cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,118 Documents
 301   302   303   304   305 
Pengaruh Social Media Marketing an Persepsi Kualitas Produk terhadap Niat Beli Produk Fashion pada Gen Z di Yemima Stuff Ida Ayu Satya Pradnya Putri; Ida Bagus Koman Suarmaja
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6126

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan perilaku konsumen, khususnya Generasi Z, yang semakin bergantung pada media sosial dalam mencari informasi dan menentukan keputusan pembelian produk fashion. Namun, penurunan penjualan yang dialami Yemima Stuff dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya permasalahan pada niat beli konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh social media marketing dan persepsi kualitas produk terhadap niat beli produk fashion pada Generasi Z di Yemima Stuff. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal. Sampel penelitian berjumlah 120 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria Generasi Z yang mengetahui atau pernah melihat produk Yemima Stuff. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa social media marketing dan persepsi kualitas produk secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli. Secara parsial, social media marketing dan persepsi kualitas produk masing-masing juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli, dengan persepsi kualitas produk sebagai variabel yang lebih dominan. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran melalui media sosial yang efektif serta persepsi kualitas produk yang baik mampu meningkatkan ketertarikan dan keyakinan konsumen dalam melakukan pembelian.
Mekanisme Ganti Rugi Bagi Korban Dalam Hukum Pidana di Indonesia Putu Balik Widiastana; Dewa Gede Sudika Mangku; Ni Putu Rai Yuliartini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6127

Abstract

Penelitian ini mengkaji transformasi sistem peradilan pidana di Indonesia yang bergeser dari paradigma retributif ke arah keadilan restoratif melalui pembaruan hukum dalam UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) dan UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP). Fokus utama penelitian adalah mekanisme ganti rugi bagi korban tindak pidana, yang kini dipandang sebagai subjek hukum yang berhak atas pemulihan, bukan sekadar alat bukti. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal, artikel ini menganalisis sinkronisasi antara hukum materiil dan formil dalam melindungi hak korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi baru telah memberikan landasan kuat melalui mekanisme restitusi, kompensasi, dan inovasi dana abadi, masih terdapat kendala fundamental berupa kekaburan norma teknis. Permasalahan utama meliputi ketiadaan pedoman baku penghitungan kerugian immateriil, ketidakharmonisan aturan kompensasi antar undang-undang, serta kekosongan regulasi pelaksana terkait pengelolaan dana abadi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya perumusan aturan turunan yang lebih presisi, transparan, dan operasional guna memastikan pemulihan hak korban dapat terealisasi secara efektif dan tidak hanya berhenti sebagai pengakuan normatif.
Pemerataan Bantuan Sosial Melalui Sistem Pemerintahan Daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan Nining Lestari Da Silva; Brampi Soniman Sae; Intan Yulintri Sopaba; Welmi Ananda Ngongo; Denil Ngginak; Fadil Mas’ud
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6131

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran sistem pemerintahan daerah dalam mendukung distribusi bantuan sosial yang merata serta menganalisis elemen-elemen yang memengaruhi keberhasilannya di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Metode yang diterapkan adalah kualitatif dengan karakteristik deskriptif-analitis, menggunakan studi pustaka dari berbagai referensi seperti jurnal akademis, dokumen resmi, dan berita yang terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah berfungsi sebagai pelaksana utama dalam tahapan pendataan, verifikasi, pengiriman, dan pengawasan bantuan sosial. Namun, di lapangan masih terdapat sejumlah masalah, seperti ketidakakuratan data penerima, kapasitas kelembagaan yang terbatas, serta kompleksitas kondisi geografis dan sosial masyarakat. Selain itu, efektivitas distribusi bantuan sosial terpengaruh oleh kebijakan yang belum sepenuhnya transparan, kapasitas aparatur yang masih rendah, serta kurangnya partisipasi dan pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kapasitas kelembagaan, memanfaatkan teknologi digital, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan. Dengan langkah-langkah tersebut, distribusi bantuan sosial di Kabupaten Timor Tengah Selatan diharapkan dapat dilakukan secara lebih adil, transparan, dan tepat sasaran demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
Study of Terrorism Crimes in Law Number 5 of 2018: Challenges of Law Enforcement and Policy Reform Sumarno; Ramadani, Suci; Purnomo, Sagita; Lumbanbatu, Bima; Habibi, Haris
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6132

Abstract

Terorisme merupakan ancaman serius yang membutuhkan penanganan khusus dari negara. Indonesia sebagai negara demokrasi tidak kebal terhadap ancaman peristiwa teror seperti pengeboman di tempat umum, bom bunuh diri, dan penyebaran radikalisme. Terorisme merupakan kejahatan luar biasa, sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas secara mendalam regulasi hukum dan unsur-unsur kejahatan terorisme dalam UU Nomor 5 Tahun 2018, serta secara komprehensif mengkaji tantangan dan kebijakan hukum (pidana dan non-pidana) dalam penegakan hukum kejahatan terorisme. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, membahas gejala dan masalah hukum yang ada serta mengujinya berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku serta norma hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Kejahatan Terorisme telah memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dalam mengatur definisi, unsur, dan ruang lingkup kejahatan terorisme. Tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap kejahatan terorisme adalah berkembangnya modus operandi terorisme, serta potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam mengambil tindakan tegas terhadap pelaku teror. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum untuk melawan terorisme dalam bentuk kebijakan pidana dan non-pidana.
Budaya Konsumtif dalam Perspektif Jean Baudrillard: Studi pada Pengguna TikTok Shop M. Budi Pratama; M. Taufiqurrahman Akbar; M. Alif Awaluddin; Vieronica Varbi Sununianti; Istiqoma; Deni Aries Kurniawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6134

Abstract

Belakangan ini, aktivitas belanja bukan lagi sekadar cara untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan telah bergeser menjadi sarana untuk menunjukkan identitas diri. Penelitian ini mengulas bagaimana TikTok Shop menjadi ruang baru bagi tumbuhnya budaya konsumtif yang sangat intens. Fokus utamanya adalah membedah fenomena tersebut melalui kacamata pemikiran Jean Baudrillard, khususnya mengenai konsep nilai tanda (sign value), simulasi, dan hiperrealitas. Dengan menggunakan metode studi literatur (narrative review), penelitian ini menganalisis berbagai tulisan ilmiah, buku, dan jurnal yang relevan untuk memetakan perilaku konsumen di era digital. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengguna TikTok Shop cenderung membeli barang bukan karena fungsi praktisnya, melainkan demi mengejar simbol sosial seperti citra “glowing”, “aesthetic”, atau gaya hidup “clean girl” yang viral. Fitur live shopping dan algoritma platform ini menciptakan kondisi nyata dan lebih menggoda daripada realitas produk itu sendiri. Simpulannya, TikTok Shop telah berhasil mengintegrasikan hiburan dan ekonomi ke dalam sebuah ekosistem simulakra yang membuat konsumsi menjadi cair, implusif, dan sepenuhnya berbasis pada pemenuhan citra identitas di ruang sosial.
Ketimpangan Otonomi Fiskal dalam Pembiayaan Sekolah dan Madrasah: Kritik Terhadap Desain Desentralisasi Pendidikan Fajar Meihadi; Utang Rosidin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6136

Abstract

Desentralisasi fiskal dalam pendidikan di Indonesia secara normatif diarahkan untuk mewujudkan pemerataan dan otonomi daerah, namun implementasinya justru melanggengkan ketimpangan sistemik. Penelitian ini bertujuan mengkritisi desain desentralisasi pendidikan dengan fokus pada ketimpangan vertikal (antara pusat dan daerah), ketimpangan horizontal (antar daerah), dan institusional (sekolah negeri dengan swasta dan madrasah). Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip money follows function tidak berjalan, terjadi distorsi alokasi anggaran seperti pendanaan sekolah kedinasan yang melebihi anggaran teknis pendidikan, serta ketimpangan kapasitas fiskal daerah menghasilkan disparitas layanan. Sekolah swasta dan madrasah terpinggirkan dalam skema pembiayaan, dan putusan Mahkamah Konstitusi berpotensi menjadi kebijakan simbolik tanpa dukungan fiskal. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa desain desentralisasi fiskal gagal mewujudkan keadilan distributif. Saran yang diajukan mencakup realokasi anggaran, penguatan conditional grant, serta skema subsidi langsung berbasis peserta didik untuk sekolah swasta dan madrasah.
Pengaruh Literasi Pertanian Terhadap Peningkatan Kualitas Ketahanan Pangan Lokal Di Kelurahan Helvetia Kota Medan Sunyianto; Yusrin Karauna; Muhammad Fadli; Bezatulo Laia; Kerisman Halawa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6138

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) Apakah literasi pertanian berpengaruh terhadap peningkatan kualitas ketahanan pangan lokal di Kelurahan Helvetia Kota Medan, (2) Seberapa besar pengaruh literasi pertanian terhadap peningkatan kualitas ketahanan pangan lokal di Kelurahan Helvetia Kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah 121 orang. Sampel yang digunakan berjumlah 55 responden. Metode analisis data yang digunakan adalah Uji instrumen, uji asumsi klasik, uji regresi linear sederhana, uji hipotesis, uji koefisien determinasi (R2) dengan menggunakan aplikasi SPSS Version 25 for Windows. Hasil penelitian menunjukkan (1) literasi pertanian berpengaruh terhadap peningkatan kualitas ketahanan pangan lokal di Kelurahan Helvetia Kota Medan, (2) nilai koefisien determinasi (????2) adalah 0,586 atau 58,60% yang berarti bahwa Literasi pertanian mempengaruhi peningkatan kualitas ketahanan pangan lokal 55,60%. Hal ini dapat diartikan bahwa 44,40%  dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan variabel yang tidak diteliti.
Implementasi Artificial Intelligence dalam Meningkatkan Efisiensi Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Karawang Zhafirah, Amanda Alya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6139

Abstract

Transformasi digital pada sektor pemerintahan mendorong perubahan sistem administrasi menuju pemanfaatan Artificial Intelligence (AI). Kabupaten Karawang menerapkan AI dalam pengembangan smart governance untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Efektivitas implementasi tersebut masih memerlukan kajian mendalam pada aspek efisiensi administrasi, kelembagaan, serta regulasi pendukung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparatur pemerintah daerah, observasi terbatas pada sistem layanan digital, serta studi dokumen kebijakan dan literatur ilmiah terkait AI governance. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, disertai triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan penerapan Artificial Intelligence pada sistem administrasi Pemerintah Kabupaten Karawang mempercepat proses pelayanan publik, meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip, serta memperluas akses layanan berbasis e-government. Temuan lapangan menunjukkan waktu layanan administratif mengalami penurunan signifikan. Tantangan muncul pada kesiapan sumber daya manusia, potensi bias algoritmik, serta keterbatasan regulasi etika penggunaan data. Artificial Intelligence berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi administrasi pemerintahan di Kabupaten Karawang. Kinerja sistem bergantung pada kapasitas aparatur, integrasi kebijakan, serta penguatan tata kelola digital berbasis etika. Pengembangan AI governance framework menjadi kebutuhan untuk menjaga konsistensi layanan publik yang akuntabel dan berkelanjutan.
Perlindungan Hukum Hak Pekerja dalam Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak: Studi Kasus Penetapan No. 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Dps Putu Bayu Satvika; Ni Made Jaya Senastri; Ni Komang Arini Styawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6140

Abstract

Sebagai negara dengan populasi besar, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi tenaga kerja, terutama terkait risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan secara sepihak oleh pengusaha. Penelitian ini secara mendalam menganalisis prosedur terminasi kerja menurut hukum positif Indonesia serta bentuk perlindungan hak pekerja dalam sengketa PHK sepihak, dengan mengambil studi kasus pada Penetapan No. 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Dps. Menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, hasil kajian menegaskan bahwa PHK dilarang dilakukan secara sewenang-wenang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, setiap pengakhiran hubungan kerja wajib melalui tahapan prosedural yang sah, dimulai dari perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase, hingga jalur Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) jika kesepakatan tidak tercapai. Pekerja yang menjadi korban PHK sepihak tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang memiliki hak konstitusional atas kompensasi finansial yang mencakup uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak. Efektivitas perlindungan hukum ini sangat bergantung pada kepatuhan perusahaan terhadap prosedur formal dan kemudahan akses pekerja terhadap mekanisme penyelesaian sengketa demi mewujudkan keadilan industrial serta kepastian hukum di Indonesia.
Perlindungan Hak-Hak Pekerja/Buruh dalam Perusahaan Pailit yang Dilakukan Going Concern Guntoro; Hartanto; Anwar Budiman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6143

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan hukum bidang ketenagakerjaan yang langsung bersinggungan dengan kepailitan yaitu pengakuan dan pembayaran hak-hak Pekerja/Buruh yang meliputi upah dan kompensasi pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak karena perusahaanya pailit dan kemudian dilakukan going concern atau dilangsungkannya kembali usahanya pasca pailit. Permasalahan tersebut hari ini menjadi tidak mudah dan kompleks mengingat dalam kepailitan semua harta perusahaan termasuk pengurusan dan pemberesannya berada di tangan Kurator, sementara perusahaan atau Debitor pailit kehilangan hak atas pengurusan perusahaan. Disisi lain Pekerja/Buruh membuat atau menjalin hubungan kerja dengan perusahaan, dan ketika terjadi pailit tetap bekerja, tidak dilakukan pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan hal-hal tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu: pertama, Bagaimana status Hubungan Kerja antara Pekerja/Buruh dengan debitor pailit, kurator atau pemegang pelaksana going concern antara Pemutusan Hubungan Kerja atau dilanjutkan hubungan kerja; dan kedua, Bagaimana keadilan hak atas Upah dan Pesangon dalam perusahaan pailit yang dilakukan going concern dan Pekerja/Buruh tidak di PHK sampai melewati batas waktu pengajuan Tagihan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perUndang-Undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa hubungan kerja harus berakhir atau diakhiri apabila perusahan pilit oleh kurator dan dapat diakhiri oleh Pekerja/Buruh itu sendiri. Dalam hal dilakukan going concern setelah pailit maka setelah dilakukan pemutusan hubungan kerja karena pilit, hubungan kerja dapat dimulai lagi dengan perjanjian kerja yang baru antara Pekerja/Buruh dengan kurator sebagai penanggungjawab utama kepailitan atau dengan pemegang pelaksana going concern yang ditunjuk oleh kurator atas penetapan hakim pengawas. Apabila perusahaan pailit dan dilakukan going concern Pekerja/Buruh tidak dilakukan pemutusan hubungan kerja maka hubungan kerjanya masih berlanjut dan tidak memiliki alas hak untuk menghitung pesangon sekalipun terdapat batas waktu pengajuan tagihan.

Page 303 of 312 | Total Record : 3118

 301   302   303   304   305 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue