cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,118 Documents
 266   267   268   269   270 
Efektivitas Penegakan Pasal 287 Ayat (5) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Fenomena Speeding Motor di Wilayah Buleleng Suryawan, Ketut Suryawan; Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika Mangku
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5545

Abstract

Fenomena kebut-kebutan (speeding) di kalangan pengendara sepeda motor muda telah menjadi persoalan keselamatan publik yang terus berulang di Kabupaten Buleleng, Bali. Penelitian ini mengkaji efektivitas penerapan Pasal 287 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dalam menangani pelanggaran kecepatan di wilayah hukum Polres Buleleng selama periode 2023–2025. Dengan menggunakan pendekatan empiris-sosiologis, data dihimpun melalui wawancara mendalam dengan empat pejabat Satlantas, observasi lapangan di tujuh titik rawan, serta data sekunder dari dokumen resmi Satlantas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penegakan ketentuan tersebut belum efektif, sebagaimana tercermin dari fluktuasi data pelanggaran (125 kasus pada 2023, 36 kasus pada 2024, dan 57 kasus pada 2025) yang tidak disertai perubahan perilaku berkendara secara signifikan. Terdapat tujuh kendala yang bekerja secara akumulatif: defisit personel Satlantas sebesar 44%, ketiadaan infrastruktur ETLE, jaringan penghindaran berbasis platform digital, stagnasi nilai denda Rp 500.000 yang nilai riilnya telah menyusut separuh akibat inflasi selama 15 tahun, rendahnya motivasi kepatuhan hukum di kalangan pemuda, koordinasi lintas sektor yang masih parsial, serta ketiadaan fasilitas balap resmi sebagai alternatif penyaluran hasrat berkecepatan.
Pengambilan Keputusan Kredit dalam Perspektif Behavioral Finance: Peran Financial Attitude, Mental Accounting, dan Overconfidence Bias I Putu Ary Widi Saputra; Gede Adi Yuniarta; I Gede Agus Pertama Yudantara
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5547

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya penggunaan kredit oleh UMKM sebagai sumber modal usaha yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik, tercermin dari tingginya angka kredit macet. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat masalah pada pelaku UMKM saat melakukan pengambilan keputusan kredit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh financial attitude, mental accounting, dan overconfidence bias terhadap pengambilan keputusan kredit pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana data penelitian dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis dengan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen, yaitu financial attitude, mental accounting, dan overconfidence bias secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan kredit. Hasil ini mengindikasikan bahwa cara pandang keuangan yang baik, pengelolaan dana yang terstruktur, dan tingkat kepercayaan diri yang tinggi mendorong pelaku UMKM dalam mengambil keputusan kredit. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa faktor-faktor psikologis memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan kredit pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng.
Respon Mahasiswa Muslim terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial melalui Implementasi Materi Toleransi dalam Pendidikan Agama Islam Ahmad, Nur Isra'; Selfa Afia; Ayu Janianti Yusuf; Ushwa Dwi Masrurah Arifin Bando
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5548

Abstract

Ujaran kebencian merupakan fenomena global yang semakin marak di era digital, terutama di ruang media sosial yang menjadi wadah interaksi lintas batas sekaligus sarana penyebaran konten negatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan respon mahasiswa muslim terhadap ujaran kebencian di media sosial serta menganalisis peran implementasi materi toleransi dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) terhadap respon tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang melibatkan 158 responden melalui teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa muslim memiliki sensitivitas tinggi terhadap ujaran kebencian, mayoritas di antara mereka merasa terganggu dan mendorong untuk mengambil sikap dengan cara melaporkan atau menegur secara sopan sebagai bentuk internalisasi nilai toleransi dari PAI. Adapun implementasi materi toleransi terbukti relevan dalam membentuk karakter moderat mahasiswa, dengan tasamuh sebagai nilai dominan, serta diperkuat oleh ukhuwah, amanah, dan tawasuth. Mahasiswa juga menilai bahwa sikap moderat dapat dibentuk melalui pembinaan karakter di kampus, kajian etika komunikasi, dan integrasi nilai Islam dalam kurikulum digital yang saling melengkapi. Implikasinya, perguruan tinggi perlu memperkuat kurikulum PAI, metode pembelajaran interaktif, kajian etika komunikasi, serta pembinaan karakter agar mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang menjaga etika komunikasi dan mencegah konflik sosial.
Perlindungan Hukum terhadap Bidan yang Merujuk Pasien Kegawatdaruratan Kebidanan Anisa Budi Mulia
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5549

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan rujukan kegawatdaruratan kebidanan dan mengkaji perlindungan hukum bagi bidan yang merujuk pasien kegawatdaruratan kebidanan, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual. Bahan hukum yang dianalisis terdiri dari bahan hukum primer berupa undang-undang kesehatan, serta bahan hukum sekunder yang berasal dari literatur ilmiah, jurnal akademik, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi bidan dibangun melalui norma kewenangan, norma kewajiban, serta norma perlindungan preventif dan represif yang membatasi tanggung jawab hukum sepanjang tindakan dilakukan sesuai standar profesi dan prosedur; namun perlindungan tersebut bergantung pada kepatuhan terhadap standar profesi, standar pelayanan, dan mekanisme rujukan yang berlaku. Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025 memperkuat perlindungan dengan mewajibkan pemeriksaan disiplin profesi sebelum proses pidana atau perdata dilakukan. Meskipun kerangka hukum telah jelas, dalam praktik masih terdapat ketidakpastian karena belum adanya keseragaman standar operasional prosedur rujukan, sehingga diperlukan keseragaman di setiap fasilitas pelayanan kesehatan.
Konsep Ideal Limitasi Merek Terkenal untuk Mewujudkan Pelindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Nabil; Ismail; Hartana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5554

Abstract

Pelindungan merek terkenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 pada dasarnya telah mengakomodasi standar internasional, termasuk pengakuan keterkenalan merek dan pengecualian batas waktu dalam hal adanya iktikad tidak baik. Namun, dalam praktik peradilan, gugatan pembatalan yang diajukan oleh pemilik merek terkenal kerap ditolak meskipun disertai bukti keterkenalan dan dugaan iktikad tidak baik. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara norma (das sollen) dan praktik (das sein), khususnya dalam penerapan prinsip first to file, batas waktu gugatan, serta standar pembuktian. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan kasus. Data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mengidentifikasi kelemahan pengaturan serta pola pertimbangan hakim dalam menilai keterkenalan merek dan iktikad tidak baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan gugatan dipengaruhi oleh dominasi pertimbangan administratif formal dan penafsiran iktikad tidak baik yang cenderung restriktif. Selain itu, belum terdapat standar uji yang terstruktur dalam menilai keterkenalan merek, sehingga menimbulkan disparitas putusan. Penerapan prinsip first to file juga masih dilakukan secara kaku tanpa mempertimbangkan karakter khusus merek terkenal. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan konsep ideal limitasi merek terkenal melalui kerangka uji operasional yang memuat parameter objektif keterkenalan dan indikator iktikad tidak baik yang lebih komprehensif. Konsep ini diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum, menjamin keadilan substantif, serta mewujudkan konsistensi pelindungan hukum bagi pemilik merek terkenal
Rekonstruksi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Pendidikan Inklusif untuk Penguatan Layanan Pembelajaran Ramah Difabel fajar, Muhammad; Sri Wahyuni; Cici Wulandari; Rusdiah Roitona Nasution; Aditya; Muhammad Iqbal
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5556

Abstract

Pendidikan inklusif merupakan upaya strategis untuk menjamin hak belajar peserta didik difabel melalui kurikulum yang adaptif dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan merumuskan rekonstruksi kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) berbasis inklusivitas guna memperkuat layanan pembelajaran ramah difabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan melalui analisis terhadap ±20 sumber literatur relevan menggunakan teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kurikulum PAI masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kompetensi guru dalam pendidikan inklusif, keterbatasan sarana prasarana, serta kurikulum yang belum adaptif terhadap kebutuhan peserta didik difabel. Rekonstruksi kurikulum dilakukan melalui pengembangan prinsip fleksibilitas, diferensiasi pembelajaran, integrasi teknologi, serta pendekatan multikultural dan humanistik. Selain itu, strategi pembelajaran akomodatif dan diferensiatif menjadi kunci dalam meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar siswa difabel. Penguatan layanan PAI juga memerlukan kolaborasi antar stakeholder serta dukungan kebijakan yang berkelanjutan. Dengan demikian, rekonstruksi kurikulum PAI berbasis inklusif berimplikasi pada terciptanya pembelajaran yang adil, humanis, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik
Criminal Sanctions for Severe Assault against Unmarried Women in the Perspective of Islamic Law Ade Sultan Muhammad; Ika Yuliana Susilawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5558

Abstract

Violence against women in Indonesia, particularly in the form of severe assault, continues to increase and causes significant physical and psychological impacts. This study aims to analyze the perspective of Fiqh Jinayah on severe assault against unmarried women (ghairu muhsan) and to examine the relevance of sanctions in Indonesian positive law from the perspective of Maqashid Sharia. This research employs a normative legal method using statute, conceptual, and comparative approaches, based on library research of primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings indicate that Islamic criminal law provides a more comprehensive approach through the mechanisms of Qisas, Diyat, and Ta’zir, integrating retributive, restorative, and reconciliatory aspects. In contrast, Indonesian positive law tends to emphasize punitive justice through imprisonment. Furthermore, Islamic law places victims in a central position, including the right to grant forgiveness, thus offering a more victim-oriented approach. Despite these differences, both legal systems share the same objective of protecting human life (hifz an-nafs). This study concludes that integrating restorative justice values from Fiqh Jinayah into the national criminal law system could enhance justice and strengthen victim protection
Kajian Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Pewarisan Dan Dampaknya Terhadap Keabsahan Jual Beli Atas Sertipikat Hak Milik Limbong, Cristhofer; Brahmana, Herman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5559

Abstract

Peralihan hak atas tanah melalui pewarisan seringkali menimbulkan permasalahan hukum, khususnya ketika tanah warisan tersebut diperjualbelikan tanpa terlebih dahulu didaftarkan peralihannya. Kondisi ini menimbulkan ketidaksesuaian antara fakta yuridis dan administrasi pertanahan yang berdampak pada kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum peralihan hak atas tanah karena warisan serta mengkaji implikasi yuridis terhadap keabsahan jual beli tanah warisan yang belum didaftarkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum, peralihan hak karena warisan terjadi secara otomatis sejak pewaris meninggal dunia, namun tetap memerlukan pendaftaran untuk memperoleh kepastian hukum. Jual beli tanah warisan yang belum didaftarkan peralihannya tetap dapat sah secara perdata apabila memenuhi syarat perjanjian, tetapi lemah secara administratif. Kondisi ini menimbulkan risiko sengketa, ketidakpastian hak, serta kerugian bagi pembeli, khususnya terkait pembuktian dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, pendaftaran peralihan hak menjadi faktor krusial dalam menjamin keabsahan dan perlindungan hukum atas transaksi tanah.
Akibat Hukum Pembagian Harta Bersama Bagi Para Pihak Yang Memiliki Anak Belum Dewasa Mayva Rezita Fairuza; Nunung Rodliyah; Kasmawati; Siti Nurhasanah; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5560

Abstract

Pembagian harta bersama akibat perceraian merupakan salah satu permasalahan hukum yang sering menimbulkan sengketa, terutama apabila para pihak memiliki anak yang belum dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari pembagian harta bersama terhadap para pihak serta implikasinya terhadap pemenuhan hak dan kepentingan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta bersama pada prinsipnya dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik berdasarkan hukum perdata maupun hukum Islam. Keberadaan anak yang belum dewasa menimbulkan akibat hukum tambahan, khususnya terkait kewajiban orang tua dalam menjamin pemeliharaan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, dalam praktiknya, pembagian harta bersama tidak hanya mempertimbangkan hak masing-masing pihak, tetapi juga harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak tetap menjadi prioritas utama meskipun terjadi pembagian harta bersama akibat perceraian.
Pemanfaatan PayLater dalam Memenuhi Kebutuhan Mendesak: Antara Solusi dan Ketergantungan Nurawwalin, Wafa; Azzahra, Nifa; Aditya, Salma; Damayanti, Sri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5562

Abstract

Perkembangan teknologi finansial telah menghadirkan berbagai inovasi dalam layanan keuangan digital, salah satunya adalah fitur paylater yang memungkinkan konsumen melakukan pembelian terlebih dahulu dan membayarnya di kemudian hari. Kemudahan akses, proses yang cepat, serta fleksibilitas pembayaran membuat layanan ini semakin populer di masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan paylater dalam memenuhi kebutuhan mendesak, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong penggunaannya, serta mengkaji dampak sosial dan ekonomi terhadap perilaku konsumsi dan kondisi keuangan individu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap pengguna paylater serta studi dokumentasi dari berbagai literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paylater dimanfaatkan sebagai solusi finansial jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan mendesak ketika individu mengalami keterbatasan dana. Kemudahan akses dan fleksibilitas pembayaran menjadi faktor utama yang mendorong penggunaannya di masyarakat. Namun, penggunaan yang tidak terkontrol berpotensi mendorong perilaku konsumtif, meningkatkan risiko penumpukan utang, serta memunculkan tekanan finansial pada pengguna. Selain itu, rendahnya literasi keuangan juga memperbesar kemungkinan terjadinya ketergantungan terhadap layanan kredit digital. Oleh karena itu, pemanfaatan paylater perlu diimbangi dengan kesadaran dan literasi keuangan yang baik agar dapat memberikan manfaat tanpa menimbulkan permasalahan finansial di masa mendatang.

Page 268 of 312 | Total Record : 3118

 266   267   268   269   270 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue