JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA
JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Merupakan platform publikasi jurnal Karya suatu hasil penelitian orisinil atau tinjauan Pustaka yang ditulis oleh mahasiswa. Ruang lingkup karya yang diterbitkan mencakup Multidisiplin Ilmu diantaranya yaitu: Ilmu Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan, Peternakan, perikanan, Politik, Pendidikan, Ilmu Teknik, Teknik Elektro dan Informatika, Desain Komunikasi Visual, Sistem Informasi, Ilmu Komunikasi, Agama, Teologi, Keperawatan, Kebidanan, Pengabdian, EBisnis, Komputer Akuntansi, Bahasa, Sastra, Seni, Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi, Kewirausahaan dan Bisnis. Ekonomi: Ekonomi Publik, Ekonomi Internasional, Perbankan dan Lembaga Keuangan Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Moneter, Ekonomi Keuangan. Manajemen bisnis dan perbankan: Manajemen keuangan dan kekayaan, Pemasaran, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Strategis, Operasi, Kewirausahaan, Etika Perbankan, Operasi dan Manajemen Perbankan. Akuntansi: Akuntansi Sektor Publik, Perpajakan, Akuntansi Keuangan, Akuntansi Manajemen, Auditing, dan Sistem Informasi Akuntansi Jurnal ini terbit 1 tahun 6 kali (Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, Desember)
Articles
858 Documents
<![CDATA[Kualitas Hadis-Hadis Mu'allaq dalam Kitab Adab Al-'Alim Wa Al-Muta'allim ]]>
<![CDATA[Yeni Angelia]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Kampus Akademik Publiser ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3080
<![CDATA[The book Adab al-‘Alim wa al-Muta’allim by KH Hasyim Asy’ari contains important discussions on the ethics of teachers and students, along with several incompletely cited hadiths, requiring further examination of their authenticity. This study aims to analyze the hadiths contained in Adab al-‘Alim wa al-Muta’allim and determine the quality of their chains of transmission and texts. This research employs a qualitative method using library research and a descriptive-analytical approach. Data were obtained from the main book, Kutub al-Tis’ah, and hadith literature, supported by the Mausu’ah application. The findings show that the hadith concerning acquiring knowledge through perseverance is classified as weak due to an interrupted chain of transmission, while the hadiths concerning learning knowledge for Allah and prohibiting sinful acts are classified as authentic. In conclusion, the hadiths in the book have varying levels of authenticity, emphasizing the importance of examining their chains and texts before using them as a basis for teaching ethics.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Anak Jalanan Korban Eksploitasi Di Kabupaten Bekasi (Studi Pada Yayasan Karang Madya) ]]>
<![CDATA[Esra Ellis Maryati Silitonga]]>;
<![CDATA[Ickbal Hofifi Bairuroh]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Kampus Akademik Publiser ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3081
<![CDATA[Anak jalanan merupakan kelompok rentan yang berisiko mengalami eksploitasi ekonomi, seksual, maupun keterlibatan dalam kegiatan kriminal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan keluarga, keterbatasan ekonomi, lingkungan sosial, serta rendahnya pemahaman terhadap hak anak. Kabupaten Bekasi sebagai kawasan industri dengan pertumbuhan penduduk yang pesat juga menghadapi persoalan tersebut. Yayasan Karang Madya berperan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan sosial bagi anak jalanan korban eksploitasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan anak jalanan korban eksploitasi di Indonesia serta pelaksanaannya dan hambatan yang dihadapi di Kabupaten Bekasi berdasarkan studi pada Yayasan Karang Madya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan fakta lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pengurus Yayasan Karang Madya, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak jalanan korban eksploitasi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun pelaksanaannya belum optimal. Hambatan meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP JENIS DAN BIDANG PEKERJAAN OUTSOURCING TERHADAP HAK MENDAPATKAN PEKERJAAN YANG LAYAK BAGI PEKERJA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Elma Septiana]]>;
<![CDATA[Ickbal Hofifi Bairuroh]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Kampus Akademik Publiser ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3082
<![CDATA[Sistem Outsourcing merupakan salah satu bentuk hubungan kerja yang diatur dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia. Penerapan sistem ini memberikan manfaat bagi perusahaan dalam meningkatkan efisiensi kerja, di sisi lain masih menimbulkan permasalahan terkait kepastian hukum dan perlindungan hak pekerja untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai jenis dan bidang pekerjaan Outsourcing serta perlindungan hukum terhadap hak pekerja Outsourcing dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai jenis dan bidang pekerjaan Outsourcing masih memerlukan kejelasan pengaturan guna memberikan kepastian hukum bagi pekerja. Perlindungan hukum terhadap pekerja Outsourcing telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011, pelaksanaannya masih perlu dioptimalkan agar hak pekerja atas pekerjaan yang layak dapat terpenuhi sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya dalam penyempurnaan regulasi mengenai sistem Outsourcing. Hasil penelitian ini menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan perlindungan hak pekerja yang lebih efektif dan berkeadilan.]]>
<![CDATA[PERANCANGAN DAN ANALISIS KINERJA JARINGAN FIBER TO THE HOME (FTTH) BERBASIS TEKNOLOGI GPON MENGGUNAKAN SIMULASI OPTISYSTEM DI PERUMAHAN RINDANG ALAM LIMAU MANIS KOTA PADANG ]]>
<![CDATA[Aprinal Adila Asril]]>;
<![CDATA[Yulindon Yulindon]]>;
<![CDATA[Viony Monica]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Kampus Akademik Publiser ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3083
<![CDATA[The availability of fiber-optic internet access has become essential for supporting various digital activities. However, the Rindang Alam Limau Manis Residential Area in Padang City has not yet been served by MyRepublic's Fiber To The Home (FTTH) network, making a network design necessary to meet regional conditions and customer demands. This study aims to design and analyze the performance of an FTTH network based on Gigabit Passive Optical Network (GPON) technology using the Network Development Life Cycle (NDLC) method. The network was designed using Google Earth Pro and AutoCAD, while performance analysis was conducted through Link Power Budget (LPB), Rise Time Budget (RTB), and simulations using OptiSystem with received power, Bit Error Rate (BER), and Q-Factor as evaluation parameters. The proposed network is capable of serving 290 subscribers with a configuration of one Optical Distribution Cabinet (ODC), 37 Optical Distribution Points (ODPs), ten 1:4 passive splitters, and thirty-seven 1:8 passive splitters. The simulation results indicate received optical power values ranging from −18.704 dBm to −18.485 dBm, while the LPB, RTB, BER, and Q-Factor analyses demonstrate that the proposed network satisfies the required technical performance criteria. The Bill of Quantity (BoQ) estimates the total material cost at IDR 398,650,135. Therefore, the proposed GPON-based FTTH network is technically feasible and can be used as a reference for network deployment in the Rindang Alam Limau Manis Residential Area, Padang City.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA N0MOR 143 TAHUN 2016 TENTANG MANAJEMEN KESELAMATAN KEBAKARAN GEDUNG DALAM PENGURUSAN SERTIFIKAT KESELAMATAN KEBAKARAN PADA BANGUNAN PUBLIK ]]>
<![CDATA[David Emil]]>;
<![CDATA[Husein Manalu]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Kampus Akademik Publiser ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3086
<![CDATA[, Peningkatan pembangunan gedung dan bangunan publik di DKI Jakarta meningkatkan risiko kebakaran yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan harta benda. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2016 yang mengatur Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung dan kewajiban kepemilikan Sertifikat Keselamatan Kebakaran (SKK) bagi bangunan publik. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas penerapan peraturan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 143 Tahun 2016 dalam pengurusan SKK pada bangunan publik serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi pengelola gedung. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan telah berjalan, namun belum sepenuhnya efektif. Hambatan yang ditemukan meliputi kendala teknis, administratif, finansial, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi dan kepatuhan pengelola bangunan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, sosialisasi, dan koordinasi untuk meningkatkan efektivitas pengurusan SKK guna menjamin keselamatan masyarakat dan kepastian hukum.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Hak Keperdataan Anak di Luar Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ]]>
<![CDATA[Leonardo Lorenzius Tarigan]]>;
<![CDATA[Septiayu Restu Wulandari]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Kampus Akademik Publiser ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3087
<![CDATA[Anak yang lahir di luar ikatan perkawinan di Indonesia masih menghadapi ketidakpastian hukum terkait status dan pemenuhan hak-hak keperdataannya. Perbedaan pengaturan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menimbulkan disharmonisasi dalam perlindungan terhadap anak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anak di luar ikatan perkawinan dalam perspektif hubungan perdata berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta mengkaji upaya mengatasi hambatan pemenuhan hak-hak perdata anak tersebut di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, di mana bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal ilmiah, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap anak, termasuk anak yang lahir di luar ikatan perkawinan, memiliki kedudukan yang sama sebagai subjek hukum dan berhak memperoleh perlindungan tanpa diskriminasi, meliputi hak atas identitas, pengasuhan, nafkah, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan perlindungan hukum. Namun, pemenuhan hak-hak tersebut masih menghadapi hambatan berupa disharmonisasi peraturan perundang-undangan, sulitnya pembuktian hubungan biologis, kendala administrasi kependudukan, lemahnya penegakan hukum, serta stigma sosial. Harmonisasi antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak, penguatan mekanisme pembuktian hubungan biologis, reformasi administrasi kependudukan, perluasan bantuan hukum, serta edukasi masyarakat diperlukan guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang optimal bagi anak di luar ikatan perkawinan di Indonesia.]]>
<![CDATA[Penerapan Batas Yuridis Antara Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Dalam Proses Penyelidikan Jual Beli Alat Berat ]]>
<![CDATA[Imanudin Imanudin]]>;
<![CDATA[Sarman Sarman]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Kampus Akademik Publiser ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3088
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam perkara pidana terkait jual beli wheel loader dengan mekanisme cash tempo pada PT. Luyu Machinery Group serta mengkaji faktor-faktor yang menjadi dasar penentuan adanya dugaan tindak pidana. Permasalahan penelitian muncul karena adanya kesulitan membedakan wanprestasi sebagai ranah hukum perdata dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan sebagai ranah hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, pendekatan kasus, dan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelidikan meliputi penerimaan laporan, pengumpulan informasi dan alat bukti awal, pemeriksaan para pihak, serta analisis terhadap terpenuhinya unsur tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dugaan tindak pidana ditentukan berdasarkan adanya perbuatan melawan hukum, itikad tidak baik sejak awal transaksi, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, serta kerugian pihak lain. Penyelidikan harus dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang cukup untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum.]]>
<![CDATA[Prototype Sistem Kontrol Irigasi Tanaman Hidroponik Berbasis Internet of Things ]]>
<![CDATA[Viko Andika]]>;
<![CDATA[Almasri Almasri]]>;
<![CDATA[Hendra Hidayat]]>;
<![CDATA[Thamrin Thamrin]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Kampus Akademik Publiser ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3090
<![CDATA[Irrigation management in hydroponic systems is still widely performed manually, making it less effective in maintaining growing media moisture, nutrient solution pH stability, and water availability in the reservoir. Based on these issues, this study aims to design and implement an Internet of Things (IoT)-based hydroponic irrigation control system prototype using the ESP32 microcontroller. The proposed system integrates three sensors: a capacitive soil moisture sensor to measure the moisture level of the growing medium, a pH sensor to monitor the acidity of the nutrient solution, and an HC-SR04 ultrasonic sensor to measure the water level in the reservoir. The data collected from these sensors are processed by the ESP32 through a program developed using the Arduino IDE. The processed data are then used to control a 12 V DC motor via a relay module, enabling the irrigation pump to be automatically activated or deactivated based on a predetermined soil moisture threshold. Furthermore, the monitoring data are transmitted in real time to the Blynk application, allowing users to remotely monitor the system's condition. The results of the design, implementation, and testing demonstrate that both the hardware and software components function according to the intended design. The system is capable of monitoring the moisture level of the growing medium, the pH value of the nutrient solution, and the reservoir water level in real time while automatically controlling the irrigation process. Therefore, the developed prototype is considered capable of improving the effectiveness and efficiency of hydroponic irrigation management while reducing dependence on manual irrigation practices.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PEMBERIAN KREDIT OLEH BANK DI INDONESIA: PERSPEKTIF PERLINDUNGAN NASABAH DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN ]]>
<![CDATA[M. Yudha Kusumawardana]]>;
<![CDATA[Mayzara Sari Fitria]]>;
<![CDATA[Komarudin Komarudin]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Kampus Akademik Publiser ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3091
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji aspek hukum penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam pemberian kredit oleh bank di Indonesia, dengan fokus pada perlindungan nasabah dan prinsip kehati-hatian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data dari studi kasus, wawancara informan OJK dan praktisi hukum perbankan, serta analisis regulasi terkait. Hasil studi menunjukkan bahwa adopsi AI di sektor perbankan Indonesia masif, terbukti dari survei OJK-World Bank 2024 yang melaporkan sebagian besar bank telah mengimplementasikan atau menguji coba teknologi _machine learning_ untuk penilaian risiko dan _credit scoring_. Data OJK juga mencatat peningkatan signifikan, dengan 26,26 juta permintaan _credit scoring_ melalui Pemeringkat Kredit Alternatif pada Desember 2025. Implementasi AI ini menimbulkan tantangan terkait transparansi keputusan kredit, kurangnya pemahaman nasabah mengenai penggunaan data pribadi mereka, serta risiko kebocoran data, meskipun bank telah berupaya menerapkan standar keamanan siber yang ketat dan melibatkan tinjauan manusia dalam keputusan akhir. Studi ini memperluas pemahaman tentang bagaimana kerangka hukum yang ada, seperti Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia (2025) dan POJK Nomor 29 Tahun 2024, berinteraksi dengan praktik AI. Kesimpulannya, meskipun AI meningkatkan efisiensi, regulasi dan pengawasan yang lebih kuat diperlukan untuk memastikan perlindungan nasabah dan kehati-hatian dalam ekosistem perbankan digital.]]>
<![CDATA[Sistem Rekomendasi Destinasi Wisata Menggunakan Algoritma Collaborative Filtering Berbasis Lokasi (LBS) ]]>
<![CDATA[Ali Ikhwan]]>;
<![CDATA[Fachri Fadillah Nur Ali]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Kampus Akademik Publiser ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3092
<![CDATA[The development of information technology in the tourism sector has resulted in an increasing number of available tourist destinations, making it difficult for users to select destinations that match their preferences and geographical location. This study aims to design and implement a web-based tourist destination recommendation system by integrating Item-Based Collaborative Filtering (ICF) and Location-Based Service (LBS). The study employed a quantitative approach consisting of data collection and preprocessing, user-item matrix construction, similarity calculation using Cosine Similarity, rating prediction, LBS integration using the Haversine Formula, system development, and performance evaluation using Precision, Recall, response time, and spatial accuracy. Testing using interaction data from 50 users and 100 tourist destinations produced a Precision value of 0.84, Recall of 0.78, an average response time of 1.92 seconds, and spatial accuracy of 91%. These results indicate that the integration of ICF and LBS can provide relevant, efficient, diverse, and geographically appropriate recommendations. Therefore, the developed system is effective in helping users obtain more personalized and contextual tourist destination recommendations.]]>
