cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,031 Documents
 100   101   102   103   104 
Pengaruh Quick Ratio, Net Profit Margin Dan Total Assets Turnover Terhadap Pertumbuhan Laba : Studi Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Food and Beverages Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024 Maura Imelda; Devyanthi Syarif; Tjipto Sajekti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2775

Abstract

Fluktuasi pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman menunjukkan bahwa stabilitas keuntungan tidak hanya ditentukan oleh ukuran perusahaan tetapi juga oleh kemampuan mengelola aspek likuiditas, profitabilitas, dan aktivitas yang tercermin dalam QR, NPM, dan TATO. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh ketiga rasio tersebut terhadap pertumbuhan laba dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode deskriptif-verifikatif melalui data sekunder enam perusahaan yang dipilih secara purposif periode 2020–2024, diolah menggunakan regresi linear berganda dan serangkaian uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan hanya NPM yang berpengaruh signifikan secara parsial, sementara QR dan TATO tidak memberikan pengaruh nyata; tetapi secara simultan ketiga rasio terbukti memengaruhi pertumbuhan laba. Temuan ini menegaskan bahwa profitabilitas menjadi indikator utama yang menentukan arah peningkatan kinerja laba, sedangkan kombinasi ketiga rasio secara kolektif tetap penting sebagai dasar evaluasi keuangan perusahaan dalam memperkuat strategi pertumbuhan di masa mendatang
Perlindungan Hukum terhadap Nasabah atas Kebocoran Data Pribadi dalam Layanan Perbankan Digital di Indonesia: Perlindungan Hukum terhadap Nasabah atas Kebocoran Data Pribadi dalam Layanan Perbankan Digital di Indonesia Alieffa Nanda Ervian; Hamzah; Sepriyadi Adhan S
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2783

Abstract

Perkembangan teknologi perbankan digital di Indonesia membawa kemudahan dalam transaksi keuangan, namun juga meningkatkan risiko kebocoran data pribadi nasabah. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran atas lemahnya perlindungan hukum terhadap hak privasi dan keamanan data finansial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah terhadap kebocoran data pribadi serta efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan terkait keamanan siber perbankan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi pustaka, analisis dokumen hukum, serta wawancara dengan pakar hukum perbankan dan perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum nasional telah dibentuk, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa lemahnya penegakan hukum, ketidaksiapan infrastruktur digital perbankan, dan rendahnya kesadaran nasabah akan keamanan data. Perlindungan hukum yang efektif memerlukan sinergi antara pemerintah, otoritas keuangan, dan lembaga perbankan dalam menerapkan prinsip-prinsip keamanan siber dan akuntabilitas pengelolaan data. Penelitian ini berimplikasi pada penguatan regulasi dan strategi kebijakan untuk menciptakan sistem perbankan digital yang aman dan berkeadilan.
Urgensi Penguatan Regulasi Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan dan Keuangan di Indonesia Alieffa Nanda Erviana; Hamzah; Rohaini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2784

Abstract

Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan instrumen penting dalam penyelesaian sengketa perbankan dan keuangan yang menuntut mekanisme penyelesaian yang cepat, efisien, dan berbiaya rendah. Namun, implementasi ADR di Indonesia masih menghadapi tantangan regulatif yang berdampak pada efektivitas dan kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penguatan regulasi ADR dalam sektor perbankan dan keuangan serta mengidentifikasi aspek-aspek hukum yang perlu diperbaiki. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, ditunjang analisis komparatif terhadap praktik ADR di beberapa negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi ADR yang ada belum mampu memberikan standar prosedural yang jelas, masih terdapat disharmonisasi antara aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan arbitrase, serta belum optimalnya peran lembaga mediasi perbankan. Selain itu, lemahnya koordinasi antar lembaga penyelesaian sengketa serta kurangnya mandat yang mengikat dalam pelaksanaan putusan ADR turut menghambat efektivitasnya. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan regulasi ADR dibutuhkan untuk menjamin kepastian hukum, mendorong efisiensi penyelesaian sengketa, dan meningkatkan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.  
Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Melalui LAPS-SJK: Perspektif Perlindungan Konsumen Fadhilatul Amiroh; Hamzah; Rohaini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2785

Abstract

Perkembangan layanan jasa keuangan digital di Indonesia seperti paylater, rentan akan perbuatan melawan hukum sehingga membutuhkan hukum yang kuat untuk memastikan perlindungan konsumen melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) dari perspektif perlindungan konsumen dengan menilai kesesuaian antara kerangka regulasi, kewenangan, dan kepatuhan pelaku usaha terhadap perinsip perlindungan konsumen. Metode yang digunakan yakni analisis dokumen hukum dan peraturan terkait sektor jasa keuangan serta telaah kebijakan publik untuk mengidentifikasi celah regulasi dan interpretasi hukum yang mempengaruhi akses dan efektivitas LAPS-SJK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun landasan hukum LAPS-SJK menyediakan jalan alternatif bagi penyelesaian sengketa, akan tetapi masih terdapat masalah normatif terkait standar perlindungan yang belum konsisten dan kebutuhan akan penguatan mekanisme akuntabilitas serta transparansi. Untuk itu, diperlukan kebijakan hukum berupa penyempurnaan norma peraturan, pengaturan teknis pelaksanaan LAPS-SJK, dan penguatan mekanisme pengawasan regulator untuk menjamin perlindungan konsumen yang lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan
Urgensi Pengaturan Paylater Sebagai Produk Keuangan Digital: Perspektif Hukum Perbankan Fadhilatul Amiroh; Hamzah; Sepriyadi Adhan S
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2788

Abstract

Penelitian ini membahas urgensi pengaturan paylater sebagai produk keuangan digital dalam perspektif hukum perbankan Indonesia. Perkembangan pesat layanan paylater menunjukkan adanya pergeseran perilaku masyarakat dalam menggunakan fasilitas pembiayaan yang lebih cepat, praktis, dan berbasis teknologi. Namun demikian, paylater hingga saat ini belum memiliki landasan hukum yang komprehensif dalam sistem keuangan nasional, sehingga menimbulkan ketidakpastian terkait status yuridis, mekanisme pengawasan, dan standar perlindungan konsumen. Melalui metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengidentifikasi bahwa paylater memiliki karakteristik yang serupa dengan fasilitas kredit perbankan, sehingga pada prinsipnya harus tunduk pada prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, dan mekanisme manajemen risiko yang memadai. Minimnya regulasi juga berpotensi menciptakan masalah over-indebtedness, penyalahgunaan data pribadi, hingga praktik penagihan yang tidak etis. Oleh sebab itu, harmonisasi regulasi antara paylater, hukum perbankan, dan kerangka pengawasan fintech menjadi sangat penting untuk memastikan kepastian hukum, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen. Penelitian ini menegaskan bahwa pengaturan komprehensif merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa inovasi keuangan digital dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan dalam koridor hukum yang ada.
Penerapan Online Dispute Resolution (ODR) sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Modern E-Commerce di Indonesia Juwita, Kiki; Hamzah; Rohaini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2790

Abstract

Pertumbuhan e-commerce di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan lonjakan signifikan, dengan transaksi daring yang meningkat secara pesat dan pergeseran perilaku konsumen menuju belanja digital. Seiring dengan kenaikan volume transaksi, potensi sengketa seperti barang tidak sesuai, kualitas buruk, atau pembatalan sepihak juga semakin besar. Mekanisme litigasi melalui pengadilan dianggap kurang efektif karena prosedur yang panjang, biaya tinggi, dan keterbatasan akses, terutama bagi sengketa nilai kecil. Sebagai alternatif, Online Dispute Resolution (ODR) muncul sebagai solusi yang mengombinasikan teknologi dan metode ADR (alternative Dispute Resolution) seperti mediasi dan arbitrase, menawarkan penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel, cepat, dan murah. Namun, regulasi ODR di Indonesia belum sepenuhnya jelas; meskipun terdapat dasar hukum seperti UU Arbitrase dan Perma Mediasi, payung hukum khusus ODR belum terbentuk. Dalam kajian ini, dianalisis peran ODR dalam memperluas akses keadilan bagi konsumen serta meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa e-commerce, dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan telaah literatur dari studi-studi terkini.
Rekontekstualisasi Islam Wasathiyyah melalui Pancasila: Pengembangan Kurikulum Kewarganegaraan Digital bagi Sekolah untuk Menangkal Ekstremisme Daring Zamsiswaya; Sawaluddin, Sawaluddin; Deddy Yusuf Yudhyarta
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2829

Abstract

Penetrasi ekstremisme daring di kalangan pelajar menuntut kesiapan calon guru dalam memiliki literasi digital kritis dan ketahanan ideologis. Namun, kurikulum PTKI belum menyediakan modul kewarganegaraan digital yang secara sistematis mengintegrasikan nilai-nilai Wasathiyyah dan Pancasila. Penelitian ini mengembangkan prototipe awal Modul Kewarganegaraan Digital melalui pendekatan Research and Development (R&D) menggunakan model ADDIE. Data penelitian dikumpulkan melalui survei kebutuhan mahasiswa (N=30), wawancara satu orang dosen pengampu mata kuliah, serta validasi oleh tiga ahli (materi, kurikulum, dan praktisi). Rekontekstualisasi nilai dilakukan dengan memetakan prinsip Wasathiyyah (tawassuṭ, tasāmuḥ, i‘tidāl) dan nilai-nilai Pancasila ke dalam kompetensi pedagogis digital. Hasil validasi menunjukkan skor agregat V-Aiken sebesar 0,78, yang berada di bawah ambang batas ≥0,80 sehingga memerlukan revisi formatif. Meski demikian, para ahli menilai prototipe ini relevan dan berpotensi digunakan untuk melatih calon guru dalam menganalisis narasi daring, melakukan verifikasi informasi, dan mengenali ujaran kebencian. Studi ini menghasilkan kerangka kompetensi dan rancangan modul berbasis nilai sebagai pijakan bagi pengembangan dan pengujian lanjutan sebelum implementasi yang lebih luas
Pengaturan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Layanan Hotel atas Kehilangan Barang Konsumen I Gusti Agung Ayu Valencia Mutiara Putri; Kadek Januarsa Adi Sudharma; Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda; Bagus Gede Ari Rama
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2847

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum serta penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian layanan hotel, khususnya terkait kehilangan barang milik konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan klausula tersebut menurut hukum Indonesia serta menelusuri bagaimana hotel menerapkannya dalam praktik. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi dokumen, penelitian ini juga dilengkapi kajian literatur dan penelaahan kebijakan internal hotel untuk mengidentifikasi pola yang berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula eksonerasi yang umum dicantumkan dalam perjanjian hotel tidak sejalan dengan kerangka hukum Indonesia, terutama Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha membatasi atau menghapus tanggung jawab. Dalam praktiknya, banyak hotel masih menerapkan klausula tersebut dalam syarat dan ketentuan, namun ketentuan tersebut batal demi hukum dan tidak dapat menghapus kewajiban hotel apabila terbukti lalai. Penelitian ini juga menemukan bahwa hotel tetap bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kehilangan yang terjadi di lingkungan hotel, sementara pencantuman klausula tersebut dapat menimbulkan risiko sanksi administratif maupun pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Indonesia menempatkan perlindungan konsumen sebagai prioritas utama, sehingga pelaku usaha hotel perlu menyesuaikan praktik kontraktualnya agar tetap patuh pada ketentuan hukum.
Hubungan Pemberian ASI Eksklusif dan Status Gizi dengan Perkembangan Anak Usia Prasekolah di Kelompok Bermain dan TK Srikandi Kota Lhokseumawe Salwa Nisrina Authar Nyakcut Daulat; Mauliza, Mauliza; Cut Sidrah Nadira
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2863

Abstract

Perkembangan anak melibatkan peningkatan kompleksitas struktur dan fungsi tubuh, termasuk kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, bahasa, serta aspek sosialisasi dan kemandirian. Nutrisi memainkan peran kunci dalam perkembangan anak, dengan pemberian ASI eksklusif selama 0-6 bulan dianggap penting, disertai dengan asupan gizi yang memadai. Angka stunting di Provinsi Aceh mencapai 31,2% pada tahun 2022, yang tinggi menurut standar WHO. Kota Lhokseumawe tercatat sebagai salah satu yang paling rendah dalam pemberian ASI eksklusif di Provinsi Aceh, dengan angka hanya 51%. Masa 5 tahun pertama anak, yang dikenal sebagai golden period, memerlukan asupan gizi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal. Angka pemberian ASI eksklusif dan status gizi anak dapat memengaruhi perkembangan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hubungan antara pemberian ASI eksklusif dan status gizi dengan perkembangan anak usia prasekolah di Kelompok Bermain (KB) dan Taman Kanak-Kanak (TK) Srikandi Kota Lhokseumawe. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan pendekatan cross-sectional pada 75 sampel yang dipilih melalui teknik purposive random sampling.Hasil analisis menunjukkan bahwa 31,0% anak yang tidak mendapat ASI eksklusif mengalami perkembangan meragukan, dan 81,8% anak dengan status gizi kurang juga memiliki perkembangan meragukan. Uji chi-square menunjukkan adanya hubungan signifikan antara pemberian ASI eksklusif dan status gizi dengan perkembangan anak prasekolah, dengan nilai p-value sebesar 0,002 dan 0,000. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pemberian ASI eksklusif dan status gizi mempengaruhi perkembangan anak usia prasekolah di Kelompok Bermain (KB) dan Taman Kanak-Kanak (TK) Srikandi Kota Lhokseumawe  
Pengaruh Kepercayaan dan Persepsi Risiko terhadap Penggunaan QRIS sebagai Instrumen Transaksi Keuangan Digital pada Generasi Z di Kota Bandung Mustagaful Fikri; Listri Herlina; Ilham Winar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2864

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepercayaan dan persepsi risiko terhadap penggunaan QRIS sebagai instrumen transaksi keuangan digital pada Generasi Z di Kota Bandung. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner terstruktur kepada 100 pengguna QRIS. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan QRIS, yang berarti semakin tinggi tingkat kepercayaan konsumen, semakin besar kecenderungan mereka untuk menggunakan QRIS dalam transaksi keuangan. Sebaliknya, persepsi risiko berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggunaan QRIS, sehingga semakin tinggi risiko yang dirasakan, semakin rendah minat penggunaan QRIS. Secara simultan, kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap penggunaan QRIS. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan keamanan, transparansi, dan keandalan sistem pembayaran digital untuk mendorong adopsi QRIS di kalangan generasi muda

Page 102 of 104 | Total Record : 1031

 100   101   102   103   104 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023