cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,773 Documents
 134   135   136   137   138 
Pengaruh Shopping Cart terhadap Purchase Intention di Sosial Commerce melalui Perceived Usefulness, Ease of Use, dan Trust: (Studi pada Fitur Keranjang Kuning di TikTok Shop) Imawati Sumaryo; Masmira Kurniawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3414

Abstract

Perkembangan social commerce telah mengubah pola belanja konsumen dengan mengintegrasikan interaksi sosial, hiburan, dan transaksi digital dalam satu platform. TikTok Shop melalui fitur keranjang kuning memungkinkan pengguna melakukan pembelian secara langsung dari konten video pendek dan live streaming. Berbeda dengan shopping cart pada e-commerce konvensional yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara, keranjang kuning TikTok Shop berperan sebagai mekanisme pembelian instan yang terintegrasi dengan konten. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh shopping cart terhadap purchase intention dengan perceived usefulness, perceived ease of use, dan trust sebagai variabel mediasi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data yang dikumpulkan dari 256 pengguna TikTok Shop di Indonesia dan dianalisis menggunakan metode Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa shopping cart berpengaruh positif dan signifikan terhadap perceived usefulness, perceived ease of use, dan trust. Selanjutnya, perceived usefulness dan trust berpengaruh signifikan terhadap purchase intention, sedangkan perceived ease of use tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara langsung. Analisis mediasi menunjukkan bahwa perceived usefulness dan trust memediasi secara signifikan pengaruh shopping cart terhadap purchase intention, dengan trust sebagai mediator terkuat. Temuan ini memperluas penerapan Technology Acceptance Model (TAM) dalam konteks social commerce berbasis video dan menegaskan pentingnya kepercayaan dalam mendorong niat beli konsumen.
Pembatalan Akta Jual Beli (Ajb) Ppats Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Sah Cinta Natasya Rivani Noer; Depri Liber Sonata; Dita Febrianto; Sepriyadi Adhan S; Selvia Oktaviana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3415

Abstract

Perlindungan hukum terhadap pemilik sah dalam sengketa tanah merupakan instrumen vital untuk menjamin kepastian hak di tengah kompleksitas permasalahan penguasaan lahan tanpa hak. Penelitian ini menelaah secara mendalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 161/Pdt.G/2023/PN Tjk yang mempertemukan konflik validitas antara Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Akta Jual Beli (AJB) yang cacat substansi. Permasalahan hukum dipicu oleh tindakan Tergugat yang menguasai tanah sengketa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 54/X/C/TKP/2001, yang kemudian dipertentangkan dengan legalitas Sertifikat Hak Milik Nomor 2305 atas nama Ningsih. Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk membedah pertimbangan hakim dalam memvalidasi alat bukti. Berdasarkan analisis data, ditemukan bahwa AJB yang menjadi dasar klaim Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum karena ditandatangani oleh pihak yang bukan pemilik sah tanah tersebut, sebuah fakta yang secara fundamental mencederai syarat sahnya perjanjian dan peralihan hak. Majelis Hakim dalam putusannya menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi pemilik sah direalisasikan melalui pengakuan terhadap kekuatan pembuktian sempurna Sertifikat Hak Milik sebagai akta otentik negara. Hakim juga mengonstruksikan tindakan penguasaan tanah oleh Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena telah melanggar hak subjektif pemilik sertifikat dan menimbulkan kerugian materiil. Implikasi putusan ini mempertegas yurisprudensi bahwa akta peralihan hak yang cacat prosedur tidak dapat mengalahkan sertifikat hak milik, sehingga memberikan kepastian hukum substantif bagi pemegang hak yang beritikad baik.
Baseline Kasus Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Desa Sambungrejo 2017 Rahmawaty, Rizky; Sari, Dila Athika; Putri, Soraya Wardani; Zahra, Zahra; Sejati, Wahyu Mulyo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3417

Abstract

Penelitian ini membahas penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Desa Sambungrejo, Kabupaten Magelang, dengan menitikberatkan pada distribusi bantuan pascabencana dan tingkat kesiapsiagaan kelembagaan dari sudut pandang gender. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara dengan aparat desa dan masyarakat terdampak, observasi lapangan, serta penelaahan dokumen kebencanaan. Analisis penelitian mengacu pada teori Gender and Disasters yang dikembangkan oleh World Association for Disaster and Emergency Medicine (WADEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pendataan korban telah dilakukan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia, informasi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal dalam perencanaan maupun penyaluran bantuan. Bantuan yang diberikan cenderung bersifat umum dan kurang terkoordinasi sehingga kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan belum terpenuhi secara optimal. Selain itu, belum terbentuknya kelembagaan kebencanaan desa sebelum bencana, seperti DESTANA dan OPRB berdampak pada rendahnya kesiapsiagaan, keterlambatan proses evakuasi, serta terbatasnya perlindungan terhadap kelompok rentan. Perspektif gender dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan berada pada tingkat kerentanan yang lebih tinggi akibat peran domestik, keterbatasan mobilitas, dan minimnya akses informasi dalam situasi darurat. Temuan penelitian ini menekankan pentingnya penguatan analisis gender, pemanfaatan data terpilah, serta peningkatan kapasitas kelembagaan desa guna mendukung penanganan bencana yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Analisis Manajamen Risiko Pada Franchise Kudapan Internasional Zahra, Zhafirah Kirana; Ardhana , Syifa; Simanjuntak, Gregorius Agung Steven; Jannah, Miftahul; Maryam, Khanaya Isyabrina; Nuraya, Ahmad Setiawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3418

Abstract

Industri makanan cepat saji menghadapi ketidakpastian tinggi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi, menilai, dan mengevaluasi signifikansi risiko operasional pada Franchise Kudapan Internasional untuk merumuskan strategi mitigasi. Risiko yang dianalisis mencangkup sumber daya manusia, proses, dan lingkungan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, melalui observasi dan wawancara mendalam dengan manajer toko. Analisis data berpedoman pada empat tahapan ISO 31000: Identifikasi, Analisis (menggunakan matriks likelihood-impact skala 1-5), Evaluasi, dan Mitigasi Risiko. Hasil analisis mengidentifikasi 13 kategori risiko, yang diklasifikasikan menjadi 1 risiko level tinggi, 6 level menengah, dan 6 level rendah. Risiko paling signifikan berada pada level tinggi, yaitu Human error input transaksi (Skor 15) dan Sisa donat tidak terjual (Skor 12). Temuan ini menjadi dasar rekomendasi mitigasi berupa penguatan pengendalian internal dan pelatihan rutin untuk mengurangi human error.
Perlindungan Hukum Terhadap Lansia Korban Tindak Pidana Penelantaran Oleh Keluarga Lusiana Putri, Putu Metta; I Made Wirya Darma; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari; Ni Nyoman Juwita Arsawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3422

Abstract

Penelitian ini mengkaji urgensi perlindungan hukum dan sosial bagi lansia yang menjadi korban pengabaian kriminal oleh keluarga mereka di Indonesia. Peningkatan signifikan populasi lansia, ditambah dengan ironi pengabaian oleh keluarga—yang seharusnya menjadi pilar perlindungan—menyoroti kegagalan sistemik dalam menjamin kesejahteraan kelompok rentan ini. Perubahan struktur sosial, modernisasi, dan individualisme telah mengikis nilai-nilai tradisional, yang menyebabkan pengabaian tanggung jawab untuk merawat orang tua yang lanjut usia. Pengabaian terhadap lansia merupakan tindak pidana berdasarkan Pasal 304 KUHP dan Pasal 49 huruf b UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang melanggar hak asasi manusia lansia untuk hidup layak dan aman. Namun, implementasi UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia dan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial belum optimal. Hambatan utama meliputi sistem pelaporan yang lemah, kesadaran hukum yang rendah, dan kurangnya kepekaan dari aparat penegak hukum. Studi ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana sistem peradilan pidana Indonesia dapat memberikan efek jera dan memastikan rehabilitasi serta perlindungan korban. Dengan menggunakan pendekatan hukum pidana dan perlindungan sosial, penelitian ini berupaya menawarkan rekomendasi konstruktif untuk mewujudkan sistem hukum yang responsif, terintegrasi, dan holistik yang tidak hanya bergantung pada sanksi pidana, tetapi juga didukung oleh mekanisme pencegahan dan penyembuhan untuk menjunjung tinggi martabat lansia.
Penerapan Akad Istishna Dalam Jual Beli Online Mohammad Bintang; Ruslan Ghofur; Tazkiyatun Nufus; Ismu Fikri Haikal; Irlan Maulana; Mukhlishotul Jannah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3424

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad istishna dalam transaksi jual beli online serta relevansinya dalam mencegah unsur gharar pada transaksi jual beli online. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur dan observasi digital di beberapa marketplace Indonesia, penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip dan mekanisme akad istishna diterapkan, terutama terkait kejelasan spesifikasi barang, waktu produksi, dan penetapan harga. Analisis juga menyoroti peran pemahaman pelaku usaha sebagai faktor penting dalam memastikan transaksi online sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad istishna telah diterapkan dalam praktik jual beli online, tetapi dalam masih terdapat beberapa unsur ketidakjelasan yang berpotensi menimbulkan gharar, terutama akibat kurang detailnya spesifikasi produk dan ketidakpastian proses produksi. Peningkatan pemahaman pelaku usaha mengenai konsep istishna menjadi solusi penting untuk mewujudkan transaksi online yang lebih transparan, aman, dan sesuai syariat
Peran Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Tidar Sebagai Bekal Kritis dan Inovatif untuk Membangun Birokrasi Digital Azzahra Nasywa Talitha; Rizza Arge Winanta; Kamelia Sholikhah; Aisyawa Ilham Fajar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3429

Abstract

Perkembangan birokrasi digital menuntut SDM memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan inovatif yang kuat untuk mendukung tata kelola modern. Studi ini mengeksplorasi peran strategis Departemen Administrasi Publik di Universitas Tidar (UNTIDAR) dalam mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan transformasi tata kelola digital Indonesia. Dengan menggunakan studi literatur kualitatif, penelitian ini mengacu pada jurnal akademik, dokumen kebijakan, analisis kurikulum, dan bukti empiris dari kerja lapangan mahasiswa di wilayah Magelang. Temuan menunjukkan bahwa kurikulum departemen mengintegrasikan mata kuliah utama—seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), inovasi sektor publik, analisis kebijakan, dan tata kelola digital—yang memperkuat kapasitas analitis, evaluatif, dan pemecahan masalah mahasiswa. Implementasi pembelajaran berbasis proyek lebih lanjut memungkinkan mahasiswa untuk merancang inovasi berbasis teknologi praktis, termasuk sistem layanan administrasi online, mekanisme layanan publik kode QR, dasbor data penduduk, dan model pengarsipan digital yang diterapkan dalam konteks administrasi perkotaan dan pedesaan. Inovasi-inovasi ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya sebagai konsumen teknologi, tetapi juga secara aktif berpartisipasi dalam transformasi sektor publik. Studi ini menyimpulkan bahwa UNTIDAR memainkan peran penting dalam menghasilkan birokrat masa depan yang adaptif dan inovatif, serta merekomendasikan penguatan komponen kurikulum, perluasan kolaborasi antara universitas dan pemerintah daerah, dan pelembagaan laboratorium inovasi digital untuk mempercepat pengembangan SDM yang unggul dan mampu mendukung tata kelola cerdas.
Efektivitas Program Gerakan Remaja Sehat, Keren, dan Cerdas (Gres Kece) dalam menangani anemia remaja di Kabupaten Karawang Cindi Yulia; Evi Priyanti; Hanny Purnamasari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3430

Abstract

Anemia pada remaja masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia, khususnya remaja putri. Di Kabupaten Karawang, prevalensi anemia remaja yang relatif tinggi mendorong Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan untuk melakukan Program Gerakan Remaja Sehat, Keren, dan Cerdas (Gres Kece). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Gres Kece dalam menangani anemia remaja di Kabupaten Karawang. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus berlokasi di Kecamatan Telukjambe Timur dengan SMAN 1 Telukjambe sebagai lokus utama. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, Puskesmas Telukjambe, pihak sekolah SMAN 1 Telukjambe, serta remaja putri nya sebagai sasaran program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Gres Kece telah tepat sasaran dengan fokus pada remaja usia sekolah SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Karawang dan didukung pendekatan berbasis sekolah. Sosialisasi program efektif meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja, meskipun perubahan perilaku belum sepenuhnya konsisten. Tujuan program secara umum tercapai ditandai dengan penurunan prevalensi anemia dan peningkatan perilaku hidup sehat. Pemantauan program telah dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik dan evaluasi, namun belum berjalan secara merata. Secara keseluruhan, Program Gres Kece dinilai cukup efektif, tetapi masih memerlukan penguatan pelaksanaan, koordinasi lintas sektor dan konsistensi pembinaan untuk meningkatkan keberlanjutan program.
Mekanisme Penegakan Ham Di Indonesia Dibandingkan Dengan Kerea Selatan Jepang Hasana Ina Gorang; Fajar Romadhon; Muhammad Wahyudi; Rama Afrizal Laksana Putra; Uut Rahanisi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3433

Abstract

Mekanisme penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, Korea Selatan, dan Jepang menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh sistem hukum, sejarah politik, serta kekuatan institusi demokratis masing-masing negara. Di Indonesia, penegakan HAM bertumpu pada mekanisme quasi-judicial seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), lembaga peradilan, serta kerangka hukum seperti UUD 1945 dan UU HAM. Namun, efektivitasnya kerap terbentur oleh hambatan politik, lemahnya implementasi putusan, serta penuntasan kasus pelanggaran HAM berat yang masih tertunda. Sebaliknya, Korea Selatan memiliki mekanisme penegakan HAM yang lebih konsolidatif melalui National Human Rights Commission of Korea (NHRCK) yang memiliki kewenangan investigatif kuat, serta peradilan yang relatif independen setelah proses demokratisasi pada akhir 1980-an. Negara ini juga menunjukkan kemajuan dalam perlindungan kelompok rentan, meski masih menghadapi tantangan seperti kebebasan berekspresi dan isu diskriminasi. Di Jepang, penegakan HAM bersifat lebih administratif dengan peran signifikan dari Kementerian Kehakiman melalui Human Rights Bureau, ditambah kerangka perlindungan konstitusional yang kuat. Meskipun demikian, minimnya lembaga HAM independen menjadi salah satu kritik utama dalam mekanisme penegakan HAM di negara ini. Secara komparatif, Korea Selatan dan Jepang memiliki stabilitas institusional dan independensi peradilan yang lebih kuat dibandingkan Indonesia, yang masih berupaya memperkuat supremasi hukum dan akuntabilitas negara. Namun, ketiga negara sama-sama berusaha menyesuaikan mekanisme penegakan HAM dengan dinamika sosial dan politik masing-masing, termasuk tuntutan transparansi, demokratisasi, serta perlindungan terhadap kelompok minoritas.
Penemuan Hukum Berbasis Penalaran Hukum dalam Mewujudkan Kepastian dan Keadilan Ilham, Muhammad
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3441

Abstract

Penemuan hukum berbasis penalaran hukum merupakan bagian penting dalam praktik peradilan, terutama ketika norma hukum tertulis tidak mampu mengakomodasi seluruh persoalan konkret yang berkembang di masyarakat. Hakim tidak hanya berperan menerapkan hukum secara mekanis, tetapi juga melakukan penalaran hukum melalui interpretasi, konstruksi, dan argumentasi yuridis untuk menemukan hukum yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penalaran hukum membantu hakim dalam menyeimbangkan kepastian dan keadilan hukum, serta mengkaji implikasi penemuan hukum terhadap perkembangan hukum nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, yang didukung oleh kajian doktrin dan putusan pengadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penalaran hukum memungkinkan hakim untuk mengintegrasikan kepastian hukum melalui penerapan norma positif dengan keadilan substantif melalui penafsiran teleologis dan sosiologis. Selain itu, penemuan hukum berimplikasi pada terbentuknya yurisprudensi, pengisian kekosongan hukum, serta mendorong perkembangan hukum nasional yang lebih responsif terhadap dinamika sosial. Penemuan hukum berbasis penalaran hukum tidak hanya berfungsi menyelesaikan perkara konkret, tetapi juga berperan strategis dalam pembaruan dan penguatan sistem hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

Page 136 of 178 | Total Record : 1773

 134   135   136   137   138 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue