cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
lis Julianti
Contact Email
fakultashukum@unmas.ac.id
Phone
+6281999418102
Journal Mail Official
fakultashukum@unmas.ac.id
Editorial Address
Jalan Kamboja No 11A Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
JUMAHA
Published by Universitas Mahasaraswati
ISSN : -     EISSN : 28086864     DOI : https://doihttps://doi.org/10.36733/jhm.v1i2,
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
We encourage readers to sign up for the publishing notification service for this journal. Use the Register link at the top of the home page for the journal This registration will result in the reader receiving the Table of Contents by email for each new issue of the journal This list also allows the journal to claim a certain level of support or readership See the journals Privacy Statement which assures readers that their name and email address will not be used for other purposes
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 211 Documents
 18   19   20   21   22 
PERAN KERTA DESA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PEKARANGAN DESA (PKD) DI DESA ADAT SAMPALAN I Made Windu Bumi Putra; I Made Hendra Wijaya2
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran lembaga adat Kerta Desa dalam menyelesaikan sengketa tanah Pekarangan Desa (PKD) di Desa Adat Sampalan, Bali. Tanah merupakan aset fundamental bagi Indonesia, dengan sistem hukum dualistik yang mengakui hukum adat, termasuk Awig-Awig di Bali sebagai pedoman perilaku masyarakat adat. Tanah PKD, sebagai bagian dari aset desa adat, seringkali menjadi sumber konflik karena status kepemilikan dan pewarisan yang kurang jelas. Meskipun Kerta Desa memiliki kewenangan yang diakui secara konstitusional (Pasal 18B UUD 1945) dan diatur dalam Perda Bali No. 4 Tahun 2019 serta Awig Awig Desa Adat Sampalan untuk menangani perkara adat, implementasinya di lapangan belum optimal. Metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis data primer dari wawancara dan observasi, serta data sekunder dan tersier. Hasil penelitian menyatakan bahwa Kerta Desa telah berperan efektif dalam penyelesaian sengketa, terbukti dari pola penanganan kasus dan pengakuan masyarakat. Namun, kendala signifikan muncul dari faktor eksternal, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tanah PKD dan Awig-Awig, serta kecenderungan mengikuti aturan tidak tertulis. Secara internal, Awig-Awig Desa Adat Sampalan masih kurang spesifik dalam mengatur tanah PKD, menyebabkan ketidakjelasan dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan sanksi, yang memperlama proses penyelesaian sengketa.
PENGATURAN HUKUM TANGGUNG JAWAB PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA Ni Putu Gita Sri Utami; Ni Komang Sutrisni; Ni Putu Noni Suharyanti
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artificial Intelligence adalah sebuah teknologi yang dapat menyimpan dan mengolah data bahkan layaknya manusia. Saat ini Indonesia belum memiliki peraturan hukum mengenai AI, berbeda dengan Uni Eropa yang telah meresmikan EU AI Act sebagai peraturan hukum pemanfaatan AI sebagai kepastian hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum tanggung jawab pemanfaatan AI di Indonesia dan perbandingan hukum di Uni Eropa mengenai tanggung jawab pemanfaatan AI. Hasil penelitian menunjukkan kekosongan hukum mengenai pemanfaatan AI di Indonesia menjadi urgensi kepastian hukum. Walaupun memiliki UU ITE dan UU PDP, namun tidak secara eksplisit mengatur mengenai pemanfaatan AI di Indonesia. Uni Eropa melalui EU Artificial Intelligence Act (2024/1689) mengatur praktik yang dilarang, klasifikasi risiko AI, persyaratan kepatuhan, dan sistem sanksi administratif yang tegas. Oleh karena itu diperlukan adanya ius constituendum bagi Indonesia sebagai kepastian hukum.
PERAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DI DENPASAR TERHADAP PEREDARAN OBAT BAHAN ALAM YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT DI KOTA DENPASAR Komang Vina Listiani; I Wayan Gde Wiryawan
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Denpasar memiliki peran strategis dalam mengawasi peredaran obat bahan alam yang mengandung zat berbahaya seperti bahan kimia obat serta memberikan edukasi kepada masyarakat terkait risiko penggunaan obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat. Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya temuan obat bahan alam yang dicampur bahan kimia obat yang beredar di pasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BBPOM di Denpasar dalam mengawasi peredaran obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat di kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan fakta dan sosiologis dengan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa BBPOM di Denpasar telah melaksanakan peran pengawasan dengan baik dan optimal dalam mengawasi peredaran obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG MELALUI ANGKUTAN DARAT JNE EXPRESS DI KOTA DENPASAR Ni Made Niki Titania; I Gusti Bagus Hengki; Ni Luh Gede Yogi Arthani
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas hubungan hukum antara pengirim dan perusahaan jasa ekspedisi dalam perjanjian pengiriman barang, serta tanggung jawab ekspedisi atas keterlambatan pengiriman dengan studi kasus pada JNE Express Kota Denpasar. Hubungan hukum tersebut bersifat kontraktual, meskipun tidak selalu tertulis, dan resi pengiriman dianggap sebagai bukti sah perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan fakta hukum dan sosiologi hukum, serta pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pengiriman disebabkan oleh faktor internal seperti kekurangan sumber daya manusia, kesalahan data, keterbatasan alat, dan kendala distribusi, serta faktor eksternal seperti cuaca buruk, kemacetan, gudang penuh, dan ketidakhadiran penerima. JNE Express tetap berkewajiban memberikan pertanggungjawaban dalam bentuk permintaan maaf, investigasi, dan ganti rugi sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku untuk melindungi hak konsumen dalam perjanjian pengangkutan barang.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KEOLAHRAGAAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN SOSIAL TERHADAP CEDERA PEMAIN SEPAK BOLA DI BALI UNITED FC I Made Tito Wiratama; Yogi Yasa Wedha
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan hukum bagi atlet profesional, khususnya pesepak bola, menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan keolahragaan nasional. Cedera yang dialami pemain selama berkarier seringkali menimbulkan persoalan mengenai jaminan sosial dan pemenuhan hak-hak pekerja olahraga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Keolahragaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap jaminan sosial pemain sepak bola yang mengalami cedera, dengan fokus pada kasus Bali United FC. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, kontrak kerja pemain, serta data lapangan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bali United FC telah memberikan perlindungan hukum melalui kontrak kerja yang secara jelas memuat hak-hak pemain, termasuk mekanisme penanganan apabila terjadi cedera. Selain itu, keberadaan asuransi, khususnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, menjadi faktor pendukung dalam menjamin terpenuhinya hak-hak sosial dan kesehatan pemain. Implementasi tersebut menunjukkan keselarasan antara praktik klub dengan ketentuan dalam Undang-Undang Keolahragaan, sehingga para pemain merasa haknya terlindungi dan tidak diabaikan ketika mengalami cedera. Temuan penelitian ini juga mengindikasikan bahwa model perlindungan yang dilakukan Bali United FC dapat dijadikan contoh bagi klub sepak bola lain di Indonesia untuk memastikan adanya kepastian hukum serta jaminan sosial yang memadai bagi atlet.
PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK AKIBAT ADANYA BIDANG TANAH TUMPANG TINDIH (OVERLAP) DI BPN BANGLI Gede Gangga Mahadhika; I Gusti Ngurah Anom; Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena sertifikat hak milik yang tumpang tindih bukanlah hal baru dalam sistem pertanahan di Indonesia. Banyak kasus tumpang tindih yang berujung pada sengketa hukum berkepanjangan. Beberapa kasus bahkan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan besar, seperti pengembang perumahan, perusahaan besar, hingga pemerintah daerah. Ketika terjadi tumpang tindih, pemilik sertifikat yang sah sering kali harus melalui proses hukum yang panjang dan melelahkan untuk mempertahankan haknya. Tidak jarang kasus seperti ini menimbulkan konflik sosial di masyarakat, terutama ketika tanah yang menjadi objek sengketa telah ditempati atau dikelola dalam jangka waktu yang lama. Dari latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, diperoleh rumusan masalah yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih sertifikat hak milik dan pelaksanaan pembatalan sertifikat hak milik akibat adanya bidang tanah tumpang tindih (overlap). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih sertifikat hak milik disebabkan oleh lemahnya sistem administrasi pertanahan, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta minimnya pengawasan dalam pengukuran dan penerbitan sertifikat. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pertanahan, ketidakjelasan batas fisik, dan data waris yang tidak akurat memperparah kondisi. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pembatalan sertifikat dilakukan secara administratif oleh BPN melalui verifikasi data fisik dan yuridis, namun sering terhambat oleh keterbatasan data, prosedur rumit, dan sengketa hukum. Proses ini harus transparan, adil, serta mengutamakan mediasi untuk mencegah konflik lanjutan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN ONLINE DALAM PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH PEMBERI PINJAMAN I Made Krisna Ari Sudewa; Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan iteknologi yang pesat memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya yang membutuhkan dana, melalui hadirnya layanan ipinjaman ionline. Sebagai bagian dari financial technology (fintech), pinjaman ini menawarkan syarat yang lebih mudah dan ifleksibel dibandingkan lembaga keuangan konvensional seperti ibank. Dalam transaksi, baik konvensional maupun digital, data pribadi sering disalahgunakan oleh pelaku usaha tanpa persetujuan pemiliknya. Pada layanan pinjaman online, penyalahgunaan ini dilakukan melalui skimming ATM, pencurian rekening, hingga peretasan ponsel konsumen untuk mengintimidasi keluarga mereka melalui media sosial. iTujuan ipenelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum dan faktor-faktor mempengaruhi terjadinya terhadap penyalahgunaan idata ipribadi milik pengguna pinjaman online. Jenis ipenelitian ihukum empiris dan Jenis pendekatan yang digunakan pada karya tulis ini adalah jenis Pendekatan Sosiologi Hukum dan iPendekatan iFakta (fact approach). iHasil dari penelitian ini adalah Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun perlindungan data pribadi telah diatur melalui berbagai regulasi seperti UU PDP, UU ITE, dan POJK, implementasinya di Kota Denpasar masih belum efektif, terutama dalam konteks pinjaman online. Pelanggaran data pribadi terjadi karena faktor internal, seperti rendahnya literasi digital dan kurangnya kesadaran masyarakat, serta faktor eksternal berupa lemahnya pengawasan, maraknya pinjaman online ilegal, dan belum optimalnya penerapan regulasi
ANALISIS YURIDIS PENANGANAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF UU SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Ida Ayu Ima Pradnya Dewi; Ni Komang Ratih Kumala Dewi
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menimbulkan permasalahan serius dalam sistem peradilan pidana. Di satu sisi, tindak pidana ini dikategorikan sebagai kejahatan serius dengan dampak kerugian ekonomi dan sosial yang tinggi, sementara di sisi lain, pelaku masih berstatus anak yang secara hukum berhak memperoleh perlindungan khusus. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengedepankan penerapan keadilan restoratif dan diversi sebagai pendekatan utama dalam penanganan perkara anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan UU SPPA dalam kasus pencurian kendaraan bermotor oleh anak, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat Kepolisian Resor Kota Denpasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip keadilan restoratif dan diversi telah diatur secara normatif, implementasinya dalam kasus pencurian kendaraan bermotor oleh anak sering menghadapi hambatan. Kendala tersebut meliputi tuntutan masyarakat akan hukuman yang tegas, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung diversi, serta kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap anak pelaku pencurian kendaraan bermotor perlu lebih menekankan pendekatan restoratif tanpa mengabaikan kepentingan korban dan rasa keadilan masyarakat. Diperlukan optimalisasi sinergi antarpenegak hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat agar prinsip UU SPPA dapat terwujud secara efektif.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PUNGUTAN LIAR BERKEDOK PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA DENPASAR I Made Agus Widiarta; Yogi Yasa Wedha; Putu Angga Pratama Sukma
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena pungutan liar yang berkedok parkir ilegal di Kota Denpasar menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan menghambat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Praktik ini tidak hanya melanggar peraturan daerah, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemerasan menurut Pasal 368 KUHP. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap pungutan liar sektor perparkiran, serta mengidentifikasi hambatan internal dan eksternal dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis empiris dengan memadukan analisis normatif dan fakta lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Perumda Bhukti Praja Sewakadarma dan aparat terkait, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 64 Tahun 2023 dan kerjasama dengan Satgas Saber Pungli, praktik pungutan liar masih terjadi akibat lemahnya pengawasan, kebijakan yang tumpang tindih, serta resistensi masyarakat adat terhadap aturan pajak parkir. Oleh karena itu, sinergi antarinstansi, penegakan hukum yang konsisten, dan pendekatan sosial kepada masyarakat menjadi kunci dalam pemberantasan pungutan liar di sektor perparkiran Kota Denpasar.
BPN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA BATAS TANAH HAK MILIK DENGAN NON-LITIGASI Agus Adi Setyawan; Anak Agung Ketut Sudiana
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah, sebagai sumber daya vital dan fondasi peradaban, kerap memicu sengketa kepemilikan di Indonesia karena ketidakjelasan batas dan tumpang tindih hak. Di Bali, khususnya di Kabupaten Tabanan, alih fungsi lahan dan kenaikan nilai tanah yang signifikan memperparah konflik ini, seperti yang terjadi pada kasus di Desa Bongan. Hukum agraria, terutama Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, sangat krusial untuk menciptakan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan tugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menyelesaikan sengketa batas tanah hak milik secara non-litigasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat efektivitas tugas BPN di Kecamatan Tabanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan studi kasus di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPN memiliki landasan hukum yang kuat melalui Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Meskipun demikian, peran BPN cenderung pasif, hanya bertindak setelah adanya laporan yang masuk. Meskipun demikian, data menunjukkan bahwa mediasi di BPN Kabupaten Tabanan cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa. Hambatan efektivitas berasal dari faktor internal BPN dan faktor eksternal seperti ketidakkooperatifan pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, skripsi ini merekomendasikan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran hak atas tanah.

Page 21 of 22 | Total Record : 211

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA Vol. 5 No. 1 (2025): EDISI APRIL 2025 Vol. 4 No. 02 (2024): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA Vol. 4 No. 1 (2024): EDISI APRIL: JURNAL HUKUM MAHASISWA Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER Vol. 1 No. 1 (2021): Edisi April: JURNAL HUKUM MAHASISWA