hubungan antar negara, mematuhi norma dan prinsip hukum internasional, serta menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran diplomasi ekonomi dalam perspektif hukum internasional, dengan fokus pada peran perjanjian internasional, organisasi ekonomi internasional, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Pembahasan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kajian literatur dari berbagai sumber yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi sangat erat kaitannya dengan peraturan hukum internasional yang mengatur hubungan ekonomi antar negara.
HIKMATU TASYRI PERNIKAHAN PERSPEKTIF HISTORIS, KESETARAAN GENDER, DAN KESEHATAN Azizah, Asyifa Nur; Candra, Indra Komara; Fauzi, Mohammad Yasir
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 4, No 02 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v4i02.3952

Abstract

Pada masa jahiliyah terdapat tujuh bentuk pernikahan dan empat bentuk penyimpangan sosial yang menyerupai pernikahan. Selain itu, terdapat juga bentuk hubungan mirip pernikahan, seperti milkul yamin, yang tidak memerlukan akad pernikahan karena didasari oleh kepemilikan budak perempuan oleh pemilik budak laki-laki. Pada masa Islam, pernikahan diatur dengan ketentuan yang ketat, dan bentuk-bentuk pernikahan pada masa jahiliyah dilarang. Penelitian ini bertujuan untuk menggali makna pernikahan dalam Islam dan bagaimana prinsip-prinsip ini diimplementasikan dalam praktik pernikahan. Analisis ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis, kesetaraan gender, dan kesehatan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pernikahan dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip etika, kesetaraan gender, dan kesehatan. Pernikahan dalam Islam dianggap sakral dan harus dijalani dengan serius. Lebih dari sekadar pemenuhan nafsu seksual, pernikahan mencakup pembentukan hubungan harmonis, dengan prinsip saling menghargai, melengkapi, dan mengasihi. Konflik dalam pernikahan dianggap wajar dan harus diselesaikan melalui komunikasi yang baik, bukan dengan dominasi. Hal ini dasandarkan pada asas dalam Al-Qur’an meliputi Mistaqan ghalizhan, Sakinah, Mawadah, Rahmah, Mua’syaroh bil ma’ruf dan perlindungan terhadap wanita. Pernikahan dalam Islam juga memiliki dampak positif didalam kesehatan, seperti mencegah penyakit menular seksual seperti HIV, kangker Serviks dan meningkatkan kesejahteraan kardiovaskular. Selain itu, pernikahan juga berdampak positif pada kesehatan mental dan kebahagiaan individu.

Page 6 of 8 | Total Record : 71

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 02 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 4, No 01 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 02 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 01 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 2, No 02 (2023): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 2, No 01 (2023): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 1, No 02 (2022): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 1, No 01 (2022): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum