cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
lis Julianti
Contact Email
fakultashukum@unmas.ac.id
Phone
+6281999418102
Journal Mail Official
fakultashukum@unmas.ac.id
Editorial Address
Jalan Kamboja No 11A Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
JUMAHA
Published by Universitas Mahasaraswati
ISSN : -     EISSN : 28086864     DOI : https://doihttps://doi.org/10.36733/jhm.v1i2,
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
We encourage readers to sign up for the publishing notification service for this journal. Use the Register link at the top of the home page for the journal This registration will result in the reader receiving the Table of Contents by email for each new issue of the journal This list also allows the journal to claim a certain level of support or readership See the journals Privacy Statement which assures readers that their name and email address will not be used for other purposes
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 211 Documents
 18   19   20   21   22 
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2019 BERKAITAN DENGAN PEMILIHAN BANDESA ADAT (STUDI KASUS DI DESA ADAT SELAT KABUPATEN BANGLI) Sang Ayu Made Pipit Miranti; I Made Kariyasa
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini akan berfokus menganalisis implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat dalam proses penetapan Bandesa Adat di Desa Selat melalui perspektif das sollen dan das sein memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan yang ada dalam mewujudkan cita-cita hukum yang adil dan inklusif. Implementasi Perda Bali No. 4 Tahun 2019 di Desa Selat berjalan dengan mengedepankan musyawarah mufakat sesuai perarem dan tata cara adat setempat. Pemilihan Bandesa Adat didasarkan pada daftar krama ngarep dan difasilitasi oleh Majelis Desa Adat untuk menjaga transparansi serta kesesuaian dengan aturan. Hambatan masih ada, terutama terkait kesetaraan gender dan transparansi akibat dominasi laki-laki dalam tradisi serta dinamika internal krama. Namun, konflik diselesaikan melalui musyawarah adat. Upaya terus dilakukan untuk menyeimbangkan kearifan lokal dengan prinsip modernisasi dan demokrasi yang inklusif.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN AKTA RISALAH LELANG DALAM PERSPEKTIF UU JABATAN NOTARIS DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN I Komang Gede Cahaya Wiguna; I Gusti Ngurah Anom
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Pasal 15 ayat (2) huruf g, memberikan wewenang kepada notaris untuk membuat akta lelang; Namun, standar tersebut tidak memberikan penjelasan rinci tentang proses atau batasan wewenang ini. Sebaliknya, Peraturan PMK dengan jelas menyatakan bahwa hanya Pejabat Lelang yang telah ditunjuk dan disumpah oleh Menteri Keuangan yang boleh membuat risalah lelang. Perbedaan struktur ini dapat menimbulkan ambiguitas hukum dalam praktik penyelenggaraan lelang, sehingga menimbulkan konflik standar yang memengaruhi berbagai interpretasi atas wewenang Notaris. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan notaris dalam pembuatan risalah lelang perspektif UU Jabatan Notaris?, dan bagaimanakah kedudukan akta lelang yang dibuat oleh notaris dikaitkan dengan akta risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang?. Penelitian hukum normatif ini bersifat legislatif dan konseptual. Berdasarkan penelitian, notaris baru dapat menyusun risalah lelang setelah menjadi Pejabat Lelang Kelas II. Akibat adanya konflik normatif antara UUJN dan PMK 213/PMK.06/2020, timbul ambiguitas hukum dan perbedaan penafsiran. Akta yang disusun oleh Pejabat Lelang memenuhi kriteria formil dan materiil Pasal 1868 KUH Perdata, meskipun notaris yang bukan Pejabat Lelang tidak dapat menyusun risalah lelang. Risalah lelang harus ditandatangani oleh Pejabat Lelang Kelas II agar sah secara hukum sebagai akta asli karena hanya satu orang yang dapat menyusunnya.
KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG NOMER 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS TERHADAP PROTOKOL NOTARIS BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL I Made Alit Bendesadana; Putu Lantika Oka Permadhi
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis Bagaimana kedudukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terhadap Penyimpanan Protokol Notaris Berbasis digital Dan Apa akibat yang akan timbul apabila notaris mengunakan teknologi digital dalam praktiknya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum primernya adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris dan peraturan perundang-undangn tentang teknologi digital yang di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-undang nomer 43 tahun 2009 tentang kearsipan. sumber bahan hukum sekundernya menggunakan Bahan hukum sekunder terdiri dari buku- buku atau teks hukum, hasil penelitian hukum, jurnal hukum. hasil penelitian menunjukkan, perlu dibuatkan peraturan mengenai penyimpanan protokol notaris digital, agar mengatur mekanisme, standar, dan legitimasi hukum penyimpanan protokol notaris secara digital.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PERIKLANAN TERHADAP SIARAN IKLAN YG MERUGIKAN KONSUMEN I Made Edy Ariawan; Made Emy Andayani Citra
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha periklanan terhadap siaran iklan yang merugikan konsumen. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang membahas tentang norma kabur terhadap belum jelasnya siapa yang dimaksud pelaku usaha periklanan dalam pasal 20 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, mengingat dalam pelaku usaha periklanan terdapat tiga subjek hukum yaitu : Pengiklan, biro iklan, dan media penyiaran. Kesimpulan penelitian ini bahwa Tanggung Jawab Pelaku Usaha Periklanan Terhadap Siaran Iklan Yang Merugikan Konsumen yaitu tanggung jawab tergantung pada bobot keterlibatannya, pengiklan harus mempertanggung jawabkan produk atau jasa yang ditawarkannya sehingga tanggungjawabnya berbentuk product liability dan profesional liability. Sedangkan perusahaan iklan dan media penyiaran sebagai penyedia jasa untuk menayangkan iklan pengiklan tanggung jawabnya berbentuk tanggung jawab profesional liability.
AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENGAJUAN SURAT IZIN MENGEMUDI DI POLRES KLUNGKUNG I Gede Adhi Arcana; Ni Luh Gede Yogi Arthani
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini akan berfokus pada berbagai aspek aksesibilitas yang diberikan oleh Polres Klungkung dalam melayani pengajuan SIM bagi penyandang disabilitas. Aspek-aspek yang akan dianalisis meliputi kemudahan prosedur administrasi, ketersediaan fasilitas fisik yang ramah disabilitas, sikap dan pemahaman petugas terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas, serta kebijakan-kebijakan yang diterapkan untuk mendukung aksesibilitas ini. Aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pengajuan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polres Klungkung menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan fasilitas kendaraan modifikasi untuk ujian praktik, kurangnya sosialisasi mengenai hak mereka, dan infrastruktur yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan, ketidakseimbangan antara struktur (fasilitas yang belum memadai), substansi (prosedur yang kurang fleksibel), dan budaya hukum (kurangnya kesadaran dan stigma masyarakat). Proses pengajuan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi penyandang disabilitas di Polres Klungkung masih menghadapi berbagai hambatan yang mencakup aspek fisik, administratif, sosial, dan teknis.
KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PENGANGKUT TERHADAP KERUSAKAN KARGO DALAM ANGKUTAN UDARA: PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PENERBANGAN DAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN Ni Luh Gede Sukerti; I Made Sudirga
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengangkutan udara sebagai salah satu moda transportasi modern memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas perdagangan, khususnya dalam distribusi kargo. Namun, praktik pengangkutan kargo sering menimbulkan permasalahan terkait kerusakan barang yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan telah mengatur pertanggungjawaban pengangkut, sedangkan mekanisme pemberian ganti rugi secara lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011. Permasalahan muncul karena masih terdapat perbedaan interpretasi mengenai batasan tanggung jawab pengangkut, standar pembuktian kerusakan, serta implementasi mekanisme ganti kerugian dalam praktiknya. Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti tanggung jawab maskapai dalam aspek keselamatan penumpang, sehingga aspek kerusakan kargo masih belum mendapat kajian mendalam, terutama terkait efektivitas penerapan peraturan dan kepastian hukum bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan pertanggungjawaban pengangkut atas kerusakan kargo berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 serta menganalisis mekanisme ganti kerugian menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperjelas dasar hukum pertanggungjawaban pengangkutan kargo udara dan menutup kekosongan kajian yang masih ada dalam literatur hukum transportasi udara
Efektivitas Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2020 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Badung I Putu Indra Juliarta; Putu Sekarwangi Saraswati
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pajak berperan penting dalam pembiayaan pembangunan, dengan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai penyumbang utama Pendapatan Asli Daerah, termasuk di Provinsi Bali. Untuk meningkatkan kepatuhan, diterbitkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2020 tentang Operasi Gabungan Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis ini mengkaji pelaksanaannya di Kabupaten Badung. Hasilnya, peraturan efektif dari aspek struktur dan substansi hukum melalui koordinasi instansi dan dukungan layanan seperti Samsat Keliling dan Samsat Kerthi. Namun, kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Diperlukan edukasi berkelanjutan guna menumbuhkan kepatuhan pajak yang konsisten demi optimalisasi penerimaan daerah.
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA NOMOR: 33/PDT.G/2018/PN.SRP TENTANG SENGKETA TANAH WARISAN DI NUSA PENIDA DI KABUPATEN KLUNGKUNG I Komang Andi Wahyu Di Putra; I Wayan Gde Wiryawan; I Wayan Eka Artajaya
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor: 33/Pdt.G/2018/PN Srp dan implikasi hukumnya. Menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini menganalisis Implikasi Hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor: 33/Pdt.G/2018/PN Srp terhadap perlindungan Hak Waris dan penguasaan tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Srp menilai perkara secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek normatif, adat, dan sosiologis. Putusan ini menegaskan bahwa penguasaan tanah turun-temurun selama lebih dari 20 tahun dapat menjadi dasar kepemilikan yang sah. Pembuktian ahli waris dapat dilakukan melalui surat silsilah dan keterangan saksi. Klaim tanah sebagai kawasan hutan oleh Tergugat dinilai cacat prosedur Tergugat dinilai cacat prosedur dan merupakan perbuatan melawan hukum. Putusan ini memperkuat perlindungan hukum bagi ahli waris yang beritikad baik.
KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN ANTARA PEMILIK TANAH DAN PENGGARAP DI DESA SEDANG ABIANSEMAL I Gusti Agung Ayu Intan Yannick Novianti; I Wayan Wahyu Wira Udytama
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas kepastian hukum perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dan penggarap di Desa Sedang Abiansemal, merupakan penelitian yuridis empiris,hasil menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil di Desa Sedang Abiansemal belum memenuhi standar kepastian hukum yang diatur dalam perundang-undangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepastian hukum termasuk rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta kurangnya regulasi yang jelas dan tegas mengenai perjanjian bagi hasil. Masyarakat masih banyak yang mengandalkan perjanjian lisan, yang berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penguatan pengawasan, dan penciptaan regulasi yang lebih jelas untuk memastikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik pertanian berkelanjutan di daerah tersebut.
Efektivitas Pengawasan Pariwisata Berkelanjutan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Nusa Penida Ni Kadek Lelly Pije Antari; Ni Komang Sutrisni
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengawasan pariwisata berkelanjutan khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup seringkali masih mengalami kendala sehingga dipertanyakan efektivitasnya. Hal ini sebagaimana yang terjadi di kawasan Nusa Penida. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan pariwisata berkelanjutan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kawasan Nusa Penida yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Hasil penelitian ini menyatakan pengawasan yang dilakukan dalam penanganan pelanggaran yang masih belum optimal. Hambatan utama meliputi kurangnya sumber daya, minimnya kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha pariwisata, dan lemahnya koordinasi dengan pihak berwenang. Dampak pencemaran lingkungan yang terjadi termasuk penurunan kualitas air laut, kerusakan habitat pesisir, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu peningkatan pengawasan terhadap pariwisata berkelanjutan di Nusa Penida dan meningkatkan kesadaran hukum untuk meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap pelanggaran yang terjadi yang meliputi penguatan regulasi dan edukasi lingkungan bagi masyarakat dan pelaku usahan pariwisata setempat.

Page 20 of 22 | Total Record : 211

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA Vol. 5 No. 1 (2025): EDISI APRIL 2025 Vol. 4 No. 02 (2024): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA Vol. 4 No. 1 (2024): EDISI APRIL: JURNAL HUKUM MAHASISWA Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER Vol. 1 No. 1 (2021): Edisi April: JURNAL HUKUM MAHASISWA