cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Alfian Helmi
Contact Email
alanhelmi@apps.ipb.ac.id
Phone
+6285717284812
Journal Mail Official
dkasra@apps.ipb.ac.id
Editorial Address
DKSRA-IPB University Gedung LSI Lantai 1 Jl. Kamper, Kampus IPB Dramaga, Bogor – Indonesia 16680
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Published by Institut Pertanian Bogor
ISSN : -     EISSN : 2828285X     DOI : https://doi.org/10.29244/agro-maritim
Core Subject : Economy, Science, Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika (PB PKBT) is a publication media that contains articles covering the results of policy research, policy analysis and opinions related to policy recommendations that are currently developing both nationally and internationally. PB PKBT (ISSN 2828 – 285X) is published four times every year, namely the periods March, June, September and December. This policy brief focuses on broad agro-maritime policy topics, which include the fields of agriculture, one health, fisheries and maritime affairs, animal husbandry, forestry and the environment, agro-maritime industry, tropical bio-science, natural resource and environmental economics, and the social sector, communication and community development. The articles published in this policy brief are articles that are presented concisely to bring science and policy together to support inclusive sustainable development and prosperous society. PB PKBT is published by the Directorate of Strategic Studies and Academic Reputation – IPB University.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 271 Documents
 23   24   25   26   27 
Peluang dan Tantangan Pengembangan Perhutanan Sosial Berkelanjutan di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh Nasution, Abdullah Ahmad; Putra, Aditya Handoyo; Fakhruddin; Malahayati
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 7 No 2 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0702.1243-1249

Abstract

Perhutanan Sosial (PS) menjadi kebijakan strategis nasional untuk mendorong pengelolaan hutan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Kabupaten Bener Meriah yang sebagian besar wilayahnya berupa kawasan hutan memiliki 11 kelompok PS yang tersebar di wilayah KPH II dan III Aceh. Namun, sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pengelolaannya perlu mendapatkan perhatian lebih. Kelompok-kelompok PS seringkali terjebak dalam stagnasi karena kurangnya pendampingan setelah memperoleh izin, kurangnya integrasi rencana kerja (RKPS) dalam perencanaan pembangunan daerah, serta keterbatasan anggaran untuk mendukung kelembagaan kelompok. Selain itu, sistem insentif berbasis kinerja yang belum diterapkan dan pemanfaatan dana yang belum optimal menjadi kendala dalam mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Skema PS di Kabupaten Bener Meriah menunjukkan perkembangan yang beragam. Sebagian besar kelompok masih menghadapi tantangan dalam penguatan kelembagaan, usaha produktif, dan akses pasar. Jika kelompok PS didampingi secara tepat, dibekali rencana kerja kawasan, dan dikembangkan secara terintegrasi, maka hasilnya bisa sangat positif baik dari sisi ekologis maupun ekonomi. Pendekatan ini perlu direplikasi dengan dukungan regulasi, alokasi anggaran, serta pemanfaatan instrumen fiskal seperti Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE/Depik) untuk memberi insentif kepada kampung yang berkomitmen menjaga hutan yang bersinergi dengan program daerah dan dukungan multistakeholder.
Mendorong Keberlanjutan Ekosistem Laut di Indonesia Melalui Penerapan Ocean Accounting R, Alfi Rizqiya; Sidhikah, Dian; Awaluddin
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 7 No 2 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0702.1283-1288

Abstract

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan laut yang luar biasa, tetapi Indonesia juga menghadapi krisis serius akibat eksploitasi secara berlebihan, illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF) serta fragmentasi kebijakan. Ancaman ini tidak hanya mengikis stok ikan dan merusak ekosistem vital, tetapi tentu membahayakan keberlanjutan ekonomi dan sosial masyarakat pesisir. Policy brief ini mengusulkan Ocean Accounting (OA) sebagai sebuah sistem yang dapat memberikan gambaran komprehensif. Dengan OA, pemerintah dapat membuat kebijakan berbasis bukti untuk deteksi dini overfishing, evaluasi kinerja pengelolaan laut daerah, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM. Memahami dan menerapkan rekomendasi ini berarti kita berinvestasi pada masa depan laut Indonesia. Hal ini akan membantu untuk memastikan kekayaan laut kita agar tetap terjaga dan bisa dinikmati oleh generasi saat kini dan yang akan mendatang.
Menavigasi Deforestasi Uni Eropa: Peta Kepatuhan Berkeadilan bagi Kakao, Sawit, dan Kopi Indonesia PRATAMA, OBI
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 7 No 2 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0702.1267-1271

Abstract

Penerapan Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EUDR) akan mengubah peta perdagangan global bagi komoditas tropis seperti kakao, sawit, dan kopi—tiga produk utama ekspor Indonesia yang melibatkan jutaan petani kecil. Dalam skema baru ini, setiap produk yang masuk ke pasar Eropa harus bebas dari jejak deforestasi, terverifikasi, dan dapat ditelusuri hingga ke lokasi produksi. Tantangan utama Indonesia bukan sekadar teknis, tetapi struktural: lemahnya sistem traceability, tumpang tindih regulasi domestik, serta minimnya skema perlindungan bagi produsen skala kecil. Jika tidak disiapkan dengan strategi yang terkoordinasi, EUDR berpotensi menciptakan hambatan dagang non-tarif yang eksklusif dan memperlebar kesenjangan dalam rantai pasok global. Policy brief ini menawarkan peta kepatuhan berkeadilan yang tidak hanya memenuhi standar global, tetapi juga menjamin partisipasi setara dari petani lokal dalam arsitektur ekspor masa depan Indonesia.
Reformasi Sistem Pendidikan sebagai Kunci Menuju Indonesia Emas 2045 Ningsih, Sri Rahayu; Nanda, Rafika; Hastuti, Dwi
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 2 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0702.1289-1296

Abstract

Indonesia menargetkan menjadi negara maju pada tahun 2045, bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan. Namun, Impian besar ini bisa kandas jika persoalan mendasar di dunia pendidikan tidak segera dibenahi. Saat ini, Indonesia masih bergulat dengan sistem pendidikan yang tidak stabil, guru yang kurang Sejahtera, minimnya kolaborasi sekolah dan orang tua, serta fasilitas pendidikan yang timpang. Akibatnya, lahir generasi muda yang rapuh secara kognitif dan emosional, mereka terjebak dalam fenomena brain rot, paparan pornografi, dan krisis karakter. Artikel ini menawarkan pendekatan strategis dan tajam untuk membalikkan situasi, mulai dari reformasi kurikulum pendidikan berbasis jangka panjang, peningkatan kesejahteraan guru, penguatan peran orang tua, hingga revitalisasi fasilitas sekolah. Keempat pilar ini adalah fondasi yang saling menguatkan untuk menciptakan sumber daya unggul yang menjadi tulang punggung Indonesia Emas 2045. Simak selengkapnya untuk memahami bagaimana perubahan nyata bisa dimulai hari ini.
Perhutanan Sosial untuk Perdagangan Karbon: Kondisi Pemungkin untuk Akses Masyarakat terhadap Nilai Ekonomi Karbon Subarno, Subarno; Nafitri, Diani; Sileuw, Aisyah; Supriyanto, Bambang; Veriasa, Thomas Oni; Iskandar, Haris
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 7 No 2 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0702.1260-1266

Abstract

Perhutanan Sosial (PS) menyimpan potensi besar dalam perdagangan karbon, dengan estimasi kontribusi hingga 16,80 juta tCO₂e per tahun, terutama dari perlindungan hutan, restorasi, dan tata kelola lahan gambut. Namun, partisipasi PS masih sangat terbatas akibat berbagai hambatan teknis, regulasi, dan kelembagaan. Untuk memastikan perdagangan karbon yang adil dan inklusif, perlu diterapkan pendekatan sistematis melalui identifikasi area prioritas berbasis IAD dan bundling unit PS, penguatan kerangka regulasi termasuk pengakuan hak atas karbon bagi masyarakat, serta penyelarasan sistem registrasi nasional dengan standar internasional. Selain itu, mendorong pilot project untuk skema “beyond carbon” seperti biodiversity credit dapat memperluas nilai sosial dan ekologis dari PS. Rangkaian rekomendasi ini menunjukkan bahwa perdagangan karbon berbasis PS bukan hanya peluang lingkungan, tetapi juga jalan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengamankan target iklim nasional. Policy brief ini layak ditindaklanjuti karena menyasar reformasi mendasar yang krusial untuk membuka pasar karbon Indonesia secara inklusif, berintegritas, dan berbasis keadilan.
Kehutanan Masyarakat, Hutan Wakaf dan Komunitas Epistemik Veriasa, Thomas Oni; Muttaqien, Widhyanto
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 7 No 2 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0702.1297-1306

Abstract

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan mengatur hutan di lahan milik pribadi dengan status hutan hak. Namun, kebijakan ini belum jelas mengatur penyelenggaraan hutan hak dan kaitannya dengan pengelolaan hutan nasional, termasuk Perhutanan Sosial (PS). Kebijakan lebih fokus pada hutan negara dan hutan adat. Padahal, pengelolaan hutan hak seperti hutan rakyat, yang dilakukan individu atau kelompok, terbukti lebih berhasil. Konsep hutan wakaf (HW) berpeluang menjadi model pengembangan hutan hak yang konstruktif, gerakan sosial pelengkap PS, membangun komunitas epistemik, mengurangi ketergantungan donor, dan menjamin keberlanjutan. Pada 2023, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan peta jalan “Pengelolaan Hutan Lestari”. Muhammadiyah memandang isu hutan bagian dari “amar ma’ruf nahi munkar”. HW dipandang sebagai wujud “Islam Berkemajuan”. Tiga target HW adalah: (1) membangun komunitas epistemik Muhammadiyah sebagai role model Kehutanan Masyarakat (KM); (2) menguatkan komunikasi, pengetahuan, dan akses informasi publik terkait HW; (3) menjadikan HW role model pengelolaan hutan hak dalam agenda nasional. HW diharapkan mendorong gerakan filantropi lingkungan berbasis agama yang dapat diadopsi umat lain di Indonesia. Rekomendasi HW meliputi: (1) pengembangan konsep dan desain HW; (2) implementasi HW Muhammadiyah; (3) lingkar belajar dan komunikasi kebijakan publik.
Ekonomi Syariah dan Industri Halal sebagai Mesin Baru Pertumbuhan Ekonomi Afandi, Frendy; Lestari, Febriana
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 3 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0703.1307-1319

Abstract

Ekonomi syariah dan industri halal menjadi salah satu mesin baru pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika geopolitik global. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang strategis untuk menjadikan ekonomi syariah dan industri halal sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut bersesuaian dengan Asta Cita 2 yang secara eksplisit mendorong kemandirian nasional yang salah satunya melalui ekonomi syariah. Ekonomi syariah sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk mencapai Indonesia Emas 2045 mencakup 4 hal utama, yaitu peningkatan investasi di sektor industri halal, pengembangan perbankan dan keuangan syariah, penguatan regulasi, dan fasilitasi inovasi teknologi. Ekonomi syariah dan industri halal dapat mengungkit ekonomi melalui konsumsi dan investasi. Oleh karena itu, diperlukan percepatan sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing industri halal di pasar internasional dan mendorong inovasi pembiayaan syariah guna mendukung UMKM halal. Platform e-commerce dan rantai pasok halal menjadi kunci untuk efisiensi dan perluasan akses pasar. Investasi sumber daya manusia dan riset diperlukan untuk mengembangkan produk halal inovatif (pangan, farmasi, dan kosmetik) yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Harmonisasi standar halal global, literasi keuangan syariah yang rendah, dan keterbatasan infrastruktur digital menjadi tantangan yang perlu diatasi. Langkah strategis seperti peningkatan kapasitas kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, dan insentif diperlukan untuk mendorong penciptaan diversifikasi ekonomi serta ekosistem halal yang kuat guna menjadikan Indonesia pemimpin pasar halal global.
Ocean Accounting: Kebutuhan untuk Mendukung Koordinasi Kebijakan di Bidang Perikanan, Pariwisata dan Ketahanan Pesisir Ekawati, Winda; Anfadilah, Finka Zakiah; Firjatullah, Annisa
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 3 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0703.1320-1325

Abstract

Pengelolaan wilayah pesisir adalah kerja multi sektor dan multi stakeholders, didalamnya menyangkut sektor perikanan, pariwisata dan ketahanan pesisir. Perbedaan kepentingan dalam pengelolaan membuat overlapping kebijakan di tingkat pemerintahan terjadi. Lemahnya koordinasi menjadikan kebijakan berjalan parsial, tidak efisien, dan mengancam keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir. Penerapan ocean accounting diharapkan dapat menjadi pijakan kebijakan yang integratif antar sektor melalui valuasi jasa ekosistem dan analisis dampak aktivitas manusia. Namun, implementasinya masih terbatas karena belum adanya regulasi yang menaungi dan belum standarnya data managementnya. Untuk itu diperlukan adanya aturan mengenai penerapan ocean accounting sebagai instrumen pengambilan kebijakan, Pembangunan integrasi data kelautan dan pesisir dan forum kolaboratif lintas sektor melalui platform digital untuk pengawasan, koordinasi, dan perumusan kebijakan pesisir yang berkelanjutan. Kata kunci:  koordinasi antar sektor, ocean accounting, wilayah pesisir
Strategi untuk Mengatasi ‘Kelayuan’ Tanaman Hias Daun Indonesia Ramdani, Adrian Zulwi; Rahayu, Megayani; Krisantini
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 3 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0703.1326-1329

Abstract

Penurunan permintaan tanaman hias daun setelah pandemi Covid 19 menimbulkan stagnansi penjualan. Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan kondisi tersebut sehingga dibutuhkan langkah dari pemerintah dan  dukungan pelaku agribisnis untuk meningkatkan nilai ekonomi tanaman hias daun. Beberapa langkah yang dapat dilakukan yaitu 1) Penguatan sistem informasi nasional untuk data produksi dan konsumsi tanaman hias daun, 2) Insentif teknologi modern untuk budidaya (kultur jaringan, fertigasi, screen house, 3) Pengembangan varietas unggul berbasis preferensi pasar, 4) Dukungan promosi dan branding tanaman hias endemik melalui festival dan e-commerce. Kata kunci: Aglaonema, endemik, kelembagaan petani, kultur jaringan, nilai tambah
Ocean Accounting untuk Pemulihan Ekosistem Laut dan Ketahanan Pesisir Efektif Wahyudiana, Nadhilla; Maulana, Husaini; Sabarofek, David Jeanz J.D
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 3 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0703.1336-1340

Abstract

Ekosistem laut dan pesisir Indonesia, seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun, menyediakan jasa ekosistem penting, antara lain penyimpanan karbon, perlindungan wilayah pesisir dari bencana alam, serta sumber mata pencaharian masyarakat pesisir. Namun, perubahan iklim, pencemaran, limbah dan kegiatan industri, serta eksploitasi sumber daya yang berlebihan telah secara drastis mengancam keberlanjutan ekosistem ini. Dalam situasi krisis ekologi tersebut, pengelolaan laut berbasis data (ocean accounting) muncul sebagai pendekatan komprehensif untuk mengukur dan mengevaluasi aset lingkungan laut, aktivitas ekonomi kelautan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir. Pendekatan ini dapat menjadi dasar perumusan kebijakan pengelolaan yang berkelanjutan sekaligus upaya pemulihan ekosistem laut secara terarah dan terukur. Policy brief ini merekomendasikan integrasi ocean accounting secara sistematis ke dalam kerangka kebijakan nasional Indonesia untuk mempercepat pemulihan ekosistem laut dan memperkuat ketahanan kawasan pesisir. Rekomendasi utama mencakup: (1) pengembangan sistem transparansi data kelautan yang terintegrasi; (2) penerapan mekanisme pendanaan inovatif berbasis kinerja ekosistem; dan (3) peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pemantauan sumber daya pesisir melalui pendekatan ko-manajemen adaptif.

Page 25 of 28 | Total Record : 271

 23   24   25   26   27 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 4 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 3 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 7 No 2 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 2 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 1 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 7 No 1 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 4 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 6 No. 3 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 3 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 6 No. 2 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 2 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 1 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 4 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 5 No. 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 2 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 5 No. 1 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 1 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 4 No. 4 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 4 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 3 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 2 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 1 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 3 No 1 (2021): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 2 No 1 (2020): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 1 No 1 (2019): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika More Issue