cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 29620430     EISSN : 29642493     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia is published twice a year: January and July. E-ISSN: 2964-2493 (Elektronik) P-ISSN: 2962-0430 (Cetak) Editor In Chief: T. Heru Nurgiansah, S.Pd., M.Pd DOI: 10.57235 Publisher: CV. Rayyan Dwi Bharata Receive articles from research and community service in the fields of: 1. Education 2. Economy 3. Social 4. Politics 5. Law 6. Religion 7. Technology 8. Health 9. Culture etc.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,160 Documents
 107   108   109   110   111 
Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor: 479/Pid.B/2024/PN.Tjk.) Aquila A M, Jericho; Anggalana, Anggalana; Ramasari, Risti Dwi
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.6878

Abstract

Tindak pidana penganiayaan merupakan suatu tindak pidana berhubungan dengan moral ataupun mental seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari suatu perilaku seseorang terhadap kesadaran Hukum oleh pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut. Tindak pidana penganiayaan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap fisik dan mental serta kesadaran manusia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun permasalahan yang sehingga membuat peneliti tertarik untuk membahasnya seperti pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa faktor apa saja yang mendasari perbuatan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui dua pendekatan yaitu yuridis normatif (legal research), dilakukan dengan menelaah peraturan perundang- undangan, putusan pengadilan, dan literatur lainnya sesuai dengan judul yang diangkat, serta Pendekatan empiris, dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian serta wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah yang pada Putusan Nomor: 479/Pid.B/2024/PN.Tjk. Adapun Pembahasan dalam penelitian ini yaitu Faktor tindak pidana penganiayaan pelaku terhadap korban melakukan tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor: 479/Pid.B/2024/PN.Tjk, dikarenakan faktor emosi kebiasaan atau perbuatan yang berulang-ulang, pengaruh atau paksaan dari pihak lain, Lingkungan, serta Pertanggungjawaban pelaku terhadap tindakan pidana penganiayaan tersebut. Saran kepada masyarakat agar tidak terjerat dalam tindakan kekerasan penganiayaan karena hal ini dapat merugikan diri kita sendiri bahkan orang lain, yang akan berakibat pada hukum, dikarenakan terdapat Undang-Undang yang jelas mengatur tentang tindak kekerasan penganiayaan.Kepada para aparat penegak hukum yang menjalankan tugas dan wewenang dalam menangani pembuktian suatu perkara dapat dilakukan secara seadil-adilnya sehingga memilik tujuan akhir yang baik dalam menegakkan kebanaran dan keadilan terlaksana tanpa adanya hambatan.
Sosialisasi Hoax Awareness School Movement Menguatkan Nasionalisme Dan Integrasi Jati Diri Bangsa Devi, Lathifah Sandra; Kurnia, Heri
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7932

Abstract

Penyebaran hoaks dan misinformasi di era digital menimbulkan ancaman signifikan terhadap persatuan nasional dan integritas jati diri bangsa di kalangan pemuda Indonesia. Kegiatan pengabdian ini mengkaji implementasi Hoax Awareness School Movement dalam menguatkan nasionalisme dan integrasi jati diri bangsa di Sekolah Bill Qistee Indonesia. Tujuan pengabdian adalah menganalisis bagaimana program edukasi kesadaran hoaks meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, memperkuat pemahaman nilai-nilai nasionalisme dan mendorong integrasi jati diri bangsa di kalangan remaja. Metode kegiatan pengabdian yaitu kualitatif dengan desain narasi, melalui pendekatan lapangan untuk mengumpulkan data komprehensif dari pengalaman partisipan. Kegiatan Pengabdian ini, melibatkan 15 partisipan yang terdiri dari 6 siswa SMP dan 9 siswa SMA yang aktif berpartisipasi dalam program gerakan kesadaran hoaks. Metode pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipan, dan analisis dokumentasi untuk menangkap dampak holistik program terhadap perspektif dan perilaku siswa. Temuan drai kegiatan pengabdian, menunjukkan bahwa Hoax Awareness School Movement secara signifikan meningkatkan keterampilan literasi digital siswa, mempertajam kemampuan verifikasi sumber informasi dan mengembangkan kompetensi berpikir kritis yang diperlukan untuk mengidentifikasi informasi palsu. Partisipan menunjukkan peningkatan kesadaran nilai-nilai nasionalisme dengan koneksi emosional yang lebih kuat terhadap warisan budaya Indonesia dan identitas nasional. Program berhasil menciptakan lingkungan pembelajaran kolaboratif dimana siswa terlibat dalam diskusi konstruktif tentang isu-isu kebangsaan sambil mempertahankan penghargaan terhadap keberagaman. Lebih lanjut, gerakan ini berkontribusi pada pembentukan karakter melalui promosi kewargaan digital yang bertanggung jawab dan praktik berbagi informasi yang etis. Hasil pengabdian menyimpulkan bahwa pendidikan kesadaran hoaks yang sistematis merupakan strategi efektif untuk menguatkan nasionalisme dan integrasi jati diri bangsa dikalangan generasi muda Indonesia, sekaligus mempersiapkan mereka menjadi warga negara yang berpengetahuan dan bertanggungjawab di era digital.
Analisis Dampak Ketidakharmonisan Keluarga Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Siswa di SD Swasta RK 3 Pematangsiantar Marpaung, Tiarma Intan; Sianturi, Yohana; Nadeak, Diva; Sipayung, Juliana; Damanik, Wulandari; Sagita, Amanda Dwi; Situmorang, Juni; Purba, Paska Inieta
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7879

Abstract

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan utama yang membentuk perkembangan emosional dan intelektual anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak ketidakharmonisan keluarga terhadap motivasi dan hasil belajar siswa di SD Swasta Cinta Rakyat 3 Pematangsiantar. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif jenis survei dengan teknik purposive sampling untuk menentukan sampel. Data dikumpulkan melalui kuesioner ketidakharmonisan keluarga, kuesioner motivasi belajar, dan nilai rata-rata rapor siswa Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026. Analisis data menggunakan Uji Korelasi Pearson dan Analisis Regresi Linear Sederhana. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara ketidakharmonisan keluarga dan motivasi belajar, serta dampak langsung terhadap penurunan hasil belajar siswa. Ketidakharmonisan keluarga menyebabkan siswa mengalami kecemasan, rendah diri, dan sulit berkonsentrasi, yang berimplikasi pada rendahnya partisipasi aktif dan pencapaian akademik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara guru, orang tua, dan sekolah melalui layanan bimbingan konseling untuk mendukung siswa dari latar belakang keluarga tidak harmonis.
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Nomor 851/Pid.B/2025/PN.Tjk) Nalendra, Dhovie; Baharudin, Baharudin; Ramasari, Risti Dwi
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7820

Abstract

Pencurian harta benda adalah kejahatan yang termuat dalam Pasal 372 hingga 377 Buku 2 KUHP. Salah satunya ialah Penggelapan dalam jabatan yang merupakan bentuk khusus dari penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang menerima atau menguasai barang karena pekerjaannya, jabatannya, atau tugas yang dipercayakan kepadanya. Dalam situasi ini, pelaku bukan hanya diberi barang secara sah, tetapi juga memiliki tanggung jawab khusus untuk menjaga, mengelola, atau menggunakan barang tersebut sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini merupakan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Putusan Nomor 851/Pid.B/2025/PN.Tjk terhadap Terdakwa Hasan Basri bin Mat Liyas. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif serta empiris. Penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur pada Pasal 374 KUHP, merupakan kejahatan penggelapan dengan pemberatan. Maksudnya adalah bahwa telah terpenuhinya unsur-unsur penggelapan dalam pokoknya, ditambah lagi dengan unsur yang memberatkan terhadap Terdakwa, yaitu hubungan kerja atau jabatan.
Hak Atas Pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir: Strategi Mewujudkan Akses dan Kesetaraan Pendidikan Inklusif Rezal, Muhammad; Nurjannah, Nurjannah; Ramadhani, Alifa Zahro; Rahmawati, Fitri; Putri, Sintia Salsabila; Dongoran, Rachel F B; Hambali, Hambali
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.6506

Abstract

Education is a fundamental human right guaranteed by the constitution and international instruments, serving as the foundation for building an advanced nation. However, equitable fulfillment of the right to education remains a significant challenge in Indonesia, particularly in Indragiri Hilir Regency. This region faces various obstacles such as difficult geographical conditions, damaged school infrastructure, limited road access, and suboptimal teacher welfare. This study employs a literature review method with a qualitative approach to examine the condition of equitable access to education and strategies for implementing inclusive education in Indragiri Hilir. The findings indicate a high disparity in access and quality of education between urban and rural areas, exacerbated by inadequate facilities and resources. Inclusive education is viewed as a strategic solution to ensure equal access to education, emphasizing the principles of non-discrimination, acceptance of diversity, and fairness. Recommended strategies include improving educational infrastructure, enhancing road and transportation access, and increasing teacher welfare and protection. Collaboration among government, society, and the private sector is essential to ensure every child in Indragiri Hilir can access quality education without barriers, thus achieving the fulfillment of the right to education in a fair and sustainable manne. 
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2025/PN Tjk) Anggalana, Anggalana; Anabila, Keilla
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7922

Abstract

Penyalahgunaan narkotika golongan I masih menjadi persoalan serius dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam membedakan posisi pelaku sebagai penyalahguna atau bagian dari peredaran gelap narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I serta bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2025/PN Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, serta penelitian lapangan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, yaitu penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum, dan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dipengaruhi oleh faktor internal pelaku, seperti rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya kontrol diri, serta faktor eksternal berupa lingkungan sosial yang permisif dan kemudahan akses narkotika. Selain itu, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku telah diterapkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 127 ayat (1), dengan mempertimbangkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Namun demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan pendekatan rehabilitatif agar pemidanaan tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga berorientasi pada pemulihan dan pencegahan berulangnya tindak pidana narkotika.
Faktor Penyebab Maraknya Seseorang Menjadi Pelaku Pengemis di Jalan Umum Hasan, Zainudin; Baharudin, Baharudin; Tumanggor, Abdi Saputra Jaya
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7858

Abstract

Pengemis adalah orang dengan suatu keadaan yang tidak sesuai dengan norma dan aturan masyarakat setempat, dimana mereka tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki pekerjaan dan mereka hidup dari belas kasihan orang lain.Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Faktor penyebab maraknya seseorang menjadi Pelaku Pengemis Di Jalan Umum dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengemis Di Jalan Umum, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah Pedekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat bahwa, Faktor Penyebab Maraknya Seseorang Menjadi Pelaku Pengemis Di Jalan Umum Berdasarkan di dasarkan pada 2 (dua) faktor pendorong yakni faktor internal dan eksteral, adapun Faktor internal meliputi: Faktor usia, Tingkat pendidikan dan kurangnya keterampilan, Kebebasan dan Kesenangan Hidup Sedangkan Faktor eksternal yang meliputi: Kemiskinan Faktor Ekonomi, Faktor sosial budaya, sedangkan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengemis Di Jalan Umum telah sesuai dengan kentetuan Pasal 59 huruf a Perda Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan ketertiban Umum, serta Penulis bependapat bahwa Putusan yang diberikan Majelis Hakim telah memberikan suatu keadilan yang mana tidak mengedepankan saksi pidana sebagai hukumun namun menepatkan saksi pidana untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan pidana, adapun saran Untuk Kepolisian untuk memperkuat kerja sama dengan Satpol PP dan Dinas Sosial dalam melakukan operasi penertiban yang bersifat humanis dan Dan Untuk Hakim disarankan tidak hanya terpaku pada sanksi pidana kurungan atau denda yang bersifat retributif (pembalasan).
Implementasi Civil–Military Cooperation (CIMIC) dan Patroli Gabungan (Joint Patrol) Satgas Konga XXIII-J Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian di Lebanon:Analisis Hubungan Sipil–Militer dan Diplomasi Pertahanan Indonesia Agestiyono, Ade Fian; Prakoso, Lukman Yudho; Kustiwa, Aom Dikdik
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7807

Abstract

Stabilitas keamanan pascakonflik di Lebanon Selatan tidak dapat dilepaskan dari peran United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) sebagai instrumen pemeliharaan perdamaian multidimensional. Indonesia, melalui Satgas Kontingen Garuda (Konga) XXIII-J, berkontribusi dengan mengintegrasikan pendekatan keamanan dan sosial melalui implementasi Civil Military Cooperation (CIMIC) dan patroli gabungan (joint patrol). Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana kedua instrumen tersebut dijalankan serta implikasinya terhadap hubungan sipil–militer, stabilitas keamanan lokal, dan diplomasi pertahanan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus, memanfaatkan wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan analisis tematik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa CIMIC berfungsi sebagai mekanisme konstruksi kepercayaan sosial dan legitimasi pasukan perdamaian, sementara patroli gabungan berperan sebagai instrumen deterrence simbolik dan penguatan interoperabilitas keamanan. Namun demikian, efektivitas keduanya masih dibatasi oleh perbedaan budaya organisasi militer, fragmentasi SOP multinasional, serta keterbatasan koordinasi sipil–militer. Artikel ini berargumen bahwa CIMIC dan joint patrol bukan sekadar instrumen teknis operasi perdamaian, melainkan bagian dari strategi diplomasi pertahanan Indonesia yang merepresentasikan transformasi peran militer dalam politik global kontemporer.
Aplikasi Senam Otak Dalam Upaya Meningkatkan Pengetahuan bagi Lansia Ryan, Muhammad Fernan Panggih Aufa; Maryoto, Madyo; Rahmawati, Ns Arni Nur
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7095

Abstract

Lansia merupakan kelompok usia yang rentan mengalami penurunan fungsi kognitif seiring bertambahnya usia. Salah satu upaya pencegahan dalam melalui penerapan senam otak yang dapat merangsang kerja otak serta menjaga kemampuan berpikir. Kegiatan pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan lansia mengenai senam otak di Desa Kebanggan, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Metode pelaksanaan meliputi edukasi melalui ceramah, media audia – visual (video, power point, leafleat), serta demonstrasi langsung senam otak. Evaluasi dilakukan menggunakan pre-test dan post – test. Hasil menunjukan bahwa sebelum dilakukan intervensi, mayoritas lansia memiliki pengetahuan baik yaitu 0% atau 0 lansia kategori cukup yaitu 14% atau 5 lansia, sedangkan kategori kurang 86% atau 32 lansia dan setelah melakukan senam otak, terjadi peningkatan signifikan dimana 89% atau 33 lansia berada pada ketegori pengetahuan baik sedangakan ketegori cukup yaitu 11% atau 4 lansia sedangkan kategori kurang yaitu menjedi 0% atau 0 lansia. Dengan demikian, penerapan senam otak terbukti dapat meningkatkan pengetahuan lansia tentang pencegahan penurunan fungsi kognitif serta mendorong mereka untuk menerapakannya secara mandiri dalam kehidupan sehari – hari.
Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) (Studi Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Tjk) Kasidi, Bintang; B, Erlina
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7964

Abstract

Perkembangan teknologi di sektor perbankan, khususnya melalui pemanfaatan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), telah memberikan kemudahan dan efisiensi bagi masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi keuangan. Namun, di sisi lain, kemajuan teknologi tersebut juga membuka peluang baru bagi terjadinya tindak pidana berbasis teknologi, termasuk kejahatan pencurian dengan memanfaatkan celah dalam sistem keamanan perbankan. Fenomena ini menunjukkan adanya tantangan hukum dan teknis dalam menjaga keamanan transaksi elektronik sekaligus melindungi kepentingan nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian melalui mesin ATM sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Tjk, serta mengkaji berbagai kendala yang dihadapi oleh sistem keamanan perbankan dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan serupa. Fokus penelitian diarahkan pada aspek pertanggungjawaban pidana pelaku, penerapan ketentuan hukum pidana, serta relevansi pertimbangan yuridis dan non-yuridis dalam proses penjatuhan putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan mengombinasikan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan studi kasus. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji norma hukum yang berlaku sekaligus memahami implementasinya dalam praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mendasarkan putusannya pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta mempertimbangkan berbagai aspek yuridis dan non-yuridis, seperti tingkat kesalahan terdakwa, besaran kerugian yang ditimbulkan, dampak sosial dari perbuatan pidana, dan sikap kooperatif terdakwa selama proses persidangan.

Page 109 of 116 | Total Record : 1160

 107   108   109   110   111 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 1 (2026): January 2026 Vol 4, No 2 (2025): July 2025 Vol 4, No 1 (2025): January 2025 Vol 3, No 2 (2024): July 2024 Vol 2, No 2 (2023): July 2023 Vol 2, No 1 (2023): January 2023 Vol 1, No 2 (2022): December 2022 Vol 1, No 1 (2022): October 2022