cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kamal Fahmi Kurnia
Contact Email
kamal.fahmi1405@gmail.com
Phone
+6281398486424
Journal Mail Official
justicia.sains20@gmail.com
Editorial Address
Jl. Imam Bonjol No. 468 Langkapura
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
ISSN : 25274201     EISSN : 25021788     DOI : https://doi.org/10.24967/jcs
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum [E-ISSN: 2502-1788; P-ISSN: 2527-4201] is the Journal of Legal Studies published by the Faculty of Law of Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia. Its main aim to disseminate critical and original analysis from researchers and academic practitioners on various contemporary legal issues both local and foreign. The manuscript is published after undergoing a peer-review process by providing an exclusive analysis on law issues from various perspectives. This journal published biannually (June and November). The scopes of Justicia Sains Novelty are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies in accordance with the principle of novelty.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 344 Documents
 26   27   28   29   30 
Politik Hukum Kebijakan Kohabitasi Dalam Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Berdasarkan Implikasi Hak Asasi Manusia Hanna Putri Aulia; Maroni Maroni; Erna Dewi; Nunung Rodliyah; Heni Siswanto
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.5277

Abstract

This study aims to analyze the legal politics underlying the criminalization of cohabitation in the National Criminal Code and examine its implications for the protection and restrictions of human rights in the Indonesian rule of law. This study is a normative legal study with a statutory and conceptual approach, supported by criminological analysis. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through literature review and analyzed qualitatively using descriptive-analytical and prescriptive methods. The results show that the criminalization of cohabitation is part of a criminal law policy oriented towards strengthening public morality and protecting the family institution as a value considered fundamental in Indonesian society. The formulation of the complaint offense reflects a compromise between protecting social values and respecting citizens' private space.
Kepastian Hukum Larangan Berbisnis Bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia Fajar Kurniansyah Prayudho; Ateng Karsoma; Ahmad Jaeni
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.5558

Abstract

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam pengaturan hukum larangan berbisnis bagi prajurit TNI serta mengevaluasi kepastian hukumnya dalam kerangka perlindungan hak ekonomi konstitusional sesuai instrumen HAM nasional maupun internasional, khususnya International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara deskriptif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan berbisnis yang bersifat absolut tanpa adanya aturan pelaksana yang terperinci tidak memenuhi kriteria proporsionalitas pembatasan HAM (the least intrusive means). Ketidakpastian hukum ini secara konseptual mencederai pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi prajurit sebagai warga negara. Sehingga diperlukan formulasi peraturan pelaksana yang lebih komprehensif, terukur, dan berkeadilan, seperti yang diterapkan pada institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Regulasi tersebut harus mampu membedakan secara tegas antara kegiatan bisnis berskala besar yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dengan usaha mikro mandiri yang bertujuan menunjang kesejahteraan. Regulasi yang presisi akan menjamin kepastian hukum, menjaga muruah profesionalisme militer, sekaligus melindungi pemenuhan hak asasi manusia prajurit TNI.
Pergaulan Bebas Mengakibatkan Sebambangan Dalam Prespektif Hukum Pidana Dan Hukum Adat Pepadun Erida Eka Pratiwi; I Gede Ab Wiranata; Ahmad Irzal Faradiansyah
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.5687

Abstract

Sebambangan merupakan salah satu bentuk pranata perkawinan adat yang dikenal dalam masyarakat adat Lampung Pepadun. Namun pada praktiknya, tradisi tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum apabila didahului oleh pergaulan bebas, melibatkan anak di bawah umur, serta disertai persetubuhan sebelum perkawinan. Kondisi tersebut menimbulkan pertentangan antara hukum adat dengan hukum pidana nasional, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis prinsip perlindungan anak dan kedudukan hukum adat Sebambangan terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku secara teoretis dan dogmatis. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan pidana dan perlindungan anak, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, dan literatur adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana nasional mengutamakan perlindungan anak di atas pertimbangan adat. Praktik Sebambangan tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun pemaaf untuk menghapus pidana apabila telah terpenuhi unsur pidana kejahatan terhadap anak, mengingat prinsip perlindungan anak bersifat mutlak dan tidak mengenal konsep persetujuan (consent) dari anak di bawah umur.
Analisis Dominus Litis Peran Jaksa Dalam Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi di Kejaksaan Negeri Lampung Barat) Zainab Ompu Jainah; Rihelda Lovita Vira; Natario Nugraha; Andora Febi Utami
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.4887

Abstract

Penerapan asas dominus litis menempatkan jaksa sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan perkara pidana dalam proses penuntutan. Namun, dalam praktik penanganan perkara tindak pidana narkotika, peran tersebut belum selalu berjalan secara optimal. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan asas dominus litis oleh jaksa dalam penuntutan perkara tindak pidana narkotika. Metode penelitian adalah melalui pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer, dan selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas dominus litis oleh jaksa dalam penuntutan perkara tindak pidana narkotika secara normatif telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.  Disarankan perlunya penguatan pengaturan normatif dan kebijakan institusional yang secara tegas menempatkan jaksa sebagai dominus litis dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, perlu ditingkatkan koordinasi substantif antara jaksa dan penyidik serta penguatan kapasitas jaksa melalui pengembangan kebijakan penuntutan yang lebih proporsional dan berkeadilan dalam penanganan perkara tindak pidana narkotika.
Informed Consent in Practice: A Socio-Legal Analysis of Information Asymmetry and Human Rights Protection in Batam’s Public Health Centers Nuria Fazrina; Lu Sudirman; Nurlaily Nurlaily
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.5137

Abstract

This study explores the practice of informed consent in Batam's public health centers, focusing on information asymmetry and its implications for human rights protection. The objective is to analyze the effectiveness of informed consent implementation and its alignment with patients' rights to information and autonomy. Using an empirical legal method and a socio-legal approach, the research collects data through interviews, questionnaires, and document analysis involving medical personnel and patients. Findings indicate that although the legal framework for informed consent is adequate, its application remains flawed due to issues such as inadequate communication, passive patient behavior, and cultural factors. Only 58.33% of healthcare professionals provide comprehensive information, contributing to information asymmetry. This imbalance undermines patients' ability to make fully informed decisions, potentially compromising their right to consent. The study calls for improved communication practices and legal reforms to better protect patients' human rights in healthcare.
Penentuan Kelayakan Restorative Justice Pada Perkara Pencurian Di Kejaksaan Negeri Jombang Sadewa Wenas Arkananta; Yana Indawati
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.4941

Abstract

This study aims to examine the prosecutor's authority in determining the appropriateness of restorative justice in theft cases at the prosecution stage, as well as to analyze the obstacles and efforts in its implementation. The method used is empirical juridical with a statutory regulatory approach and field research at the Jombang District Attorney's Office. The results of the study indicate that prosecutors have a strategic role as case controllers in assessing the appropriateness of restorative justice through consideration of legal and sociological aspects, as well as the interests of victims and perpetrators. However, in practice, the implementation of restorative justice still faces various obstacles, including differences in perceptions between the parties and prosecutors' caution in using prosecutorial discretion. Therefore, continuous efforts are needed to improve the professionalism of prosecutors and strengthen the understanding of the parties so that the implementation of restorative justice can be effective and fair.
Model Gugatan Praperadilan Terhadap Tindakan Aparat Penegak Hukum Yang Melakukan Penyitaan Sebelum Adanya Penetapan Tersangka Rinaldy Amrullah; Ria Wierma Putri; Annisa Riyantika
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.4505

Abstract

This study analyzes the pretrial litigation model for seizures carried out by law enforcement officials prior to the determination of suspects. Prior to Constitutional Court (MK) Decision Number 21/PUU-XII/2014, the scope of pretrial proceedings was limited to arrest, detention, termination of investigation, and termination of prosecution, so that the validity of seizure without a suspect could not be tested through pretrial proceedings. The Constitutional Court's decision expanded the scope of pretrial litigation to examine the validity of seizures, but in practice, there are still inconsistencies in its implementation. This study uses a normative juridical method with a legislative, case, and conceptual approach. The results of the study show that seizure without a suspect has the potential to violate human rights and create legal uncertainty. An effective pretrial lawsuit model needs to include regulatory strengthening, seizure time limits, and strict supervision from judicial institutions to ensure the protection of individual rights. Therefore, this study recommends the development of a clearer and more measurable pretrial lawsuit model to improve transparency and accountability in law enforcement.
Transformasi Peran Notaris sebagai Trusted Third Party dalam Implementasi Smart Contracts Berbasis Blockchain Fathurrachman Alfathan; Budi Santoso
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.4925

Abstract

The development of blockchain technology and smart contracts presents both challenges and opportunities for the notary profession in Indonesia. As a public official authorized to make authentic deeds, a notary acts as a trusted third party guaranteeing legal certainty, evidentiary power, and security. This research aims to analyze the transformation of the notary's role in the decentralized, autonomous, and self-executing ecosystem of smart contracts. The research method used is normative legal research with conceptual and literature study approaches. The results show that smart contracts cannot fully replace the function of notaries due to their limitations in accommodating non-binary legal aspects, verifying the identity and capacity of parties off-chain, and resolving disputes. However, notaries can transform by integrating themselves as trusted oracles, providers of digital identity verification, and legal consultants for designing contract logic and storing supporting document hashes on the blockchain. To support this transformation, a reinterpretation of the Notary Public Office Law (UUJN), recognition of certified electronic signatures and document hashes as valid evidence, and the development of adaptive technical standards and professional ethics are required. This transformation will strengthen the position of notaries as trusted third parties in the digital era.
Tinjauan Hukum Tradisi “Nika Londo” Sebagai Bentuk Pengesahan Anak Di Luar Kawin (Studi Pada Masyarakat Pekat-Dompu) Lobim Arinda; Ridwan Ridwan; Zuhrah Zuhrah
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.5222

Abstract

This study examines the nature of the "Nika Londo" tradition as an instrument for legitimizing illegitimate children in the Pekat District, Dompu Regency, which often clashes with the rigidity of positive law. The purpose of this study is to analyze the role of this tradition in providing legal recognition for children and to evaluate the resulting aspects of legal certainty and justice. This study uses a juridical-sociological approach, with data collected through in-depth interviews, observations, and literature studies, which are then analyzed qualitatively and descriptively. The results show that "Nika Londo" remains a social resolution mechanism for premarital pregnancies in order to provide sociocultural legitimacy for the unborn child. This practice involves family deliberations, traditional leaders, religious leaders, and village officials, driven by factors such as maintaining family honor, social pressure, and procedural efficiency compared to formal law. The study's conclusion confirms that although this tradition provides communal protection of dignity, legally it does not guarantee absolute legal certainty for women and children without official marriage registration.
Penguatan Kewenangan Bapemperda DPRD Lampung dalam Penyusunan Peraturan Daerah yang Responsif terhadap Kepentingan Publik Sukartini Sukartini; Budiyono Budiyono; Muhtadi Muhtadi; Zulkarnain Ridlwan; Ade Arif Firmansyah
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.5153

Abstract

The formation of Regional Regulations (Perda) that are responsive to public interests is one indicator of the success of regional autonomy and the legislative function of the Regional People's Representative Council (DPRD). This study aims to analyze the regulation of Bapemperda's authority and formulate a model for strengthening the authority of Bapemperda DPRD Lampung Province in forming Perda that are responsive to public interests. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach through literature study. The results of the study indicate that the legal basis for Bapemperda's authority is available, but its implementation is not optimal due to weak institutional capacity, minimal public participation, and the dominance of political interests. Therefore, strengthening Bapemperda's authority needs to be done through institutional reform, improving the quality of legislation.

Page 28 of 35 | Total Record : 344

 26   27   28   29   30 

Filter by Year

2016 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2025): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2025): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2024): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2024): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2023): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2023): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2021): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2021): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2020): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2020): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2019): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2019): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2018): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2018): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2017): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2017): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2016): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2016): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum More Issue