cover
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Articles 3,118 Documents
Disharmoni Kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum Pelaku Usaha Digital di Indonesia: Kajian Terhadap UU ITE, UU Cipta Kerja, dan UU Pelindungan Data Pribadi Asep Tatang Ruhimat; Hartanto; Anwar Budiman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5995

Abstract

Perkembangan usaha digital di Indonesia telah menempatkan ruang digital sebagai arena kegiatan ekonomi yang bergantung pada sistem elektronik, transaksi elektronik, dan pemrosesan data pribadi, sehingga menuntut adanya kepastian hukum bagi pelaku usaha digital. Dalam konteks tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital memegang peran penting dalam tata kelola hukum digital, namun pengaturan kewenangannya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi belum sepenuhnya harmonis. Perbedaan orientasi ketiga undang-undang tersebut menimbulkan persoalan disharmoni kewenangan yang berimplikasi pada ketidakjelasan otoritas, tumpang tindih kewajiban kepatuhan, dan ketidakpastian pengawasan bagi pelaku usaha digital. Permasalahannya:1. Bagaimanakah pengaturan kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam UU ITE, UU Cipta Kerja, dan UU Pelindungan Data Pribadi, serta bagaimanakah disharmoni kewenangan tersebut terjadi dalam penyelenggaraan usaha digital di Indonesia; 2. Bagaimanakah model harmonisasi kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital yang ideal untuk menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha digital di Indonesia. Metode penelitian : yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis, Kesimpulan menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam ketiga undang-undang tersebut membentuk konstruksi kewenangan yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan disharmoni normatif, kelembagaan, dan fungsional dalam penyelenggaraan usaha digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi kewenangan yang ideal harus dilakukan secara terpadu pada tingkat normatif, kelembagaan, dan pelaksanaan, melalui sinkronisasi materi muatan peraturan perundang-undangan, penegasan batas kewenangan antar lembaga, serta integrasi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan, agar tercipta kepastian hukum bagi pelaku usaha digital di Indonesia.
Praktik Penggunaan Aplikasi Gojek oleh Mahasiswa Universitas Sriwijaya dalam Perspektif Aulia Novita Rizki; Naura Putri Utaya; Aura Tsabitah; Vieronica Varbi Sununianti; Istiqoma; Deni Aries Kurniawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5998

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya penggunaan aplikasi digital dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa, khususnya Gojek sebagai platform multifungsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penggunaan Gojek oleh mahasiswa Universitas Sriwijaya dalam perspektif Pierre Bourdieu dengan melihat habitus, modal, dan ranah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap mahasiswa pengguna aktif Gojek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Gojek telah menjadi kebiasaan yang terbentuk melalui pengalaman berulang dan dilakukan secara otomatis. Praktik ini dipengaruhi oleh modal ekonomi, sosial, dan budaya yang dimiliki mahasiswa. Selain itu, ranah digital turut memperkuat penggunaan Gojek sebagai sesuatu yang wajar dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa memilih Gojek karena dinilai praktis, efisien, dan memudahkan pemenuhan kebutuhan mobilitas serta konsumsi. Dengan demikian, Gojek tidak hanya berfungsi sebagai alat tetapi juga sebagai praktik sosial yang membentuk perilaku mahasiswa di era digital. Kesimpulannya, penggunaan Gojek menunjukkan bagaimana teknologi digital membentuk praktik sosial melalui interaksi habitus, modal, dan ranah.
Selektivitas Jaksa Dalam Membuktikan Mens Rea: Kesenjangan Hukum Dan Persepsi Masyarakat Pada Perkara Penipuan Dan Penggelapan Di Kejaksaan Negeri Sukoharjo Kaka Haidar, Muhammad; Muhammad Attar Alfaridzi; Krisworo; Aprilia Dwi Rahayu; Andika Rhea Pramesthi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6003

Abstract

Penelitian ini mengkaji kesenjangan antara konstruksi hukum pidana tentang mens rea dengan pemahaman masyarakat awam, serta mengkaji cara jaksa mengelola kesenjangan tersebut dalam praktik penuntutan di Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Persoalan pokok yang diteliti adalah mengapa masyarakat secara konsisten gagal membedakan penipuan dan penggelapan meskipun kedua delik memiliki konstruksi yuridis yang berbeda secara fundamental, dan bagaimana kondisi tersebut memengaruhi strategi pembuktian jaksa. Penelitian ini didasarkan pada pandangan bahwa sistem hukum pidana Indonesia dalam praktiknya tidak terlepas dari kondisi sosial masyarakat. Hukum tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh cara masyarakat memahami dan mengalami suatu peristiwa hukum. yang terbentuk dari pengalaman keseharian, bukan dari teks normatif. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh dari wawancara semi-terstruktur terhadap 5 Jaksa Penuntut Umum dan 8 anggota masyarakat, serta observasi berkas perkara pidana berupa BAP, surat dakwaan, dan surat tuntutan. Analisis dilakukan melalui triangulasi sumber dan teori, dengan mengintegrasikan konsep epistemic authority (Hardwig, 1991) dan konstruksi sosial hukum (Berger & Luckmann, 1966). Temuan menunjukkan bahwa seluruh responden masyarakat berorientasi pada actus reus sebagai satu-satunya basis penilaian, sementara jaksa secara selektif mengadaptasi bahasa pembuktian mens rea tergantung pada profil perkara dan karakteristik pelaku. Selektivitas ini terjadi bukan karena kelemahan normatif, melainkan karena absennya otoritas epistemik yang efektif antara aparat hukum dan masyarakat. Pemahaman masyarakat terbukti bersifat dinamis: setelah diberikan ilustrasi kasus berbasis kronologi, sejumlah responden mampu membedakan kedua delik dengan tepat. Temuan ini mengimplikasikan bahwa efektivitas penuntutan pidana tidak semata bergantung pada ketepatan konstruksi dakwaan, tetapi juga pada kapasitas komunikatif jaksa sebagai agen epistemic authority dalam mentranslasi konsep abstrak ke dalam bahasa yang dapat dipahami publik.
Systematic Literature Review (SLR): Peran Regulasi Diri dan Kecerdasan Emosional terhadap Hasil Belajar dan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Peserta Didik Yanti, Ni Putu Ayu Rhiana Pradnyasuari; Sugiarta, I Made; Mahayukti, Gusti Ayu; Suarsana, I Made
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6005

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran regulasi diri (self-regulated learning/SRL) dan kecerdasan emosional (emotional intelligence/EI) terhadap hasil belajar dan kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Dari 250 artikel yang ditelusuri melalui Scopus, Google Scholar, dan ERIC, sebanyak 15 artikel lolos seleksi dan menjadi bahan kajian dalam penelitian. Hasil sintesis menunjukkan bahwa regulasi diri (self-regulated learning/SRL) berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar matematika, baik secara langsung maupun dalam beberapa studi penelitian yang menyatakan bahwa regulasi diri (self-regulated learning/SRL) sebagai variabel perantara yang menjembatani pengaruh faktor psikologis terhadap capaian akademik. Selain itu, kecerdasan emosional (emotional intelligence/EI) juga ditemukan berkontribusi terhyadap hasil belajar matematika, terutama melalui kemampuan peserta didik dalam mengelola emosi, meningkatkan motivasi, dan menjaga konsentrasi selama proses pembelajaran. Terhadap kemampuan pemecahan masalah, komponen metakognisi dalam regulasi diri (self-regulated learning/SRL) meliputi kemampuan merencanakan, memantau, dan mengevaluasi proses berpikir, yang berperan penting dalam proses berpikir tingkat tinggi. Kemampuan pemecahan masalah matematika merupakan salah satu bentuk penerapan kemampuan berpikir tingkat tinggi, karena melibatkan proses analisis, evaluasi, dan pengambilan keputusan dalam menyelesaiakan masalah. Sementara kecerdasan emosional (emotional intelligence/EI) berperan terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika dengan menekan kecemasan matematika yang dapat menghambat proses kognitif, dan meningkatkan motivasi instrik peserta didik yang mendorong ketekunan dan strategi penyelesaian yang lebih efektif. Secara simultan, regulasi diri (self-regulated learning/SRL) dan emosional (emotional intelligence/EI) saling melengkapi, dimana emosional (emotional intelligence/EI) menyediakan landasan afektif yang memungkinkan regulasi diri (self-regulated learning/SRL) berfungsi secara optimal. Sinergi ini berdampak pada peningkatan hasil belajar matematika serta kemampuan pemecahan masalah, karena peserta didik mampu mengelola emosi sekaligus mengatur strategi berpikir secara efektif. Temuan ini menegaskan perlunya integrasi regulasi diri (self-regulated learning/SRL) dan emosional (emotional intelligence/EI) dalam desain pembelajaran matematika yang efektif.
Upaya Penyidikan Tindak Pidana Judi Online: (Studi Kasus Di Polresta Bengkulu Kasus Di Polresta Bengkulu) Putra dewa, Riski; Dwikari Nuristiningsih; Addy Candra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6006

Abstract

Penelitian ini mengkaji efektivitas penyidikan tindak pidana judi online di Polresta Bengkulu beserta hambatan-hambatan yang ditemui selama prosesnya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris berpendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan penyidik dan anggota masyarakat, serta analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penyidikan pada umumnya telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, meliputi KUHAP dan UU ITE, mencakup tahap penyelidikan, penetapan tersangka, analisis forensik digital, hingga pemberkasan dan pelimpahan perkara. Namun demikian, efektivitas keseluruhan masih belum optimal akibat sejumlah kendala: keterbatasan personel berkeahlian teknologi informasi, peralatan forensik yang belum memadai, kesulitan dalam memperoleh dan mengautentikasi bukti elektronik, akses terbatas terhadap data yang tersimpan di server luar yurisdiksi nasional, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Peningkatan kapasitas penyidik, investasi pada infrastruktur forensik, penguatan koordinasi antarlembaga, dan edukasi hukum publik yang berkelanjutan menjadi langkah strategis yang perlu segera diambil.
Redesain Peradilan Agama: Menilai Perkembangan dan Tantangan Era Modern Syamsul Ilmi; Kurniati; Misbahuddin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6007

Abstract

Artikel ini mengkaji perjalanan sejarah sosial Peradilan Agama di Indonesia dari masa kolonial Belanda hingga era digitalisasi modern. Dengan menggunakan pendekatan normatif-historis dan konseptual-argumentatif, penelitian ini menguraikan titik-titik transformasi krusial yang membentuk wajah peradilan agama Indonesia saat ini. Kajian menunjukkan bahwa peradilan agama telah melewati lima fase utama: era kolonial Belanda (1882–1942) dengan dualisme teori Receptio in Complexu dan teori Receptie; pendudukan Jepang (1942–1945) yang mempertahankan struktur peradilan dengan sedikit perubahan nomenklatur; masa awal kemerdekaan (1945–1970) yang ditandai perjuangan formalisasi hukum Islam dalam konstitusi; era reformasi struktural (1970–2004) melalui undang-undang pokok kekuasaan kehakiman dan konsep satu atap di bawah Mahkamah Agung; serta era modernisasi digital (2004–sekarang) melalui implementasi sistem e-court. Artikel ini juga menawarkan rekonstruksi ideal redesain peradilan agama berbasis integrasi maqâṣid al-syarî'ah dengan sistem peradilan elektronik, sebagai wujud peradilan yang inklusif, humanis, dan berkeadilan di era global.
Membaca Proyek Geothermal Dalam Terang Bonumnum Commune Thomas Aquinas Iluminata Fatreimin Adur; Gregorius Bagung Santur; Elvintus Sanar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6009

Abstract

Pembangunan geothermal di Poco Leok Kabupaten Manggarai merupakan salah satu isu krusial yang masih ramai diperdebatkan dalam forum publik. Proyek ini merupakan salah satu kebijakan politik yang bertujuan untuk mendorong transisi energi yang berkelanjutan. Namun dalam pengimplementasiannya, proyek ini justru menimbulkan konflik sosial seperti polarisasi dalam masyarakat, hak masyarakat adat diabaikan, kerusakan lingkungan, masyarakat kehilangan matapencaharian, dan ketidak adilan. Hal ini ditandai dengan ramainya gerakan sosial yang timbul sebagai bentuk penolakan terhadap proyek yang dianggap destruktif ini. Dalam tulisan ini, penulis coba menanggapi kebijakan politik tersebut dengan menggunakan konsep politik Thomas Aquinas. Menurut Thomas Aquinas, suatu negara (tatanan politik) secara lahiriah dibentuk untuk tercapainya kepentingan bersama (bonum commune). Hal ini didasari oleh hakikat dari negara yang dibentuk oleh eksistensi manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain, sehingga tujuannya yaitu untuk mencapai bonum commune. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan studi pustaka dan analisis konseptual. Berdasarkan hasil analisis proyek tersebut pada dasarya tidak mengarah pada bonum commune, dan justru menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat.
Pengaruh Kualitas Layanan dan Kepercayaan terhadap Loyalitas Pelanggan pada Euderma Klinik Singaraja Faustina Agung Adrea Nathania Christie; Komang Endrawan Sumadi Putra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6011

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh kualitas layanan dan kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan pada Euderma Klinik Singaraja. Latar belakang penelitian berpijak pada dinamika industri estetika di Singaraja yang semakin kompetitif, sehingga retensi pelanggan menjadi tantangan utama yang menuntut sinergi antara kualitas pelayanan dan integritas hubungan dengan pelanggan. Kualitas layanan dan kepercayaan diposisikan sebagai variabel utama dalam menjelaskan perilaku loyalitas konsumen pada sektor jasa perawatan kulit. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif kausal dengan melibatkan responden yang dipilih melalui teknik purposive sampling, menggunakan instrumen kuesioner yang telah memenuhi uji validitas dan reliabilitas. Analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda melalui SPSS yang mencakup uji asumsi klasik, uji simultan, uji parsial, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan dan kepercayaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Secara parsial, kualitas layanan yang meliputi bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati terbukti meningkatkan loyalitas pelanggan, sementara kepercayaan yang mencakup kejujuran, kepedulian, dan kredibilitas menjadi fondasi utama dalam membangun komitmen pelanggan. Model penelitian menunjukkan kontribusi yang cukup kuat dalam menjelaskan loyalitas, sehingga menegaskan bahwa strategi retensi pelanggan perlu mengintegrasikan peningkatan kualitas layanan dan penguatan kepercayaan untuk membangun loyalitas jangka panjang.
Akibat Hukum Perubahan Data Orang Tua dalam Akta Kelahiran terhadap Status Keperdataan Pemohon Reza Ali; Nunung Rodliyah; Kasmawati; Elly Nurlaili; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6012

Abstract

Perubahan data orang tua dalam akta kelahiran merupakan isu hukum yang memiliki implikasi signifikan terhadap status keperdataan seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari perubahan tersebut, khususnya terkait dengan hubungan keperdataan antara anak dan orang tua, termasuk hak waris, perwalian, dan identitas hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan data orang tua dalam akta kelahiran harus didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi status hubungan hukum antara anak dan orang tua yang tercantum sebelumnya, termasuk berimplikasi pada hak dan kewajiban keperdataan. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian serta dasar hukum yang kuat dalam setiap permohonan perubahan data akta kelahiran agar tidak menimbulkan konflik hukum di kemudian hari.
Mitigasi Bencana Berbasis Kearifan Lokal Suku Sasak Dalam Membangun Resiliensi Komunitas Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat Rivaldi, Muhammad; Mujahidin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6013

Abstract

Penelitian ini mengkaji mitigasi bencana berbasis kearifan lokal Suku Sasak dalam membangun resiliensi komunitas di Kota Mataram. Latar belakang penelitian ini adalah tingginya risiko bencana yang diperparah oleh urbanisasi serta dominasi pendekatan mitigasi yang bersifat top-down. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kearifan lokal dalam memperkuat resiliensi melalui modal sosial, komunikasi, kompetensi komunitas, dan kapasitas ekonomi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan teknik purposive dan snowball sampling. Analisis data menggunakan model interaktif berbantuan NVivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal, baik tangible seperti kul-kul dan arsitektur adaptif, maupun intangible seperti besemeton dan besiru, berperan dalam sistem peringatan dini dan penguatan kohesi sosial. Namun, terdapat tantangan berupa degradasi nilai kolektif dan fenomena pasif digital. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi kearifan lokal dalam tata kelola mitigasi bencana perkotaan.