cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 153 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol 3 No 5 (2025): 2025" : 153 Documents clear
Kedudukan Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Atas Hak Milik Yang Haknya Dilakukan Pembatalan Administratif Muhammad Maulana Yusuf; Erlina
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2193

Abstract

Perkembangan hukum pertanahan Indonesia terus mengalami dinamika seiring dengan kebutuhan akan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak keperdataan. Salah satu isu penting adalah lahirnya Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai (HP) atas tanah hak milik yang menimbulkan perbedaan tafsir antara Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Perbedaan ini tidak hanya menciptakan ketidakjelasan tentang saat lahirnya hak, tetapi juga membuka peluang bagi kewenangan pembatalan administratif oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tanpa melalui mekanisme peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum akta pemberian HGB atau HP setelah pembatalan hak oleh pejabat tata usaha negara dan implikasinya terhadap perlindungan hak keperdataan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, asas hukum, teori hukum, dan doktrin yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya inkonsistensi vertikal antara UUPA, KUHPerdata, dan PP Nomor 18 Tahun 2021 yang berdampak pada ketidakpastian hukum, potensi penyalahgunaan kewenangan, serta kerugian bagi pemegang hak
Pengaruh Moderasi Literasi Keuangan: Kecemasan Finansial Terhadap Perilaku Konsumtif Rumtutuly, Hansen Hein
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2195

Abstract

Perkembangan gaya hidup modern ditandai dengan meningkatnya konsumerisme, khususnya pada mahasiswa dan anak muda. Faktor psikologis berupa Kecemasan Keuangan melalui Literasi Keuangan memainkan peran penting dalam membentuk perilaku konsumtif. Tujuan dari penelitian untuk menganalisis peran Kecemasan Keuangan pada Perilaku Konsumtif, dengan Literasi Keuangan selaku variabel moderator. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kuantitatif melalui metode survei dengan kuesioner, melibatkan 130 mahasiswa Universitas Pattimura yang menggunakan layanan dompet digital. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, sementara analisis data dilakukan menggunakan SEM-PLS guna melakukan pengujian hipotesis penelitian. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa kecemasan finansial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap perilaku konsumtif, artinya semakin tinggi kecemasan finansial, semakin rendah kecenderungan mahasiswa untuk berbelanja. Sebaliknya, literasi keuangan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap perilaku konsumtif, menunjukkan bahwa semakin tinggi literasi keuangan, semakin besar potensi mahasiswa untuk mengonsumsi. Selain itu, hasil uji moderasi menunjukkan bahwa literasi keuangan memperkuat pengaruh kecemasan keuangan terhadap perilaku konsumtif
Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Era Digitalisasi di Ekonomi Indonesia Niswatu Filmadina; Tasya Monica; Fendy Setiawan; Firman Floranta Adonara
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2197

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah merevolusi sistem transaksi dan hubungan hukum di Indonesia, terutama dalam praktik perjanjian yang kini banyak dilakukan secara elektronik melalui berbagai platform digital. Perubahan ini menuntut adaptasi hukum perjanjian yang semula berbasis konsep konvensional menjadi lebih responsif terhadap dinamika teknologi modern. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan hukum perjanjian di Indonesia dalam menghadapi era digitalisasi dengan fokus pada kesesuaian norma KUHPerdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta regulasi turunannya terhadap praktik kontrak elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kontrak elektronik telah diakui sah secara hukum, masih terdapat tantangan dalam implementasinya seperti perlindungan konsumen, keabsahan tanda tangan digital, serta penyelesaian sengketa lintas yurisdiksi. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi hukum perjanjian agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mampu memberikan perlindungan hukum yang komprehensif, sehingga menciptakan ekosistem transaksi digital yang adil, pasti, dan berkelanjutan
Pengalaman Aktor-Aktor Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Karawang Aura Mustika Trinanda Putri; Hanny Purnamasari; Moch. Faizal Rizki
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2198

Abstract

Hak atas informasi dijamin secara konstitusional dan diatur melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Pemerintah Kabupaten Karawang merespons mandat tersebut dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai pelaksana utama kebijakan keterbukaan informasi publik. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi lintas lembaga yang belum optimal, serta rendahnya literasi informasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam pengalaman aktor-aktor pemerintah dalam mengelola keterbukaan informasi publik, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan strategi adaptif yang dijalankan dalam konteks lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode naratif, melalui studi dokumen dan wawancara semi-terstruktur terhadap lima partisipan kunci dari unsur PPID utama dan pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan keterbukaan informasi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi, tetapi juga oleh kesiapan internal, komitmen pelaksana, efektivitas komunikasi antarorganisasi, dan kemampuan adaptasi terhadap dinamika sosial-politik
Perlindungan Hukum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Mardawati; Anwar Budiman; Retno Kus Setyowati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2199

Abstract

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham dalam perseroan terbatas merupakan aspek fundamental dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan stabilitas ekonomi, terutama ketika direksi melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan para pemegang saham. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham terhadap tindakan melawan hukum oleh direksi serta pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 80/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Sel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang saham dapat dilakukan secara preventif melalui pengaturan hukum dan mekanisme pengawasan internal, serta secara represif melalui pemeriksaan oleh pengadilan, gugatan perdata, maupun pelaporan pidana. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut didasarkan pada asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang seimbang.
Tinjauan Yuridis Pelanggaran Hak Moral Pada Konten Media Kreator Era Digital Perspektif Undang - Undang Hak Cipta Luh Febby Liamitha; Kadek Julia Mahadewi; Kadek Januarsa Adi Sudharma; I Gede Agus Kurniawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2205

Abstract

Era digital telah membawa perubahan signifikan terhadap dinamika industri kreatif dengan menempatkan konten kreator sebagai aktor utama dalam produksi dan distribusi karya. Namun, kemudahan teknologi juga membuka ruang luas bagi pelanggaran hak kekayaan intelektual, khususnya hak moral yang melekat secara abadi pada pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran hak moral yang dialami konten kreator dalam media digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui telaah dokumen hukum, literatur ilmiah, serta analisis kasus relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hak moral terjadi dalam dua bentuk utama, yaitu pelanggaran hak atribusi berupa pengunggahan ulang tanpa penyebutan nama pencipta dan pelanggaran hak integritas melalui modifikasi, distorsi, atau penggunaan karya dalam konteks yang merendahkan. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan penegakan hukum, peningkatan kesadaran digital, serta kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem hukum yang melindungi martabat kreator di ruang digital.
Implementasi Kebijakan Keadilan Restoratif yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan di Wilayah Jawa Timur sebagai Upaya Penanggulangan Overcrowded Wanda Azizah Ainur Rizqi; Irvan Sebastian Iskandar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2206

Abstract

Overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan menjadi salah satu permasalahan serius yang berdampak pada efektivitas pembinaan narapidana. Salah satu solusi yang dikedepankan adalah penerapan kebijakan restorative justice, yang bertujuan menyelesaikan perkara pidana melalui pendekatan pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Penelitian ini merumuskan masalah: bagaimana implementasi kebijakan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan di wilayah Jawa Timur sebagai upaya penanggulangan overcrowded. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi keadilan restoratif telah berjalan melalui mekanisme diversi, mediasi penal, dan musyawarah yang difasilitasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Jaksa. Namun, pelaksanaannya masih terkendala pada aspek komunikasi antar aparat penegak hukum, keterbatasan sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi yang kompleks. Kesimpulannya, keadilan restoratif memiliki potensi signifikan dalam mengurangi overcrowding, tetapi memerlukan penguatan koordinasi, sosialisasi, dan dukungan regulasi agar dapat diimplementasikan secara optimal
Efektivitas Penempatan Sel Pengasingan Bagi Narapidana Pelanggar Kepatuhan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai Celvin Julius Naibaho; Odi Jarodi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2228

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran penting dalam pembinaan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Rumusan masalah yang diangkat mencakup bagaimana efektivitas penempatan sel pengasingan dan apa saja faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori efektivitas serta teori behavioral reward and punishment B.F. Skinner digunakan sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan sel pengasingan dinilai cukup efektif dalam memberikan efek jera, mendorong perubahan perilaku, dan menurunkan angka pelanggaran berulang. Namun, efektivitas kebijakan ini juga sangat dipengaruhi oleh pemahaman petugas terhadap aturan, ketepatan sasaran penerapan sanksi, waktu pelaksanaan yang sesuai, dan kondisi psikologis narapidana. Kesimpulannya, sel pengasingan dapat menjadi instrumen pembinaan yang efektif apabila diterapkan secara profesional, adil, dan sesuai dengan peraturan. Evaluasi dan monitoring berkelanjutan tetap diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara pembinaan dan penegakan disiplin di dalam Lapas
Self Concept Narapidana Residivisme Kasus Pencurian di Rutan Kelas I Surakarta Davian Rizal Pratama; Vivi Sylviani Biafri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2232

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan konsep diri narapidana residivisme dalam kasus pencurian yang sedang menjalani masa pidana di Rutan Kelas I Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan konsep diri narapidana dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, sosial, dan ekonomi. Citra diri para narapidana residivis cenderung negatif, merasa tidak berharga, gagal, dan tidak memiliki alternatif lain dalam hidup selain kembali melakukan tindak pidana. Diri ideal para narapidana menunjukkan harapan untuk hidup lebih baik, diterima masyarakat, dan memiliki pekerjaan layak, namun seringkali tidak tercapai karena stigma dan kondisi sosial yang tidak mendukung. Harga diri yang rendah terlihat dari perasaan malu, penyesalan, dan putus asa terhadap masa depan. Sebagai tindak lanjut dari temuan ini, peneliti mengusulkan program pembinaan pra-bebas bernama “Siap Bebas”, yang dilaksanakan 3–6 bulan sebelum narapidana dibebaskan. Program ini bertujuan untuk memperkuat kesiapan mental, sosial, dan keterampilan narapidana dalam menghadapi reintegrasi ke masyarakat, dengan pendekatan berbasis pelatihan keterampilan (pembuatan sabun), konseling, dan pendampingan adaptif
Perbandingan Moral Disengagement Dan Locus Of Control Pada Narapidana Residivis Dan Nonresidivis di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan Dicky Maulana Pratama; Imaduddin Hamzah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2233

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara Moral Disengagement dan Locus of Control pada narapidana residivis dan nonresidivis di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif dengan jumlah sampel sebanyak 171 narapidana, terdiri atas 58 residivis dan 113 nonresidivis. Instrumen yang digunakan meliputi Moral Disengagement Scale (16 item) dan Locus of Control Scale (19 item), dengan skala Likert 1–5 dan 1–4. Data dianalisis menggunakan uji Mann-Whitney U. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada kedua variabel yang diuji. Pada Moral Disengagement, nilai Mann-Whitney U = 0.000, Z = -10.710, dan p = 0.000, dengan mean rank residivis = 142.50 dan nonresidivis = 57.00. Sedangkan pada Locus of Control, nilai U = 0.000, Z = -10.726, dan p = 0.000, dengan mean rank residivis = 29.50 dan nonresidivis = 115.00. Ini menunjukkan bahwa residivis memiliki kecenderungan lebih tinggi dalam melakukan pembenaran moral dan mengarah kepada Locus of Control eksternal. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti mengusulkan program rehabilitasi psikososial berbasis kelompok bernama REHAB-KARSA, dirancang untuk menurunkan Moral Disengagement dan memperkuat Locus of Control internal melalui intervensi reflektif dan edukatif yang terstruktur

Page 1 of 16 | Total Record : 153

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023