cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No. A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Law, Education and Business
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 2988604X     EISSN : 29881242     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Economy, Humanities, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal of Law, Education, and Business dengan nomor terdaftar E-ISSN 2988-1242 (online) dan P-ISSN 2988-604X (Cetak) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JLEB bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian tentang: 1. Hukum 2. Pendidikan dan Pembelajaran 3. Akuntansi 4. Ekonomi 5. Bisnis 6. Manajemen
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 486 Documents
 10   11   12   13   14 
Desentralisasi Fiskal dan Politik Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia Syahrani, Desi; Sitanggang, Devi Margaretta; Nababan, Vito Rogantina; Nasution, Armin Rahmansyah
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1606

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana desentralisasi fiskal dan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif yang berasal dari jurnal,buku,makalah skripsi dan majalah lainnya. Pada pembahasan penelitian ini yaitu fenomena yang sedang berlangsung dalam kebijakan desentralisasi fiskal dan hubungannya dengan kontrol politik terhadap kepentingan elit adalah kecenderungan daerah untuk membentuk daerah otonomi baru, yang pada dasarnya tidak didasarkan pada aspirasi atau tujuan. Fenomena lain yang berkembang dalam penerapan desentralisasi fiskal terlihat pada semakin leluasnya daerah otonom khususnya kabupaten/kota untuk meningkatkan anggaran belanja pegawai daerah pada APBD. Anggaran transfer fiskal khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang dimana menunjukkan bahwa pemerintah daerah, khusunya kabupaten/kota tidak dapat diatur sebagai otoritas atau tunduk pada kendali pemerintah yang lebih tinggi.
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Rasji, Rasji; Augustin, Agatha; Jonatan, Frangky
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.2894

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU/XXI/2023 yang membahas persyaratan batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Studi ini secara mendalam mengevaluasi latar belakang putusan, meliputi konteks historis dan perkembangan regulasi terkait, serta alasan-alasan pengajuan permohonan pengujian undang-undang oleh para pemohon. Penelitian ini juga mengkaji secara komprehensif argumen hukum yang dipertimbangkan oleh Mahkamah, termasuk prinsip-prinsip konstitusional seperti non-diskriminasi dan keseimbangan antara hak individu dengan kepentingan umum. Pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Melalui analisis ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan serta implikasinya terhadap sistem hukum dan politik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut memiliki dampak signifikan terhadap dinamika politik dan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Putusan ini menegaskan pentingnya perlindungan hak politik dan prinsip inklusivitas dalam demokrasi. Dengan mengubah batas usia minimum, putusan ini membuka peluang lebih besar bagi partisipasi politik generasi muda dan mendorong partai politik untuk lebih inklusif dalam merekrut calon pemimpin. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi hukum tata negara di Indonesia serta menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam memahami dampak dan implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, penelitian ini juga berfungsi sebagai sumber informasi yang berguna bagi masyarakat luas dalam rangka meningkatkan kesadaran akan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan adil.
Pergaulan Bebas di Kalangan Remaja M. Mbayang, Chrissonia
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1669

Abstract

Pergaulan bebas di kalangan remaja di Indonesia merupakan masalah yang semakin mendalam dan meresahkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pergaulan bebas dan strategi mengatasi permasalahan tersebut. Dalam analisisnya, penelitian ini mengacu pada kasus konkret pembuangan bayi oleh sepasang remaja di Cimahi, Jawa Barat, yang menjadi gambaran nyata dampak tragis dari pergaulan bebas. Penelitian ini mengungkap bahwa faktor penyebab pergaulan bebas di antara remaja melibatkan kurangnya pendidikan seks yang komprehensif, tekanan sosial dari teman sebaya, peran orangtua yang kurang aktif, akses mudah terhadap konten seksual, dan kurangnya kesadaran tentang konsekuensi tindakan. Oleh karena itu, upaya mengatasi pergaulan bebas harus melibatkan pendidikan seks yang lebih baik di sekolah, peran orangtua dalam membimbing anak-anak mereka, peningkatan kesadaran masyarakat, akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang mudah, pendekatan yang bersifat positif, dan penciptaan lingkungan yang mendukung bagi remaja. Dalam menghadapi tantangan ini, perlu ada kerja sama antara pemerintah, keluarga, sekolah, masyarakat, dan individu untuk memberikan remaja pemahaman dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan yang bijak dan menjalani kehidupan yang sehat. Dengan pendekatan holistik ini, diharapkan dapat mengurangi pergaulan bebas di kalangan remaja dan melindungi generasi muda dari konsekuensi yang merugikan.
Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas III pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Dengan Media Pembelajaran Audio-Visual di SD Negeri Pasirjati Natasya, Amanda Tiara; Rahmawati, Tiara; Kurnia, Budi
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.3131

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas media audiovisual dalam meningkatkan motivasi dan keterampilan membaca siswa kelas III di SD Negeri Pasirjati. Berdasarkan hasil wawancara dengan wali kelas, ditemukan bahwa 50% siswa tidak memiliki keterampilan membaca yang baik, 25% belum bisa membaca, dan hanya 25% yang mampu membaca dengan baik. Melalui observasi dan wawancara, penelitian ini menggunakan RPP dan media audiovisual seperti laptop dan proyektor untuk mengukur dampaknya. Hasil menunjukkan bahwa penggunaan media audiovisual meningkatkan motivasi belajar siswa, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, serta meningkatkan interaksi dan komunikasi aktif antara siswa dan guru. Penggunaan teknologi ini, jika diterapkan dengan bijak, dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran dan mengembangkan keterampilan berbahasa mereka. Penelitian ini mendukung temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa media audiovisual memiliki dampak positif signifikan dalam proses pembelajaran.
Analisis Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Darmawan, Monica Virga
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.3015

Abstract

Laju pertumbuhan teknologi berdampak pada hadirnya sistem transaksi bisnis yang inovatif dan kreatif. Pemanfaatan atas teknologi salah satunya pada transaksi jual beli melalui sistem elektronik (e-commerce) memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berbelanja keperluan/kebutuhannya. Namun dalam praktiknya, hubungan hukum atara konsumen dan pelaku usaha (produsen) tidak senantiasa berjalan dengan baik, seringkali kegiatan jual beli menempatkan konsumen pada pihak yang akan dirugikan. Mengingat banyak masyarakat awam yang tidak mengerti mengenai pentingnya perlindungan terhadap konsumen, khususnya dalam transaksi jual beli. Dalam hal dirugikan, konsumen dapat melakukan upaya hukum sebagai bentuk perlindungan hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Implementasi Putusan Hakim Terhadap Perubahan Nama Kartu Keluarga yang Salah Tulis oleh Disdukcapil Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor: 251/Pdt.P/2023/PN TJK) Ramadhan, Muhammad Rizky; Rusli, Tami
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1547

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akibat Hukum Dari Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan Terhadap Perubahan Nama Kartu Keluarga Yang Salah Tulis Oleh Disdukcapil Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor: 251/Pdt.P/2023/PN TJK). Metode penelitian dalam penulisan artikel ilmiah ini memakai metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akibat hukum perubahan nama seseorang dalam hukum perdata meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum orang, yang berisi tentang peraturan mengenai orang sebagai subyek hukum, hukum keluarga, yang mengatur hubungan antar anggota keluarga, hukum harta benda, yang mengatur hubungan antar orang yang dapat diukur. dalam hal uang, dan hukum waris (mengatur benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal dunia). Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bersangkutan; Indonesiablik IndonesiDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 251/Pdt.P/2023/PN Tjk.
Netralitas Aparatur Desa pada Pesta Demokrasi Tahun 2024 di Desa Laut Dendang Bangun, Desy Yolanda Br; Hutapea, Diandra Joy; Naibaho, Linton; Ivanna, Julia
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.2721

Abstract

Integritas aparatur desa Desa Laut Dendang sangat penting untuk menjamin proses pemilu yang jujur dan adil. Aparatur desa tidak boleh terlibat dalam kampanye politik atau kegiatan politik lainnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepentingan yang bertentangan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Tujuan penelitian ini adalah menjaga netralitas dalam pemilu, mendorong netralitas dalam pemerintahan desa mengetahui jenis sanksi yang akan diberikan pada aparatur desa yang melanggar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan wawancara dan observasi sebagai metode pengumpulan data. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti bahwa netralitas aparatur desa dapat menjadi contoh di masyarakat desa Laut Dendang. Aparatur desa mampu memberikan suasana damai dan tertib. Keberhasilan aparatur desa tidak terlepas dari upaya kepala desa dalam mengarahkan aparatnya untuk menjaga netralitas sehingga masyarakat tidak mendapatkan tekanan dari aparatur desa.
Metode Polya Dalam Penjumlahan Untuk Meningkatkan Pemahaman dan Keterampilan Matematika Siswa Nurzal, Shafa Azzahra; Amalia, Suci
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1949

Abstract

Metode Polya adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk mengajari siswa berpikir secara kreatif dan memecahkan masalah matematika dengan cara yang sistematis. Artikel ini bertujuan untuk membahas penggunaan metode Polya dalam penjumlahan. Metode ini terdiri dari empat langkah yaitu pemahaman masalah, merencanakan sebuah strategi, melaksanakan strategi tersebut, dan mengevaluasi hasilnya. Dalam penelitian ini, kami memberikan contoh penggunaan metode Polya dalam penjumlahan sederhana untuk membantu siswa meningkatkan pemahaman dan keterampilan matematika mereka. Metode penjumlahan yang diajarkan dengan menggunakan metode Polya memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kecakapan matematika dalam memecahkan masalah. Langkah pertama dalam metode ini adalah pemahaman masalah, di mana siswa harus memahami dengan jelas apa yang diminta dalam soal dan informasi yang diberikan. Setelah pemahaman yang baik, siswa kemudian merencanakan strategi untuk menyelesaikan masalah. Mereka mempertimbangkan langkah-langkah atau operasi matematika yang diperlukan untuk mencari jawaban yang benar. Setelah merencanakan strategi, langkah berikutnya adalah melaksanakan strategi tersebut. Siswa melakukan operasi matematika yang relevan untuk menyelesaikan masalah penjumlahan. Dalam penelitian ini, dilakukan tindakan dengan melibatkan sekelompok siswa dalam penyelesaian masalah penjumlahan menggunakan metode Polya. Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan metode Polya dalam mengajarkan penjumlahan mempengaruhi peningkatan pemahaman dan keterampilan matematika siswa. Para siswa mampu mengikuti langkah-langkah metode Polya secara baik dan berhasil menyelesaikan masalah penjumlahan dengan benar. Kesimpulannya, metode Polya merupakan pendekatan yang efektif dalam mengajarkan siswa memecahkan masalah penjumlahan dengan cara yang sistematis dan kreatif.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Yohen, Samantha Maria
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1641

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek ditinjau dari UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang lahir atau muncul karena kemampuan intelektual manusia. Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik pribadi dengan milik orang lain. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah studi Pustaka. Lembaga penyelesaian sengketa di Indonesia ini ada 3 (tiga) macam yaitu Pengadilan, Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Arbitrase.
Upaya BPSK Dalam Menanggapi Laporan Konsumen Terhadap Barang Online yang Dicuri oleh Kurir Jasa Pengiriman Lalamove Putri, Sanny Nuyessy; Lie, Gunardi; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.3082

Abstract

Terjadi pengaruh dari adanya globalisasi dengan diberikannya kemudahan untuk melakukan ekspor dan impor guna memenuhi suatu kebutuhan seperti sandang, papan, dan pangan. Keuntungan yang besar menjadi aspek yang ingin dituju oleh pelaku bisnis dari konsumen. Masyarakat masa kini melakukan transaksi jual beli secara online, sehingga tidak memerlukan waktu lebih untuk mendatangi toko langsung. Untuk dapat mengkaji suatu permasalahan secara runtut, maka artikel ini menggunakan penelitian yuridis normatif agar dapat membangun suatu argumentasi hukum untuk membahas objek yang akan diteliti dimana akan dijabarkan pada pembahasan. Kepentingan konsumen perlu dilindungi, maka BPSK hadir sebagai pihak yang dapat membantu konsumen untuk menyelesaikan perselisihannya dengan pelaku usaha. BPSK menyediakan pilihan penyelesaian yang nantinya dapat dipilih oleh para pihak guna menyelesaikan sengketanya. Terdapat larangan untuk memilih penyelesaian hukum lain, bilamana pilihan hukum sebelumnya tidak memberikan kesepakatan. Untuk mengganti suatu kerugian yang dialami oleh konsumen akibat memakai jasa dari pelaku usaha, pihak jasa pengiriman harus memberikan ganti rugi yang sepadan dengan harga barang yang dicuri oleh mitra jasa pengiriman. Meski sedang melakukan penyelesaian sengketa ditempat lain, tuntutan pidana untuk mengganti kerugian tidak dapat dihilangkan. Pihak jasa pengiriman yang menimbulkan kerugian tidak diperbolehkan untuk lepas tangan dari tanggung jawabnya sebagai pihak yang memberikan layanan jasa pengiriman. BPSK memiliki kesamaan dan keterkaitan dengan lembaga peradilan umum yakni pengadilan negeri antara satu dengan yang lain. Tidak diperkenankan untuk mengganti kerugian dibawah harga barang yang dicuri. Hal ini tidak sejalan dengan hal-hal terkait ganti kerugian yang termuat dalam UUPK. 

Page 12 of 49 | Total Record : 486

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 2 (2025): Oktober 2025 Vol 3, No 1 (2025): April 2025 Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024 Vol 2, No 1 (2024): April 2024 Vol 1, No 2 (2023): Oktober 2023 Vol 1, No 1 (2023): April 2023