cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kamal Fahmi Kurnia
Contact Email
kamal.fahmi1405@gmail.com
Phone
+6281398486424
Journal Mail Official
justicia.sains20@gmail.com
Editorial Address
Jl. Imam Bonjol No. 468 Langkapura
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
ISSN : 25274201     EISSN : 25021788     DOI : https://doi.org/10.24967/jcs
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum [E-ISSN: 2502-1788; P-ISSN: 2527-4201] is the Journal of Legal Studies published by the Faculty of Law of Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia. Its main aim to disseminate critical and original analysis from researchers and academic practitioners on various contemporary legal issues both local and foreign. The manuscript is published after undergoing a peer-review process by providing an exclusive analysis on law issues from various perspectives. This journal published biannually (June and November). The scopes of Justicia Sains Novelty are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies in accordance with the principle of novelty.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 344 Documents
 30   31   32   33   34 
Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha dalam Transformasi Kelembagaan Ekonomi Digital di Indonesia Titie Syahnaz Natalia; Hamzah Hamzah; Kasmawati Kasmawati
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.5254

Abstract

The rapid development of the digital economy in Indonesia has transformed business institutional structures and created new legal challenges for business actors. The emergence of digital platforms, electronic transactions, and technology-based financial services requires adaptive legal protection to ensure legal certainty, fairness, and business sustainability. This study aims to analyze the forms of legal protection for business actors within the transformation of digital economic institutions in Indonesia and identify regulatory challenges faced in practice. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings reveal that Indonesian regulations concerning digital economic governance remain sectoral and have not fully accommodated the dynamics of digital business activities. Legal protection for business actors is still constrained by overlapping regulations, weak supervision, and limited legal harmonization. Therefore, regulatory reconstruction and institutional strengthening are necessary to create a fair, accountable, and sustainable digital business ecosystem.
Pengembangan Model Perjanjian Kerja Inklusif bagi Penyandang Disabilitas untuk Memperkuat Perlindungan Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial di Indonesia Aulia Fikrina; Yossiramah Sucia; Meissy Putri Deswari; Fiyola Triana Eldiva; Ringgi Rahmat Fitra; Tessa Yulia Putri; Olivia Anisa
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.5649

Abstract

Perlindungan hukum terhadap pekerja penyandang disabilitas di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun implementasinya masih menghadapi kendala, khususnya dalam penyusunan perjanjian kerja yang belum mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model perjanjian kerja inklusif sebagai instrumen untuk memperkuat perlindungan ketenagakerjaan dan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perjanjian kerja belum mengatur secara khusus prinsip-prinsip inklusivitas, akomodasi yang layak, serta perlindungan terhadap hak ketenagakerjaan dan jaminan sosial penyandang disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan model perjanjian kerja inklusif yang mengintegrasikan prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, perlindungan ketenagakerjaan, dan jaminan sosial sebagai pedoman bagi para pihak dalam hubungan kerja.
Fenomena “No Viral No Justice” Dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana oleh Satuan Reskrim Polresta Barelang Kota Batam Ryo Tanamal Daulay; Ampuan Situmeang; Triana Dewi Seroja
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.5192

Abstract

This study explores the phenomenon of "No Viral No Justice" in the context of criminal law enforcement by the Criminal Investigation Unit (Sat Reskrim) of the Barelang Police Department in Batam, Indonesia. The problem arises from the growing influence of social media in accelerating legal processes, where cases gaining viral attention are processed faster than non-viral ones. The aim of this research is to analyze the impact of viralization on the principle of equality before the law in the handling of criminal cases and to assess the effectiveness of law enforcement by Sat Reskrim in managing viral and non-viral cases. Using a qualitative approach, this study combines legal analysis with empirical data from interviews and surveys. Findings indicate that while Sat Reskrim maintains a commitment to fairness and equality in handling cases, public pressure from viral cases significantly affects the speed of legal processing. The study emphasizes the need for reforms to ensure that the legal process remains consistent and independent, regardless of public opinion shaped by social media.
Problematika Yuridis Pertanggungjawaban Perjanjian Lisan Sewa Menyewa Tanah Dalam Prespektif Hukum Perdata Jufanka Zola Eka Febrianti; Arief Rachman Hakim
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.5055

Abstract

The practice of verbal land lease agreements in rural communities often causes problems, one of which is in Nganjuk Regency, where the absence of physical evidence of the agreement results in prolonged losses when one party violates the agreement. The injured party finds it difficult to prove a violation of the previously agreed agreement. This study aims to analyze the form of civil liability based on the Civil Code. The author uses a normative juridical method through a statutory and conceptual approach. Based on the results of the study, it is known that normatively, a valid land lease agreement can require civil liability, namely compensation. Alternative dispute resolution is an appropriate step as an initial legal effort to resolve the problem. Therefore, in cases of problematic liability such as this study, it is recommended that the community increase awareness of the risk of violation and the need to emphasize the obligation to use written agreements as an effort to prevent losses from an agreement.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.B/2026/PN Mjl) Pardingotan Limbong; Deny Guntara; Muhamad Abas
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.5367

Abstract

Sistem hukum pidana Indonesia mengalami perubahan besar sejak pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terutama terkait tanggung jawab pidana dalam kasus pembunuhan. KUHP yang lama bersifat kolonial dan lebih berfokus pada pendekatan yang menghukum pelanggar, sedangkan KUHP yang baru memilih pendekatan yang lebih menyeluruh dengan menggabungkan unsur-unsur keadilan retributif, restoratif, dan rehabilitatif. Pengaturan mengenai kejahatan pembunuhan dalam KUHP yang baru masih menganggap tindakan yang merenggut nyawa sebagai kejahatan serius dengan hukuman berat, namun dilengkapi dengan sistem hukuman yang lebih adaptif dan memperhatikan kebutuhan individu. Di samping itu, KUHP yang baru juga menekankan peningkatan perlindungan bagi korban serta upaya mencari keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban dalam proses penegakan hukum. Berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.B/2026/PN Mjl tentang tindak pidana pembunuhan berencana, penelitian ini menyelidiki pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kasus ini melibatkan seorang terdakwa berinisial G, yang terbukti melakukan pembunuhan yang direncanakan dan hubungan seksual dengan anak di bawah umur. Dalam menilai tanggung jawab pidana pelaku pembunuhan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur bagaimana hukuman diterapkan, khususnya dalam perumusan kejahatan yang mengancam nyawa (Pasal 458 hingga Pasal 460). Agar pembaharuan tindak pidana pembunuhan dalam KUHP Baru tidak hanya merupakan perubahan normatif, tetapi turut merepresentasikan transformasi fundamental dalam filosofi pemidanaan di Indonesia. Yang lebih menempatkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan ketanggapan terhadap perubahan di masyarakat.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Menderita Gangguan Mental Berat Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Hanna Putri Aulia
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.5276

Abstract

Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (National Criminal Code) introduces new provisions through Articles 38 and 39 regarding the capacity to be held accountable for perpetrators with mental and/or intellectual disabilities. This article examines the criminal provisions for perpetrators suffering from severe mental disorders under the National Criminal Code and analyzes the application of measures to perpetrators declared incapable of being held accountable in the Indonesian criminal justice system. The research method used was normative legal research with a legislative and conceptual approach. Data was obtained through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed descriptively and qualitatively. The results indicate that the National Criminal Code has provided legal updates that are clearer, more humane, and more human rights-based than the previous Criminal Code. These provisions integrate a legal approach with a medical one through the involvement of psychiatrists in determining the perpetrator's capacity to be held accountable. However, the implementation of these measures still faces obstacles such as limited mental health facilities, a lack of forensic psychiatrists, and suboptimal coordination between law enforcement and medical personnel
Analisis Pertanggungjawaban Perdata Atas penyalahgunaan Konten Deepfake (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat) Muammar Fazri H; Arief Rachman Hakim
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.5032

Abstract

[Deepfake technology enables serious misuse from identity fraud to digital sexual exploitation harming victims materially and immaterially. This study examines civil liability for such misuse and proposes ius constituendum using a normative juridical method with comparative analysis of U.S. law. Deepfake misuse can be construed as onrechtmatige daad under Article 1365 of the Civil Code, yet Indonesia's existing laws remain partial and inadequate. In contrast, the U.S. has established more adaptive regulations through the Take It Down Act, California AB 602, and Tennessee's ELVIS Act. Based on this comparison, the proposed ius constituendum includes five components: a juridical definition of deepfake, proportional multi-actor liability, liquidated damages-based civil claims, platform notice-and-takedown obligations, and an AI law as lex specialist.]
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikahi Wanita Shotel Dalam Masyarakat Adat Jawa (Studi Di Desa Sumber Arum Kecamatan Kotabumi) Muhammad Dafa Tsany; Yufi Wiyos Rini Masykuroh; Erik Rahman Gumiri
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.5355

Abstract

Pernikahan ialah ibadah terlama seumur hidup di dalam agama Islam. Karena, di dalamnya ada banyak sekali perintah Allah jika dilaksanakan dengan ikhlas maka akan menjadi nilai ibadah. Setiap masyarakat adat di Indonesia memiliki kebudayaan masing-masing yang berbeda. Salah satu fenomena yang terjadi pada masyarakat adat Jawa di Desa Sumber Arum, Kecamatan Kotabumi yaitu terdapat tradisi Shotel yang melarang menikahi wanita yang kehilangan salah satu orang tua, dengan alasan kekuatan gaib (Batara Kala).Tradisi ini menempatkan seorang wanita yatim dalam ketimpangan sosial dan melawan pertentangan dengan hukum Islam juga pada praktiknya, tradisi ini banyak menuai kontroversi dari perspektif gender dan Hak Asasi Manusia. Perempuan hakikatnya ialah manusia utuh sangat berhak mendapat kehidupan tanpa harus terbebani tradisi yang dapat merampas nilai pribadinya. Padahal di dalam hukum Islam juga pun tidak mensyaratkan mengenai  orang tua tertentu untuk menikah. Kerangka analitik ini diuji secara empiris pada masyarakat Jawa di Desa tersebut yang secara adat mempraktikkan Shotel dimana tradisi ini menunjukkan konflik dengan nilai Islam. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana landasan ushul fiqh mengenai kawin larangan relevansi teori muharramat terhadap tradisi ini, serta aplikasinya dalam konteks sosio-hukum di Sumber Arum? (2) Bagaimana tanggapan para masyarakat, aparat pemerintahan desa setempat dan tokoh masyarakat dalam menanggapi tradisi tersebut pada era modern digital saat ini? Metode dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik kualitatif-deskriptif berbasis studi lapangan dan kepustakaan. Pada penelitian ini menganalisis tradisi Shotel yaitu menggunakan teori muharramat. Data sample yang diambil melalui wawancara dengan masyarakat, aparat pemerintahan desa setempat dan tokoh masyarakat yang lingkungannya menganut tradisi tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pendekatan Induktif kemudian penulis membuat analisis data dengan analisa kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pada saat di era digital ini masyarakat dari Desa Sumber Arum sudah mulai meninggalkan tradisi Shotel tersebut karena dianggap tidak relevan lagi untuk diterapkan.
Mass Notarial Deeds and the Principle of Notarial Prudence: A Comparative Study Rachmat Akbar; Zico Junius Fernando; Huriyah Raih Cita; Vina Ayu Subagta Tolinggar; Vidyadhara Prawiratama Nugraha
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.4983

Abstract

This article examines the phenomenon of mass notarization and its implications for the application of the principle of prudence in notarial practice. Increased economic activity and public demand for legal services have resulted in more deeds being prepared by notaries. This situation has created tension between the need for efficient service and notaries' professional duty to exercise due diligence, which includes verifying identities, assessing legal capacity, clarifying the parties' intentions, and explaining the content of the deed. This study employs a normative legal research method, drawing on legislative, conceptual, comparative, and futuristic approaches, based on legislation, legal doctrine, and comparative notarial practices from various countries. The findings indicate that Indonesian positive law does not explicitly set a daily limit on the number of deeds a notary may issue, raising the possibility of mass deed issuance and compromising the quality of the deed-issuing process. Therefore, strengthening regulations and operational standards is essential to balance service efficiency, legal certainty, and the integrity of the notary profession within the Indonesian legal system
Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Pidana Penjara dan Rehabilitasi Kepada Penyalah Guna Narkotika (Studi Putusan PN Bintuhan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Bhn) Ediyanto M; Zainab Ompu Jainah; Endang Prasetyawati
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.4966

Abstract

This study aims to analyze the judge’s considerations in imposing imprisonment and rehabilitation on narcotics abusers based on Putusan PN Bintuhan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Bhn. This issue is significant because Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika emphasizes a rehabilitative approach for narcotics abusers, yet in practice courts frequently impose imprisonment. The research applies normative and empirical juridical methods through the analysis of legislation, court decisions, and field data. The findings indicate that judicial considerations are predominantly based on formal juridical aspects such as evidence and trial facts, while the need for rehabilitation has not become the primary consideration. This study highlights the necessity of strengthening the rehabilitative approach and optimizing integrated assessment mechanisms to ensure justice and legal certainty in narcotics cases.

Page 32 of 35 | Total Record : 344

 30   31   32   33   34 

Filter by Year

2016 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2025): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2025): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2024): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2024): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2023): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2023): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2021): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2021): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2020): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2020): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2019): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2019): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2018): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2018): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2017): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2017): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2016): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2016): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum More Issue