cover
Contact Name
Muhammad Rifqi Nur Wachid Adi Pratama
Contact Email
emailku.rifqi@gmail.com
Phone
+6287819993212
Journal Mail Official
mediaakademikpublisher@gmail.com
Editorial Address
JL.Tanjung Dusun Sono Sidokerto RT.01 RW.04, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur (61252).
Location
Kab. sidoarjo,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Media Akademik (JMA)
ISSN : -     EISSN : 30315220     DOI : https://doi.org/10.62281/jma
Jurnal Media Akademik (JMA) merupakan platform publikasi jurnal atau hasil karya suatu penelitian orisinil atau tinjauan pustaka yang ditulis oleh dosen, mahasiswa maupun masyarakat umum. Ruang lingkup karya yang diterbitkan mencakup Multidisiplin diantaranya: Hukum, Manajemen, Ekonomi, Ekonomi Syariah, Akuntansi, Kewirausahaan, Keagamaan, Bisnis, Budaya, Ilmu Sosial Humaniora, Ilmu Komunikasi, Sastra, Bahasa, Pertanian, Kedokteran, Keperawatan, Peternakan, Perikanan, Politik, Pendidikan, Pengabdian Masyarakat, Ilmu Teknik, Sistem Informasi, Teknik Elektro, Informatika, Desain Komunikasi Visual, dan Seni.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,405 Documents
HIBRIDISASI OTORITAS: MELAWAN EROSI KARISMA KYAI DENGAN RABBANIYAH RESILIENCE DAN SILENT INFLUENCE NYAI Gus Ma’ruf Shodiqin; Siti Aimmah
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/6xywhm48

Abstract

Penelitian ini bertujuan utama untuk mengidentifikasi, menganalisis implementasi, dan merumuskan model teoretis kepemimpinan pesantren yang indigenos sebagai respons terhadap erosi legitimasi karisma tunggal Kyai di tengah tuntutan akuntabilitas dan meritokrasi modern.  Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan Studi Kasus Intensif Tunggal di Pondok Pesantren Termas Ushuluddin, Banyuwangi, Jawa Timur, yang melibatkan wawancara mendalam dengan Kyai/Nyai dan pengurus, observasi partisipatif, serta analisis dokumen. Hasil penelitian menemukan adanya Hibridisasi Otoritas melalui tiga mekanisme utama yang menjadi novelty: Pertama, Model Kepemimpinan Transedental-Sirkular, di mana keputusan manajerial divalidasi oleh otoritas spiritual (Barakah), menjamin ketaatan santri. Kedua, Strategi Silent Influence Nyai berfungsi sebagai mekanisme sub-struktur (informal) yang esensial untuk menjaga stabilitas sosial dan emosional (melalui Servant Leadership relasional). Ketiga, Konsep Rabbaniyah Resilience, yaitu daya tahan organisasi terhadap krisis yang didasarkan pada keyakinan teologis kolektif (Istighosah), bukan manajemen risiko sekuler. Kontribusi penelitian ini sangat tinggi karena secara sistematis mengisi kekosongan literatur dengan menyajikan model teoretis kepemimpinan indigenos yang kontekstual, menawarkan kerangka konseptual yang kuat untuk regenerasi kepemimpinan pesantren. Model ini memberikan panduan bagi institusi berbasis nilai agar mampu mengintegrasikan karisma spiritual dengan tuntutan manajerial profesional dan adaptif, sehingga menjamin keberlanjutan dan pengakuan akademis di era disrupsi.
PENGHAPUSAN HAK TANGGUNGAN MELALUI ROYA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUBUNGAN HUKUM ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR Muhammad Zidan Aditya; Zassiha Najwa Maulidia; Miky Syamtoro Aji Yani; Farah Gita Aprillia; Alfariq Maeka Aslam; Lathifah Hanim
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/af2mf942

Abstract

Roya merupakan mekanisme administratif dalam sistem pendaftaran tanah untuk mencatat penghapusan Hak Tanggungan setelah kewajiban debitur kepada kreditur dinyatakan lunas. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses penghapusan Hak Tanggungan melalui roya serta implikasinya terhadap hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, yang bersumber pada Undang-Undang Hak Tanggungan, peraturan pendaftaran tanah, serta doktrin hukum jaminan kebendaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa roya tidak hanya berfungsi sebagai pencatatan administrasi, tetapi juga menegaskan berakhirnya hak preferen kreditur dan memulihkan hak penuh debitur atas objek jaminan. Secara hukum, roya mengubah status hubungan para pihak dari hubungan yang berbasis jaminan kebendaan menjadi hubungan perikatan biasa yang sepenuhnya selesai, sepanjang tidak terdapat wanprestasi atau sengketa lain. Namun, keterlambatan atau kelalaian pengajuan roya oleh kreditur berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, membatasi hak debitur dalam melakukan perbuatan hukum lanjutan, serta membuka peluang klaim kerugian. Penelitian ini menegaskan pentingnya itikad baik dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan roya sebagai bentuk perlindungan hukum bagi debitur sekaligus penegasan kepastian hukum dalam sistem jaminan kebendaan.
PROFESIONALISME ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN PERKARA PERCERAIAN: STUDI KASUS MAGANG DI KANTOR ADVOKAT BAKHTIAR Ani Lestari; Ida Wahyuliana
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/mjfzd448

Abstract

Artikel ini mengenai Peran Advokat dalam menangani Perkara Perceraian di Pengadilan Agama yang dilatarbelakangi oleh maraknya perkara perceraian di Pengadilan Agama Bangkalan. Pendampingan advokat dalam perkara perceraian memiliki peran penting dalam menjamin perlindungan hak konstitusional para pihak. Perceraian tidak hanya berdampak pada putusnya ikatan perkawinan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum terkait hak dan kewajiban para pihak, seperti hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta bersama. Dalam konteks tersebut, peran advokat menjadi sangat penting sebagai pendamping hukum bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran advokat dalam menangani perkara perceraian, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum, nasihat hukum, serta menjaga kepentingan dan kerahasiaan klien. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi literatur yang didukung oleh data empiris berupa pengalaman magang di kantor advokat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat memiliki peran strategis sejak tahap awal pengajuan perkara hingga proses persidangan, termasuk dalam penyusunan dokumen hukum, pendampingan saat mediasi, serta pembelaan hak-hak klien di persidangan. Dengan demikian, keberadaan advokat dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak bagi para pihak.
PENYELESAIAN PERMOHONAN PENETAPAN PERWALIAN AHLI WARIS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BANGKALAN: STUDI KASUS PADA PENETAPAN NOMOR 630/PDT.P/2025/PA.BKL Nurul Hidayati; Santi Rima Melati
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/1knbjc66

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hakim terhadap permohonan perwalian ahli waris di Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan, dengan fokus pada studi kasus Penetapan Nomor 630/Pdt.P/2025/PA.Bkl. Di mana permohonan diajukan oleh ibu dari ahli waris yang masih di bawah umur. Permohonan perwalian ini muncul karena ahli waris pengganti tersebut belum cukup umur untuk bertindak hukum secara mandiri, sementara keluarga dari pihak ayah sedang mengurus penetapan ahli waris kakeknya. Dalam praktiknya, permohonan perwalian ahli waris memerlukan pertimbangan hukum dan sosial yang mendalam agar hak ahli waris, terutama yang masih di bawah umur atau tidak mampu secara hukum, dapat terlindungi secara adil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menggali pertimbangan dan kriteria yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan perwalian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memperhatikan aspek kepentingan terbaik ahli waris, bukti hukum terkait status ahli waris, serta prinsip keadilan dalam pengambilan keputusan. Studi ini memberikan gambaran penting tentang mekanisme dan pertimbangan hakim dalam perwalian ahli waris, serta implikasi terhadap perlindungan hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan. dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya penetapan perwalian ini adalah sebagai salah satu solusi dalam melindungi hak ahli waris yang masih dibawah umur dan mencabut hak perwalian terhadap wali yang tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik
PISAH RUMAH ENAM BULAN SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PERCERAIAN: ANALISIS YURIDIS TERHADAP SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023 Keisya Ayudha Wianto; Santi Rima Melati
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/0ekk5x40

Abstract

Peningkatan angka perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan adanya permasalahan serius dalam ketahanan institusi perkawinan, khususnya tingginya perkara perceraian yang diajukan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (syiqāq). Kondisi tersebut mendorong Mahkamah Agung untuk memperkuat fungsi kontrol yudisial melalui penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 sebagai pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasionalitas yuridis serta implikasi penerapan syarat pisah tempat tinggal minimal enam bulan sebagai prasyarat pengabulan perceraian dengan alasan syiqāq. Ketentuan tersebut dipahami sebagai manifestasi dari asas mempersulit terjadinya perceraian (to complicate divorce) sekaligus upaya membangun standar pembuktian objektif guna memastikan bahwa suatu perkawinan telah mengalami ketidakharmonisan dalam rumah tangga, bukan sekadar konflik sementara atau keputusan emosional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa SEMA No. 3 Tahun 2023 berfungsi sebagai instrumen preventif yang efektif dalam menekan perceraian yang bersifat impulsif, memperkuat kualitas pertimbangan hakim, serta mendorong optimalisasi upaya perdamaian sebelum perceraian dikabulkan. Namun demikian, penerapan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan tetap harus dilaksanakan secara proporsional dengan mempertimbangkan kondisi faktual para pihak, khususnya dalam perkara yang mengandung unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), guna menjamin perlindungan hukum dan keselamatan pihak yang rentan. Dengan demikian, SEMA No. 3 Tahun 2023 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis peradilan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam upaya menekan laju perceraian dan memperkuat perlindungan institusi keluarga di Indonesia.
INTERVENSI KEPERAWATAN BERBASIS BUKTI PADA PENATALAKSANAAN AWAL PASIEN LUKA BAKAR DALAM KONTEKS GAWAT DARURAT: LITERATURE REVIEW Elvina Rose Damayanti; Nifah Nur Rohmah; Ida Rosidawati; Hana Ariyani
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/ywajmx47

Abstract

Luka bakar merupakan kondisi kegawatdaruratan yang memerlukan penatalaksanaan awal cepat dan tepat untuk mencegah komplikasi dan kematian. Perawat memiliki peran penting dalam memberikan intervensi keperawatan berbasis bukti pada fase gawat darurat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi intervensi keperawatan berbasis bukti pada penatalaksanaan awal pasien luka bakar. Metode yang digunakan adalah literature review dengan pencarian artikel pada database PubMed, Google Scholar, dan ScienceDirect. Artikel yang disertakan adalah publikasi tahun 2020–2025 dengan desain penelitian kuantitatif dan kualitatif yang relevan dengan intervensi keperawatan pada pasien luka bakar fase gawat darurat. Sebanyak enam artikel memenuhi kriteria inklusi dan dianalisis menggunakan pendekatan PRISMA. Hasil telaah menunjukkan bahwa intervensi keperawatan utama pada fase gawat darurat meliputi penilaian cepat jalan napas dan sirkulasi, resusitasi cairan adekuat, pendinginan luka bakar, pencegahan infeksi, dan manajemen nyeri. Intervensi berbasis bukti tersebut terbukti menurunkan risiko komplikasi dan meningkatkan luaran klinis pasien. Kesimpulan, penerapan intervensi keperawatan berbasis bukti pada fase gawat darurat sangat penting untuk meningkatkan keselamatan dan kualitas perawatan pasien luka bakar. Hasil literature review ini dapat menjadi dasar penguatan praktik keperawatan kegawatdaruratan
KEPEMIMPINAN HIBRIDA PESANTREN: INTEGRASI KHARISMA KIAI DAN MANAJEMEN PARTISIPATIF DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER SANTRI MILENIAL Muh. Dwi Ramandhani; Siti Aimah; Rois Mahmudi; Ana Kurnia Azhari
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/z7e81104

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model kepemimpinan hibrida di pesantren yang mengintegrasikan kharisma kiai dengan sistem manajemen partisipatif dalam membentuk karakter santri milenial secara berkelanjutan. Dengan pendekatan kualitatif studi kasus di Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi, data dikumpulkan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi yang melibatkan kiai, pengurus, asatidz, wali santri, dan santri. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, dengan keabsahan data diverifikasi melalui triangulasi sumber, metode, dan pengamat. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya pergeseran dari kepemimpinan sentralistik berbasis figur menuju model hibrida yang terdistribusi melalui peran middle-layer leaders. Desentralisasi keteladanan, penerapan ekosistem partisipatif, dan adaptasi komunikasi dialogis terbukti efektif dalam menumbuhkan kemandirian, tanggung jawab, dan resiliensi karakter santri. Studi ini memberikan kontribusi dengan menempatkan santri tidak hanya sebagai objek pembinaan, tetapi sebagai subjek aktif dalam ekosistem kepemimpinan, sehingga memperkuat efektivitas pendidikan karakter yang adaptif dan berkelanjutan di era kontemporer.
UJI BEDA VOLUME LALU LINTAS PAGI DAN SORE DI SIMPANG JALAN WIJAYA KUSUMA – JALAN MAWAR Muhammad Yusuf Maulana Riski
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/5snp7s90

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan volume lalu lintas antara waktu pagi dan sore pada simpang Jalan Wijaya Kusuma – Jalan Mawar. Data lalu lintas  di peroleh melalui survei lapangan dengan cara menghitung jumlah kendaraan berdasarkan jenisnya , meliputi kendaraan ringan, kendaraan berat, sepeda motor,dan kendaraan tidak bermotor . Pengamatan dilakukan pada waktu pagi dan sore untuk mewakili kondisi jam sibuk di lokasi penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan uji beda berpasangan (Paired Sample T- Test) untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua waktu pengamatan tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa volume lalu lintas pada Test) untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua waktu pengamatan tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa volume lalu lintas pada sore hari lebih tinggi secara signifikan dibandingkan waktu pagi. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh tingginya aktivitas masyarakat pada jam pulang kerja dan sekolah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan waktu berpengaruh terhadap arus lalu lintas pada simpang tanpa sinyal. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengelolaan dan perencanaan lalu lintas, terutama dalam penentuan strategi pengaturan simpang agar kinerja dan kelancaran arus kendaraan dapat meningkat. 
PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Violine; I Dewa Gede Dana Sugama
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/g4cjs207

Abstract

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan salah satu bentuk kejahatan terorganisir yang tumbuh sejalan dengan meningkatnya kerumitan sistem keuangan kontemporer. Kejahatan ini berorientasi pada upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang bersumber dari tindak pidana, sehingga tampak seolah-olah diperoleh secara sah menurut hukum. Kajian ini menguraikan pengaturan hukum acara pidana terkait TPPU yang ada di negara Indonesia dan menyoroti peran strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada kegiatan pencegahan serta penindakannya. UU Nomor 8 Tahun 2010 dijadikan pijakan yuridis utama untuk merumuskan unsur-unsur TPPU, tata cara penyidikan, serta jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Dalam kedudukannya sebagai Financial Intelligence Unit, PPATK diberi kewenangan untuk menghimpun dan menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan, kemudian menyampaikan hasil analisis tersebut kepada aparat penegak hukum yang berwenang. Tujuan penulisan ini adalah untuk mencari tahu berbagai kasus yang berkaitan dengan pencucian uang di lingkup nasional serta efek yang ditimbulkan dari praktik tersebut. Oleh karena itu, penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat memberikan sumbangan positif dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat serta pengawasan yang lebih ketat dalam upaya tindak pidana kasus pencucian uang di lingkup nasional negara Indonesia.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN JAKSA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO Dhaniel Dimas Fajarian Sitorus
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/bvsf9062

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi pendekatan Restorative Justice oleh Kejaksaan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan, dengan studi kasus pada perkara nomor PRIN-644/M.5.47/Eoh.2/05/2025 di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. Penelitian menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif, mengandalkan data primer dari dokumen perkara lengkap dan data sekunder dari literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto telah mengimplementasikan Restorative Justice secara prosedural sesuai kerangka hukum, ditandai dengan fasilitasi mediasi yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan tokoh masyarakat, serta pengelolaan anggaran yang transparan. Penyelesaian perkara ini berhasil mencapai perdamaian dan menghemat sumber daya peradilan. Namun, penelitian mengungkap sejumlah tantangan dan kekurangan substantif, termasuk keterbatasan dalam memastikan keadilan restoratif yang holistik, minimnya evaluasi dampak jangka panjang terhadap pemulihan korban, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses. Kesimpulannya, meskipun Restorative Justice telah menjadi instrumen efektif untuk penyelesaian perkara secara cepat dan pemulihan hubungan sosial, implementasinya di tingkat praktis masih cenderung formalistik dan berfokus pada efisiensi administratif, sehingga diperlukan penguatan aspek substantif untuk mewujudkan keadilan restoratif yang sesungguhnya.

Filter by Year

2023 2026