cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,118 Documents
 298   299   300   301   302 
Praktik Konsumsi Mahasiswa dalam Mereproduksi Distingsi Sosial: Analisis Kekuasaan Simbolik Perspektif Pierre Bourdiue M.Rafli Dwi Mahesa; Sahala Immanuel D. P; Reva Zikri Fahlevi; Vieronica Varbi Sununianti; Istiqomah; Deni Aries Kurniawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6052

Abstract

Fenomena konsumsi di kalangan mahasiswa tidak lagi dapat dipahami sebagai upaya pemenuhan kebutuhan semata, melainkan telah bergeser menjadi praktik sosial yang sarat dengan makna simbolik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik konsumsi mahasiswa berfungsi sebagai mekanisme reproduksi distingsi sosial dan kekuasaan simbolik dalam perspektif Pierre Bourdieu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur melalui pengkajian dan sintesis berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan konsumsi mahasiswa, gaya hidup, serta kerangka teori Bourdieu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi mahasiswa lebih banyak didorong oleh keinginan, gaya hidup, dan pengaruh lingkungan sosial dibandingkan kebutuhan rasional. Konsumsi juga memiliki nilai simbolik yang berfungsi sebagai sarana ekspresi diri, pembentukan identitas, serta memperoleh pengakuan sosial. Perbedaan selera dan pola konsumsi mencerminkan adanya proses distingsi, sementara lingkungan sosial dan kepemilikan sumber daya turut membentuk praktik konsumsi mahasiswa. Dalam perspektif Bourdieu, praktik tersebut berlangsung dalam suatu arena sosial yang memungkinkan terjadinya persaingan simbolik yang dipengaruhi oleh habitus dan berbagai bentuk modal. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsumsi mahasiswa bukan sekadar tindakan individu, tetapi merupakan praktik sosial yang berperan dalam mereproduksi struktur sosial. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya memahami konsumsi sebagai bentuk kekuasaan simbolik serta mendorong penelitian lanjutan berbasis empiris untuk mengkaji dinamika konsumsi mahasiswa dalam berbagai konteks sosial dan budaya.
Persepsi Politik Masyarakat Terhadap Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Layanan Listrik: Studi Kasus Desa Sidorahayu Kecamatan Plakat Tinggi Raissa Caroline; Kun Budianto; Siti Anisyah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6054

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi politik masyarakat terhadap tata kelola pemerintah daerah dalam layanan listrik di Desa Sidorahayu, Kecamatan Plakat Tinggi. Pelayanan listrik sebagai bagian dari pelayanan publik memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat dan pembangunan daerah. Namun, masih terdapat berbagai permasalahan seperti gangguan listrik, keterlambatan penanganan, serta kurangnya transparansi informasi yang memengaruhi kualitas pelayanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam persepsi masyarakat dan praktik tata kelola yang terjadi. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan masyarakat serta aparat desa. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola layanan listrik melibatkan kerja sama antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan pihak PLN, yang mencerminkan pola network governance. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat kendala dalam koordinasi, komunikasi, dan transparansi informasi. Persepsi politik masyarakat terbentuk berdasarkan pengalaman langsung dalam menerima pelayanan, yang menghasilkan penilaian beragam, baik positif maupun negatif. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pemerintah daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi politik masyarakat. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan, maka semakin positif pula persepsi masyarakat terhadap pemerintah, dan sebaliknya.
Performativitas Gender dan Identitas diri dalam film Lovely Man: Perspektif Judith Butler Meza Herlianti; Afifa Humaira; Fatimah Azzahra Surga; Vieronica Varbi Sununianti; Istiqomah; Deni Aries Kurniawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6055

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau performativitas gender dan pembentukan identitas diri dalam film Lovely Man melalui perspektif Judith Butler. Metode yang digunakan pada penelitian ini kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data berupa observasi melalui adegan dan dialog dalam film. Hasil penelitian yang dihasilkan adalah, identitas gender tokoh Syaiful atau Ipul tidak bersifat tetap tetapi terbentuk melalui tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam kehidupan sehari-hari. Penampilan sebagai transpuan yang ditampilkan dari cara berpakian, gestur serta interaksi sosial menunjukkan bahwa gender adalah sesuatu yang dilakukan dan bukanlah sesuatu yang melekat secara alami. Lalu film ini menampilkan adanya identitas ganda yang di jalani oleh Syaiful, yaitu tokoh sebagai ayah dan sebagai transpuan di ruang publik yang dimana sering kali mendorong perbincangan karena adanya norma heteronormatif dari masyarakat. Melalui penelitian ini, disimpulkan bahwa film Lovely Man menghadirkan representasi gender sebagai sesuatu yang tidak linier namun terbentuk dari adanya proses sosial di masyarakat.
Fatamorgana Kemewahan di Ruang Digital: Analisis Budaya Flexing sebagai Hilangnya Nilai Pakai dalam Masyarakat Konsumsi Katerina Saragih, Julyanti; Kevin Erik Hasiholan; Rina Melkhanda; Vieronica Varbi Sununianti; Istiqomah; Deni Aries Kurniawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6056

Abstract

Fenomena "flexing" di media sosial muncul sebagai bentuk ekspresi diri dan penanda status sosial di masyarakat modern, terutama kalangan muda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendorong perilaku flexing, dampaknya terhadap status sosial dan popularitas, serta konstruksi identitas melalui praktik penampilan. Dengan pendekatan studi literatur, penelitian mengkaji lima belas artikel, buku, dan teori relevan, termasuk konsep Baudrillard tentang simulakra dan tanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa flexing didorong oleh keinginan mendapatkan pengakuan sosial, dipengaruhi oleh media sosial, pengaruh peer group, dan motivasi pribadi seperti self-reward. Praktik ini memperkuat stratifikasi sosial, menciptakan ilusi kekayaan, serta menimbulkan dampak psikologis seperti iri hati dan ketidakpuasan. Penelitian menyimpulkan bahwa flexing berfungsi sebagai alat penentu identitas sosial, namun berisiko menimbulkan permukaan dan ketidaksetaraan sosial, serta menekankan pentingnya kesadaran kritis dalam budaya digital.
Perlindungan Hukum Hutan Lindung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebong Putri Demika Sinaga; Ajah Mas Tati Yarti; Anindhita Firrizqi Kaurtania Putri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6057

Abstract

Hutan lindung di Kabupaten Lebong, Bengkulu, memainkan peran penting dalam konservasi sumber daya air, pencegahan erosi, dan mitigasi perubahan iklim, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang Hutan Lindung. Namun, Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Lebong tahun 2021-2041 menunjukkan inkonsistensi dalam zonasi lahan, di mana sebagian kawasan hutan lindung dialokasikan untuk fungsi non-lindung seperti pertanian, permukiman, dan industri kecil. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dasar hukum perlindungan hutan lindung dalam RTRW; (2) mengidentifikasi inkonsistensi regulasi; dan (3) merumuskan rekomendasi harmonisasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif- analitis, memanfaatkan sumber primer (undang-undang, Peraturan Daerah RTRW Lebong No. X Tahun 2021, keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan sumber sekunder (jurnal, laporan KLHK, wawancara dengan 15 informan dari Instansi Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Bappeda). Analisis data melibatkan triangulasi dan interpretasi norma hierarkis. Temuan utama mengungkapkan bahwa RTRW Lebong melanggar prinsip "tidak boleh dialihfungsikan" untuk hutan lindung karena lemahnya partisipasi publik dan kurangnya integrasi data spasial GIS. Hal ini menyebabkan degradasi tutupan hutan sebesar 15% dari tahun 2015-2025 berdasarkan data Landsat. Implikasinya menekankan perlunya revisi RTRW dengan klausul moratorium pengalihan fungsi, penguatan sanksi pidana administratif (Pasal 50 Undang-Undang Kehutanan), dan kolaborasi lintas sektor. Rekomendasi strategis mencakup pembentukan tim verifikasi zonasi berbasis digital, sosialisasi Perda, dan advokasi untuk peninjauan yudisial di Pengadilan Tata Kelola Negara untuk menegakkan supremasi hukum lingkungan. Studi ini berkontribusi pada penguatan tata kelola spasial berkelanjutan di daerah rawan deforestasi seperti Lebong.
Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Gunungkidul Syarif Ardianto Nugroho; Asrul Hamid
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6058

Abstract

Sistem peradilan pidana anak Indonesia telah menerapkan pendekatan restorative justice untuk melindungi dan memulihkan anak yang berhadapan dengan hukum melalui mekanisme diversi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana restorative justice melalui diversi diterapkan di Kabupaten Gunungkidul dan menilai bagaimana tujuan diversi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dipenuhi. Penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Peraturan, literatur, dan temuan penelitian yang relevan dievaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi telah diterapkan di setiap tahapan proses peradilan, tetapi tidak secara optimal. Tidak adanya kesepakatan antara pelaku dan korban, ketidakmampuan para pihak untuk memahami satu sama lain, dan kekurangan dukungan sarana dan prasarana adalah beberapa penyebabnya. Namun, nilai musyawarah yang ada di masyarakat Gunungkidul menjadi potensi yang dapat membantu diversifikasi berhasil. Restorative justice through diversi mengutamakan penyelesaian perkara di luar peradilan formal dengan mengutamakan pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pelaku, dan perlindungan anak. Untuk mencapai tujuan perlindungan anak, penelitian ini menyarankan penguatan fungsi penegak hukum, pengoptimalan tugas Pembimbing Kemasyarakatan, peningkatan sosialisasi masyarakat, dan penyediaan fasilitas pendukung
Kajian Yuridis Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Cyberbullying Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia Putri, Sophia Diana; Sari, Junita Dewi Indah; Prameswari, Diva
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6062

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pergeseran interaksi remaja ke ruang digital, yang di satu sisi memberikan kemudahan komunikasi, namun juga memunculkan masalah serius berupa perundungan siber. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku perundungan siber cenderung memiliki motif untuk merendahkan dan menimbulkan tekanan emosional pada korban. Selain itu, pengaturan hukum terkait perundungan siber di Indonesia masih bersifat umum dan belum diatur secara komprehensif, sehingga menimbulkan kekaburan norma dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang lebih jelas, tegas, dan spesifik dalam mengatur perundungan siber di Indonesia.
Perlindungan Hukum Pemilik Rental Mobil atas Penggadaian Kendaraan oleh Penyewa : Studi Kasus di Kota Bengkulu Maulana Akbar; Uswatun Hasanah; Marlinah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6063

Abstract

Usaha rental mobil di Bengkulu menghadapi risiko hukum yang terus berulang: penyewa yang menggadaikan kendaraan sewaan kepada pihak ketiga tanpa seizin pemilik. Penelitian yuridis normatif ini mengkaji dua pertanyaan pokok—bentuk perlindungan hukum apa yang tersedia bagi pemilik rental mobil, dan upaya hukum perdata apa yang dapat ditempuh untuk mempertahankan hak kepemilikan. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan preventif diwujudkan terutama melalui perjanjian sewa-menyewa tertulis yang memuat klausul larangan penggadaian kendaraan secara tegas, didukung verifikasi identitas penyewa dan asuransi kendaraan All Risk. Perlindungan represif, yang aktif setelah pelanggaran terjadi, mencakup pembatalan kontrak, penarikan kendaraan dengan bantuan kepolisian, penuntutan pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP, serta penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau Pengadilan Negeri. Di sisi perdata, pemilik dapat mengajukan somasi, gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1239 dan 1243 KUHPerdata, gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365, permohonan pembatalan perjanjian gadai berdasarkan Pasal 1150, serta tuntutan ganti rugi atas kerugian nyata dan keuntungan yang hilang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian tertulis yang kokoh tetap menjadi lini pertahanan pertama dan paling efektif, dan bahwa jalur perdata serta pidana dapat—dan sebaiknya—ditempuh secara bersamaan untuk memaksimalkan pemulihan kerugian.
Kekuatan Pembuktian Persetujuan Peserta dalam Konsolidasi Tanah: Kritik Yuridis terhadap Mekanisme Paraf Nana Afryani; Djoni Sumardi Gozali
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6066

Abstract

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah mengandalkan pembubuhan paraf peserta sebagai instrumen utama formalisasi kesepakatan dalam setiap tahapan penyelenggaraannya, termasuk berita acara kesepakatan yang menjadi dasar pelaksanaan program. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara kritis kedudukan yuridis mekanisme paraf tersebut dalam perspektif hukum pembuktian perdata Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan melalui analisis terhadap Pasal 1868–1875 KUHPerdata dan Pasal 15-16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paraf hanya menghasilkan akta di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya menurut Pasal 1875 KUHPerdata bersifat kondisional, yaitu bergantung pada pengakuan pihak yang menandatangani. Kelemahan ini berdiri sendiri sekaligus memperdalam persoalan validitas kehendak substantif. Lebih lanjut, mekanisme paraf terbukti tidak memenuhi kekuatan pembuktian luar (uitwendige bewijskracht), formal (formele bewijskracht), maupun materiil (materiele bewijskrach) sebagaimana disyaratkan oleh doktrin hukum pembuktian perdata. Ketidakseimbangan antara bobot akibat hukum yang bersifat permanen dan lemahnya kekuatan pembuktian instrumen persetujuan merupakan persoalan normatif mandiri yang berimplikasi langsung pada ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa pasca konsolidasi.
Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Melalui Showroom Di Kabupaten Bengkulu Tengah Raisya Dini Putri; Ashibly; Uswatun Hasanah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6072

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dalam praktik jual beli mobil bekas melalui showroom, khususnya terkait penerapan asas itikad baik dan tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi (hidden defect). Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli mobil bekas melalui showroom di Desa Pasar Pedati Kabupaten Bengkulu Tengah serta bagaimana bentuk tanggung jawab penjual apabila terdapat cacat tersembunyi pada kendaraan yang diperjualbelikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas itikad baik dalam praktik jual beli mobil bekas serta untuk menganalisis tanggung jawab hukum penjual terhadap cacat tersembunyi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menghubungkan fakta di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas itikad baik dalam jual beli mobil bekas melalui showroom belum terlaksana secara optimal, yang ditandai dengan kurangnya keterbukaan penjual dalam menyampaikan kondisi kendaraan secara jujur kepada pembeli. Selain itu, tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi tetap melekat meskipun telah diberikan garansi dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat pelanggaran terhadap asas itikad baik yang berpotensi menimbulkan wanprestasi dan kerugian bagi pembeli.

Page 300 of 312 | Total Record : 3118

 298   299   300   301   302 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue