cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Mudi Priyatno
Contact Email
arifmudi11@gmail.com
Phone
+6282390449323
Journal Mail Official
riggs@universitaspahlawan.ac.id
Editorial Address
Department of Digital Business, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Jl. Tuanku Tambusai No.23, Bangkinang, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau 28412
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business
Published by Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN : 29639298     EISSN : 2963914X     DOI : https://doi.org/10.31004/riggs.v1i1
Core Subject : Economy, Science, Engineering,
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Engineering
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS) is published by the Department of Digital Business, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai in helping academics, researchers, and practitioners to disseminate their research results. RIGGS is a blind peer-reviewed journal dedicated to publishing quality research results in the fields of business and engineering. All publications in the RIGGS Journal are open access which allows articles to be available online for free without any subscription. RIGGS is a national journal with e-ISSN: 2963-914X, and is free of charge in the submission process and review process. Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS) publishes articles periodically twice a year, in January and July.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 4,486 Documents
 232   233   234   235   236 
Determinan Pengendalian Piutang dan Pengaruhnya terhadap Risiko Keuangan: Deteksi Awal Kebangkrutan Mahfuddin, Rohmat; Murtadho, Muis; Budiman, Arief; Munaf, Tommy
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.3499

Abstract

Studi ini menelaah hubungan antara pengendalian piutang dan risiko keuangan beserta faktor determinan account receivable turnover, day sales outstanding, dan bad debt ratio. Menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020–2024 sebagai objek penelitian, hasil analisis menunjukkan bahwa bahwa pengendalian piutang berpengaruh negatif signifikan terhadap risiko keuangan. Piutang yang terkendali dapat memperlancar arus kas perusahaan dan menurunkan risiko gagal bayar, sehingga meningkatkan kapasitas perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendek maupun jangka panjang. Analisis faktor determinan juga menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian piutang dapat tercapai apabila perusahaan bersedia bersedia meningkatkan account receivable turnover, pemendekan day sales outstanding serta menurunkan bad debt ratio. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pengendalian piutang merupakan instrumen wajib dalam manajemen risiko keuangan untuk memastikan piutang tertagih tepat waktu, piutang macet rendah dan menjaga arus kas operasional lancar serta stabil. Kami juga melakukan beberapa analisis tambahan yang memberikan kontibusi nyata bagi perusahaan dimana pengendalian piutang menjadi prioritas utama bagi perusahaan dengan risiko kebangkrutan tinggi. Untuk menunjukkan kesesuaian hasil, kami juga melakukan  pengujian ulang dan tetap kokoh terhadap temuan utama. Penelitian ini memberikan implikasi bagi perusahaan Indonesia dimana efektivitas pengendalian piutang menjadi penting bagi perusahaan yang berpotensi mengalami kebangkrutan, sehingga perbaikan kualitas pengelolaan piutang dapat secara nyata menurunkan risiko kebangkrutan.
Urgensi Penetapan Syarat Minimal Pendidikan S1 Bagi Calon Legislatif DPR Surullaha, Intan; Perdana, Muhammad Faiz Razki; Azzahra, Hajar Auliya; Gusthomi, Moh. Imam
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.3511

Abstract

Kualitas sumber daya manusia di lembaga legislatif memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan hukum dan kebijakan nasional. Sebagai lembaga pembuat undang-undang, DPR dituntut memiliki kemampuan analisis, pemahaman mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, serta kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum hanya mensyaratkan calon anggota legislatif mampu membaca dan menulis tanpa menetapkan batas minimal pendidikan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kompleksitas tugas legislasi dan kapasitas intelektual para wakil rakyat yang diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan berpihak pada kepentingan publik. Penetapan syarat minimal pendidikan Strata 1 (S1) bagi calon anggota DPR RI menjadi penting sebagai upaya meningkatkan profesionalitas, kualitas legislasi, dan efektivitas fungsi pengawasan. Pendidikan tinggi tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis, analitis, serta rasional dalam mengambil keputusan. Legislator yang berpendidikan tinggi cenderung memiliki wawasan luas, pemahaman hukum yang baik, serta kemampuan dalam merumuskan kebijakan publik berbasis data dan ilmu pengetahuan. Secara filosofis, kebijakan ini sejalan dengan cita-cita bangsa dalam mencerdaskan kehidupan rakyat sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Secara yuridis, revisi terhadap regulasi pemilihan umum dapat dilakukan untuk menyesuaikan standar kompetensi calon legislatif dengan tuntutan zaman. Sementara secara sosiologis, masyarakat membutuhkan wakil rakyat yang tidak hanya memiliki popularitas, tetapi juga kompetensi akademik dan moralitas tinggi. Dengan demikian, penetapan syarat minimal pendidikan S1 merupakan langkah strategis untuk mewujudkan parlemen yang profesional, berintegritas, serta responsif terhadap aspirasi rakyat dan tantangan pembangunan nasional di era modern
Development of a GIS Based Decision Support System for Spatial Planning and Management of Mining Natural Resources in West Kalimantan sumbung, dwi yolanda
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.3517

Abstract

This research aims to develop a Decision Support System (SPK) based on Geographic Information System (GIS) for the management of mining Natural Resources (SDA) in West Kalimantan. The region has abundant natural resources, but mining activities often result in serious environmental damage and trigger social conflicts. Therefore, a system is needed that can optimize spatial planning and natural resource management more efficiently and sustainably. For further research, it is recommended to conduct field testing of these systems with more complete data, as well as develop more sophisticated systems by utilizing the latest technologies, such as real-time data integration and AI-based analytics. This research can be expanded to include other mining areas in Indonesia, as well as deepening the more complex social and environmental impacts. Overall, this GIS-based SPK not only offers technical solutions in the management of mining natural resources but also has the potential to be a tool that can increase transparency, accountability, and community participation in mining-related decision-making. This research identifies the main components that must be present in the SPK, such as geospatial data integration, environmental impact analysis modeling, and social risk analysis features. The results of the study show that GIS-based SPK can increase the effectiveness of decision-making in the management of mining natural resources, help reduce environmental damage, and minimize negative social impacts, thereby supporting the achievement of sustainable development in West Kalimantan. 
Penyelesaian Penumpukan Pasien Melalui Penambahan Petugas Administrasi Rawat Inap di RSUD dr. Abdul Rivai Berau Azizah, Intan Nur; Nurhasanah, Nurhasanah
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.3525

Abstract

Penumpukan pasien pada unit rawat inap merupakan permasalahan yang sering terjadi di berbagai rumah sakit dan dapat berdampak langsung pada mutu pelayanan, waktu tunggu pasien, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab serta memberikan solusi praktis terhadap permasalahan penumpukan pasien rawat inap di RSUD Dr. Abdul Rivai Berau. Metode yang digunakan meliputi observasi lapangan selama kegiatan magang, wawancara dengan petugas pendaftaran dan bagian rawat inap, serta analisis menggunakan diagram fishbone untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah. Hasil analisis menunjukkan bahwa penumpukan pasien disebabkan oleh empat faktor utama, yaitu aspek manusia, metode, material, dan lingkungan. Dari aspek manusia, keterbatasan jumlah petugas terutama pada shift pagi menyebabkan keterlambatan dalam proses administrasi dan input data pasien. Aspek metode mencakup sistem fingerprint pasien yang masih dilakukan secara manual sehingga memperlambat proses pendaftaran. Dari aspek material, keterbatasan sarana seperti mesin pencetak gelang pasien dan komputer berdampak pada lamanya pelayanan. Sedangkan dari aspek lingkungan, peningkatan jumlah pasien setelah hari libur nasional sering menimbulkan lonjakan mendadak. Berdasarkan hasil tersebut, disarankan agar manajemen rumah sakit menambah tenaga administrasi, mempercepat digitalisasi sistem pendaftaran, serta meningkatkan sarana prasarana agar pelayanan rawat inap dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan pasien.
Analisis Kepatuhan Pajak Umkm Terhadap Pengusaha Gen Z Di Platform E-Commerce Anggraini, Fina Pricillia; Alliyawati, Rinda Syifa; Ahmad, Siti Aisyah; Oktafiyanti, Triya; Safalis, Berliansah
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.3528

Abstract

Pertumbuhan pesat digitalisasi pada transaksi jual beli antara penjual dan pembeli telah mendorong munculnya pengusaha generasi muda di Indonesia, khususnya Gen Z, yang memanfaatkan platform e-commerce untuk menjalankan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Fenomena ini menimbulkan tantangan baru dalam aspek kepatuhan pajak UMKM, mengingat tingkat kesadaran kepatuhan pajak pada kalangan pengusaha Gen Z masih tergolong rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan pajak UMKM yang dijalankan oleh pengusaha Gen Z, menganalisis tantangan yang dihadapi pengusaha Gen Z di platform e-commerce, serta manfaat yang diperoleh dari penggunaan platform e-commerce bagi para pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan menganalisa regulasi pajak terkini seperti tarif pajak PPh final untuk UMKM, teori perilaku kepatuhan pajak dan strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak, serta tantangan yang dihadapi pelaku pengusaha di platform e-commerce. Hasil Penelitian menunjukkan rendahnya kesadaran wajib pajak dan literasi pajak yang berpotensi meningkatkan penghindaran pembayaran dan pelaporan pajak UMKM oleh para pelaku usaha. Oleh karena itu, strategi edukasi terhadap kepatuhan pajak khususnya pelaku pengusaha Gen Z yang bergerak di media platform e-commerce diperlukan  dengan menekankan transparansi dan kemudahan dalam proses perpajakan. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi para regulator pajak untuk meningkatkan edukasi dan optimalissi sistem digital agar pendekatan terhadap karakteristik pengusaha Gen Z lebih responsif.
Hukum Perlindungan Konsumen pada Telekonsultasi Kesehatan Kristianti, Nunul; Yanuar, Ferdian; Ardiansyah, Deden; Putri, Mega Amanda; Parman, Parman; Prayuti, Yuyut
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.3537

Abstract

Perkembangan layanan telekonsultasi kesehatan di Indonesia telah membuka era baru dalam penyelenggaraan pelayanan medis berbasis teknologi digital. Inovasi ini memberikan kemudahan akses, efisiensi waktu, serta perluasan jangkauan layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang selama ini sulit memperoleh pelayanan medis konvensional. Namun demikian, transformasi digital tersebut juga menghadirkan tantangan hukum yang kompleks, khususnya terkait jaminan perlindungan hukum bagi pasien sebagai konsumen. Kerentanan pasien terhadap ketimpangan informasi medis, risiko malpraktik, ketidakjelasan standar layanan, hingga potensi kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi menuntut adanya regulasi yang jelas, harmonis, dan implementatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, ruang lingkup, dan mekanisme perlindungan hukum terhadap pasien pengguna jasa telekonsultasi dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rezim perlindungan hukum bagi pasien dalam layanan telekonsultasi masih bersifat parsial, sektoral, dan belum terintegrasi dalam satu kerangka regulasi yang komprehensif. Tanggung jawab hukum antara tenaga medis dan penyelenggara platform digital masih belum diatur secara tegas, sementara mekanisme penyelesaian sengketa konsumen belum tersedia dalam bentuk yang mudah diakses. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi telemedicine yang memasukkan norma perlindungan konsumen secara eksplisit serta pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa daring (e-dispute resolution) di sektor kesehatan guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak pasien di era digital.
Etika Profesional dan Tanggung Jawab Hukum Dokter di Era Kecerdasan Buatan: Kajian Filsafat Hukum terhadap Relasi Manusia–Teknologi (AI) dalam Diagnostik Medis Kristianti, Nunul; Ardiansyah, Deden; Putri, Mega Amanda; Yanuar, Ferdian; Parman, Parman; Sapsudin, Asep
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.3540

Abstract

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) dalam kedokteran telah mengubah paradigma hubungan antara dokter, pasien, dan teknologi digital. Sistem berbasis algoritma kini mampu melakukan analisis diagnostik dengan akurasi tinggi, mendukung pengambilan keputusan klinis, dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Namun, kemajuan ini sekaligus menimbulkan persoalan baru dalam etika profesional, otoritas medis, serta batas tanggung jawab hukum dokter. Kajian ini menggunakan pendekatan filsafat hukum normatif-reflektif untuk menelaah pergeseran peran dokter di era digital, dengan mengkaji pemikiran para filsuf seperti Aquinas mengenai hukum moral, Grotius dan Locke tentang rasionalitas dan keadilan, Hobbes terkait kewenangan dan tanggung jawab, serta Kant mengenai otonomi dan imperatif moral. Selain itu, gagasan Heidegger tentang teknologi sebagai enframing dan pandangan Habermas mengenai tindakan komunikatif digunakan untuk memahami relasi manusia–teknologi secara lebih mendalam. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun AI mampu meniru proses berpikir rasional dan memberikan rekomendasi klinis yang canggih, teknologi tersebut tidak memiliki kesadaran moral, niat, maupun kapasitas pertanggungjawaban. Dengan demikian, AI tidak dapat diposisikan sebagai subjek hukum atau pemikul kewajiban etik. Tanggung jawab etik dan yuridis tetap berada pada dokter sebagai aktor profesional yang membuat keputusan akhir dalam tindakan medis—termasuk ketika keputusan tersebut dipengaruhi oleh output sistem AI. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi dan revisi Kode Etik Kedokteran Indonesia untuk mengakomodasi penggunaan teknologi cerdas, dengan menegaskan prinsip human-centered accountability, transparansi algoritmik, keadilan, serta perlindungan pasien. Kesimpulannya, AI dapat memperkuat kompetensi klinis dokter, tetapi tidak dapat menggantikan tanggung jawab moral, empati, dan penilaian profesional yang menjadi landasan hakiki profesi kedokteran
Pengaruh Laba, Beban Bunga, Biaya Operasional, dan Aset Lancar Terhadap Pph Badan Pada BUMN Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023 Evana, Melisa Rosa; Lubis, Nurul Izzah; Masyitah, Emi
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.3544

Abstract

Corporate Income Tax Payable is the tax levied on a business entity’s taxable income under applicable tax regulations. This study examines the partial and simultaneous effects of Profit, Interest Expense, Operating Expenses, and Current Assets on Corporate Income Tax Payable for state-owned enterprises listed on the Indonesia Stock Exchange from 2019 to 2023. A quantitative approach was used with SPSS version 25. Samples were selected using purposive sampling according to predetermined criteria, yielding ten companies. Data were analyzed using multiple linear regression, classical assumption tests, t-tests, an F-test, and the coefficient of determination. Results from the partial hypothesis tests indicate that Profit has a positive and significant effect on Corporate Income Tax Payable; Interest Expense has a negative and significant effect; Operating Expenses have a positive and significant effect; while Current Assets show no significant effect. The F-test demonstrates that the four variables jointly influence Corporate Income Tax Payable. The model’s R² is 0.967, meaning 96.7% of the variation in Corporate Income Tax Payable is explained by the independent variables. The Adjusted R² of 0.964, which adjusts for the number of predictors, is similar, indicating model robustness. In conclusion, Profit, Interest Expense, and Operating Expenses are important determinants of Corporate Income Tax Payable among the sampled SOEs, while Current Assets are not. Recommendations include enhancing financial transparency, reviewing interest policies, and optimizing operational cost management to improve tax efficiency and strengthen fiscal compliance among SOEs moving forward and governance
Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak Wicaksono, Novellino Satrio; Rosyati, Tati
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.3563

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Intensitas Aset Tetap, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Pajak pada perusahaan sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan selama periode 2019 hingga 2024. Populasi penelitian terdiri dari 131 perusahaan, namun tidak seluruhnya dapat dijadikan sampel karena penelitian ini menetapkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi agar data sesuai dengan tujuan analisis. Oleh karena itu, metode purposive sampling digunakan untuk memilih perusahaan yang relevan, sehingga diperoleh sebanyak 34 perusahaan sebagai sampel akhir penelitian. Dalam proses analisis, penelitian ini menggunakan uji data panel dengan bantuan perangkat lunak Eviews versi 12 untuk menguji hipotesis yang diajukan dan memastikan ketepatan model estimasi yang digunakan. Berdasarkan hasil uji F, diketahui bahwa variabel Intensitas Aset Tetap, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap Manajemen Pajak, sehingga menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama memiliki kontribusi dalam menjelaskan variasi praktik manajemen pajak pada perusahaan. Namun, hasil uji t menunjukkan bahwa secara parsial masing-masing variabel tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak. Intensitas Aset Tetap tidak menunjukkan hubungan yang berarti, Kepemilikan Institusional juga tidak berpengaruh signifikan, dan Ukuran Perusahaan tidak memberikan dampak yang kuat terhadap Manajemen Pajak, sehingga secara individu ketiga variabel tersebut tidak mampu menjelaskan perubahan praktik manajemen pajak secara lebih mendalam
Problematika Gugatan Citizen Lawsuit dalam Sengketa Tata Usaha Negara (Studi Analisis Terhadap Kendala Implementasi dan Prospek Pengembangan di Indonesia) Novita, Anik; Asy-Syifa, Ghaida Raisya; Nuramalina, Tyara Fridayanty; Gusthomi, Moh. Imam
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.3577

Abstract

Penelitian ini membahas berbagai kendala dalam penerapan Citizen Lawsuit pada sengketa Tata Usaha Negara (TUN) di Indonesia yang hingga kini belum memiliki dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, penelitian ini menemukan bahwa hambatan utama terletak pada ketidakpastian legal standing bagi warga negara sebagai penggugat. Ketidakjelasan ini menyebabkan pengadilan sering kali berbeda dalam menafsirkan legitimasi warga, sehingga memunculkan inkonsistensi putusan. Selain itu, batas kewenangan pengadilan TUN dalam memeriksa Citizen Lawsuit juga masih diperdebatkan karena ketiadaan norma eksplisit yang mengatur ruang lingkup tindakan pemerintah yang dapat digugat melalui mekanisme ini. Permasalahan lain muncul pada aspek pelaksanaan putusan, karena Citizen Lawsuit sering kali menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial kuat, sehingga implementasinya bergantung pada kemauan pemerintah. Dibandingkan dengan praktik di Amerika Serikat dan Belanda, Indonesia masih tertinggal dalam menyediakan landasan normatif yang memungkinkan warga negara berperan aktif sebagai pengawas tindakan pemerintah. Di negara-negara tersebut, Citizen Lawsuit telah berkembang sebagai instrumen penting untuk menjamin akuntabilitas dan perlindungan kepentingan publik. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus yang mengatur secara komprehensif mengenai ruang lingkup, tata cara, legal standing, serta kekuatan putusan Citizen Lawsuit dalam ranah TUN. Selain itu, peningkatan kapasitas lembaga peradilan dan pemahaman hakim tentang makna partisipasi publik dalam negara hukum menjadi langkah penting untuk memastikan mekanisme ini berfungsi optimal sebagai sarana penegakan keadilan substantif dan penguatan akuntabilitas pemerintah.

Page 234 of 449 | Total Record : 4486

 232   233   234   235   236 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April Vol. 4 No. 4 (2026): November - January Vol. 4 No. 3 (2025): Agustus - October Vol. 4 No. 2 (2025): Mei - Juli Vol. 4 No. 1 (2025): Februari - April Vol. 3 No. 4 (2025): November - January Vol. 3 No. 3 (2024): Agustus - October Vol. 3 No. 2 (2024): Mei - Juli Vol. 3 No. 1 (2024): Februari - April Vol. 2 No. 2 (2024) Vol. 2 No. 1 (2023) Vol. 1 No. 2 (2023) Vol. 1 No. 1 (2022) More Issue