cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Husnatul Mahmudah
Contact Email
arraynez@gmail.com
Phone
+6285239524867
Journal Mail Official
arraynez@gmail.com
Editorial Address
Lingkungan Al Hilal Tolotongga - Keluarahan Ule - Kecamatan Asakota - Kota Bima - NTB
Location
Kota bima,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
NALAR: Journal Of Law and Sharia
Published by Sarau Institute
ISSN : -     EISSN : 29867177     DOI : -
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
NALAR: Jurnal of Law dan Sharia adalah jurnal Ilmiah dalam bidang Ilmu Hukum dan Hukum Islam (Syariah) yang diterbitkan oleh Sarau Institut, Jurnal NALAR ini mengkaji berupa hasil-hasil penelitian dan review dalam bidang kajian terpilih meliputi berbagai cabang hukum secara Umum ataupun secara khusus dalam bidang Ilmu Hukum seperti Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, Perdata, Pidana, Tata Negara, Perbandingan Hukum ataupun cabang hukum yang relevan dengan kajian Ilmu Hukum, dan juga dalam bidang Hukum Islam (Syariah) meliputi kajian Hukum Islam (Pemikiran Hukum Para Fuqaha), Hukum Keluarga (Perkawinan, Talaq, Waris dll.), Perbandingan Hukum, ataupun kajian yang relevan dengan Hukum Islam (Syariah).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1A NOMOR: 1467/PDT.G/2022/PA BIMA Nurmila, Siti; Mahmudah, Husnatul
NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 2 No 2 (2024): NALAR: Journal Of Law and Sharia
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61461/nlr.v2i2.105

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hakim mepertimbangkan dalam menetapkan kosep sama rata dalam membagi harta bersama setelah percereian di Pengadilan Agama Bima Kelas 1 a. Penelitian ini merupakan peneliatian Pendekatan Yuridis Normatif dan legal research yang didukung oleh data primer dan data sekunder. Adapun data primer didapatkan dari narasumber melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder didapatkan melalui buku-buku, jurnal, serta didapatkan juga diperaturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini hakim memberikan bagian dengan sama rata karena melihat bahwa harta yang didapatkan itu didapatkan secara bersama-sama antara suami istri pada saat pernikahan, dengan dibuktikan dengan bukti-bukti yang diberikan pada saat persidangan, dalam penelitian maka pembagian harta bersama tersebut didapatkan secara bersama dan dibagi dengan konsep sarata oleh ketua mejelis hakim pada putusan perkara Nomor 1467/pdt/G/2022/PA Bima.
KONSEP ‘URF PADA TATA LETAK RUMAH DAN TANAH DALAM KELUARGA (SALEMBA) DI DESA TALAPITI KECAMATAN AMBALAWI Ardianti, Yuyun; Mahmudah, Husnatul; Hidayatullah, Syarif
NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 2 No 3 (2024): NALAR: Journal Of Law and Sharia
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61461/nlr.v2i3.113

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep 'urf atau kebiasaan masyarakat Desa Talapiti Kecamatan Ambalawi dalam mengatur tata letak rumah dan tanah yang dikenal dengan istilah "salemba". Tradisi ini diyakini dapat membawa pengaruh terhadap keharmonisan dan keselamatan keluarga jika tidak dipatuhi. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan tokoh masyarakat, kepala desa, dan warga setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep salemba merupakan wujud lokal dari nilai-nilai 'urf yang telah mengakar dalam budaya masyarakat Talapiti. Meskipun sebagian masyarakat mulai meninggalkan kepercayaan ini, namun sebagian lainnya masih memegang teguh tradisi sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan upaya menjaga keseimbangan sosial. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman 'urf dalam bingkai hukum Islam agar kearifan lokal tetap dihargai tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
MOTIF PERCERAIAN PADA MASYARAKAT DESA WAWONDURU DAN DAMPAK TERHADAP PSIKOLOGI ANAK Syawaluddin, Muhammad; Hidayatullah, Syarif; Yunan Putra, Muh
NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 2 No 3 (2024): NALAR: Journal Of Law and Sharia
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61461/nlr.v2i3.114

Abstract

Fenomena perceraian di masyarakat terus mengalami peningkatan, termasuk di wilayah pedesaan seperti Desa Wawonduru, Kabupaten Dompu. Perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis yang serius terhadap anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi motif utama perceraian, menganalisis dampaknya terhadap psikologi anak, serta mengetahui pandangan masyarakat terhadap kasus perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap pasangan bercerai, anak-anak korban perceraian, serta masyarakat sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif utama perceraian di Desa Wawonduru meliputi faktor ekonomi, perselisihan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), masalah moral seperti berjudi dan mabuk-mabukan, serta perselingkuhan. Anak-anak korban perceraian mengalami tekanan emosional seperti kecemasan, kesedihan, dan rasa kehilangan. Pandangan masyarakat cenderung terbagi antara yang menyayangkan perceraian dan yang menerima perceraian sebagai jalan keluar terbaik. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam menangani kasus perceraian, khususnya dalam melindungi hak dan perkembangan psikologis anak-anak yang terdampak.
SANKSI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PRAKTIK KAMPANYE POLITIK: ANALISIS PRAKTIK PENCATUTAN KTP TANPA PERSETUJUAN: Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi, Bentuk Pengawasan Bawasalu dalam Mengawasi Pencatutan KTP oleh Partai Politik, Sanksi dan Pertanggungjawaban Partai Politik terhadap Korban Pencatutan Data Diri untuk Pemenuhan Persyaratan Peserta Pemilu Anisyah Sutopo, Hanan; Ahyar Wiraguna, Sidi
NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 3 No 1 (2025): NALAR: Journal Of Law and Sharia
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61461/nlr.v3i1.117

Abstract

Perlindungan data pribadi menjadi isu krusial di era digital, terutama dalam konteks kampanye politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi hukum terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi, khususnya praktik pencatutan KTP tanpa persetujuan yang dilakukan oleh tim calon pasangan (paslon). Fokus penelitian m\encakup jenis sanksi hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dan dampak praktik pencatutan KTP dalam kampanye politik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatutan KTP tanpa persetujuan merupakan pelanggaran serius yang dapat dikenakan sanksi administratif, pidana, dan perdata sesuai ketentuan UU PDP. Selain itu, praktik ini berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi dalam kampanye politik. Saran yang diberikan adalah perlunya meningkatkan kesadaran dan edukasi bagi tim kampanye mengenai etika penggunaan data pribadi serta penguatan mekanisme pengawasan oleh pihak yang berwenang.
TINJAUAN HUKUM ATAS EKSISTENSI DAN LEGALITAS LEMBAGA ADAT DESA DI KABUPATEN BIMA Zuhrah; Nurfarhaty; Mahmudah, Husnatul; Rahmawati
NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 3 No 1 (2025): NALAR: Journal Of Law and Sharia
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61461/nlr.v3i1.121

Abstract

Penelitian ini mengkaji eksistensi, legalitas, serta peran dan fungsi Lembaga Adat Desa di Kabupaten Bima dalam konteks regulasi dan implementasi di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan menggabungkan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan serta analisis terhadap data faktual. Hasil penelitian ini menemukan bahwa (1) legalitas formal lembaga adat masih sangat terbatas. hanya sebagian kecil desa yang telah memiliki payung hukum sebagai dasar pembentukan lembaga tersebut. (2) Dari sisi pelaksanaan fungsi, kegiatan lembaga adat cenderung bersifat seremonial dan tidak mencerminkan peran substantif sebagaimana diamanatkan dalam regulasi. Fungsi strategis seperti penyelesaian konflik, pendidikan nilai-nilai sosial, dan partisipasi dalam pembangunan desa belum dijalankan secara optimal. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kelembagaan, pembinaan teknis, serta integrasi lembaga adat ke dalam sistem pemerintahan desa untuk mewujudkan tata kelola berbasis kearifan lokal yang responsif terhadap tantangan era modern.
Implementasi UU TPKS dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Bulqis
NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 3 No 1 (2025): NALAR: Journal Of Law and Sharia
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61461/nlr.v3i1.128

Abstract

Artikel ini membahas permasalahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan merupakan isu yang semakin mendapatkan perhatian di Indonesia. Dengan meningkatnya laporan kasus dan kesadaran masyarakat, penting untuk memahami dinamika kekerasan seksual dalam konteks pendidikan serta bagaimana penegakan hukum, khususnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dapat berperan dalam mencegah dan menangani kasus-kasus tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi di institusi pendidikan, serta menilai efektivitas UU TPKS dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban. Metodologi yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, dan laporan lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU TPKS memberikan kerangka hukum yang lebih kuat untuk perlindungan korban, masih ada banyak kendala dalam penegakannya, termasuk stigma sosial dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Keterangan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana: Analisis Objektivitas dan Perlindungan Hukum Naufal Faris, Radhin; Taun, Taun
NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 2 No 3 (2024): NALAR: Journal Of Law and Sharia
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61461/nlr.v2i3.85

Abstract

Artikel ini membahas dinamika keterangan saksi dalam proses peradilan pidana, dengan penekanan pada pentingnya objektivitas dan perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengeksplorasi berbagai faktor yang memengaruhi kredibilitas kesaksian, seperti tekanan sosial, hubungan keluarga, dan potensi intimidasi. Hasil studi menunjukkan bahwa objektivitas saksi sangat penting untuk memastikan keadilan dalam hukum. Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa keterangan saksi bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal, termasuk tekanan dari keluarga, ancaman, dan rasa takut. Artikel ini juga membahas peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan hukum dan menjaga keselamatan saksi. Kesimpulannya, artikel ini menekankan perlunya sistem yang menyeluruh untuk memastikan bahwa saksi dapat memberikan keterangan yang jujur, objektif, dan bebas dari pengaruh eksternal.
PERBANDINGAN ANTARA PEMBAGIAN WARIS ISLAM DAN PEMBAGIAN WARIS ADAT (Studi Kasus Di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima) Miftahul Jannah, Putri; Hidayatullah, Syarif
NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 2 No 2 (2024): NALAR: Journal Of Law and Sharia
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61461/nlr.v2i2.104

Abstract

Sejarah hukum waris telah lama dikenal manusia, secara turun temurun manusia telah menurunkan harta miliknya kepada keturunannya. Syariat Islam telah menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Hukum kewarisan menduduki peranan yang penting di dalam hukum Islam, ayat Al-Qur’an mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci. Metode penelitian ini menggunakan metode field research (penelitian lapangan) dengan tehnik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data penelitiannya diperoleh melalui interview atau wawancara, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan tehnik analisis data kualitatif Dari hasil analisis studi kasus ini, disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara pembagian hukum waris Islam dan pembagian hukum waris Adat. Pembagian harta waris Islam dan harta waris Adat di Desa Maria memiliki persamaan dan tidak ada perbedaan yakni sancu’u salemba atau sama dengan 1:2 yaitu perempuan 1 dan laki-laki 2.
TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP TRADISI WI’I NGGAHI PADA PERNIKAHAN MASYARAKAT DESA RABA KECAMATAN WAWO KABUPATEN BIMA Syahrul, Syahrul; Mahmudah, Husnatul
NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 2 No 2 (2024): NALAR: Journal Of Law and Sharia
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61461/nlr.v2i2.106

Abstract

Tradisi pernikahan yang ada di Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, Masyarakat Desa Raba melaksanakan tradisi Wii Ngahi, tradisi ini sudah ada sejak era kerajaan kesultanan Bima, dalam tradisi ini ada satu faktor yang di anut oleh masyarakat lebih umumnya, yaitu faktor mistisisme yang mengadung nilai filosofis. Penelitian ini bertujuan Untuk (1) mengetahui praktek Wil Nggahi dan alasan masyarakat masih melaksanakan praktek wi,i nggahi dengan keadaan jaman moderen sekarang dan (2) Untuk mengetahui perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Tradisi Wii Nggahi Pada pernikahan Masyarakat Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan Pendekatan penelitian yuridis sosiologis/sosiologi hukum. Perspektif sosiologi hukum Islam pada terhadap tradisi praktek Wi'I Nggahi pada pernikahan suku Mbojo di Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, yang dimana masyarakat masih mempertahankan dengan system hukumnya tersendiri. Selanjutnya dengan keadaan zaman modern sekarang tidak menjadi hambatan bagi masyarakat Raba untuk tidak menjalankan nilai-nilai tradisi, sewalaupun penerapanya beretentangan dengan hukum Islam.
KEDUDUKAN DISPENSASI KAWIN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENINGKATAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR Ela, Ela; Zuhrah, Zuhrah; Juhriati
NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 2 No 3 (2024): NALAR: Journal Of Law and Sharia
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61461/nlr.v2i3.112

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan dispensasi kawin dalam sistem hukum di Indonesia dan dampaknya terhadap peningkatan perkawinan di bawah umur. Dispensasi kawin adalah kebijakan hukum yang memberikan pengecualian terhadap batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Melalui metode penelitian hukum empiris, penelitian ini mengevaluasi bagaimana pengadilan memberikan dispensasi kawin dan implikasinya terhadap hak-hak anak serta fenomena peningkatan perkawinan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dispensasi kawin dimaksudkan sebagai solusi terakhir, praktiknya justru berkontribusi pada peningkatan angka perkawinan di bawah umur, terutama di daerah dengan tingkat pendidikan rendah dan tekanan sosial yang kuat. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi dampak negatif perkawinan di bawah umur, seperti hilangnya hak atas pendidikan, tingginya risiko kesehatan reproduksi, dan kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi terkait dispensasi kawin, termasuk peningkatan standar persyaratan pengajuan serta pengawasan ketat oleh pengadilan.

Page 4 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 1 (2025): NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 2 No 3 (2024): NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 2 No 2 (2024): NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 2 No 1 (2024): Nalar: Jurnal of Law dan Sharia Vol 1 No 3 (2023): Nalar: Jurnal of Law dan Sharia Vol 1 No 2 (2023): Nalar: Jurnal of Law dan Sharia Vol 1 No 1 (2023): Nalar: Jurnal of Law dan Sharia