cover
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Articles 856 Documents
Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek di Tinjau dari Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek (Studi Kasus Kopi Chi Nho Nha Coffee) Kabupaten Kepahiang Tina Ellisa; Ashibly; Marlinah
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2605

Abstract

Perlindungan merek merupakan aspek penting dalam memberikan kepastian hukum atas identitas produk usaha mikro, kecil, dan menengah. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum merek Chi Nho Nha Coffee di Kabupaten Kepahiang serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis beserta perubahan yang relevan. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris dengan desain studi kasus dan analisis kualitatif terhadap data lapangan serta bahan kepustakaan. Hasil penelaahan dokumen menunjukkan adanya pengajuan pendaftaran merek dan pendampingan pemerintah dalam proses pengurusannya. Secara normatif, status merek terdaftar menjadi dasar perolehan hak eksklusif dan akses terhadap mekanisme perlindungan hukum sesuai cakupan haknya. Namun, bukti pengajuan belum dapat disamakan dengan bukti status pendaftaran akhir sehingga diperlukan pencocokan dengan sertifikat atau rekaman resmi terkini. Hambatan khusus yang dialami usaha tersebut juga belum dapat disimpulkan secara memadai karena penyajian bukti lapangan masih terbatas. Penelitian ini menegaskan pentingnya keterkaitan antara kepastian status pendaftaran, kelengkapan dokumentasi, dan pengalaman pelaku usaha dalam menilai pelaksanaan perlindungan merek. Penguatan perlindungan perlu diarahkan pada verifikasi dokumen, edukasi hukum, dan pendampingan sesuai kebutuhan usaha. Temuan penelitian terbatas pada satu kasus dan tidak mewakili seluruh UMKM Kabupaten Kepahiang.
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Polres Rejang Lebong Hafizh Aulia Rahman; Addy Candra; Himawan Ahmed Sanusi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2611

Abstract

Penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya memerlukan penerapan ketentuan pidana, tetapi juga ketepatan proses penyidikan dan perlindungan terhadap korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses penegakan hukum pidana terhadap perkara KDRT yang ditangani oleh Polres Rejang Lebong berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta mengidentifikasi upaya pencegahan dan penanganannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan socio-legal dan desain studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap tiga penyidik, satu korban, dan satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen perkara dan studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan fakta empiris, proses penyidikan, alat bukti, dan ketentuan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan perkara dilakukan melalui penerimaan laporan, pemeriksaan saksi dan pihak yang disangka melakukan tindak pidana, pengumpulan barang bukti, pemeriksaan medis melalui Visum et Repertum, serta penilaian terhadap unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Analisis terhadap perkara menunjukkan bahwa keterangan pihak terkait, bukti hubungan perkawinan, dan hasil pemeriksaan medis menjadi bagian penting dalam konstruksi hukum pada tahap penyidikan. Penanganan KDRT di wilayah penelitian juga mencakup upaya preventif dan pelayanan korban melalui sosialisasi hukum, peran Bhabinkamtibmas, pelayanan Unit PPA, serta koordinasi dengan fasilitas kesehatan dan lembaga terkait. Penelitian menyimpulkan bahwa penegakan hukum KDRT memerlukan keterpaduan antara ketepatan pembuktian, penerapan unsur tindak pidana, dan perlindungan korban. Karena penelitian berfokus pada satu perkara, hasil penelitian ditempatkan sebagai studi kasus dan tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi seluruh penanganan KDRT di Polres Rejang Lebong.
Penguatan Fungsi Legislasi dan Pengawasan Tuha Peut dalam Mewujudkan Sistem Check and Balances Pemerintahan Gampong (Studi pada Gampong Labuhan Keude Kecamatan Sungai Raya) Muhammad Ridha; Tamaulina Br. Sembiring; Fitri Rafianti
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2697

Abstract

Tuha Peut merupakan badan permusyawaratan gampong yang berfungsi menjalankan legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat sebagai implementasi prinsip check and balances dalam pemerintahan gampong. Namun, pelaksanaan fungsi tersebut di Gampong Labuhan Keude Kecamatan Sungai Raya belum berjalan optimal karena peran Tuha Peut masih lebih dominan pada penyelesaian persoalan adat, sementara fungsi legislasi dan pengawasan belum dilaksanakan secara efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan Tuha Peut serta merumuskan model penguatan kelembagaan dalam mewujudkan sistem check and balances pemerintahan gampong. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas anggota Tuha Peut, yang mayoritas berasal dari tokoh adat dengan latar belakang pendidikan formal yang relatif terbatas, memengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi melalui penguatan kapasitas kelembagaan, pembentukan Tim Pendamping Legislasi Gampong, penyusunan mekanisme pengawasan yang terstruktur, serta peningkatan kompetensi anggota Tuha Peut tanpa menghilangkan karakteristiknya sebagai lembaga adat.
Implementasi Undang Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Menjamin Akuntabilitas Pemerintahan Desa Di Kabupaten Aceh Timur Zainal Abidin; Ali Yusran Gea; Tamaulina Br. Sembiring
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2698

Abstract

Keterbukaan informasi publik merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, termasuk pada tingkat gampong. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong di Kabupaten Aceh Timur serta mengkaji perannya dalam menjamin akuntabilitas pemerintahan gampong. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui observasi dan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi keterbukaan informasi publik pada pemerintahan gampong di Kabupaten Aceh Timur telah berjalan secara formal melalui penyediaan media informasi berbasis website. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena informasi yang tersedia belum memenuhi standar Sistem Informasi Gampong sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Gampong. Informasi mengenai laporan keuangan, dokumen pembangunan, data kependudukan, dan layanan pengaduan masyarakat belum dipublikasikan secara lengkap dan berkelanjutan. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya akuntabilitas pemerintahan gampong karena masyarakat belum memperoleh akses informasi yang memadai untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menawarkan penguatan implementasi Sistem Informasi Gampong dan peningkatan kapasitas aparatur gampong sebagai solusi hukum dalam mewujudkan pemerintahan gampong yang transparan, partisipatif, dan akuntabel di Kabupaten Aceh Timur.
Peran Inspektorat Pengawasan Daerah (ITWASDA) dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Aparatur Kepolisian (Studi pada Polda Sumatera Utara) Yunda Amalia; Henry Aspan; Mhd. Azhali Siregar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2699

Abstract

Tindak pidana korupsi yang melibatkan aparatur kepolisian merupakan persoalan serius karena tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan legitimasi institusi penegak hukum. Oleh karena itu, pengawasan internal menjadi instrumen strategis dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi di lingkungan kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatur kepolisian serta menilai efektivitas perannya dalam pencegahan korupsi ditinjau dari fungsi pengawasan internal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis, melalui pengkajian norma hukum, kebijakan internal kepolisian, dan fakta pelaksanaan pengawasan internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Itwasda secara normatif telah memadai, namun dalam implementasinya masih belum optimal karena dipengaruhi oleh keterbatasan independensi fungsional, kapasitas sumber daya manusia pengawas, serta budaya organisasi yang hierarkis. Pengawasan internal juga masih bersifat reaktif dan administratif sehingga belum mampu menciptakan daya cegah yang kuat terhadap praktik korupsi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan independensi fungsional, peningkatan kapasitas pengawas, serta integrasi hasil pengawasan dalam kebijakan internal kepolisian sebagai upaya pencegahan korupsi yang berkelanjutan.
Penguatan Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Freelance Agus Kurniawan; Ali Yusran Gea; Tamaulina Br. Sembiring
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2700

Abstract

Perkembangan gig economy telah mendorong meningkatnya jumlah tenaga kerja lepas (freelance) di Indonesia, termasuk di Kabupaten Aceh Timur. Namun, sistem hukum ketenagakerjaan nasional belum memberikan pengakuan yang tegas terhadap kedudukan freelance sebagai subjek hubungan kerja, sehingga perlindungan hukumnya masih bersifat parsial. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum tenaga kerja freelance serta peran Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Timur dalam membangun kerangka perlindungan hukum bagi pekerja freelance. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi lapangan melalui pengumpulan data primer serta data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga kerja freelance masih berada dalam ambiguitas hukum karena tidak diklasifikasikan secara tegas sebagai pekerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, meskipun diakui sebagai Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dalam sistem jaminan sosial. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pemenuhan hak-hak pekerja freelance. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan Peraturan Bupati sebagai instrumen administratif untuk memperkuat pendataan, pembinaan, fasilitasi penyelesaian sengketa, dan perluasan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja freelance di Kabupaten Aceh Timur.
Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Perkara Cerai Gugat Terhadap Suami yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Studi Putusan Nomor 1177/Pdt.G/2025/PA.Srh pada Pengadilan Agama Sei Rampah Kelas I B) Armilati Suryani Putri Gaja; Asman Siagian; Beby Sendy
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2703

Abstract

Institusi pernikahan dalam hukum Islam dipandang sebagai suatu ikatan lahir batin yang sangat kokoh dan suci (mithaqan ghalizhan) demi mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, disfungsi perkawinan kerap kali terjadi akibat suami meninggalkan tanggung jawab nafkah dan komunikasi tanpa kabar keberadaan yang jelas (mafqud atau ghoib). Analisis ini membedah secara mendalam dasar pertimbangan hukum (ratio decidendi) Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah Kelas I B dalam mengabulkan perkara cerai gugat terhadap suami yang tidak diketahui keberadaannya pada Putusan Nomor 1177/Pdt.G/2025/PA.Srh. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus dan perundang-undangan, kajian ini mengevaluasi bagaimana hakim mengontekstualisasikan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam serta menyelaraskannya dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, hukum progresif Satjipto Rahardjo, dan konsep maslahah mursalah Asy-Syathibi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan gugatan melalui putusan verstek setelah proses pemanggilan umum dilaksanakan secara patut melalui Radio Sergai FM 92,50 MHz dan diperkuat dengan Sumpah Penggugat. Putusan ini berhasil memulihkan hak-hak keperdataan istri serta meminimalisasi kemudaratan sosial, meskipun eksekusi hak finansial pasca-perceraian dalam perkara Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya masih menghadapi hambatan eksekutorial yang signifikan.
Mekanisme Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan oleh Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Berdasarkan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Inekhe Riska Tania Gultom; Debora
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2710

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tahapan pelaksanaan lelang dalam benda sitaan yang berada dalam penguasaan kejaksaan setelah ketetapan mahkamah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul dalam proses pelelangan benda sitaan kejaksaan setelah adanya ketetapan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Hasil penelitian menunjukkan yakni pelaksanaan eksekusi dalam benda rampasan di Kejaksaan Negeri Jambi dilakukan melalui tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah pra-lelang, yaitu proses persiapan sebelum benda rampasan dilelang, termasuk memperoleh persetujuan atau izin dari individu yang berkepentingan. Tahap kedua merupakan pelaksanaan lelang, yaitu kegiatan penjualan benda rampasan melalui mekanisme lelang dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum dan regulasi perundang-undangan yang berlaku. Tahap ketiga adalah pasca-lelang, yang meliputi penyetoran hasil lelang, penyusunan laporan mengenai hasil pelaksanaan lelang, serta pembuatan risalah sebagai dokumen pertanggungjawaban.Dalam praktiknya, salah satu hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan lelang eksekusi oleh kejaksaan berkaitan dengan proses penerbitan izin lelang benda rampasan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Proses di atas memerlukan tahapan pertimbangan tertentu sehingga dapat menyebabkan waktu pelaksanaan lelang menjadi lebih lama.
Urgensi Penegakan Hukum Pidana Dalam Menjamin Keamanan Pangan Pada Program Makan Bergizi Gratis Farah Awalia Ningrum; Rabith Madah Khulaili Harsya
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2718

Abstract

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam rantai pasokan skala yang masif memiliki resiko yang tinggi terhadap bahaya kontaminasi dan penyimpangan standar mutu pangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penegakan hukum pidana dalam menjamin keamanan pangan serta merumuskan mekanisme pertanggung jawaban pidana bagi penyedia barang/jasa dalam program MBG. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana berkedudukan sebagai sarana ultimum remedium dan primum remedium yang sangat krusial guna memberikan efek jera (deterrence effect) terhadap tindakan kelalaian maupun keterbatasan teknis. Penguatan sanksi pidana dalam UU Pangan dan UU Perlindungan Konsumen serta penerapan prinsip pertanggung jawaban korporasi merupakan upaya mendasar untuk menjamin keselamatan publik dan keberlanjutan program strategis nasional.
Perlindungan Hukum Bagi Pelaku UMKM di Kota Palangka Raya Terhadap Perjanjian Kontrak Kemitraan Berbasis Digital Revinia Audi Surya; Tahasak Sahay; Satriya Nugraha; Andika Wijaya
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2720

Abstract

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Palangka Raya memerlukan perlindungan hukum atas penerapan asas kebebasan berkontrak dalam kemitraan platform digital yang didominasi kontrak adhesi (contract of adhesion). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, hasil analisis menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum efektif mengatasi ketimpangan posisi tawar akibat penggunaan klausula baku secara sepihak oleh platform digital. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi dan pengawasan ketat terhadap klausula baku guna memperkuat perlindungan hukum serta mewujudkan asas keadilan, keseimbangan, dan itikad baik bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).