cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Irma Mangar
Contact Email
fakhukumunigoro@gmail.com
Phone
+6281322942881
Journal Mail Official
fakhukumunigoro@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro Jl.Lettu Suyitno No.2 Glendeng, Kalirejo Kab. Bojonegoro
Location
Kab. bojonegoro,
Jawa timur
INDONESIA
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro
Published by Universitas Bojonegoro
ISSN : 24434132     EISSN : 26621047     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Ilmu Hukum, Perdata, Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum International, HAKI, Hukum Ekonomi.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 158 Documents
 12   13   14   15   16 
Disharmonisasi Regulasi Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Nur Aini Asri Devi; Ihsan zaki; Muhammad Arya Shaumafitrah
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 9 No. 1 (2026): Justitiable-Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v9i1.1925

Abstract

INDONESIAPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis disharmonisasi regulasi terkait perkawinan beda agama di Indonesia dengan menggunakan perspektif Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi ketidaksinkronan antara Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dalam mengatur perkawinan beda agama. Pada aspek substansi hukum, konflik norma menimbulkan ketidakpastian terkait keabsahan perkawinan. Pada aspek struktur hukum, perbedaan interpretasi aparat penegak hukum menyebabkan disparitas putusan dan ketidakseragaman praktik pencatatan. Sementara pada aspek budaya hukum, masyarakat cenderung mencari alternatif di luar ketentuan normatif, seperti menikah di luar negeri atau melakukan konversi agama secara formalitas. Implikasi dari disharmonisasi tersebut berdampak pada ketidakpastian status hukum perkawinan, serta berpotensi menimbulkan persoalan dalam aspek keperdataan, seperti status anak dan harta bersama. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi melalui sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan penegasan pedoman yudisial guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara secara konsisten Keywords : Administrasi Kependudukan; Disharmonisasi Regulasi; Perkawinan Beda Agama; Sistem Hukum; Kepastian Hukum. ENGLISHThis study aims to analyze the disharmonization of regulations related to interfaith marriage in Indonesia using the perspective of Legal System Theory proposed by Lawrence M. Friedman. The research method used is normative juridical with a legislative, conceptual, and analytical approach, through a literature study of laws and regulations, court decisions, and relevant scientific literature. The results of the study show that there is a missynchronization between the Marriage Law, the Population Administration Law, and the Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 in regulating interfaith marriage. In the aspect of legal substance, the conflict of norms causes uncertainty related to the validity of marriage. In the aspect of legal structure, differences in interpretations of law enforcement officials cause disparities in decisions and uniformity in recording practices. Meanwhile, in the aspect of legal culture, people tend to look for alternatives outside of normative provisions, such as marrying abroad or converting to religion through formality. The implications of this disharmonization have an impact on the uncertainty of the legal status of marriage, and have the potential to cause problems in civil aspects, such as the status of children and joint property. This study recommends the need for harmonization of regulations through the synchronization of laws and regulations and the affirmation of judicial guidelines in order to realize legal certainty and the protection of citizens' rights consistently.
Kelemahan Regulasi Pembatasan Usia Dan Urgensi Sistem Pengawasan Platform Dalam Perlindungan Anak Di Media Sosial Pratiwi, Galuh Wanda; Hidayah, Astika Nurul; Wardani, Susilo; Attamimi, Zeehan Fuad
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 9 No. 1 (2026): Justitiable-Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v9i1.1926

Abstract

Abstrak Perkembangan teknologi informasi dan media sosial memberikan berbagai manfaat dalam komunikasi dan akses informasi, tetapi di sisi lain juga menimbulkan risiko bagi anak berupa paparan konten negatif, kekerasan, pornografi, dan penyalahgunaan layanan digital. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengaturan pembatasan usia sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak di media sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pembatasan usia pengguna layanan digital dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025, kelemahan regulasinya, serta urgensi sistem pengawasan platform digital dalam perlindungan anak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pembatasan usia dalam PP Nomor 17 Tahun 2025 masih bersifat administratif karena belum mengatur mekanisme verifikasi usia dan kewajiban pengawasan platform digital secara jelas. Untuk itu perlindungan anak di media sosial memerlukan penguatan regulasi melalui verifikasi usia, pembatasan akses, dan pengawasan platform digital agar perlindungan hukum dapat berjalan lebih efektif.Kata Kunci: media sosial; pembatasan usia; perlindungan anak; platform digital; verifikasi usia Abstract The development of information technology and social media offers various benefits in communication and access to information, but on the other hand, it also poses risks for children in the form of exposure to negative content, violence, pornography, and misuse of digital services. This situation highlights the importance of regulating age restrictions as a form of legal protection for children on social media. This study aims to analyze the regulation of age restrictions for digital service users in Government Regulation Number 17 of 2025, its regulatory weaknesses, and the urgency of a digital platform monitoring system for child protection. The study uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach through literature review. The results indicate that the regulation of age restrictions in Government Regulation Number 17 of 2025 remains administrative in nature because it does not clearly stipulate age verification mechanisms and digital platform monitoring obligations. Therefore, child protection on social media requires strengthened regulations through age verification, access restrictions, and digital platform monitoring to ensure more effective legal protection.Keywords: social media; age restrictions; child protection; digital platforms; age verification
Implementasi Kode Etik Jaksa Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berintegritas Indranas Gaho; Elni Fitriani Dakhi; Karsena Gaho; Agus Kurniady Sutisna
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 9 No. 1 (2026): Justitiable-Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v9i1.1993

Abstract

Meskipun etika profesi telah menjadi perhatian dalam berbagai kajian penegakan hukum, penelitian yang secara khusus mengintegrasikan Teori Etika Deontologi dan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman untuk mengkaji etika profesi jaksa dalam penanganan perkara pidana di Indonesia masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi etika profesi jaksa dalam penanganan perkara pidana, mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya pelanggaran etika, serta mengkaji upaya penguatan integritas dan profesionalisme jaksa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai etika profesi jaksa telah memadai, tetapi penerapannya belum optimal karena masih dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan, budaya hukum yang belum berkembang, serta integritas aparat yang belum konsisten, sebagaimana tercermin dalam kasus Pinangki Sirna Malasari dan penyalahgunaan barang bukti di Kejaksaan Negeri Batam. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori etika hukum dalam konteks peradilan pidana Indonesia. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa penegakan kode etik yang konsisten, penguatan sistem pengawasan, serta pembinaan profesional yang berkelanjutan menjadi faktor kunci dalam memulihkan kepercayaan masyarakat. Implikasi penelitian mencakup kontribusi teoretis bagi literatur etika hukum serta rekomendasi praktis bagi Kejaksaan dan Komisi Kejaksaan dalam memperkuat pengawasan internal. Studi ini juga membuka peluang penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris.
Efektivitas Pembelajaran Mata Kuliah Profesi Hukum Dalam Membentuk Karakter Calon Sarjana Hukum Redyana Lutfianidha; Anisias Jerico Nahac; Barnabas Laowo; Guspita Daniar Anggraini
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 9 No. 1 (2026): Justitiable-Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v9i1.1994

Abstract

Pembentukan karakter moral dan etika profesi merupakan aspek krusial dalam pendidikan tinggi hukum guna melahirkan sarjana hukum yang berintegritas, namun kajian yang secara khusus membahas instrumen kurikuler yang menjembatani penguasaan hukum teoretis dengan internalisasi karakter etis profesi masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pembelajaran mata kuliah Profesi Hukum dalam membentuk karakter calon sarjana hukum di Universitas Bakti Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris (socio-legal) dengan desain deskriptif kualitatif, melibatkan mahasiswa hukum yang telah menempuh mata kuliah Profesi Hukum, yang dipilih melalui telaah dokumen kurikulum disertai observasi kelas dan kuesioner evaluasi pembelajaran. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS), observasi proses pembelajaran, dan kuesioner, kemudian dianalisis menggunakan model kualitatif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran mata kuliah Profesi Hukum telah efektif dalam mentransfer pengetahuan teoretis mengenai kode etik profesi (85%), tetapi internalisasi nilai karakter substantif seperti integritas, kejujuran, dan keadilan masih berada pada kategori cukup (58-62%), yang dipengaruhi oleh dominasi metode ceramah (teacher-centered) dan evaluasi yang berorientasi kognitif. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pendidikan hukum serta memperluas pemahaman tentang kesenjangan kognitif-afektif dalam pembelajaran etika profesi. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya pergeseran dari metode ceramah menuju pembelajaran berbasis kasus dan reflektif dalam menumbuhkan karakter profesi yang substantif. Implikasi penelitian mencakup kontribusi teoretis bagi pengembangan literatur pendidikan hukum dan pembentukan karakter, serta implikasi praktis bagi fakultas hukum dalam merancang ulang metode pembelajaran dan evaluasi mata kuliah Profesi Hukum. Studi ini juga membuka peluang penelitian lanjutan mengenai pengukuran longitudinal internalisasi karakter pada lulusan hukum.
Tanggung Jawab Hukum Badan Pertanahan Nasional Atas Penerbitan Sertifikat Ganda Dalam Perspektif Hukum Administrasi, Perdata, Dan Pidana Mukti Joyo Arto; Del Amanda Ericha Abelia; Nuri Hidayati; Cahya Andika
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 9 No. 1 (2026): Justitiable-Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v9i1.1995

Abstract

Munculnya sertifikat ganda masih menjadi tantangan yang belum terselesaikan secara tuntas dalam sistem pertanahan di Indonesia. Praktik penerbitan lebih dari satu sertifikat kepemilikan atas satu bidang tanah yang sama berdampak buruk, baik dalam menciptakan ketidakpastian hukum maupun merugikan pihak pemegang hak atas tanah yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas penerbitan sertifikat ganda dalam perspektif hukum administrasi, perdata, dan pidana, serta merumuskan parameter pembeda antara maladministrasi dengan tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan mengintegrasikan tiga pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta pendekatan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif melalui tahapan deskripsi, penafsiran ketentuan hukum, dan penyusunan argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab administratif BPN selalu melekat pada setiap kesalahan prosedur atau kelalaian dalam proses pendaftaran tanah tanpa perlu membuktikan unsur kesengajaan. Tanggung jawab perdata BPN timbul berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila terbukti adanya kerugian, hubungan kausal, kesalahan, serta perbuatan melawan hukum. Adapun tanggung jawab pidana hanya dapat dilekatkan kepada pejabat BPN apabila terbukti secara meyakinkan adanya unsur kesengajaan berdasarkan Pasal 391 dan 392 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, di mana unsur kesengajaan menjadi pembeda fundamental antara maladministrasi dan tindak pidana. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya pemisahan yang tegas antara tanggung jawab administratif berbasis kelalaian (culpa) dan tanggung jawab pidana berbasis kesengajaan (dolus) dalam penanganan kasus sertifikat ganda. Implikasi penelitian mencakup kontribusi teoretis bagi pengembangan literatur pertanggungjawaban negara di bidang pertanahan serta implikasi praktis bagi Kementerian ATR/BPN dan aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi yang proporsional dan berbasis pembuktian. Studi ini juga membuka peluang penelitian lanjutan mengenai implementasi sistem pendaftaran tanah digital dalam mencegah sertifikat ganda.
Implementasi Demokrasi Konstitusional Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Anggun Lestari; Jessica Nuraini Aulia Putri Arum; Agus Kurniady Sutisna; Ferika Nurfransiska
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 9 No. 1 (2026): Justitiable-Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Meskipun prinsip kedaulatan rakyat dalam demokrasi konstitusional telah banyak dikaji dalam berbagai penelitian sebelumnya, kajian yang secara khusus membahas implementasi jaminan konstitusional atas hak pilih warga negara dalam praktik penyelenggaraan pemilihan umum masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi demokrasi konstitusional dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan utama yang menghambat perwujudannya secara substantif. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (doktrinal) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas hukum, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur yang relevan dengan objek penelitian. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki landasan konstitusional yang kuat bagi pemilu yang demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E UUD NRI 1945, implementasinya masih dihadapkan pada praktik politik uang, pengaruh oligarki, dan dinasti politik. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum tata negara serta memperluas pemahaman tentang kesenjangan antara jaminan normatif dan praktik pemilu di Indonesia. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan penguatan kelembagaan dalam menjaga hak konstitusional warga negara pada pemilu. Implikasi penelitian ini mencakup kontribusi teoretis bagi pengembangan literatur hukum tata negara dan implikasi praktis bagi penyelenggara pemilu serta pembentuk undang-undang dalam memperkuat integritas pemilu. Studi ini juga membuka peluang penelitian lanjutan mengenai efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa pemilu.
Tantangan Penegakan Etika Profesi Hukum Di Era Artificial Intelligence (Ai) Maryuliyanto Maryuliyanto; Elni Fitriani Dakhi; Karsena Gaho; Agus Kurniady Sutisna
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 9 No. 1 (2026): Justitiable-Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v9i1.1997

Abstract

Meskipun dimensi etis praktik profesi hukum telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian sebelumnya, kajian yang secara khusus membahas rekonstruksi kode etik profesi di tengah penetrasi Artificial Intelligence (AI) ke dalam praktik peradilan masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi rekonstruksi penegakan kode etik profesi hukum (advokat, hakim, dan jaksa) di tengah penetrasi teknologi kecerdasan artifisial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deduktif-silogistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi etika profesi yang berlaku saat ini, yaitu Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), Kode Etik dan Perilaku Hakim (KEPH), serta Kode Perilaku Jaksa, mengalami kekosongan norma (rechtsvacuum) dalam menghadapi malpraktik algoritma, bias data, dan delegasi tanggung jawab hukum kepada mesin, sebuah kesenjangan yang sejalan dengan fenomena ketertinggalan regulasi (regulatory lag) yang teridentifikasi pada penelitian terdahulu (Nawawi dkk., 2024; Wibowo, 2023). Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori etika hukum dalam konteks disrupsi teknologi serta memperluas pemahaman mengenai akuntabilitas dalam praktik hukum berbantuan AI. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya dimensi moral-humanistik yang tidak dapat direduksi oleh sistem komputasi. Implikasi penelitian mencakup kontribusi teoretis bagi pengembangan literatur akuntabilitas algoritma dan implikasi praktis bagi organisasi profesi serta lembaga peradilan dalam merumuskan ulang kode etiknya. Studi ini juga membuka peluang penelitian lanjutan mengenai implementasi tata kelola AI secara empiris di lembaga peradilan Indonesia.
Analisis Yuridis pemotongan Dana Pada Layanan Jaminan Refund Tiket Melalui Aplikasi KAI Access Berdasarkan KUHPerdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Fadhil Julian Miftahul Huda; Astika Nurul Hidayah; Susilo Wardani; Marsitiningsih
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 9 No. 1 (2026): Justitiable-Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian elektronik dalam layanan pemesanan tiket melalui aplikasi Access by KAI menimbulkan hubungan hukum yang mengikat antara pelaku usaha dan konsumen. Salah satu layanan tambahan yang ditawarkan adalah Jaminan Refund 100%, yaitu layanan yang memberikan jaminan pengembalian dana sebesar 100% sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaannya, konsumen hanya menerima pengembalian dana sebesar 75% pada tahap awal, sedangkan sisa dana sebesar 25% harus diperoleh melalui mekanisme klaim terpisah kepada Qoala sebagai pihak ketiga. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai kesesuaian pelaksanaan prestasi dengan manfaat layanan yang diperjanjikan, transparansi informasi mengenai mekanisme pengembalian dana, serta tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemotongan dana pada layanan Jaminan Refund 100% berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta menganalisis bentuk tanggung jawab PT Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pengembalian dana sebesar 75% pada tahap awal dan kewajiban melakukan klaim tambahan untuk memperoleh sisa dana sebesar 25% dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi dalam bentuk melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya apabila mekanisme tersebut tidak sesuai dengan informasi dan ketentuan yang telah diperjanjikan. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, PT Kereta Api Indonesia (Persero) bertanggung jawab memberikan pemenuhan kekurangan dana atau kompensasi atas kerugian konsumen serta menyampaikan informasi yang benar, jelas, jujur, dan transparan mengenai mekanisme pengembalian dana dan keterlibatan pihak ketiga dalam layanan Jaminan Refund 100%.

Page 16 of 16 | Total Record : 158

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Justitiable-Jurnal Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2 (2020): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum More Issue