cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
AGUNG ZULFIKRI
Contact Email
agung.zulfikri@westscience-press.com
Phone
+6282115575700
Journal Mail Official
info@westscience-press.com
Editorial Address
Grand Slipi Tower, level 42 Unit G-H Jl. S Parman Kav 22-24, RT. 01 RW. 04 Kel. Palmerah Kec. Palmerah Jakarta Barat 11480
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Published by Westscience Press
ISSN : 29861373     EISSN : 29642620     DOI : https://doi.org/10.58812/jhhws
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains adalah jurnal national yang menerbitkan naskah-naskah di bidang Hukum dan hak asasi manusia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains akan menjadi publikasi ilmiah terkemuka di Indonesia yang berfokus pada studi hukum dan hak asasi manusia. Ini mencakup analisis berorientasi hak, debat hukum dan kebijakan, studi kasus dan temuan empiris lainnya yang terkait dengan hak asasi manusia dan kebebasan, pandangan teoretis tentang hak asasi manusia, dan beragam metode dalam studi hak asasi manusia. Ini menyambut baik studi dari berbagai disiplin ilmu dan pendekatan yang meningkatkan kesadaran terhadap kelompok minoritas yang terpinggirkan dan kurang terwakili di Indonesia dan sekitarnya. Semua kebijakan dan proses editorial/peninjauan berkomitmen terhadap inklusivitas. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains (JHHWS) adalah jurnal akses terbuka yang bertujuan untuk menawarkan platform akademik Nasional untuk penelitian hukum di berbagai kebijakan pemerintahan, khususnya di negara berkembang dan Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains berfungsi sebagai arena interdisipliner untuk diskusi dan analisis akademik pada isu-isu hak asasi manusia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains terutama berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan administrasi, hukum lembaga adat, hukum fikih agama, hukum rezim nasional, tata kelola pluralisme hukum, hak buruh dan migran, hak politik, kebebasan beragama, perawatan kesehatan, hak minoritas , hak atas tanah, hak ulayat, hak sosial, hak budaya, hak pendidikan, dan berbagai isu HAM tambahan di wilayah dan daerah lain yang terkait dengan isu kontemporer dalam keilmuan hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 328 Documents
 23   24   25   26   27 
Peran Konsultan dalam Perlindungan dan Penegakan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital 5.0 Surbakti, Cecillya; Manuputy, Matthew; Pangaribuan, Michael Zona; Gosal, Welly; Eko Yulio, Pietro Grassio; Ginting, Yuni Priskila; Hutagalung, Joshua
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i03.2436

Abstract

Dengan cepatnya kemajuan teknologi di Era Digital 5.0 telah mengubah penerapan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dengan bertambahnya risiko pelanggaran hak cipta di ruang digital yang tak terbatas. Studi ini bertujuan untuk mengkaji peran strategis Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dalam melindungi dan menegakkan hak tersebut, terutama dalam konteks pelanggaran lagu “Bilang Saja” oleh Agnez. Metode analisis data yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif dengan cara studi pustaka dan analisis dokumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Konsultan Hak Kekayaan Intelektual berfungsi tidak hanya dalam litigasi, tetapi juga dalam pendaftaran, pembuatan kontrak digital, serta penyelesaian sengketa yang melibatkan banyak yurisdiksi. Keunikan penelitian ini terdapat pada penggabungan teori hukum digital 5.0, seperti law by design, techno-regulation, dan pluralisme hukum digital, yang menjadikan Konsultan sebagai perancang perlindungan hukum di zaman teknologi yang berkembang saat ini.
Asas Itikad Baik Dalam Kasus Penolakan Klaim BPJS Berdasarkan Teori Lawrenn Suparna, Ketut; ketut, suparna
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i03.2514

Abstract

Penelitian ini menganalisis penerapan asas itikad baik dalam praktik penolakan klaim oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan menggunakan kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Penolakan klaim oleh BPJS yang sering kali bersifat sepihak, tidak transparan, dan tidak komunikatif menimbulkan keresahan hukum dan sosial di tengah masyarakat. Asas itikad baik, sebagai prinsip dasar dalam hukum administrasi dan pelayanan publik, menuntut penyelenggara layanan bertindak secara jujur, adil, dan bertanggung jawab terhadap peserta. Berdasarkan teori Friedman yang mencakup struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, ditemukan bahwa sistem layanan BPJS belum mencerminkan prinsip-prinsip tersebut secara utuh. Struktur BPJS cenderung birokratis dan minim pengawasan, substansi hukumnya belum memberi ruang penyelesaian sengketa yang adil, dan budaya hukumnya belum sepenuhnya humanis. Implikasi dari pengabaian asas ini meliputi ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem jaminan sosial, serta menurunnya legitimasi BPJS sebagai institusi publik. Penelitian ini merekomendasikan pembenahan regulasi internal BPJS, peningkatan etika dan kompetensi petugas, serta pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan partisipatif.
Peran Krusial Notaris Dalam Menjalankan Kepastian dan Perlindungan Hukum Perjanjian Pra Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015 Almira, Lara Delanosa; Pratiwi, Maharani
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i03.2660

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai Peran Krusial Notaris Dalam Menjalankan Kepastian Dan Perlindungan Hukum Perjanjian Pra Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/Puu-Xiii/2015, dengan menggunakan metode kualitatif sosio-legal, data primer dan data sekunder dikumpulkan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa notaris berperan penting sebagai pejabat umum yang Menyusun akta otentik, memberikan kekuatan pembuktian sempurna dan memastikan perjanjian dibuat sebelum atau selama pernikahan dan berlaku sejak ditandatangani. Peran notaris menjadi sangat penting dalam menyeimbangi prinsip kerahasiaan dengan kewajiban publikasi untuk melindungi pihak ketiga, sekaligus memastikan setiap perubahan perjanjian dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. Meskipun memiliki kelebihan dalam melindungi asset dan mencegah konflik, perjanjian ini juga berpotensi menimbulkan ketegangan psikologis. Oleh karena itu, notaris harus memastikan perjanjian ini menjadi instrumen untuk transparansi dan saling pengertian, bukan sebagai deklarasi kegagalan, yang ada pada akhirnya bergantungan pada komunikasi dan kepercayaan.
Penegakan Hukum Adat Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan di Kawasan Lubuk Larangan Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo Hardiyanto, Hardiyanto; Al Idrusiah, Rahmi Hidayati; Maryani, Maryani; HR, Muhammad Farhan; Farhan, Muhammad
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i03.2676

Abstract

Penelitian ini mengkaji tindak pidana pencurian ikan di kawasan lubuk larangan Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo, Jambi, dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris melalui metode kualitatif studi kasus. Lubuk larangan merupakan kearifan lokal masyarakat Melayu Jambi yang berfungsi sebagai kawasan konservasi perikanan, sarana penguatan gotong royong, dan instrumen penegakan norma adat. Namun, praktik pencurian ikan di kawasan ini masih terjadi dan menimbulkan keresahan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum positif (KUHP dan UU Perikanan) kurang efektif dalam memberikan perlindungan terhadap lubuk larangan. Masyarakat lebih memilih penyelesaian melalui hukum adat karena dianggap lebih adil, cepat, dan mampu memulihkan hubungan sosial. Penyelesaian dilakukan secara musyawarah, melibatkan perangkat desa, nenek mamak, dan tokoh masyarakat, dengan sanksi yang bersifat material, sosial, dan moral, serta disertai sumpah adat untuk memberikan efek jera. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya peran hukum adat sebagai living law yang mampu menjaga keseimbangan sosial-ekologis dan mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan. Sinergi antara hukum adat, hukum positif, dan nilai-nilai agama diperlukan untuk memastikan keberlanjutan lubuk larangan sebagai warisan budaya dan sumber daya ekonomi masyarakat.
Peranan Notaris/PPAT Amri Zakar S.H.,M.Kn dalam Pencegahan Sengketa Tanah: Studi Kasus di Kabupaten Sukabumi Kotouki, Yolanda Lea; kotouki, alen
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i03.2679

Abstract

Sengketa tanah merupakan permasalahan hukum yang sering terjadi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam mencegah terjadinya sengketa tanah melalui pendekatan preventif dalam proses pembuatan akta. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan Notaris/PPAT, observasi lapangan, dan studi dokumentasi di Kabupaten Sukabumi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris/PPAT memiliki peranan strategis dalam pencegahan sengketa tanah melalui beberapa aspek: pertama, melakukan verifikasi dan validasi dokumen secara komprehensif sebelum pembuatan akta; kedua, memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak mengenai konsekuensi yuridis dari transaksi tanah; ketiga, memastikan kejelasan objek tanah dan subjek hukum yang terlibat; keempat, menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap tahapan proses pembuatan akta. Temuan menunjukkan bahwa implementasi fungsi preventif Notaris/PPAT secara optimal dapat mengurangi potensi sengketa tanah hingga 73%. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan akses informasi data pertanahan dan koordinasi antar instansi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sistem informasi pertanahan terpadu dan peningkatan kompetensi Notaris/PPAT dalam aspek preventif untuk meminimalisir terjadinya sengketa tanah di masa depan.
Penerapan E-Litigasi dalam Perkara Perdata sebagai Wujud Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia Ginting, Yuni Priskila; Gracia Tumbelaka, Anastasia Christina; Paulin, Bernice Delfina; Natanael, Bintang; Tiasono, Elisheva Jocelyne; Hamonangan, Evan; Cahaya, Murni; Samy, Muhammad; Darmawan, Marcphillo Ceyzar; Firliyani, Zahwa Naila
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i03.2723

Abstract

Perkembangan teknologi informasi menuntut sistem peradilan Indonesia untuk bertransformasi menuju mekanisme digital yang efisien melalui penerapan e-litigasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan e-litigasi dalam perkara perdata sebagai wujud pembaruan hukum acara perdata di Indonesia serta menilai efektivitasnya dari aspek substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dianalisis secara kualitatif-yuridis dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-litigasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 menjadi tonggak reformasi hukum acara perdata yang memperkuat asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, meskipun masih menghadapi kendala normatif, struktural, dan kultural. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif terhadap efektivitas e-litigasi dengan menautkan aspek substansi, struktur, dan budaya hukum secara bersamaan. Implikasi penelitian menegaskan perlunya pembentukan undang-undang hukum acara perdata digital, peningkatan kapasitas aparatur peradilan, pemerataan infrastruktur teknologi, serta penguatan budaya hukum digital masyarakat agar sistem peradilan modern dapat terwujud secara efektif dan berkeadilan.
Kekuatan Pembuktian Percakapan Digital sebagai Alat Bukti yang Tidak Diatur dalam KUHAP Manuputty, Matthew; Ginting, Yuni Priskila; Dickson, Piers
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i03.2727

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah paradigma pembuktian dalam sistem hukum pidana Indonesia. Percakapan digital yang dihasilkan melalui media sosial, e-mail, dan aplikasi pesan instan kini sering digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum mengatur secara eksplisit mengenai alat bukti elektronik, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual untuk menelaah kekuatan pembuktian percakapan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah memberikan dasar hukum bagi pengakuan alat bukti elektronik, implementasinya masih menghadapi kendala teknis dan normatif. Oleh karena itu, peran ahli digital forensik menjadi penting untuk memastikan keotentikan dan keabsahan bukti digital. Penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan KUHAP agar dapat mengakomodasi alat bukti digital secara eksplisit, sekaligus meningkatkan kepastian hukum dan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
Signifikansi Pengakuan Tertulis Saksi sebagai Alat Bukti Dalam Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Pidana Kristanto, Akila Kieyenatama; Elisa Paka, Aldryan Perez; Lauren, Callista; Rajagukguk, Jemimah Puteri; Indraputra Silalahi, Jordan Baros; Indraputra Silalahi, Thomas Rifera; Manalu, Veronica Enjelina; Ginting, Yuni Priskila; silalahi, thomas
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i03.2772

Abstract

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hakim wajib berpegang pada alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum untuk menjatuhkan putusan yang adil dan objektif. Meskipun pengakuan terdakwa telah banyak diteliti, tetapi pengakuan tertulis saksi masih jarang dianalisis secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi signifikansi pengakuan tertulis saksi sebagai alat bukti, khususnya dalam konteks tindak pidana berat pada putusan No. 813 K/Pid/2023. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan preskriptif, melalui studi pustaka. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan tertulis saksi berperan penting sebagai penguat keterangan lisan, pelengkap kronologi peristiwa, dan penghubung dengan alat bukti lain seperti visum, rekaman CCTV, dan keterangan ahli balistik maupun digital forensik. Temuan ini menegaskan bahwa dokumen tertulis saksi dapat dijadikan bagian dari pembuktian yang sah, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP, serta praktik ini bukanlah unik tetapi bagian dari pola yang lebih luas dalam persidangan pidana. Sehingga pengakuan tertulis saksi memiliki kontribusi signifikan dalam membentuk konstruksi pembuktian, menilai kesengajaan dan perencanaan pelaku, serta memperkuat kredibilitas alat bukti lainnya. Keterbatasan penelitian terletak pada minimnya literatur spesifik mengenai tulisan tangan testimoni saksi, sehingga penelitian lanjutan diperlukan untuk memperluas validitas dan generalisasi pada konteks hukum acara pidana di Indonesia.
Kekuatan Hukum Rekaman Komunikasi sebagai Alat Bukti Tanpa Saksi Fisik dalam Sistem Peradilan Indonesia: Studi Kasus Papa Minta Saham Ginting, Yuni Priskila; Pandu Nararya, Joseph Radya; Rumampuk, Abraham Jiavello; Chandra, Steven Ignatius; Ginting, Haganta Orvin; Anthony, Jason Matthew; Napitu, Olivia Panjiani; Ratrisari, Elisabeth Prima; Jiavello, Abraham
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i03.2773

Abstract

Perkembangan teknologi informasi membantu dalam kemajuan dalam bidang hukum di Indonesia, terutama perkembangan dalam bidang penyediaan alat bukti yang lebih luas untuk hukum acara di Indonesia. Kehadiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menegaskan bahwa dokumen dan rekaman elektronik dapat diposisikan sebagai alat bukti yang sah, meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya membenarkan lima alat bukti konvensional. Namun, penerapan rekaman komunikasi sebagai bukti tunggal tanpa saksi fisik masih menyisakan perdebatan, Permasalahan utama terletak pada keaslian rekaman, legalitas penyadapan, dan prinsip minimum pembuktian dalam KUHAP. Studi kasus “Papa Minta Saham” menunjukkan bahwa rekaman efektif di forum etik (MKD DPR) hingga berujung sanksi politik, tetapi gagal menjerat pidana karena keterbatasan alat bukti. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dalam penelitian ini untuk menelusuri lebih dalam aturan dan praktik terkait. Hasil kajian menegaskan perlunya standar otentikasi serta pembaharuan hukum acara pidana agar rekaman komunikasi dapat memberikan kepastian hukum dalam proses peradilan.
Faktor-faktor Kriminogen yang Memengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan dalam Kasus Tiara dan Alvi Ditinjau dari Teori Kontrol Sosial Najwa Safitri, Rani Ayu; Pratama, Osvaldo Meldi; Ayu, Rani
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i03.2774

Abstract

Kriminalitas merupakan fenomena sosial yang kompleks, dan tindak pidana pembunuhan menempati posisi sebagai kejahatan serius yang menimbulkan dampak multidimensional, baik bagi korban, keluarga, maupun masyarakat. Meskipun angka kejahatan di Indonesia mengalami penurunan, data Pusiknas Bareskrim Polri mencatat masih tingginya kasus pembunuhan, termasuk kasus pembunuhan Tiara dan Alvi yang menyita perhatian publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor kriminogen yang memengaruhi terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut, serta menafsirkannya melalui perspektif teori kontrol sosial Travis Hirschi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, konseptual, dan perundang-undangan. Data diperoleh dari literatur kriminologi, laporan resmi Polri, statistik kriminal BPS, serta dokumen sekunder lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan Tiara dan Alvi dipengaruhi oleh kombinasi faktor psikologis, tekanan hidup (strain), serta lemahnya norma sosial (anomi). Faktor-faktor tersebut memperlemah pengendalian diri dan memperbesar kerentanan terhadap tindakan kriminal. Dalam kerangka teori kontrol sosial Hirschi, ditemukan bahwa keempat elemen ikatan sosial attachment, commitment, involvement, dan belief pada diri pelaku berada dalam kondisi lemah, sehingga gagal berfungsi sebagai pengendali perilaku menyimpang. Kasus ini menegaskan bahwa pembunuhan bukanlah peristiwa tunggal, melainkan hasil interaksi faktor individual, sosial, dan struktural. Oleh karena itu, pencegahan kejahatan tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif, melainkan harus memperkuat norma sosial, ikatan keluarga, stabilitas ekonomi, serta keterlibatan sosial sebagai strategi preventif.

Page 25 of 33 | Total Record : 328

 23   24   25   26   27 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 02 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 03 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 01 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 12 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 11 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 10 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 09 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 08 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 07 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 06 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 05 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 04 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 03 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 02 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 01 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 02 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 01 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains More Issue