cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 29620430     EISSN : 29642493     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia is published twice a year: January and July. E-ISSN: 2964-2493 (Elektronik) P-ISSN: 2962-0430 (Cetak) Editor In Chief: T. Heru Nurgiansah, S.Pd., M.Pd DOI: 10.57235 Publisher: CV. Rayyan Dwi Bharata Receive articles from research and community service in the fields of: 1. Education 2. Economy 3. Social 4. Politics 5. Law 6. Religion 7. Technology 8. Health 9. Culture etc.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,160 Documents
 108   109   110   111   112 
Dari Panggung ke Layar: Perbandingan Teknik Akting, Ekspresi Tubuh, dan Pengendalian Emosi dalam Teater dan Film dengan Studi Kasus Aktor Christian Bale Prayogo, Matheus
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7849

Abstract

Penelitian ini meneliti terkait bagaimana akting, ekspresi tubuh, dan pengendalian emosi berbeda di teater dan film. Menggunakan Christian Bale sebagai studi kasus untuk mendapatkan pemahaman tentang adaptasi yang diperlukan di kedua medium. Tujuan penelitian adalah untuk melihat bagaimana karakterisasi Bale berkembang dalam berbagai konteks dan bagaimana hal itu berdampak pada hubungan emosional dengan penonton. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui studi pustaka dan penilaian penampilan Bale di teater dan film. Hasil menunjukkan bahwa Bale menggunakan pendekatan yang lebih dramatis dan jelas di teater, sedangkan di film, ia menggunakan pendekatan yang lebih halus dan mendalam, yang mengubah secara signifikan cara penonton merasakan emosi mereka. Dalam adaptasi ini, fleksibilitas Bale sebagai aktor dan pentingnya menguasai teknik akting dalam berbagai medium ditunjukkan.
Impelemtasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Kota Palu Khairunnisah, Indah; Riadi, Slamet; Mufti, Moh Irfan
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7796

Abstract

This study aims to determine how the implementation of the Digital Population Identity (IKD) policy is carried out in Central Sulawesi Province. In this research, the author uses Edward III's theory (Widodo,2010:96), which consists of the criteria of Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. The research method used is descriptive qualitative research. Data collection was conducted using observation, documentation, and interviews. The selection and number of informants in this study used a purposive sampling technique, targeting parties considered to have in-depth knowledge regarding the research problem, totaling four (4) people. The data analysis techniques include data collection, data presentation, data condensation, and drawing conclusions/verification. Based on the results of this research, it can be concluded that there are several issues that require special attention, namely: lack of massive socialization, resulting in insufficient comprehensive information to the public regarding IKD; limited technology access, such as dependency on owning gadgets and data packages as well as limited internet access in some areas; and the fact that IKD has not yet become a requirement in many public services, causing the public to not feel the urgency to activate it. In addition, the existing facilities and infrastructure are still inadequate, thus this policy cannot yet be implemented optimally.
Transformasi Eduwisata Pedesaan: Model Pemberdayaan Partisipatif untuk Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan di Randuacir Kristiyani, Dian Novita; Satiani, Lasti Nur; Hudiono, Rini Kartika
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7007

Abstract

Pengembangan eduwisata berbasis potensi lokal menghadapi tantangan kompleks dalam aspek kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas program pemberdayaan pengelola eduwisata Kelurahan Randuacir dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan berbasis potensi lokal. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif berbasis pemberdayaan masyarakat (community-based participatory approach) yang mengintegrasikan FGD, pelatihan bertahap, dan pendampingan lapangan selama tiga bulan. Partisipan terdiri dari 28 pengelola eduwisata, anggota Kelompok Wanita Tani (KWT), pelaku UMKM, dan tokoh masyarakat dengan tingkat partisipasi 95%. Hasil penelitian menunjukkan transformasi signifikan dalam tiga dimensi utama: (1) penguatan kelembagaan melalui pembentukan Pokdarwis yang legitimate dan pengembangan sistem tata kelola demokratis dengan tingkat pemahaman organisasi 94%; (2) peningkatan kapasitas SDM rata-rata 110.8% dalam aspek kepemimpinan, pelayanan prima, public speaking, dan pemasaran digital; (3) pengembangan produk eduwisata tersegmentasi berdasarkan karakteristik wisatawan dengan pendekatan hands-on activities untuk anak-anak dan deep learning untuk dewasa. Evaluasi praktik lapangan dengan 50 siswa SD mengkonfirmasi efektivitas pendekatan pembelajaran transformasional dalam mengubah orientasi dari produk menjadi pasar. Program berhasil menciptakan model pemberdayaan masyarakat yang holistik dengan kontribusi teoritis berupa framework pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang dapat direplikasi. Implikasi praktis menunjukkan pentingnya integrasi antara pengembangan kapasitas individual, penguatan kelembagaan, dan pembangunan modal sosial dalam mewujudkan eduwisata berkelanjutan.
Kedudukan Daluwarsa Dalam Sengketa Pertanahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Untuk Mewujudkan Keadilan Para Pihak (Studi Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SRG dan Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.SRG) Situmorang, Panri
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7953

Abstract

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat proses dismissal mengenai tenggang waktu mengajukan gugata selama 90 hari sejak diterima/diketahui/ diumumkan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang merugikan dirinya, sedangkan dalam Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa dalam mengajukan keberatan atas terbitnya sertifikat diberikan waktu selama 5 tahun, dengan dasar tersebut terdapat ketidak seimbangan antara hukum acara peradilan tata usaha negara dengan peraturan pelaksana mengenai sertifikat yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 41/G/2023/PTUN.SRG dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 43/G/2023/PTUN.SRG. Identifikasi masalah dalam penelitian ini, Bagaimana Kedudukan Daluwarsa dalam Sengketa Pertanahan Studi Putusan Nomor 41/G/2023/PTUN.SRG dan Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.SRG, dan Bagaimana Akibat Hukum dari Penyelesaian Sengketa Pertanahan antara Para Pihak dalam Studi Putusan Nomor 41/G/2023/PTUN.SRG dan Putusan Nomor 43/G/2023/PTUN.SRG untuk mewujudkan keadilan para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian, bahwa kedudukan daluwarsa dalam sengketa pertanahan antara para pihak, mengenai sertifikat hak milik atas tanah memiliki kekuatan hukum yang kuat sebagai bukti kepemilikan tanah. Oleh karena itu gugatan atas sertifikat hak milik atas tanah hanya dapat dikirimkan dalam waktu lima tahun sejak sertifikat diterbitkan, setelah lewat jangka waktu tersebut hak untuk menggugat hilang demi kepastian hukum. Dan akibat hukum dari penyelesaian sengketa pertanahan antara para pihak untuk mewujudkan keadilan bagi para pihak bahwa daluwarsa menjadi batas absolut yang berimplikasi langsung pada diterima atau tidaknya gugatan. Oleh karena itu PTUN memutuskan untuk menolak gugatan penggugat karena telah lewat waktu lima tahun sebagaimana dalam PP No. 24 Tahun 1997 dan objek peninggalan ayah kandung penggugat tidak menjadi kewenangan PTUN, dengan demikian akibat hukumnya pemegang sertifikat tanah memperoleh kepastian dan perlindungan hukum, sementara pihak lain kehilangan hak menggugat apabila lalai atau terlambat mengajukan keberatan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
Pengaruh Supervisi Pengawas dan Kompetensi Guru Terhadap Kualitas Pembelajaran SMP di Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep Irwandi, Nasvar; Yunus, Muh; Syarifuddin, Syarifuddin
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7903

Abstract

The objective of this research is to analyze the influence of supervisor supervision and teacher competence on the quality of learning at Junior High Schools (SMP) throughout Liukang Tangaya District, Pangkep Regency. Specifically, this study aims to reveal the extent of the partial influence of supervisor supervision, the partial influence of teacher competence, and the simultaneous influence of both variables on learning quality in a remote archipelago region. The focus of this research is to address educational challenges in areas characterized by geographical accessibility constraints and limited resources. The research methodology employed is a quantitative research design with a survey approach. The research population consists of all junior high school teachers in Liukang Tangaya District, totaling 140 individuals, with a research sample of 42 teachers selected using purposive sampling techniques. Data collection was conducted through questionnaires using a Likert scale, in-depth interviews with principals and teachers, and documentation studies. Data analysis involved descriptive and inferential statistics, including classical assumption tests and multiple linear regression analysis performed with SPSS software. The results of the study indicate that both supervisor supervision and teacher competence have a positive and significant influence on the quality of learning. Partially, the supervisor supervision variable contributes significantly (tcount 5.080 t table 2.021), while the teacher competence variable exerts a more dominant influence (t count 6.870 t table 2.021). Simultaneously, these two variables have a very strong influence of 96.4% on the quality of learning (R2 = 0.964), while the remaining 3.6% is influenced by other factors outside this study. These findings confirm that the synergy between professional guidance by supervisors and the strengthening of educator competence is the primary key to maintaining educational quality in disadvantaged areas.
Penanganan Kargo Incoming di Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang Awan, Awan; Prasetyowati, Prasetyowati; A D, You She Melly; Lundavan, Ferandi Dwi
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7659

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk membahas penanganan general kargo incoming di Bandara Abdulrachman Saleh Malang yang tentunya mempunyai beberapa tantangan seperti keterlambatan pesawat dan faktor internal dan eksternal dari perusahaan. Metodologi Penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lapangan, wawancara serta dokumentasi proses penanganan kargo incoming. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kargo incoming di Bandara Abdulrachman Saleh Malang sudah sesuai dengan prosedur flow chart alur kargo incoming yang dimulai dari penarikan kargo dari apron ke warehouse oleh operator ground handling sampai dengan penerimaan kargo beserta SMU (Surat Muatan Udara). Tentunya juga masih ditemukan beberapa kendala dalam proses penanganannya seperti,tidak tercantumnya berat kargo,tidak terncantumnya label SMU. Pihak Staf kargo memiliki solusi dalam mengatasi kendala tersebut sehingga penanganan kargo incoming dapat berjalan sesuai dengan prosedur.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Anak Hasil Perkawinan Tidak Dicatatkan di Pemerintahan: Kajian Kritis dari Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ifham, Dhiyaul Habib; Hasibuan, Pagar; Matsum, Hasan; Lubis, Fauziah
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7985

Abstract

Unregistered marriages remain a common phenomenon in Indonesian society and raise various legal issues, particularly regarding the status and protection of children born from such marriages. This study aims to analyze the regulation of unregistered marriages according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, examine the resulting legal consequences, and examine the forms of legal protection for children resulting from unregistered marriages. This study uses a normative legal research method with a statutory, conceptual, and case approach, primarily through an analysis of statutory regulations, legal doctrine, and Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. The results of the study indicate that although unregistered marriages can be considered valid according to religion, they do not have formal legal force in the eyes of the state, resulting in the failure to fulfill children's civil rights, such as the right to maintenance, inheritance, and legal identity. The Constitutional Court decision has expanded the recognition of civil relations between children and their biological fathers, but its implementation still faces legal and social obstacles. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, increase public legal awareness, and reform marriage registration policies to ensure fair and comprehensive legal protection for children as subjects of human rights.
Tinjauan Yuridis terhadap Penegakan Hukum Keimigrasian dalam Kasus Pelanggaran Izin Tinggal Warga Negara Asing Alghifary, Muhammad Rafi; Bakhtiar, Masdar; Mirwanto, Tony
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.6934

Abstract

Penegakan hukum keimigrasian merupakan instrumen penting dalam menjaga kedaulatan negara, terutama dalam menghadapi meningkatnya jumlah pelanggaran izin tinggal oleh warga negara asing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme penegakan hukum keimigrasian diterapkan terhadap pelanggaran izin tinggal oleh WNA, serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya berdasarkan teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto yang meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi keimigrasian di Indonesia telah cukup memadai melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan seperti lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya kesadaran hukum dari WNA maupun masyarakat lokal. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan sosialisasi hukum agar penegakan hukum keimigrasian dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan.
Pengaruh Media Zep Quiz Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V SD Swasta Budi Mulia 2 Pematangsiantar Simamora, Sandrina Gema Maria; Saragih, Raizon; Rajagukguk, Anita Lasmaria; Sinaga, Imelva Anggreni; Hutabarat, Novra Melisa P
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7943

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media Zep Quiz terhadap hasil belajar siswa kelas V SD Swasta Budi Mulia 2 Pematangsiantar. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada rendahnya hasil belajar siswa yang terlihat dari proses pembelajaran. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif eksperimen dengan desain one grup pretest-posttest. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD Swasta Budi Mulia 2 Pematangsiantar. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas V A Swasta Budi Mulia 2 Pematangsiantar sebanyak 35 siswa yang terdiri dari 18 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. Teknik pengumpulan data menggunakan tes yang diberikan di awal (pretest) dan tes yang diberikan diakhir pembelajaran (posttest). Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa rata-rata hasil tes siswa menunjukkan peningkatan yakni nilai pretest 67,57 dan nilai posttest menunjukkan 84,14. Hasil penelitian ini melalui uji hipotesis menggunakan uji paired sample t-test pada taraf signifikasi α (0,00 0,005) yang artinya bahwa  diterima dan  ditolak. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa media Zep Quiz berpengaruh dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Swasta Budi Mulia 2 Pematangsiantar.
Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online pada Perusahan Financial Technology Ilegal bagi Peminjam Dana Zaini, Zulfi Diane; As, Dicky Arnanda
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7886

Abstract

Fintech adalah inovasi di sektor jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk membuat layanan finansial lebih praktis, efisien, dan mudah diakses, mencakup pembayaran digital (e-wallet, payment gateway), pinjaman online (P2P lending), investasi digital, hingga manajemen keuangan pribadi, yang bertujuan meningkatkan inklusi keuangan dan mengubah model bisnis konvensional. Metode penelitian yang digunakan adalah pedekatan yuridis normatif dan empiris. Salah satu kegiatan usaha fintech adalah peer 2 peer lending (perjanjian pinjaman online). Adapun syarat sahnya perjanjian pinjaman online tetap berdasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian. Sehingga memberikan kepastian hukum dalam praktik perjanjian pinjaman online yang berdasarkan pada teknologi informasi dalam bentuk peer 2 peer lending (perjanjian pinjaman online). Pengaturan tentang syarat sahnya perjanjian pinjaman online berdasarkan hukum positif belum ada pengaturannya, dan secara umum sampai dengan saat ini menggunakan Pasal 1320 KUHperdata tersebut. Akibat Hukum Perjanjian Pinjaman Online Antara Pihak Peminjam Dana Dengan Perusahaan Fintech Ilegal, Ditinjau dari aspek hukum perdata, bahwa perjanjian tersebut sesuai dengan syarat sahnya perjanjian dapat dinyatakan Batal Demi Hukum (Nieteg) karena melanggar syarat objektif tentang sahnya perjanjian yakni "suatu sebab yang halal" (Pasal 1320 KUHPerdata), serta melanggar ketentuan Peraturan Fintceh berdasarkan perundang- undangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Akibatnya, penyelenggara ilegal kehilangan legitimasi yuridis untuk menuntut pembayaran melalui jalur pengadilan berdasarkan asas Ex Turpi Causa Non Oritur Actio.

Page 110 of 116 | Total Record : 1160

 108   109   110   111   112 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 1 (2026): January 2026 Vol 4, No 2 (2025): July 2025 Vol 4, No 1 (2025): January 2025 Vol 3, No 2 (2024): July 2024 Vol 2, No 2 (2023): July 2023 Vol 2, No 1 (2023): January 2023 Vol 1, No 2 (2022): December 2022 Vol 1, No 1 (2022): October 2022