cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
lis Julianti
Contact Email
lisjulianti@unmas.ac.id
Phone
+6281999418102
Journal Mail Official
lisjulianti@unmas.ac.id
Editorial Address
Jalan Kamboja No 11A Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
YUSTHIMA
Published by Universitas Mahasaraswati
ISSN : -     EISSN : 2809431X     DOI : https://doi.org/10.36733/yusthima.v2i01.2982
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Yusthima (Yusthika Mahasaraswati) merupakan jurnal yang dimiliki oleh Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar. Jurnal ini memiliki frekuensi penerbitan 2 (dua) kali setahun, yaitu periode bulan Maret dan September. Ruang lingkup tema dalam Jurnal ini adalah berkaitan dengan pengembangan Ilmu Hukum, yang bertujuan untuk memberikan gambaran permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat dan diperoleh dari hasil-hasil penelitian dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, maupun gagasan konseptual dari para akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 64 Documents
 3   4   5   6   7 
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Terkait Dengan Kesehatan Reproduksi Putu Della Paramitha Narpaduhita
Jurnal Yusthima Vol. 5 No. 02 (2025): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v5i02.12712

Abstract

Sesuai kodratnya, pekerja perempuan mengalami haid, kehamilan, melahirkan dan menyusui sehingga memerlukan pemeliharaan dan perlindungan kesehatan yang berbeda dengan laki-laki. Dalam usia reproduksi, pekerja perempuan mempunyai berbagai permasalahan kesehatan antara lain anemia gizi besi yang dapat mengakibatkan pekerja menjadi mudah sakit dan terjadi kecelakaan sehingga mengurangi produktivitas padahal perannya sangat besar sebagai penggerak perekonomian bangsa dan pencetak generasi penerus yang berkualitas. Hal ini dikarenakan tenaga kerja sebagai pekerja di perusahaan masih saja mendapat perlakuan yang diskriminatif dari pengusaha, hal ini yang menimbulkan hak-hak yang seharusnya diterima oleh tenaga kerja wanita seperti perlindungan terhadap keselamatan, kesehatan dan hak-hak reproduksi tenaga kerja wanita tidak diberikan sepenuhnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif untuk melihat perlindungan hukum terhadap keselamatan, kesehatan dan hak-hak reproduksi pekerja wanita dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan terhadap keselamatan, kesehatan, dan hak-hak reproduksi bagi tenaga wanita. Hasil menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap keselamatan, kesehatan dan hak-hak reproduksi dalam pelaksanannya secara umum sebagian sudah sesuai, misalnya jaminan sosial secara umum telah diberikan kepada tenaga kerja wanita, tetapi ada sebagian yang belum sesuai misalnya, cuti haid, cuti hamil. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan terhadap keselamatan, kesehatan, dan hak-hak reproduksi tenaga kerja wanita yaitu kurangnya pengawasan dari pemerintah, serta pemahaman dari pengusaha dan pihak tenaga kerja wanita terkait hak-hak sebagai pekerja.
Prasasti Jaka Tebel Kedis: Sebuah Kompas Sebagai Alat Ukur Aturan Desa Kedis Febe Rosiana; I Wayan Wahyu Wira Udytama; Yogi Yasa Wedha; Made Hendra Wijaya; Dennis Santoso Ratu
Jurnal Yusthima Vol. 5 No. 02 (2025): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v5i02.12713

Abstract

Desa Kedis, yang terletak di Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Bali, memiliki kekayaan alam dan tradisi yang unik, termasuk sistem hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Prasasti Jaka Tebel Kedis sebagai sumber hukum tertulis kuno yang berfungsi sebagai "kompas" atau tolok ukur bagi pemahaman dan implementasi aturan desa (awig-awig) di Desa Kedis. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, dengan fokus pada analisis isi Prasasti Jaka Tebel Kedis sebagai bahan hukum primer, serta literatur hukum adat dan penelitian terkait sebagai bahan hukum sekunder. Hasil penelitian mengidentifikasi norma-norma hukum yang tercantum dalam prasasti, termasuk ketentuan mengenai kepemimpinan desa, pembagian tugas dalam upacara adat, dan tata cara pelaksanaan ritual keagamaan. Analisis komparatif antara norma dalam prasasti dan awig-awig modern Desa Kedis mengungkapkan adanya kesinambungan dan adaptasi nilai-nilai hukum seiring dengan perkembangan zaman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Prasasti Jaka Tebel Kedis tidak hanya merupakan catatan sejarah, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip hukum mendasar yang relevan untuk memahami akar tradisi hukum adat Desa Kedis dan berpotensi untuk revitalisasi nilai-nilai luhur dalam menghadapi dinamika masyarakat kontemporer
ANALISIS YURIDIS SURROGATE MOTHER MENURUT HUKUM DI INDONESIA Yogi Yasa Wedha; I Wayan Eka Artajaya; Putu Lantika Oka Permadhi; Putu Angga Pratama Sukma
Jurnal Yusthima Vol. 5 No. 02 (2025): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v5i02.12714

Abstract

Praktek ibu pengganti (surrogacy) di Indonesia masih menjadi isu yang kompleks dan belum memiliki regulasi yang jelas. Jurnal ini bertujuan untuk membahas berbagai aspek hukum terkait ibu pengganti, ditinjau dari aspek hak asasi manusia, aspek hukum kesehatan, analisis berdasarkan hukum perjanjian, dan tinjauan dari perspektif moral dan etika. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Sebagai pisau analisis menggunakan teori hak asasi manusia dan teori utilitas dari Jeremy Bentham bahwa hukum harus memberi kebahagiaan bagi umat manusia. Bahwa Praktik surrogate mother di Indonesia menimbulkan dilema hukum, etika dan moral untuk itu dibutuhkan kajian yang mendalam agar dapat menghasilkan regulasi yang jelas dan komprehensif untuk melindungi hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat surrogate mother. Regulasi tersebut harus mempertimbangkan aspek hukum, etika, moral dan sosial terhadap praktik surrogate mother.
Sistem Penyelesaian Sengketa Hubungan Kerja antara Pekerja dan Pengusaha Berdasarkan Ketentuan UU No. 2 Tahun 2004 Desi Purnani Adam; Kadek Apriliani
Jurnal Yusthima Vol. 5 No. 02 (2025): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v5i02.12715

Abstract

Asas yuridikitas adalah fondasi penegakan hukum, namun keadilan menjadi tujuan utamanya. Artikel ini menganalisis relasi keduanya melalui teori Soerjono Soekanto tentang efektivitas hukum dan keadilan sosial, serta konsep keadilan prosedural Rawls. Studi jurnal hukum 2020-2025 menyoroti tantanga dan inovasi dalam implementasi asas yuridikitas yang berkeadilan. Sinergi antara kepastian hukum dan nilai keadilan esensial untuk penegakan hukum yang ideal. Penelitian ini menyimpulka bahwa harmonisasi keduanya memerlukan upaya berkelanjutan dalam sistem hukum
FORMULASI HUKUM ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DALAM SISTEM KETENAGAKERJAAN INDONESIA SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HAK PEKERJA Kadek Hera Dwi Wahyuni; Anak Agung Putri Krisnadewi; I Wayan Gde Wiryawan; I Ketut Sukewati Lanang Putra Perbawa
Jurnal Yusthima Vol. 6 No. 01 (2026): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of Artificial Intelligence (AI) has brought significant transformations to employment systems, ranging from recruitment processes and performance evaluation to termination of employment. On the one hand, AI offers efficiency and objectivity; on the other hand, it poses potential risks to workers’ rights, such as algorithmic discrimination, privacy violations, and job insecurity. This article aims to analyze the urgency of formulating legal regulations for the use of AI in Indonesia’s employment system as an instrument for protecting workers’ rights. The research method employed is normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that Indonesia’s labor law framework has not explicitly regulated the use of AI, thereby necessitating a legal formulation grounded in the principles of the rule of law, human rights, and social justice to ensure that AI is utilized responsibly and oriented toward the protection of workers.
REALITA PERSIDANGAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI DENPASAR Ni Nyoman Metta Yuliarini; Ni Luh Citra Wati; Ni Komang Ratih Kumala Dewi; Lis Julianti; Ni Luh Gede Yogi Arthani
Jurnal Yusthima Vol. 6 No. 01 (2026): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research will be conducted for 1 year, the objectives of the research are: 1. To analyze the law enforcement mechanism against Foreign Citizens who commit crimes in the Denpasar District Court 2. To form a concept to strengthen the existence of law through the trial process amidst the increasing number of crimes committed by foreign citizens 3. To explain the benefits and understanding and benefits to the public through published scientific articles regarding the Consistency of Trials in Law Enforcement for Foreign Citizen Defendants in the Denpasar District Court. This research is designed with a qualitative approach. A qualitative approach is research that highlights those related to 1) the factors causing criminal acts committed by foreign citizens in the Denpasar District Court, 2) the extent to which the trial is consistent in law enforcement against foreign citizen defendants in the Denpasar District Court, and 3) the implications of trial consistency on the principle of legal certainty and justice for Foreign Citizen Defendants in the Denpasar District Court. The research was conducted at the Denpasar District Court by taking samples in the jurisdiction of the Denpasar District Court. This research was designed with a qualitative approach. The subjects of the research were Judges who handled cases of foreign citizens in the Denpasar District Court. In this study, the data collection techniques used were (1) in-depth interviews. Informants were selected purposively, specifically within the jurisdiction of the Denpasar District Court and law enforcement officers handling criminal cases against foreign nationals. (3) Observations of developments in law enforcement against foreign nationals. (4) and documentation studies.
Analisis Yuridis Keterangan Saksi Testimonium De Auditu dalam Surat Pernyataan Sporadik Penguasaan Tanah Perspektif Kepastian Hukum I Gede Ngurah Budi Eka Prayusa; Yogi Yasa Wedha; I Made Kariyasa
Jurnal Yusthima Vol. 6 No. 01 (2026): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Land registration through the substantiation of prior rights may be conducted on the basis of physical possession for 20 years or more, as evidenced by a sporadic statement letter and witnessed by at least two witnesses. However, this provision creates an opportunity for the use of testimonium de auditu, namely testimony based on hearsay that cannot be materially verified. In practice, the assessment of proof of prior rights as regulated under Article 24 paragraph (1) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration contains the phrases “degree of truth” and “deemed sufficient” without clear parameters, thereby giving rise to legal uncertainty. This normative juridical research employs the theory of legal certainty and the theory of evidence to analyze two principal issues: the regulation of land registration in Indonesia and the evidentiary strength of de auditu testimony. The findings indicate that de auditu testimony does not meet the criteria of valid witness evidence and fails to provide legal certainty, while the ambiguity of the norm necessitates further regulatory clarification.
Reformulasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Ekonomi Silkular Pada Sektor Pariwisata Di Kabupaten Badung Provinsi Bali I Made Suana
Jurnal Yusthima Vol. 6 No. 01 (2026): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to examine the effectiveness of waste management policies in the tourism sector in Badung Regency and formulate the need for circular economy-based policy reformulation. Badung Regency as the center of Bali tourism produces high waste generation so it requires more integrated and sustainable management. With the formulation of the problem, What is the Waste Management Policy in the Tourism Sector in Badung Regency? and How to Reformulate Silkular Economy-Based Waste Management Policy in the Tourism Sector in Badung Regency?. This study uses an empirical method with a factual approach and a legal sociological approach, with data collection through interviews with local government agencies, tourism business actors, TPS 3R managers, and field observations in tourist areas. The results show that although there have been regulations regarding waste reduction and the implementation of the 3R, the implementation has not been optimal due to limited infrastructure, lack of economic incentives, weak institutional coordination, and low waste segregation culture. Therefore, a policy reformulation that emphasizes economic incentives, strengthening TPS 3R, improving public education, and multi-stakeholder collaboration is needed to create efficient waste management and support sustainable tourism
Peran Pemerintah Kota Denpasar Dalam Menjamin Perlindungan Hak Pedagang Kaki Lima Ditinjau Dari Perspektif Keadilan Adolfus Ganatur
Jurnal Yusthima Vol. 6 No. 01 (2026): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Street vendors are business actors who conduct trade using mobile and immobile business facilities. Street vendors typically use city infrastructure (sidewalks), social facilities, public facilities (parks), and government- or private-owned land and buildings, either temporarily or permanently. One activity that has the potential to disrupt public order and cleanliness in Denpasar City is street vendors. The research question is the role of the Denpasar City Government in ensuring the protection of street vendors' rights from a justice perspective. In this study, the researcher went directly to the field to determine the actual conditions. Primary data was obtained directly from field research related to the problem under study, namely interviews. Secondary data was obtained through literature review. Primary data was obtained through fieldwork through observation and interviews. The research results indicate that the role of the Denpasar City Government has been implemented, although not yet fully optimal. Generally, street vendors tend not to fully understand Regional Regulations regarding public order, cleanliness, and aesthetics. This is precisely one factor that contributes to the Metro City Government's role not being optimally implemented. The Denpasar City Government should pay attention to and make efforts to improve the lives of street vendors (PKL), namely through coaching and providing capital as well as policies that support improving the welfare of street vendors (PKL)
Peran Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli Dalam Memberikan Rehabilitasi Narapidana Narkotika Untuk Mewujudkan Reintegrasi Sosial I Putu Yudi Krisnawan
Jurnal Yusthima Vol. 6 No. 01 (2026): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Role of Class II A Bangli Narcotics Correctional Institution in Providing Rehabilitation for Narcotics Prisoners to Realize Social Reintegration This study aims to analyze the role of the Class II A Bangli Narcotics Correctional Institution in implementing rehabilitation programs for narcotics prisoners as an effort to realize social reintegration. Narcotics crimes not only cause legal consequences but also social and psychological impacts for offenders, so rehabilitation becomes an essential instrument in the correctional system. This research uses an empirical legal research method with a sociological approach through observation and interviews at the Bangli Narcotics Correctional Institution. The results show that rehabilitation programs, both medical and social rehabilitation, have been implemented as mandated by laws and regulations, although they still face obstacles such as limited facilities, human resources, and coordination with external institutions. Nevertheless, rehabilitation plays a strategic role in preparing prisoners to return to society and reducing recidivism rates. The success of social reintegration is highly dependent on the continuity of rehabilitation programs and community acceptance.

Page 6 of 7 | Total Record : 64

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 01 (2026): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar Vol. 5 No. 02 (2025): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar Vol. 5 No. 1 (2025): YUSTIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar Vol. 4 No. 02 (2024): YUSTIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar Vol. 4 No. 1 (2024): YUSTIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar Vol. 3 No. 2 (2023): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar Vol. 3 No. 1 (2023): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar Vol. 2 No. 2 (2022): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar Vol. 2 No. 1 (2022): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar Vol. 1 No. 01 (2021): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar