cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Regita Nissa Ainun
Contact Email
infoarkainstitute@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
infoarkainstitute@gmail.com
Editorial Address
Jl. Raya Jatinangor No.21A, Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45367
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Arka Institute
ISSN : 28300092     EISSN : 28300106     DOI : https://doi.org/10.55904/cessie.v1i2
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
1. Criminal law 2. Civil law 3. International law 4. Constitutional law 5. Administrative Law 6. Islamic law 7. Economic Law 8. Medical Law 9. Customary law 10. Environmental Law and other sections related to contemporary issues in law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 116 Documents
 4   5   6   7   8 
Ujaran kebencian hatespeech dilihat dari prespektif sosiologi hukum serta peran sosiologi hukum dalam penanganan ujaran kebencian Iskandar, Octo; Fahdyansyah, Mohammad Aldi; Laksana, Ratu Aulia; Manik, Tapson; Balqis5, Siti Maharani
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v3i1.1218

Abstract

Secara alamiah, manusia harus mengembangkan interaksi timbal balik dengan manusia lainnya sebagai makhluk cerdas yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa (menjadi makhluk sosial). Namun pada kenyataannya, masyarakat menghadapi sejumlah permasalahan rumit, salah satunya adalah meningkatnya ujaran kebencian. Tanda dan gejala ini sebenarnya merupakan salah satu komponen sosiologi hukum. Kajian ini dilakukan untuk menyikapi fenomena tersebut guna mengetahui pandangan sosiologi hukum terhadap ujaran kebencian dan fungsinya dalam menyikapi bentuk ekspresi yang banyak terjadi di masyarakat saat ini, khususnya di media sosial. Metode yuridis normatif adalah cara yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data-data kepustakaan berdasarkan undang-undang dengan tetap mempertimbangkan segala gagasan yang bersangkutan. Sosiologi hukum memandang ujaran kebencian sebagai gejala sosial yang timbul akibat adanya perubahan sosial di masyarakat yang diakibatkan adanya kemajuan teknologi. Peran sosiologi hukum dalam memerangi ujaran kebencian ialah dalam perumusan undang-undang yang dianggap dapat diterima oleh masyarakat dapat dikembangkan untuk mengendalikan dan membungkam ujaran kebencian dengan meneliti perilaku manusia.
Kajian putusan KPPU No. 05/KPPU-L/2018: Implementasi UU No. 5/1999 terhadap dugaan persekongkolan Faradilla, Tiara Putri; Lita, Helza Nova; Yuanitasari, Deviana
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v3i2.1235

Abstract

Persaingan usaha adalah salah satu faktor utama dalam pergerakan roda perekonomian Indonesia. Perangkat hukum persaingan usaha di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU 5/1999”). Dalam UU 5/1999 diatur pula terkait dengan persekongkolan. Salah satu kasus persekongkolan tender proyek di Indonesia yang menarik yakni pada perkara Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu, Provinsi Kalimantan Tengah yang telah diputus dengan Nomor 05/KPPU-L/2018. Putusan yang dikeluarkan oleh majelis komisi terkait dengan Pokja yang tidak bersalah menarik untuk diteliti dan dianalisis lebih lanjut dengan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan persekongkolan dalam sebuah tender yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dimana penelitian ini berhubungan dengan peraturan perundang-undangan dan berkaitan erat dengan kepustakaan. Indikasi-indikasi dalam perkara a quo dapat dikategorikan persekongkolan tender berdasarkan UU 5/1999 dan peraturan lainnya. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU-L/2018 yang menyatakan Pokja dalam perkara a quo tidak terbukti bersalah tidak sesuai dengan UU 5/1999 karena unsur-unsur yang ada dalam Pasal 22 UU 5/1999 telah terpenuhi.
Pilkada dan kualitas kepemimpinan: Studi tentang kompetensi dan integritas kepala daerah terpilih Mulyono, Agus
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i2.1639

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan mekanisme demokrasi yang bertujuan untuk memilih pemimpin yang memiliki kompetensi dan integritas dalam menjalankan pemerintahan daerah. Namun, berbagai tantangan seperti politik uang, rendahnya partisipasi pemilih, dan lemahnya pengawasan sering kali memengaruhi kualitas kepala daerah terpilih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses Pilkada berpengaruh terhadap kualitas kepemimpinan kepala daerah, khususnya dari aspek kompetensi dan integritas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola dan faktor yang memengaruhi kualitas kepemimpinan kepala daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas kepemimpinan kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada sangat dipengaruhi oleh proses seleksi yang transparan, bebas dari politik transaksional, serta adanya pengawasan yang ketat terhadap kinerja mereka. Ditemukan bahwa tantangan utama dalam Pilkada, seperti politik uang, intervensi oligarki, dan polarisasi politik, dapat menghambat lahirnya pemimpin yang kompeten dan berintegritas. Selain itu, hasil penelitian juga menyoroti pentingnya evaluasi kinerja yang berkelanjutan serta program peningkatan kapasitas kepemimpinan agar kepala daerah dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Dengan adanya sistem yang lebih transparan dan partisipasi aktif masyarakat, Pilkada dapat menjadi mekanisme yang efektif dalam menciptakan pemimpin daerah yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan publik.
Regulasi pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Rahim, Abdul; Ulfa, Alifiya Rofikhatul; Jumiati, Jumiati; Putra, Sandy Pratama
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i2.1646

Abstract

Berbagai sektor, antara lain industri, kehutanan, pengelolaan limbah B3, pertanian, pengairan, perhubungan, dan pariwisata, berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam pemanfaatan alam sumber daya. Namun permasalahan lingkungan dan kerusakan terus bermunculan akibat aktivitas tersebut di atas. Perlindungan terhadap sumber daya alam sangat penting untuk mencegah kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan usaha, apapun skalanya, termasuk kegiatan tangga rumah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana hukum dimaknai sebagai suatu norma, kaidah, asas, atau dogma yang menjadi poros utama penelitian, sehingga diperoleh data-data yang relevan untuk analisis yuridis. Berdasarkan temuan studi, pengelolaan limbah B3 harus mematuhi semua persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014, termasuk prosedur, dokumentasi, dan perizinan yang diperlukan. Pengelolaan limbah B3 yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sangat penting untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan sekaligus meningkatkan kesehatan masyarakat.
Implementation of restorative justice in criminal case settlement to overcome over capacity of correction institutions Rinaldi, Ferdian
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i2.1647

Abstract

This research addresses the use of the restorative justice concept to address issues of overcrowding in correctional facilities. The implementation of coaching inmates and correctional students via an educational, rehabilitation, and reintegration-based correctional system is a responsibility of correctional institutions. However, excessive tamping power might lead to other, more complicated issues, making the coaching development now being implemented suboptimally. A restorative justice strategy is one that may be better suited for addressing the overcrowding in correctional facilities. This research employs a normative juridical methodology. The study's findings demonstrate that Indonesian correctional facilities' overcrowding of inmates may be addressed by using the restorative justice idea. By putting this idea into practice, the usage of criminal penalties in relevant laws and regulations may be reduced, allowing criminals to avoid constantly being placed in community facilities. With a variety of legal analysis techniques, research on restorative justice may still advance, giving scholars a fantastic opportunity to expand on the practice's ideas. In particular, the ability of Indonesian scholars to provide fresh insights on the development of Indonesian law.
Implementasi asas keamanan dan keselamatan konsumen dalam perjanjian asuransi kecelakaan penumpang ojek online (Studi kasus PT. Jasa Raharja, Medan) Munthe, Muhammad Asdon; Sativa, Annisa
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i2.1649

Abstract

Perkembangan transportasi berbasis aplikasi menuntut adanya perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi penumpang ojek online, khususnya dalam aspek keamanan dan keselamatan. Penelitian ini menganalisis implementasi asas keamanan dan keselamatan konsumen dalam perjanjian asuransi kecelakaan penumpang ojek online berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan fokus pada kebijakan PT. Jasa Raharja di Medan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketentuan perlindungan asuransi, implementasinya masih menghadapi kendala, seperti minimnya sosialisasi, keterbatasan akses data dari aplikator, serta belum adanya regulasi spesifik mengenai asuransi transportasi online. Selain itu, cakupan perlindungan belum menjangkau pengemudi non-mitra dan perjalanan di luar sistem aplikasi. Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya regulasi khusus, penguatan sinergi antara pemerintah, aplikator, dan perusahaan asuransi, serta edukasi yang lebih luas kepada masyarakat guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen yang adil, efektif, dan menyeluruh dalam ekosistem transportasi daring.
Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap kecelakaan lalu lintas perspektif siyasah dusturiyah (Studi kasus di Satlantas Polrestabes Medan) Nasution, Khairani Fitriah; Khalid, Khalid
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i2.1652

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 106 ayat (1) terkait larangan penggunaan handphone saat mengemudi di Kota Medan. Fokus utama penelitian adalah perilaku pengemudi sepeda motor yang masih banyak menggunakan telepon genggam baik untuk menelepon maupun mengirim pesan saat berkendara. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung di Satlantas Polrestabes Medan, sementara data sekunder dikumpulkan dari dokumen dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan handphone secara signifikan mengganggu konsentrasi pengemudi dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas di wilayah tersebut. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dan kurang optimalnya penegakan hukum menjadi faktor utama yang memperparah pelanggaran ini. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan penegakan hukum melalui tindakan yang lebih tegas dan konsisten, pengembangan kampanye edukasi keselamatan berlalu lintas yang menyasar pengemudi muda, serta peningkatan profesionalisme aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan lalu lintas yang lebih efektif dan strategi penurunan angka kecelakaan di Kota Medan.
Dampak tinggi tradisi uang hangus di kecamatan kualuh hilir ditinjau undang-undang no. 52 tahun 2009 Sirait, Fadly Wafi; Fatimah
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/6yjyqm34

Abstract

Tradisi uang hangus di Indonesia mengalami pergeseran makna dan praktik di era kontemporer. Peningkatan nilainya memicu beban finansial, penundaan pernikahan, perselisihan antar keluarga, serta ketahanan terhadap keluarga atas tingginya uang hangus yang diberikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan uang hangus yaitu: status ekonomi, jenjang pendidikan, kehormatan, dan kondisi fisik calon istri. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap penentuan uang hangus karena semakin tinggi perekonomian, pendidikan, dan semakin sempurna fisik seorang perempuan maka semakin tinggi pula uang hangus yang akan dipatok oleh pihak perempuan dan merupakan kehormatan tersendiri oleh kedua belah pihak apabila perkawinan dapat terlaksana. Penenelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dampak tingginya uang hangus dalam ketahanan keluarga. Metode peneliatian yang digunakan jenis penelitian yuridis empiris,yaitu penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya uang hangus dapat menjadi beban ekonomi bagi pasangan yang belum siap secara finansial, sehingga dapat mempengaruhi ketahanan keluarga.Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjadikan sumber hukum dimana  dampak tingginya uang hangus di Kecamatan Kualuh Hilir dapat memberatkan ketahanan keluarga, sebab tidak semua ketahanan keluarga dapat memenuhi tingginya uang hangus yang diminta.
Pengalihan hak asuh anak sebagai instrumen perlindungan konstitusional anak korban kekerasan dalam rumah tangga : Studi putusan PA LAHAT No 685/PDT.G/2022/PA.LT Willy, Willy; Thaher, Irmanjaya
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i3.1674

Abstract

Secara tradisional, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memprioritaskan ibu sebagai pengasuh utama anak di bawah usia 12 tahun (mumayyiz), namun Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt mengalihkan hak asuh anak kepada ayah dengan pertimbangan adanya kekerasan psikis berupa pengabaian kebutuhan dasar anak dan pola pengasuhan yang tidak kondusif dari ibu. Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam pengalihan hak asuh anak pasca perceraian dan penguatan asas “kepentingan terbaik bagi anak” dalam perspektif hukum tata negara sebagai bentuk perlindungan konstitusional terhadap anak korban KDRT melalui metode studi kepustakaan dan analisis literatur. Hasil penelitian menunjukkan Pertimbangan hukum didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (UU No. 23/2002 jo UU No. 35/2014), ketidakmampuan ibu dalam mengasuh, dan bukti-bukti KDRT secara psikis. 
Pengalihan aset bumn ke PT. Danantara: Analisis yuridis terhadap kepatuhan konstitusional dan keadilan fiskal Widodo, Reggy; Thaher, Irmanjaya
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 4 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i4.1675

Abstract

Pengalihan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada PT Danantara, anak perusahaan dari Lembaga Pengelola Investasi Indonesia (LPI), menimbulkan permasalahan hukum yang signifikan, khususnya terkait dengan penguasaan negara atas kekayaan publik dan prinsip keadilan fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas dan konstitusionalitas proses pengalihan aset BUMN dalam perspektif hukum tata negara, serta mengevaluasi implikasi perpajakannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan strategi narrative review, yang memanfaatkan teknik analisis deduktif terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur ilmiah bereputasi, dan dokumen kebijakan resmi pemerintah. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun pengalihan aset dapat dilakukan secara administratif melalui perikatan sah, substansi kebijakannya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip supremasi konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 33 UUD 1945. Dari sisi perpajakan, skema inbreng atau penyertaan modal ke entitas non-APBN seperti Danantara berpotensi menciptakan celah penghindaran pajak dan ketimpangan fiskal yang bertentangan dengan asas keadilan pajak. Artikel ini memberikan kontribusi akademik dalam memperkuat argumentasi konstitusional dan fiskal terhadap kebijakan pengelolaan aset negara, serta merekomendasikan agar perancang kebijakan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam merumuskan skema pengalihan kekayaan publik.

Page 6 of 12 | Total Record : 116

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 5 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press) Vol. 4 No. 4 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress) Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (Inpress) Vol. 3 No. 2 (2024): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum More Issue