cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,773 Documents
 133   134   135   136   137 
Konseptual Sistem Informasi Manajemen dalam menunjang Efektivitas Manpower Engineering Fautina, Nadia
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3400

Abstract

Perkembangan teknologi informasi mendorong organisasi untuk bekerja lebih efisien dan responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Dalam kondisi ini, Sistem Informasi Manajemen (SIM) menjadi komponen penting yang mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi antarunit, dan efektivitas operasional. Implementasi SIM yang tepat dapat mempercepat arus informasi, meningkatkan kualitas pelaporan, serta memperkuat kinerja karyawan. Khususnya pada sektor konstruksi dan properti, efektivitas manpower engineering sangat dipengaruhi oleh pengelolaan utilitas gedung seperti sistem kelistrikan, air, ventilasi, dan komponen teknis lain yang menentukan kenyamanan serta keselamatan penghuni. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi berbasis SIM menjadi kebutuhan strategis dalam memastikan operasional berjalan optimal. PT. XYZ telah menerapkan aplikasi mobile berbasis SIM untuk memonitor utilitas gedung secara real-time. Aplikasi ini membantu tenaga teknik melakukan pemeriksaan harian, mengidentifikasi potensi gangguan, serta mempercepat penanganan masalah teknis. Pemanfaatan aplikasi mobile juga meningkatkan keakuratan data, efektivitas proses kerja, dan kemudahan koordinasi dibandingkan metode manual. Penelitian ini menggunakan pendekatan literature review untuk menganalisis peran SIM dalam menunjang efektivitas manpower engineering di lingkungan kerja berbasis teknologi. Temuan kajian menunjukkan bahwa SIM memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi operasional, pengelolaan sumber daya, dan peningkatan kinerja tenaga teknik. Secara konseptual, SIM bukan hanya alat administratif, tetapi juga sistem pendukung manajerial yang memperkuat kualitas keputusan dan daya saing organisasi. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan SIM terintegrasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas kerja manpower engineering dan mendukung keberlanjutan kinerja organisasi di era digital.
Exploring the Relationship Between Digital Nomad Infrastructure, Satisfaction and Loyalty in Bali Putu Pramana Yudistira; Ni Made Prasiwi Bestari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3403

Abstract

Penelitian ini mengkaji sejauh mana infrastruktur konektivitas, infrastruktur ruang kerja, infrastruktur akomodasi, serta infrastruktur mobilitas dan transportasi memengaruhi kepuasan digital nomad dan selanjutnya berdampak pada loyalitas destinasi. Penelitian ini berfokus pada wilayah Badung, Bali, yang telah berkembang sebagai salah satu pusat utama digital nomad di tingkat global. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan menyebarkan kuesioner terstruktur kepada 105 digital nomad yang tinggal di wilayah Badung. Data dianalisis menggunakan perangkat lunak SmartPLS melalui evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) dan Model Struktural (Inner Model) untuk menilai hubungan antara variabel infrastruktur, kepuasan digital nomad, dan loyalitas destinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat jenis infrastruktur tersebut memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan digital nomad. Selain itu, kepuasan terbukti berperan kuat dalam memengaruhi loyalitas destinasi, yang mengindikasikan bahwa kualitas infrastruktur yang baik meningkatkan kemungkinan digital nomad untuk kembali berkunjung, memperpanjang masa tinggal, serta merekomendasikan destinasi kepada pihak lain. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya menekankan pentingnya peningkatan kualitas infrastruktur, mulai dari konektivitas internet hingga sistem transportasi, guna mendukung produktivitas dan kenyamanan digital nomad di Badung. Penyedia layanan dan akomodasi juga disarankan untuk meningkatkan fleksibilitas layanan serta menciptakan ruang yang lebih berorientasi pada komunitas agar dapat memenuhi kebutuhan dan pola mobilitas digital nomad dengan lebih baik  
Analisis Peran Profesi Advokat Dalam Membantu Masyarakat Untuk Mendapatkan Kesetaraan di Hadapan Hukum di Indonesia Iwan Wahyudi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3406

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum, di mana segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan serta berlandaskan pada hukum yang berlaku. Oleh karena itu, para penegak hukum dituntut untuk bersikap adil dan profesional dalam menjalankan tugasnya, serta memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh elemen masyarakat tanpa memihak kepada siapa pun. Konsep tersebut sejalan dengan teori equality before the law, yaitu asas kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Namun, dalam praktiknya, masyarakat di Indonesia, khususnya dari kalangan menengah ke bawah, masih sering mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan persoalan hukum. Kesulitan tersebut umumnya disebabkan oleh keterbatasan ekonomi yang menghambat mereka untuk memperoleh pendampingan atau pembelaan hukum yang layak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengkaji permasalahan hukum berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, permasalahan dianalisis dengan cara mengkorelasikan fakta dan isu hukum yang ada dengan teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menyuarakan kondisi dan aspirasi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan hukum di dalam proses peradilan, sekaligus membahas peran strategis para advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu guna mewujudkan keadilan yang merata.
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Kecil Dalam Prespektif Sosiologi Hukum: Studi Kasus Nenek Pencuri Buah Kakao Apriliani Rahmalillah; Hajairin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3407

Abstract

Penegakan hukum pidana terhadap kejahatan kecil masih menjadi persoalan serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama ketika mekanisme hukum formal diterapkan secara kaku terhadap kelompok masyarakat rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan kecil dalam perspektif sosiologi hukum dengan menggunakan studi kasus nenek pencuri coklat. Fokus penelitian diarahkan pada penilaian apakah praktik penegakan hukum tersebut telah mencerminkan nilai keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penegakan hukum pidana terhadap kejahatan kecil secara normatif telah sesuai dengan hukum pidana positif, penerapannya sering kali mengabaikan konteks sosial, kondisi pelaku, dan prinsip proporsionalitas. Kasus nenek pencuri coklat memperlihatkan adanya kesenjangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, yang berdampak pada stigmatisasi sosial dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Dalam perspektif sosiologi hukum, praktik tersebut mencerminkan penegakan hukum yang kurang sensitif terhadap realitas sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap kejahatan kecil perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih berkeadilan melalui integrasi mekanisme nonpidana, diskresi aparat, dan nilai keadilan sosial.
Maraknya Narkotika Di Kabupaten Dompu: Dampak Sosial Dan Solusi Kebijakan Hukum Apriliani Rahmalillah; Ridwan; Musmuliadin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3408

Abstract

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan permasalahan sosial dan hukum yang serius karena berdampak luas terhadap ketertiban masyarakat dan pembangunan daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, permasalahan narkotika semakin meluas hingga ke tingkat lokal, termasuk Kabupaten Dompu, yang dipengaruhi oleh kerentanan sosial, tekanan ekonomi, dan lemahnya kontrol sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Dompu serta merumuskan solusi kebijakan hukum pidana yang sesuai dengan karakteristik lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris melalui studi kepustakaan, analisis peraturan perundang-undangan, laporan resmi, serta data sekunder dari media yang kredibel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Dompu menimbulkan dampak sosial yang multidimensional, seperti meningkatnya kriminalitas, melemahnya ketahanan keluarga, menurunnya kualitas generasi muda, munculnya stigma sosial, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Upaya penanggulangan yang ada masih didominasi oleh pendekatan represif, sementara aspek pencegahan dan rehabilitasi belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan formulasi kebijakan hukum pidana yang terintegrasi dengan menekankan penegakan hukum yang proporsional, rehabilitasi bagi pengguna narkotika, pencegahan berbasis komunitas, perlindungan anak dan remaja, serta penguatan sinergi kelembagaan.
Membangun Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Berbasis Efesiensi Dan Keadilan Ekonomi Apriliani Rahmalillah; Rusdin; Ronis; Abdul Heris; Iksan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3409

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan sosial-ekonomi negara yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memenuhi hak dasar masyarakat atas gizi. Sebagai kebijakan publik yang dibiayai oleh keuangan negara, MBG memerlukan landasan hukum ekonomi yang kuat agar pelaksanaannya sejalan dengan prinsip efisiensi dan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penempatan prinsip efisiensi dan keadilan dalam kerangka hukum ekonomi Program Makan Bergizi Gratis serta merumuskan arah pengaturan dan pelaksanaannya yang ideal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan kebijakan ekonomi negara yang harus tunduk pada prinsip hukum ekonomi. Efisiensi diperlukan untuk mencegah pemborosan anggaran dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya publik, sedangkan keadilan menjadi dasar untuk menjamin pemerataan akses dan perlindungan bagi kelompok rentan. Integrasi prinsip efisiensi dan keadilan memberikan legitimasi normatif bagi MBG sebagai kebijakan negara kesejahteraan yang berkelanjutan.
Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Keuangan Digital: Dual Commpliance Ojk-Dsn Mui Dan Fintech Syariah Berbasis Maqashid Syariah Mahisa Mareati; Agus Awaluddin; Sirajuddin; Zuhrah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3410

Abstract

Hukum Ekonomi Islam (HES) memiliki peran penting dalam sistem keuangan dualistik di Indonesia, berakar pada wahyu dan menjamin kepatuhan syariah yang berbeda dengan ekonomi konvensional. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka regulasi dual compliance antara Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, mengevaluasi kepatuhan syariah pada FinTech P2P lending, serta meninjau peran instrumen sosial-keuangan seperti wakaf produktif dalam mencapai kesejahteraan universal dan pembangunan berkelanjutan. Metode normatif dengan pendekatan studi kepustakaan digunakan. Hasil menunjukkan adanya harmonisasi regulasi yang intensif namun masih terdapat konflik pada praktik FinTech P2P lending terkait potensi riba dalam penentuan ujrah. Industri keuangan syariah tumbuh namun masih tertinggal dari segi efisiensi dan pangsa pasar nasional. Kesimpulannya, implementasi HES memerlukan paradigma progresif yang mengedepankan Maqashid Syariah untuk menjaga integritas harta dalam transformasi digital dan optimalisasi instrumen sosial-keuangan guna distribusi kekayaan adil dan kesejahteraan universal.
Peranan Politik Hukum: Studi Terhadap Relasi Politik Dan Hukum Dalam Mewujudkan Negara Hukum Demokratis Rusdin; Wusiat; Suprinuryadin; Erham
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3411

Abstract

Penelitian ini mengkaji peranan politik hukum dalam membentuk relasi antara politik dan hukum guna mewujudkan negara hukum demokratis di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa pembangunan hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik yang memengaruhi proses pembentukan dan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi politik dan hukum serta mengkaji peranan politik hukum sebagai instrumen strategis dalam memperkuat negara hukum demokratis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum memiliki peranan penting dalam menentukan arah kebijakan hukum agar sejalan dengan nilai-nilai konstitusional. Relasi politik dan hukum berpengaruh signifikan terhadap kualitas legislasi dan penegakan hukum, terutama dalam aspek keadilan, kepastian hukum, dan partisipasi publik. Penelitian ini juga menemukan bahwa tantangan utama dalam mewujudkan negara hukum demokratis di Indonesia adalah politisasi hukum dan lemahnya supremasi hukum. Oleh karena itu, penguatan politik hukum yang demokratis menjadi prasyarat utama dalam membangun sistem hukum yang adil dan berkelanjutan  
Praktik Rentenir Di Kabupaten Bima Melalui Penguatan Perlindungan Hukum Dan Akses Pembiayaan Mikro Chairul Fatihin; Ridwan; Musmuliadin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3412

Abstract

Penelitian ini mengkaji praktik rentenir di Kabupaten Bima yang muncul akibat keterbatasan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan formal dan pembiayaan mikro. Praktik pinjaman informal dengan bunga tinggi menempatkan masyarakat ekonomi lemah dalam posisi yang rentan secara hukum dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk praktik rentenir di Kabupaten Bima, mengkaji perlindungan hukum yang tersedia bagi masyarakat korban rentenir, serta merumuskan penguatan akses pembiayaan mikro sebagai solusi penanggulangan praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan yang melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, serta lembaga keuangan mikro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik rentenir tetap bertahan karena kebutuhan ekonomi mendesak, rendahnya literasi keuangan, serta rumitnya prosedur pembiayaan formal. Perlindungan hukum terhadap korban rentenir masih lemah akibat keterbatasan regulasi dan penegakan hukum. Penguatan akses pembiayaan mikro melalui lembaga keuangan yang inklusif terbukti menjadi strategi preventif yang efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan integratif yang menggabungkan perlindungan hukum, pembiayaan mikro, dan pemberdayaan masyarakat diperlukan untuk menekan praktik rentenir secara berkelanjutan.
Penerapan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Solusi Perlindungan Korban Berbasis Sosio-Legal : Studi Kasus Kabupaten Bima Chairul Fatihin; Hajairin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3413

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi permasalahan sosial dan hukum yang serius di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bima. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah memberikan dasar hukum perlindungan bagi korban, penerapannya di masyarakat belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap kasus KDRT di Kabupaten Bima serta merumuskan solusi perlindungan korban berbasis pendekatan sosio-legal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosio-legal melalui analisis peraturan perundang-undangan, konsep hukum, serta kasus-kasus KDRT di Kabupaten Bima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap KDRT masih menghadapi berbagai kendala, seperti kuatnya budaya patriarki, ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan sarana dan perspektif aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, penyelesaian kasus KDRT sering dilakukan secara nonformal yang berpotensi mengabaikan hak dan keselamatan korban. Oleh karena itu, diperlukan solusi perlindungan korban yang integratif melalui penguatan penegakan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, optimalisasi peran lembaga pendukung, serta penerapan pendekatan keadilan restoratif secara selektif dan berorientasi pada korban. Pendekatan sosio-legal menjadi kunci dalam menjembatani norma hukum dan realitas sosial guna mewujudkan perlindungan korban KDRT yang efektif dan berkelanjutan. 

Page 135 of 178 | Total Record : 1773

 133   134   135   136   137 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue