cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Alfian Helmi
Contact Email
alanhelmi@apps.ipb.ac.id
Phone
+6285717284812
Journal Mail Official
dkasra@apps.ipb.ac.id
Editorial Address
DKSRA-IPB University Gedung LSI Lantai 1 Jl. Kamper, Kampus IPB Dramaga, Bogor – Indonesia 16680
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Published by Institut Pertanian Bogor
ISSN : -     EISSN : 2828285X     DOI : https://doi.org/10.29244/agro-maritim
Core Subject : Economy, Science, Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika (PB PKBT) is a publication media that contains articles covering the results of policy research, policy analysis and opinions related to policy recommendations that are currently developing both nationally and internationally. PB PKBT (ISSN 2828 – 285X) is published four times every year, namely the periods March, June, September and December. This policy brief focuses on broad agro-maritime policy topics, which include the fields of agriculture, one health, fisheries and maritime affairs, animal husbandry, forestry and the environment, agro-maritime industry, tropical bio-science, natural resource and environmental economics, and the social sector, communication and community development. The articles published in this policy brief are articles that are presented concisely to bring science and policy together to support inclusive sustainable development and prosperous society. PB PKBT is published by the Directorate of Strategic Studies and Academic Reputation – IPB University.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 271 Documents
 22   23   24   25   26 
Kebijakan Strategis Perilaku Impulsive Buying Pada Konsumen simanjuntak, megawati; Fitri, Aisyah Zulsa
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 7 No 2 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0702.1237-1242

Abstract

Dalam meningkatkan pembelian terencana dan menurunkan perilaku impulsive buying dan post-purchase regret, peran pemerintah sangat diperlukan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dapat mengkampanyekan praktik belanja cerdas melalui berbagai saluran media, seperti Instagram, TikTok, dan Youtube. Penggunaan media sosial diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif yang dapat diakses dengan cepat oleh konsumen dan hal ini juga berkaitan dengan tingginya jumlah pengguna internet di Indonesia. Selain itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dapat menyediakan informasi kepada konsumen terkait hak-hak dan kewajiban konsumen dalam belanja yang sudah tersedia dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Selanjutnya, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat mengedukasi masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas dan penguatan edukasi konsumen yang berkelanjutan tentang perencanaan belanja, identifikasi kebutuhan vs keinginan dan hak-hak konsumen. BPSK juga dapat menyediakan mekanisme pengaduan jika terjadi masalah dalam berbelanja secara online di e-commerce.
Peningkatan Pengawasan Pemerintah dan Kesadaran Konsumen Terkait Minuman Berpemanis Kekinian : Kesadaran Konsumen Terkait Minuman Berpemanis Kekinian simanjuntak, megawati; Martha, Elsyahra Rieskiza
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 7 No 2 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0702.1232-1236

Abstract

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) lebih berfokus dalam mengawasi produk pangan olahan yang memiliki izin edar dan masa simpan lebih dari tujuh hari sehingga dinas kesehatan setempat memiliki peran dalam mengawasi produk yang tidak sesuai dalam kriteria tersebut. Penurunan perilaku pembelian minuman berpemanis dan peningkatan pengetahuan, awareness, dan perceived risk dapat dilakukan oleh BPOM atau lembaga kesehatan yang mengawasi minuman berpemanis kekinian dengan melakukan kampanye edukasi publik kepada konsumen. BPOM juga diharapkan dapat melakukan revisi terhadap regulasi pengawasan peredaran minuman berpemanis. Selain itu, BPOM juga perlu menetapkan regulasi tentang batas kandungan gula dalam minuman berpemanis kekinian. Apakah memiliki kesamaan dengan batasan kandungan gula dalam Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2019 yang membahas tentang pengaturan batas maksimum gula dalam minuman kemasan, yaitu 6 gram gula per 100 ml atau tidak. Selain itu, BPOM dapat menetapkan regulasi tentang melakukan pelebelan wajib komposisi atau tabel gizi. Dengan langkah-langkah perubahan tersebut akan memberikan dampak positif kepada konsumen dari segi perlindungan dan kesehatan dengan meningkatnya pengetahuan, awareness, dan perceived risk dalam pembelian minuman berpemanis kekinian.
Navigasi Boikot Produk Israel: Literasi Digital, Transparansi Produk, dan Penguatan Konsumsi Lokal simanjuntak, megawati; Pelitaputri, Salsabila Azka
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 7 No 2 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0702.1212-1216

Abstract

Gerakan boikot terhadap produk yang berafiliasi dengan Israel di Indonesia semakin kuat setelah Pemerintah mengeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023. Fatwa ini merekomendasikan konsumen Muslim di Indonesia untuk tidak mengkonsumsi makanan, minuman, atau pelayanan yang berafiliasi dengan Israel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian melakukan boikot berdasarkan faktor paparan media sosial, tingkat etnosentrisme, tingkat emosi kebencian terhadap Israel, dan tingkat religiusitas yang dimiliki. Merespon hal ini, pemerintah perlu hadir dalam mengelola dampak sosial dan ekonomi pada perilaku boikot yang dilakukan oleh konsumen Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat memperkuat literasi digital untuk mencegah penyebaran hoaks dan meningkatkan kesadaran etis konsumen. Kemendag perlu mendorong transparansi afiliasi produk melalui labelisasi yang jelas. Kemenkop UKM dan Kemenperin dapat memperkuat produk lokal sebagai alternatif. YLKI dan BPKN diharapkan memberi edukasi mengenai etika konsumsi dan hak-hak konsumen. Tanpa intervensi kebijakan yang terarah, gerakan boikot dapat berdampak kontraproduktif, termasuk pada pekerja lokal. Oleh karena itu, kebijakan terpadu diperlukan agar solidaritas moral tidak menimbulkan kerugian ekonomi yang lebih luas.
Strategi Kebijakan Meningkatkan Kontribusi PDB Maritim dan Ekonomi Biru Afandi, Frendy
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 7 No 2 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0702.1217-1225

Abstract

Pemerintah mencanangkan ekonomi biru sebagai salah satu cara mendorong kemandirian bangsa pada asta cita ke-2. Pembangunan pemerintahan saat ini melanjutkan sektor maritim yang menjadi salah satu sasaran penting pembangunan. PDB maritim mempunyai 12 klaster komponen penyusun mencakup sektor perikanan, energi, industri, transportasi, hingga wisata bahari. Pemetaan sektor-sektor unggulan PDB maritim yang menjadi pengungkit perekonomian dengan metode Sistem Neraca Sosial dan Ekonomi (SNSE) menjadi hal yang penting. Salah satu program prioritas yang diusung pada RPJMN 2025-2029 adalah pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru. Kegiatan prioritasnya adalah pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut. Hasil analisis sektor unggulan menunjukkan 5 dari 12 klaster berperan penting dalam mengungkit perekonomian. Sehingga strategi kebijakan terfokus pada sektor-sektor unggulan dimaksud dapat digunakan sebagai dasar program kegiatan untuk mendukung target pembangunan.
Urgensi Ocean Accounting untuk Menyelamatkan Keberlanjutan Perikanan Larre, Aura Asyda; Haq, Daffa Aqomal; Jowei, Yunita Ivone
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 7 No 2 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0702.1226-1231

Abstract

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas menyimpan potensi perikanan besar, namun kini menghadapi tekanan serius akibat overfishing dan fragmentasi kebijakan lintas sektor. Pendekatan kebijakan berbasis neraca komoditas masih gagal merepresentasikan dinamika ekologi, stok ikan, dan nilai jasa ekosistem laut. Dalam konteks ini, Ocean Accounting (OA) berbasis System of Environmental-Economic Accounting (SEEA) menawarkan kerangka integratif yang menyelaraskan aspek ekologis dan ekonomi secara sistematis. Meski Indonesia telah melakukan inisiasi Ocean Accounting, nihilnya legalitas formal menyebabkan implementasinya belum optimal dan tidak menjadi acuan normatif dalam kebijakan nasional. Untuk mendorong pengelolaan perikanan berkelanjutan, policy brief ini merekomendasikan legalisasi SEEA, reformulasi neraca komoditas agar menginternalisasikan dimensi ekosistem, serta integrasi lintas lembaga dalam satu kerangka regulasi berbasis SEEA. Tanpa langkah strategis ini, keberlanjutan perikanan nasional akan terus terancam oleh paradigma lama berupa eksploitasi ekonomi.
Opsi Kelembagaan Keamanan Laut Indonesia dalam Perspektif Negara Kepulauan Solihin, Akhmad
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 7 No 2 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0702.1207-1211

Abstract

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak strategis di antara Samudra Hindia dan Pasifik serta dilintasi oleh tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), memiliki peran sentral dalam perdagangan maritim global dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Namun, sistem keamanan laut Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan serius akibat desain kelembagaan yang bersifat sektoral dan terfragmentasi, yang menyebabkan lemahnya koordinasi antarinstansi, tumpang tindih kewenangan, dan inefisiensi dalam merespons ancaman maritim seperti penyelundupan, penangkapan ikan ilegal, dan pelanggaran wilayah. Perbandingan dengan model coast guard dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, dan Malaysia menunjukkan pentingnya kelembagaan yang terintegrasi secara fungsional dan struktural. Dalam konteks Indonesia, ditawarkan tiga opsi kelembagaan: model eksisting yang bersifat koordinatif, model terintegrasi penuh, dan model terintegrasi parsial. Dari ketiganya, model integrasi parsial dinilai paling realistis untuk diterapkan dalam jangka menengah karena mampu meningkatkan efektivitas kelembagaan secara bertahap tanpa menimbulkan resistensi kelembagaan yang tinggi, sekaligus mempersiapkan fondasi hukum dan institusional menuju sistem keamanan laut yang lebih terpadu, adaptif, dan berdaya saing global
Optimalisasi Kebijakan Penggunaan Media Sosial dalam Meningkatkan Kontrol Diri Remaja di era Society 5.0 Ningsih, Sri; Umarat, Adlil; Riany, Yulina Eva
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 7 No 2 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0702.1254-1259

Abstract

Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan remaja di era Society 5.0, tetapi penggunaanya yang berlebihan membawa dampak serius pada kesehatan mental dan perilaku mereka. Lonjakan kasus kecemasan, depresi, bullying, hingga perilaku destruktif seperti tawuran, seks bebas, dan tindakan criminal lainnya menunjukkan krisis yang mendesak untuk ditangani. Kecanduan media sosial, termasuk paparan pornografi yang mudah diakses, mencerminkan kurangnya kontrol diri pada remaja yang diperparah oleh minimnya regulasi dan pengawasan pemerintah. Kondisi ini menyoroti kebutuhan mendesak akan kebijakan yang lebih relevan dan komprehensif untuk mencegah dampak buruk media sosial, sekaligus mendorong penggunaannya secara sehat dan bertanggung jawab. Tanpa intervensi yang tepat, risiko terhadap generasi muda akan terus meningkat, yang pada akhirnya dapat merugikan pembangunan sosial dan moral bangsa. Policy Brief ini menyajikan analisis mendalam tentang tantangan tersebut, sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan yang tepat sehingga dapat memberikan solusi konkret. Dengan pentingnya isu ini, Policy Brief ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan untuk segera bertindak.
Strategi Kebijakan Edukasi Digital untuk Pencegahan Pinjaman Online: Pencegahan Pinjaman Online Simanjuntak, Megawati; Aisyah, Siti
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 7 No 2 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0702.1250-1253

Abstract

Maraknya penggunaan pinjaman online ilegal di kalangan ibu rumah tangga pedesaan disebabkan rendahnya literasi keuangan dan kemudahan akses layanan digital. Penelitian menunjukkan bahwa video edukasi efektif meningkatkan perhatian dan minat untuk tidak meminjam, tetapi belum cukup mampu membangkitkan keinginan dan tindakan nyata untuk tidak melakukan pinjaman di online. Hal ini terkait dengan kurangnya elemen emosional dan penyebaran yang hanya dilakukan sekali. Tanpa intervensi kebijakan yang tepat, risiko lingkaran utang, kemiskinan struktural, dan penurunan kesejahteraan keluarga akan semakin tinggi. Policy brief ini merekomendasikan strategi penguatan edukasi literasi keuangan berbasis multimedia yang lebih berulang, emosional, dan kontekstual, guna mendukung perlindungan konsumen serta meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga di wilayah pedesaan.
Kebijakan Inovatif untuk Akuakultur Berkelanjutan: Optimalisasi Peran Bivalvia dalam Pengolahan Limbah Pras, Eva Prasetiyono; Nirmala, Kukuh; Supriyono, Eddy; Sukenda; Hastuti, Yuni Puji
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 7 No 2 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0702.1272-1276

Abstract

Pertumbuhan industri tambak udang intensif di Indonesia telah memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. Namun tambak udang juga menimbulkan permasalahan lingkungan akibat buangan kaya nutrien seperti amonium, nitrat, ortofosfat, partikel organik dan tersuspensi. Kandungan nutrien yang tinggi dalam buangan tambak dapat memicu ledakan populasi mikroalga, menurunkan kualitas lingkungan dan terganggunya keseimbangan ekosistem perairan. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan setiap tambak udang memiliki unit pengolahan limbah sebagai bentuk pengendalian dampak lingkungan. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan besar terkait dengan besarnya biaya investasi dan operasional instalasi pengolahan limbah tersebut. Upaya untuk memberikan solusi alternatif yang lebih efisien dan ramah lingkungan harus dilakukan, diantaranya dengan menggunakan bivalvia. Pemanfaatan bivalvia— seperti kerang darah—dapat menjadi pendekatan biotreatment yang efektif. Bivalvia berperan sebagai filter feeder yang mampu mengasimilasi mikroalga dan partikel nutrien di dalam air. Filtrasi menggunakan kerang darah terbukti mampu menurunkan konsentrasi mikroalga dan nutrien, masing-masing sebesar 72,80% untuk mikroalga, 36,78% untuk amonia, 50,00% untuk nitrit, 78,77% untuk nitrat, dan 89,13% untuk ortofosfat.. Rekomendasi alternatif kebijakan diarahkan pada integrasi penggunaan bivalvia dalam sistem pengolahan limbah tambak, dan penyusunan pedoman teknis biotreatment yang lebih efisien sebagai bagian dari strategi pengelolaan limbah berkelanjutan. Strategi ini tidak hanya memperkuat upaya perlindungan lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi tambahan melalui produksi bivalvia sebagai komoditas konsumsi.
Mewujudkan Ekonomi Biru yang Akuntabel: Integrasi Ocean Accounting dalam Strategi Pembangunan Kelautan Indonesia Adinda Rizki Putri Sulistiyanto; Masni; Syafararisa D. Pratiwi
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 7 No 2 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0702.1277-1282

Abstract

Strategi pembangunan ekonomi biru telah menjadi isu nasional, sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029 dan Indonesia Blue Economy Roadmap. Namun, hingga kini belum tersedia sistem nasional yang secara terintegrasi mencatat dan menilai nilai ekonomi, sosial, dan ekologi dari sumber daya laut. Fragmentasi data ini berdampak pada lemahnya koordinasi lintas sektor serta rendahnya akuntabilitas kebijakan kelautan. Ocean accounting hadir sebagai pendekatan strategis untuk menyatukan data lintas sektor dan mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti. Sistem ini memungkinkan pengukuran stok sumber daya laut, jasa ekosistem, kontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim, serta aliran manfaat ekonomi dan sosial secara komprehensif. Ocean accounting juga menjadi prasyarat penting untuk mengakses pembiayaan berbasis hasil (result-based payment), seperti blue bonds dan carbon credit, serta memperkuat posisi Indonesia dalam forum global. Tanpa sistem ini, strategi ekonomi biru berisiko kehilangan arah, efektivitas, dan legitimasi. Oleh karena itu, integrasi ocean accounting perlu segera diprioritaskan sebagai fondasi menuju pengelolaan laut yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Kata kunci: ekonomi biru, karbon biru, kelautan, sumber daya laut, tata kelola laut.

Page 24 of 28 | Total Record : 271

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 4 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 3 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 2 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 7 No 2 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 7 No 1 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 1 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 4 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 3 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 6 No. 3 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 2 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 6 No. 2 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 1 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 4 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 5 No. 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 2 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 1 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 5 No. 1 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 4 No. 4 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 4 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 3 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 2 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 1 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 3 No 1 (2021): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 2 No 1 (2020): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 1 No 1 (2019): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika More Issue