cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kamal Fahmi Kurnia
Contact Email
kamal.fahmi1405@gmail.com
Phone
+6281398486424
Journal Mail Official
justicia.sains20@gmail.com
Editorial Address
Jl. Imam Bonjol No. 468 Langkapura
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
ISSN : 25274201     EISSN : 25021788     DOI : https://doi.org/10.24967/jcs
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum [E-ISSN: 2502-1788; P-ISSN: 2527-4201] is the Journal of Legal Studies published by the Faculty of Law of Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia. Its main aim to disseminate critical and original analysis from researchers and academic practitioners on various contemporary legal issues both local and foreign. The manuscript is published after undergoing a peer-review process by providing an exclusive analysis on law issues from various perspectives. This journal published biannually (June and November). The scopes of Justicia Sains Novelty are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies in accordance with the principle of novelty.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 344 Documents
 28   29   30   31   32 
Analisis Kekuatan Hukum Final dan Mengikat Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Putusan Komisi Pemilihan Umum Dalam Penetapan Calon Legislatif Syahroni Syahroni; Wendy Melfa
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.5619

Abstract

Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagai perwujudan kedaulatan rakyat menuntut adanya kepastian hukum, keadilan prosedural, dan perlindungan hak politik warga negara. Dalam sistem Pemilu Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui mekanisme Adjudikasi, dengan putusan yang secara normatif dinyatakan bersifat final dan mengikat. Permasalahan Penelitian: (1) Apa faktor kelemahan dalam penerapan kekuatan hukum final dan mengikat Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap Putusan Komisi Pemilihan Umum dalam penetapan calon legislatif (Studi Putusan Sengketa Proses Pemilu Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Timur, Nomor 001/PS/BWSL.LPT.08.06/ IX/2018)? (2) Upaya hukum apa yang dapat ditempuh kepada pihak yang bersengketa dikaitkan dengan kekuatan hukum Putusan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) yang bersifat final dan mengikat? Metode penelitian : yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan menggunakan data skunder dan primer, prosedur pengumpulan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kekuatan hukum final dan mengikat Putusan Bawaslu masih menghadapi berbagai faktor kelemahan, antara lain ketidakjelasan posisi Bawaslu dalam sistem peradilan, tekanan tahapan dan waktu Pemilu, dominannya karakter administratif penyelenggaraan Pemilu, serta lemahnya mekanisme sanksi terhadap ketidakpatuhan. Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang bersengketa setelah Putusan Adjudikasi Bawaslu, gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maupun Kasasi Mahkamah Agung.
Implementasi Prinsip Good Governance dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang oleh Wali Kota terhadap Aparatur Pendidikan Daerah Muhammmad Fadhel Utomo; Siti Muawwanah; Apriya Muna Audina Tuhaza; Rocy Ardian Pratama; Aditya Eka Pambudi; Tasya Balqis Uftimentari; Fajar Ammar Ikhsanuddin Al Aslam; Annisa Nurwulan P; Saljia Intan Thalia; Chalya Faiqah; Abdul Khaliq Fadjuani Lasmana
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.4570

Abstract

This research conducts a comprehensive analysis of the implementation of Good Governance principles as a critical preventive mechanism to counteract the Mayor's misuse of authority against the local educational apparatus. As the regional head, the Mayor has significant authority in managing the state apparatus, including the education sector; however, this authority is often abused through nepotism, corruption, or political intervention in employee appointments, which ultimately damages the quality of education and overall governance.The method applied in this research is purely normative-conceptual. This research focuses on the theory of administrative law, the principle of legality, the concept of Good Governance (from UNDP and OECD), and the concept of detournement de pouvoir. The research data comes from secondary legal sources, including legal doctrine, laws and regulations (such as Law No. 23 of 2014, Law No. 20 of 2003, and Government Regulation No. 11 of 2017), and international instruments, without relying on empirical or field data. The primary results indicate that the implementation of Good Governance principles is a critical key to establishing an integrity-driven and transparent local government. Conceptually, accountability, transparency, participation, and the rule of law are the main pillars for balancing the Mayor's authority in managing the state civil apparatus. The results specifically emphasize that accountability is the basis for requiring every Mayoral decision, especially those related to the appointment, transfer, and dismissal of education officials, to be legally and administratively accountable. Furthermore, transparency, including the right to obtain information and participate in policymaking, is crucial for public oversight and preventing abuse of power.
Gugatan Class Action Sebagai Instrumen Perlindungan Konsumen Atas Pelanggaran Sertifikasi Halal Regita Surya Prameswari; I Gede AB Wiranata; Sepriyadi Adhan S; Ahmad Zazili; Zulkarnain Ridlwan
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.5785

Abstract

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan kepastian hukum atas kehalalan produk dan hak konsumen. Namun, pelanggaran sertifikasi halal masih terjadi dan merugikan masyarakat. Dalam situasi ini, mekanisme class action menjadi relevan karena memungkinkan konsumen menggugat secara bersama-sama secara lebih efisien dan memberikan tekanan hukum yang lebih kuat kepada pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan analisis mengenai gugatan class action digunakan atas pelanggaran sertifikasi halal. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada secara normatif dan melalui studi kepustakaan serta dikaji secara kualitatif. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah gugatan class action relevan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang memungkinkan konsumen menuntut haknya secara kolektif dengan lebih efisien. Meskipun UUJPH tidak mengatur secara khusus mengenai class action, UUPK melalui Pasal 46 serta PERMA No. 1 Tahun 2002 memberikan dasar hukum dan prosedur pengajuannya. Class action dipandang efektif karena kasus pelanggaran sertifikasi halal umumnya menimbulkan kerugian massal dengan fakta dan dasar hukum yang seragam. Melalui mekanisme ini, sekelompok konsumen dapat diwakili oleh beberapa orang untuk mengajukan gugatan tanpa harus melakukan tuntutan individual yang memakan waktu, biaya, dan proses panjang. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Mekanisme Gugatan class action menjadi sangat relevan dalam kasus pelanggaran sertifikasi halal karena sifat kerugian yang biasanya dialami secara massal dan memiliki kesamaan fakta, dasar hukum, serta jenis tuntutan.
Analisis Yuridis Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN NO. 3 Tahun 2023 Angga Elvanda; Yuniar Rahmatiar; Muhamad Abas
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.5249

Abstract

Electronic land transfer is part of Indonesia's land administration system's digital transition to improve efficiency and legal certainty. The system's effectiveness and validity are nevertheless hampered by legal issues. This study examines electronic land transfer's legal concerns and practical execution, particularly for isolated populations. Qualitative, normative legal study examined legal norms in regulations through legislation and conceptual frameworks. Conclusions: Law and regulation ambiguities and data security vulnerabilities are the primary issues. Due to insufficient technology infrastructure, low digital literacy, and government unpreparedness, remote implementation has been poor. Thus, electronic land transfer cannot yet guarantee legal clarity and fairness. Effective implementation requires regulatory harmonisation, security system enhancement, and human resource capabilities.
Kebijakan Integral Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Organ Tubuh Lintas Negara Di Regional ASEAN Hanna Putri Aulia
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.5275

Abstract

This study aims to evaluate the effectiveness of the prevailing legal framework in the ASEAN region in addressing this crime, while simultaneously formulating more comprehensive, integral policy recommendations. Using a juridical-normative approach with a comparative analysis across ASEAN member states, the study finds that regulatory harmonization across countries is still far from adequate, cross-border law enforcement capacity is very limited, and existing multilateral cooperation is unable to respond to the ever-evolving dynamics of the crime. The main findings of this study indicate the need for a binding regional legal instrument specifically regulating organ trafficking beyond the existing general framework of human trafficking. Furthermore, a more sophisticated system of intelligence information sharing between countries and a joint judicial mechanism to handle cross-jurisdictional cases is needed.
Analisis Yuridis Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Dagang Dalam Sistem Hukum Indonesia Rizki Mohamad Eka Marsa Sadjat
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.5324

Abstract

Commercial law is an integral part of the civil law system that regulates legal relations in commercial activities. This study aims to analyze the basic principles of commercial law and their implementation in the Indonesian legal system. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that the basic principles of Indonesian commercial law include the principle of freedom of contract, the principle of consensualism, the principle of good faith, the principle of pacta sunt servanda, and the principle of balance. These principles are sourced from the Commercial Law Code (KUHD), the Civil Code, and other special laws and regulations. This study concludes that a comprehensive understanding of the basic principles of commercial law is crucial to ensure legal certainty and protect the rights of business actors in commercial transactions.
Globalisasi Teknologi Dan Tantangan Penegakan Hukum Pidana Atas Kejahatan Keanekaragaman Hayati Di Wilayah Laut Lepas Mgs Rudy Apriansyah; Ria Wierma Putri
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.4752

Abstract

Globalisasi teknologi telah memperluas pemanfaatan sumber daya keanekaragaman hayati di wilayah laut lepas, sekaligus menimbulkan tantangan serius dalam penegakan hukum pidana internasional. Kemajuan teknologi eksplorasi laut dalam, bioteknologi, dan sistem pemantauan berbasis digital memungkinkan terjadinya eksploitasi sumber daya hayati secara masif dan lintas negara, namun tidak diimbangi dengan penguatan norma hukum pidana yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana internasional dalam menanggulangi kejahatan terhadap keanekaragaman hayati di wilayah laut lepas serta mengkaji permasalahan yurisdiksi pidana, mekanisme pembuktian berbasis teknologi, dan prinsip keadilan antarnegara dalam penegakan hukumnya berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dan Agreement on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction (BBNJ Agreement). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNCLOS 1982 dan BBNJ Agreement belum membentuk rezim hukum pidana internasional yang tegas dan efektif dalam merespons kejahatan keanekaragaman hayati di laut lepas, khususnya dalam menghadapi tantangan globalisasi teknologi. Keterbatasan yurisdiksi negara bendera, belum adanya standar pembuktian pidana berbasis teknologi, serta ketimpangan kapasitas antarnegara menyebabkan penegakan hukum pidana bersifat fragmentaris dan kurang menjamin keadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan konstruksi hukum pidana internasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, berkeadilan antarnegara, dan mampu memberikan perlindungan efektif terhadap keanekaragaman hayati di wilayah laut lepas.
Bussines Judgement Rule Sebagai Impunitas Direksi Dalam Pengambilan Keputusan Pengelolaan Perusahaan Herroe Eduardo; Ega Anzani; Titie Syahnaz Natalia
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.5326

Abstract

The Business Judgment Rule is a corporate law doctrine that protects directors from personal liability arising from business decisions made in the management of a company. However, such protection is not absolute and may only be invoked under specific legal conditions. This study aims to examine the requirements for the application of the Business Judgment Rule and its relationship with directors’ fiduciary duties. Employing a doctrinal legal research method, this study examines relevant statutory provisions, legal doctrines, and scholarly literature. The findings reveal that directors may avoid personal liability under the Business Judgment Rule only when their decisions are made in accordance with fiduciary duties, namely the duty of care, the duty of loyalty, and the duty of good faith. Accordingly, the doctrine safeguards managerial discretion while ensuring accountability in corporate decision-making.
Efektivitas Pengawasan Oleh Dinas Kesehatan Karawang Terhadap Peredaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter Di Apotik Dihubungkan Dengan Permenkes Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotik Rizky Heryawati Barkah; Sartika Dewi; Muhamad Abas; Anwar Hidayat
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.5347

Abstract

Obat keras adalah jenis obat yang penggunaannya harus menggunakan resep dokter karena memiliki efek farmakologis yang kuat serta berisiko menimbulkan efek samping apabila digunakan secara tidak sesuai. Dalam pelayanan kefarmasian di Indonesia, obat keras ditandai dengan simbol lingkaran merah berhuruf “K” dan mencakup antibiotik, kortikosteroid, tramadol, trihexyphenidyl, serta berbagai obat golongan daftar G lainnya. Penggunaan obat keras tanpa pengawasan tenaga medis dapat menyebabkan berbagai dampak berbahaya seperti resistensi antibiotik, ketergantungan, overdosis, bahkan kematian. Meskipun demikian, pada praktiknya masyarakat masih dapat membeli obat-obatan tersebut secara mudah di sejumlah apotek tanpa resep dokter, yang menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian antara aturan hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Permasalahan penelitian mengkaji tentang efektifitas pengawasan dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas terhadap peredaran obat keras tanpa resep Dokter. Metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Hasil penelitian, efektivitas pengawasan dipengaruhi oleh Faktor hukum, penegakan hukum, sarana, masyarakat dan budaya hukum. Pengawasan dilakukan secara langsung, tidak langsung, preventif dan represif. Kendala pengawasan diantaranya: banyaknya jumlah apotek yang tersebar di berbagai wilayah, keterbatasan sumber daya pengawas, pola pengawasan yang cenderung pasif, belum optimalnya penerapan sanksi pidana dalam memberikan efek jera kepada pelaku, semakin luasnya peredaran obat melalui platform perdagangan elektronik (e-commerce), keterbatasan jumlah personel penegak hukum, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan ketentuan penggunaan obat keras.
Analisis Hukum Kasus Kebakaran Hutan Oleh PT. Tiesico Cahaya Pertiwi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dikaitkan Dengan Asas Strict Liability. Riska Triana; Yuniar Rahmatiar; Muhamad Abas
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.5189

Abstract

In South Sumatra, forest fires have caused losses across various sectors. For example, the fire at PT. Tiesico Cahaya Pertiwi, which was brought to court by the Ministry of Environment and Forestry, is a case in point for a forest fire covering an area of 3,480 Ha in Musi Banyuasin Regency, South Sumatra in 2019. The first decision was issued by the Jambi “High Court Number 74 / PdtSus-LH / 2025 / PT Jmb on June 26, 2025 which rejected PT Tiesico Cahaya Pertiwis appeal and upheld the decision of the Jambi District Court Number 44 / PdtG / LH / 2024 / PN Jmb, dated May 5, 2025”. The study aims to examine the rules of accountability in the Indonesian legal realm and understand the decision of the Jambi District Court Judge No. 44/Pdt.G/LH/2024/PN Jmb. A normative legal study is conducted from a case-by-case and statutory perspective. The conclusion is that PT. Tiesico Cahaya Pertiwis liability can be justified through liability without fault in all aspects classified as Highly Dangerous Activities. The panel of judges accepted the lawsuit on the grounds that forest fires constitute a “serious threat to the environment” or “cause a large and significant impact on the environment” therefore the Defendant was proven to have been negligent in anticipating the occurrence of forest fires

Page 30 of 35 | Total Record : 344

 28   29   30   31   32 

Filter by Year

2016 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2025): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2025): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2024): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2024): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2023): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2023): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2021): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2021): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2020): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2020): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2019): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2019): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2018): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2018): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2017): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2017): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2016): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2016): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum More Issue