cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 153 Documents
 4   5   6   7   8 
Search results for , issue "Vol 3 No 5 (2025): 2025" : 153 Documents clear
Peranan Politik Perempuan dalam Pembangunan: Studi tentang Keterwakilan Perempuan dan Dampaknya terhadap Kebijakan Publik Ayu, Vonny Distri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2262

Abstract

Keterwakilan perempuan dalam politik merupakan isu krusial untuk memastikan kebijakan publik yang inklusif dan responsif gender. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan di legislatif Indonesia dan dampaknya terhadap kebijakan publik. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang didukung oleh data kuantitatif dari hasil Pemilu 2024, studi ini menemukan bahwa meskipun partai politik telah mematuhi kuota 30% dalam tahap pencalonan (dengan rata-rata 37,01% calon perempuan), keterwakilan aktual perempuan di DPR RI periode 2024-2029 hanya mencapai 21,9%. Hambatan kultural dan struktural, seperti budaya patriarki dan sistem rekrutmen partai, menjadi penyebab utama ketidakberhasilan pencapaian target kuota. Namun, keberadaan perempuan di legislatif terbukti memberikan dampak signifikan, antara lain mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan (seperti kesehatan reproduksi dan perlindungan maternitas) serta berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan. Studi ini menyimpulkan bahwa kuota calon belum menjamin keterwakilan efektif, tetapi keterwakilan tersebut sangat penting untuk terciptanya pembangunan yang lebih adil dan setara.
Ketika Adat dan Hukum Positif Bertabrakan: Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak dari Hubungan Kohabitasi di Desa Bajo Shalaysa Rahmadani Amana Fatiha; Nur Mohamad Kasim; Sri Nanang Meiske Kamba
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2263

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam fenomena kohabitasi di Desa Bajo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penerapan hukum adat dalam menangani praktik tersebut. Menggunakan pendekatan hukum empiris kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen di lapangan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun hukum adat di Desa Bajo masih berlaku terutama melalui sanksi berupa pemaksaan pernikahan terhadap pelaku kohabitasi penerapannya menghadapi berbagai hambatan, baik internal maupun eksternal. Secara internal, hukum adat belum tertulis, bergantung pada otoritas personal, dan kurang dipahami esensinya oleh masyarakat. Secara eksternal, terjadi ketegangan antara norma adat dan prinsip hukum nasional, terutama terkait hak anak, kesukarelaan dalam perkawinan, serta pergeseran nilai sosial akibat modernisasi. Di sisi lain, peran orang tua sering kali lemah, pasif, atau bahkan membiarkan kohabitasi dengan alasan “akan segera dinikahkan”, sehingga gagal memenuhi kewajiban hukumnya berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 35 Tahun 2014
Evaluasi Program Sarana Asimilasi Dan Edukasi Untuk Mendukung Ketahanan Pangan di Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan Juniar Vivis Nurul P; Ade Cici Rohayati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2264

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) dalam mendukung ketahanan pangan di Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan. Penelitian menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) serta konsep ketahanan pangan dari FAO sebagai tolok ukur. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lapas Karang Intan telah mampu menghasilkan pangan secara mandiri untuk memenuhi konsumsi harian warga binaan. Namun, kemampuan untuk melakukan penyimpanan pangan dalam jumlah besar sebagai cadangan jangka panjang masih belum tercapai. Berdasarkan empat pilar ketahanan pangan FAO (ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas), ketahanan pangan di Lapas Karang Intan sudah berjalan tetapi belum maksimal. Diperlukan peningkatan pada aspek kesinambungan produksi, fasilitas penyimpanan, serta strategi pengelolaan jangka panjang untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan
Penerapan Asas First To File Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Denza: Studi Kasus BYD vs PT WNA Finezea, Senja; Mahadewi, Kadek Julia; Nandari, Ni Putu Sawitri; Sudharma, Kadek Januarsa Adi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2269

Abstract

Sengketa merek dagang antara BYD Company Limited dan PT Worcas Nusantara Abadi (PT WNA) mengenai merek DENZA menggambarkan kompleksitas penerapan asas first to file dalam sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas first to file dalam penyelesaian sengketa merek, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan kasus konkret BYD vs PT WNA. Hasil kajian menunjukkan bahwa asas first to file memberikan kepastian hukum bagi pendaftar pertama, tetapi mengabaikan prinsip perlindungan merek terkenal sebagaimana diatur dalam Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kewajiban internasional Indonesia dan implementasi hukum nasional. Temuan ini menegaskan perlunya reformasi kebijakan hukum merek agar dapat menjamin keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan bagi pemilik merek terkenal
Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Dalam Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 11 Tahun 2022 Julianti Putri Wajim; Benny Djaja; M. Sudirman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2275

Abstract

Permasalahan waris beda agama masih menjadi polemik dalam praktik hukum waris Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas mensyaratkan ahli waris beragama Islam, sehingga ahli waris non-Muslim dianggap terhalang menerima warisan. Namun, perkembangan yurisprudensi, termasuk Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Crp, menunjukkan adanya pengakuan terhadap pemberian Wasiat Wajibah bagi ahli waris yang berbeda agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Notaris dalam pelaksanaan Wasiat Wajibah tersebut, mengingat Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan menjamin kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Hasil kajian menunjukkan bahwa Notaris berperan penting dalam mengakomodasi pelaksanaan Wasiat Wajibah melalui pembuatan akta wasiat atau akta pembagian warisan yang mengikat para pihak. Keberadaan akta autentik dari Notaris tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris beda agama, tetapi juga menjadi instrumen harmonisasi antara hukum Islam, putusan pengadilan, dan praktik kenotariatan. Dengan demikian, Notaris memiliki posisi strategis dalam menjembatani kebutuhan keadilan keluarga pewaris sekaligus kepastian hukum dalam sengketa waris beda agama.
Kajian Yuridis Penerapan Perlindungan Hukum Pemilik Wisata Dalam Persepektif Hukum Pariwiasata Tari, I Nyoman Triduta; Mahadewi, Kadek Julia; Gorda, Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu; Sukadana, Dewa Ayu Putri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2276

Abstract

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi nasional. Namun, fokus regulasi kepariwisataan di Indonesia lebih menekankan pada perlindungan wisatawan dibandingkan pemilik properti wisata, sehingga menimbulkan kesenjangan terhadap prinsip kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pariwisata dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemilik properti wisata serta mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang tersedia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih berfokus pada wisatawan dan belum secara spesifik mengatur perlindungan pemilik properti. Dalam praktiknya, sering terjadi permasalahan kontraktual seperti pembatalan sewa sepihak atau ketiadaan klausul penyelesaian sengketa yang merugikan pemilik properti. Bentuk perlindungan hukum yang ideal mencakup upaya preventif berupa penguatan klausul kontrak dan regulasi sektoral, serta upaya represif melalui mekanisme gugatan perdata di pengadilan. Kesimpulannya, dibutuhkan penguatan regulasi kepariwisataan yang lebih seimbang agar tercipta iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan.
Implikasi Hukum Yang Ditimbulkan Dari Penyimpangan Prosedur Administratif Dalam Perkara Nomor 1/G/2025/PTUN.GTO Manopo, Jusril D.; Fence M. Wantu; Abdul Hamid Tome
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2277

Abstract

Isu utama dalam perkara ini ialah pengajuan gugatan tanpa menempuh banding administratif sebagaimana diwajibkan Pasal 75 UU No. 30 Tahun 2014 dan Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986, yang mencerminkan inkonsistensi hukum serta menimbulkan ketidakpastian hukum, inefisiensi peradilan, dan pelanggaran prinsip good governance. Penelitian ini membahas implikasi hukum dari penyimpangan prosedur administratif dalam perkara Nomor 1/G/2025/PTUN.GTO di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus untuk menganalisis keterkaitan antara norma hukum tertulis dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menegaskan bahwa penyimpangan prosedur administratif dapat menimbulkan preseden keliru yang mendorong masyarakat mengabaikan mekanisme administratif dan langsung menempuh jalur litigasi, sehingga berpotensi memperberat beban peradilan. Lebih lanjut, fenomena ini mengurangi akuntabilitas birokrasi karena mekanisme koreksi internal pemerintah menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi hakim dalam menegakkan syarat administratif, penguatan regulasi teknis, serta peningkatan pemahaman hukum bagi masyarakat dan aparatur pemerintah.
Tanggung Jawab PPAT Atas Kerugian Keuangan Negara Terkait Pajak Yang Lahir Dari Perolehan Dan Peralihan Hak Atas Tanah Syarif Budi Santoso; Rusdianto Sesung
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2278

Abstract

Besarnya dana pajak yang dipercayakan kepada PPAT menimbulkan risiko tinggi karena seringkali terjadi penyalahgunaan yang dilakukan oleh Notaris/PPAT. Situasi ini menuntut ketelitian dan akurasi tinggi dalam setiap proses pengelolaan pajak atas hak tanah, sebab kesalahan sekecil apa pun dapat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis waktu lahirnya utang pajak dari perolehan dan peralihan hak atas tanah serta bentuk pertanggungjawaban PPAT terhadap kekurangan pembayaran pajak yang berdampak pada kerugian negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui telaah terhadap peraturan pajak, agraria, dan jabatan PPAT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak terutang atas peralihan hak atas tanah lahir saat PPAT melakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan/BPN setempat dengan data pendukung yang sah. Dalam hal ditemukan kekurangan pembayaran pajak, PPAT memiliki kewajiban hukum untuk memberitahukan kepada wajib pajak agar melunasi kekurangan sesuai hasil pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian, profesionalisme, dan akuntabilitas PPAT guna mencegah terjadinya kerugian keuangan negara di bidang perpajakan tanah.
Analisis Pembagian Hak Asuh Anak Dari Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Negara di Indonesia M. Iqbal; Santi Theresia Sinurat; Sri Rejeky Sitohang; Arini Maulida Sitepu; Elrisa Barus; Adinda Putri Sitepu; Tesa Novia Siburian; Miming Kartika Olivia Silitonga; Mikhael Sebayang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2279

Abstract

Pernikahan siri yang sah menurut hukum Islam namun tidak tercatat secara resmi menimbulkan ketidakpastian hukum terutama terkait hak asuh anak pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembagian hak asuh anak dari pernikahan siri dalam perspektif hukum Islam dan hukum negara Indonesia serta mengkaji tantangan legitimasi hukum yang muncul. Metode yang digunakan adalah kualitatif normatif yuridis dengan pendekatan komparatif dan studi kasus, menggunakan data pustaka dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam mengutamakan hak asuh ibu untuk anak di bawah umur mumayyiz dengan ayah bertanggung jawab nafkah, sedangkan hukum negara menekankan pencatatan resmi sebagai dasar sahnya hak asuh. Kesenjangan ini menimbulkan hambatan administratif dan sosial yang merugikan anak, termasuk kesulitan pengakuan status hukum dan stigma sosial. Penelitian ini menyimpulkan perlunya harmonisasi norma hukum melalui reformasi kebijakan dan sosialisasi pencatatan pernikahan untuk melindungi hak anak secara lebih efektif.
Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Es Krim Tempo Gelato Yogyakarta : Studi Kasus Putusan Nomor: 6/Pdt.Sus/2020/PN.Smg. Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021 Krisantia, Fiera
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2281

Abstract

Perkembangan globalisasi dan perdagangan bebas menimbulkan tantangan baru dalam perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia. Merek menjadi simbol utama yang tidak hanya mewakili identitas produk, tetapi juga menjamin reputasi dan kepercayaan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap merek terdaftar “Tempo Gelato” Yogyakarta dalam perspektif hukum positif Indonesia, dengan fokus pada pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan merek dan efektivitas penerapan sistem first to file. Penelitian menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi lapangan, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem konstitutif yang dianut Indonesia memberikan kepastian hukum bagi pemegang merek yang beritikad baik, namun masih menghadapi tantangan dalam implementasi karena lemahnya verifikasi pendaftaran dan maraknya pendaftaran dengan bad faith. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya penguatan sistem pemeriksaan substantif oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mencegah sengketa merek serupa di masa depan

Page 6 of 16 | Total Record : 153

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023