cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,118 Documents
 296   297   298   299   300 
Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Konteks Hukum Tata Negara Muhamad Habibullah AR
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6014

Abstract

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) adalah prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk mengatur dan menilai tindakan serta kebijakan pemerintah agar sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam konteks Hukum Tata Negara, AAUPB menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berlandaskan pada konstitusi negara serta hak-hak dasar warga negara. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan AAUPB dalam kerangka Hukum Tata Negara Indonesia, dengan memperhatikan bagaimana asas-asas tersebut berfungsi dalam menjaga kestabilan hukum, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Melalui analisis hukum normatif dan pendekatan perbandingan terhadap praktik administrasi publik, artikel ini menyimpulkan bahwa meskipun telah ada kemajuan signifikan dalam implementasinya, tantangan dalam penerapannya tetap memerlukan perhatian lebih, terutama dalam konteks kelembagaan dan penegakan hukum.
Tinjauan Yuridis Kedudukan Rekaman Closed Circuit Television (CCTV) Sebagai Bukti Elektronik Dalam Penyidikan Perkara Pidana Di Polresta Bengkulu Krisdiantoro, Thomas; Dwikari Nuristiningsih; Marlinah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6015

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam sistem pembuktian hukum pidana, salah satunya melalui penggunaan rekaman Closed Circuit Television (CCTV) sebagai alat bukti elektronik. Di wilayah hukum Polresta Bengkulu, penggunaan CCTV semakin penting dalam membantu proses penyidikan perkara pidana, terutama dalam mengungkap kronologi kejadian dan mengidentifikasi pelaku tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pendekatan socio-legal. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik di Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Bengkulu, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekaman CCTV memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah dalam penyidikan perkara pidana, yang dikualifikasikan sebagai alat bukti petunjuk dan juga sebagai dokumen elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Rekaman CCTV berfungsi sebagai alat bukti pendukung yang dapat memperkuat alat bukti lain dalam membentuk keyakinan penyidik dan hakim. Namun, dalam penggunaannya terdapat berbagai hambatan, antara lain kualitas rekaman yang rendah, keterbatasan sudut pengambilan kamera (blind spot), rekaman yang tidak utuh atau telah terhapus, kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku, keterlambatan memperoleh rekaman, kurangnya kerja sama dari pemilik CCTV, keterbatasan jumlah dan jangkauan CCTV, serta keterbatasan kemampuan teknis penyidik dalam mengelola bukti digital.
Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Terlantar Di Kota Jakarta Timur Rahel; Abdul Wahab
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6016

Abstract

Sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial dalam pembinaan anak terlantar di Kota Jakarta Timur merupakan hal yang penting dalam menjaga ketertiban umum dan kesejahteraan sosial. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi yang belum optimal, serta kurangnya program tindak lanjut yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergitas antara Satpol PP dan Dinas Sosial serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan anak terlantar. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menggunakan teori sinergitas Doctoroff. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas telah berjalan melalui operasi penertiban, penjangkauan, dan pembinaan di panti sosial. Faktor pendukung meliputi regulasi dan komitmen kelembagaan. Namun, sinergitas belum optimal akibat keterbatasan personel, sarana prasarana yang belum memadai, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Selain itu, terdapat kendala dalam keberlanjutan pembinaan setelah anak kembali ke lingkungan masyarakat. Kesimpulannya, sinergitas telah berjalan cukup baik, tetapi perlu ditingkatkan melalui penguatan koordinasi dan program berkelanjutan agar hasilnya lebih efektif.
Determinants of Household Food Security in Pesisir Barat Regency Dinda Clara; Arivina Ratih
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6017

Abstract

This study aims to analyze the determinants of household food security in Pesisir Barat Regency. The study uses secondary data from the March 2025 National Socioeconomic Survey (Susenas) with a total sample of 570 households. Household food security is measured using the Jonsson and Toole approach, which classifies households based on energy consumption adequacy. A binary logistic regression model is employed to examine the influence of socioeconomic factors on household food security. The results show that the gender of the household head, per capita expenditure, and household size have a significant effect on household food security. The gender of the household head and household size have a negative effect, while per capita expenditure has a positive effect. Meanwhile, employment status and savings ownership do not have a significant effect. The model demonstrates strong predictive performance, with an overall classification accuracy of 97.5% and a Nagelkerke R Square value of 0.771.
Kolaborasi Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Kesehatan dalam Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pinrang Widyawati Wardani Wahid; Abdul Wahab
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6020

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Kesehatan dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif serta teori collaborative governance dari Ansell dan Gash (2008) yang meliputi kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar instansi belum terbentuk secara substantif, ditandai dengan tidak adanya riwayat kerja sama, lemahnya peran pimpinan dalam memfasilitasi kolaborasi, tidak tersedianya aturan formal seperti MoU atau SOP bersama, serta tidak adanya dialog dan koordinasi yang berkelanjutan. Kondisi tersebut menyebabkan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok berjalan secara parsial, di mana masing-masing instansi melaksanakan tugasnya secara terpisah, sehingga berdampak pada rendahnya efektivitas kebijakan yang terlihat dari masih tingginya tingkat pelanggaran oleh masyarakat. Dengan demikian, permasalahan utama tidak terletak pada regulasi atau sumber daya, melainkan pada belum terbangunnya sistem kolaborasi antar instansi, sehingga diperlukan penguatan kepemimpinan, pembentukan mekanisme kelembagaan yang jelas, serta peningkatan koordinasi untuk mendukung keberhasilan kebijakan
Digital Branding Media Sosial : Analisis Komparatif Penguatan Merek Susu Di Indonesia Melalui Platform Instagram, Facebook, Tiktok Indriani, Syahrheina Feby
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6023

Abstract

Perkembangan teknologi digital yang semakin masif telah mengubah pola  komunikasi merek dari satu arah menjadi interaksi dialogis yang berkelanjutan. Media sosial menjadi platform strategis dalam mendukung penguatan merek (brand strengthening). Namun, penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada efektivitas pemasaran digital secara umum, sehingga masih terdapat kesenjangan dalam memahami peran spesifik konsistensi unggahan dan karakteristik konten dalam membentuk citra merek di industri susu Indonesia yang kompetitif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana aktivitas media sosial berkontribusi terhadap penguatan merek pada akun Susu Zee, Ultra Milk, Hilo, Ovaltine, dan Grandairy di platform Instagram, Facebook, dan TikTok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode observasi selama 31 hari. Data dikumpulkan melalui pengamatan harian terhadap jumlah pengikut, frekuensi unggahan, karakteristik konten, dan sentimen audiens, kemudian dianalisis melalui kategorisasi konten dan analisis sentimen. Hasil penelitian menunjukkan adanya kebaruan bahwa kombinasi konsistensi unggahan, dominasi konten edukatif dan inspiratif, serta sentimen positif audiens secara signifikan meningkatkan keterlibatan dan memperkuat citra merek. Kesimpulannya, strategi komunikasi digital yang terintegrasi, interaktif, dan berorientasi pada audiens menjadi kunci dalam memperkuat posisi merek di media sosial.
Strategi Pengembangan Guru dalam Mewujudkan Pembelajaran Berkualitas Susanto, Heri; Asmariani; Irjus Indrawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6025

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji strategi pengembangan kompetensi guru dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang bermutu. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research), yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari berbagai bahan tertulis, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, serta dokumen lain yang relevan dengan fokus kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mutu pembelajaran merupakan aspek yang sangat diperhatikan dalam dunia pendidikan karena memiliki pengaruh signifikan terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia. Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, guru dituntut untuk menjalankan tugasnya secara profesional, yang memerlukan pemahaman dan wawasan yang kuat mengenai proses pembelajaran. Guru perlu memiliki gambaran yang komprehensif tentang bagaimana pembelajaran berlangsung, serta memahami faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat proses tersebut. Dengan pemahaman tersebut, tugas keguruan dapat dilaksanakan secara optimal dan mampu menghasilkan capaian pembelajaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Proses pembelajaran juga menuntut perhatian terhadap keberagaman karakter peserta didik, sehingga guru perlu menyesuaikan strategi dan pengelolaannya. Pembelajaran dapat dipandang sebagai suatu sistem, sehingga keberhasilannya ditentukan oleh berbagai komponen yang saling berkaitan, baik komponen internal yang berhubungan langsung dengan proses belajar mengajar maupun komponen eksternal. Di antara berbagai komponen tersebut, peran guru menjadi faktor utama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, karena guru merupakan ujung tombak yang berinteraksi secara langsung dengan peserta didik sebagai subjek sekaligus objek pembelajaran.
Manajemen Pondok Pesantren dalam Mengembangkan Kewirausahaan Bahri, Samsul; Agung Setiabudi; Suryani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6026

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji manajemen pondok pesantren dalam mengembangkan kewirausahaan sebagai upaya mewujudkan kemandirian ekonomi dan peningkatan kualitas pendidikan santri. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, yaitu dengan menelaah berbagai literatur yang relevan berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan manajemen pesantren dan kewirausahaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan fungsi-fungsi manajemen, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, memiliki peran penting dalam pengelolaan kewirausahaan di lingkungan pesantren. Kegiatan kewirausahaan pesantren tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan lembaga, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter, kemandirian, dan keterampilan hidup santri. Meskipun demikian, pengembangan kewirausahaan pesantren masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, modal usaha, dan manajemen yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan manajemen kewirausahaan pesantren secara terencana dan berkelanjutan agar pesantren mampu berperan sebagai lembaga pendidikan Islam yang mandiri dan berdaya saing.
Business Judgment Rule BUMN dan Korupsi Merugikan Keuangan Negara UU 1/2025: Gap Akuntabilitas Mendesak Raju Pratama Sibuea; Maroni; Susanti, Emilia
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6027

Abstract

Penelitian ini mengkaji pembaruan hukum pidana dan implikasinya terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Fokus utama pembahasan meliputi perubahan status hukum kekayaan BUMN, adopsi prinsip business judgment rule (BJR), serta dampaknya terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan regulasi BUMN diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum dan profesionalisme pengelolaan BUMN, namun berpotensi menimbulkan inkonsistensi normatif dengan Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi agar tujuan pembaruan hukum pidana dan penguatan tata kelola BUMN dapat tercapai secara seimbang dan berkeadilan.
Kepastian Hukum Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Ade Arga Wahyudi; Wami Irma Suryani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6032

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh reformasi penting dalam politik hukum pidana Indonesia pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), yang turut memuat pengaturan tindak pidana narkotika. Kehadiran pengaturan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) sebagai lex specialis serta implikasinya terhadap kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana narkotika dalam KUHP Nasional, menilai hubungan normatifnya dengan UU Narkotika, dan mengkaji akibat yuridisnya terhadap kepastian hukum serta penegakan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) melalui analisis deskriptif kualitatif atas bahan hukum primer dan sekunder, yakni KUHP Nasional, UU Narkotika, buku-buku dan artikel jurnal ilmiah hukum, serta beberapa sumber sekunder lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Nasional tetap mengkriminalisasi perbuatan terkait narkotika melalui Pasal 609, Pasal 610, dan mekanisme peralihan dalam Pasal 622, sehingga sebagian norma UU Narkotika dicabut secara selektif. Kedudukan UU Narkotika tidak hilang sepenuhnya, tetapi bergeser karena sebagian pengaturannya telah diintegrasikan ke dalam KUHP Nasional. Kondisi ini berimplikasi pada potensi dualisme pengaturan, perbedaan penafsiran, dan tantangan dalam penerapan asas lex specialis. Meskipun demikian, pengaturan baru ini juga membuka peluang harmonisasi hukum pidana yang lebih sistematis. Pengaturan narkotika dalam KUHP Nasional merupakan reformasi normatif yang penting, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada harmonisasi dengan UU Narkotika dan konsistensi dalam mengimplementasikannya.

Page 298 of 312 | Total Record : 3118

 296   297   298   299   300 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue