cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurani Ajeng Tri Utami
Contact Email
jurnal.soedirmanlawreview@unsoed.ac.id
Phone
+62281-638339
Journal Mail Official
jurnal.soedirmanlawreview@unsoed.ac.id
Editorial Address
Gedung Yustisia IV , Law Journal Center Jalan Prof. H.R. Boenyamin No. 708 Purwokerto, Central Java, Indonesia, 53122
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Soedirman Law Review
Published by Universitas Jenderal Soedirman
ISSN : -     EISSN : 2716408X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Soedirman Law Review merupakan jurnal ilmiah yang fokus pada bidang Hukum. Jurnal ini terbit sebanyak 4 (empat) nomor dalam setahun. Soedirman Law Review menerima naskah karya tulis ilmiah di bidang Hukum berupa hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan di media lain.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 269 Documents
 12   13   14   15   16 
Kesadaran Hukum Perawat Terhadap Program Promosi Kesehatan Dalam Pelaksanaan Asuhan Keperawatan Di Rumah Sakit (Studi Di Rsud Dr. Soeselo Slawi) Khalifa Chandra Rifani; Saryono Hanadi; Nayla Alawiya
Soedirman Law Review Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2019.1.1.37

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran hukum perawat terhadap program promosi kesehatan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di rumah sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeselo Slawi dan pengaruh faktor kedisiplinan,motivasi dan fasilitas kerja terhadap kesadaran hokum perawat pada program promosi kesehatan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeselo Slawi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif    dengan pendekatan yuridis sosiologis, dan spesifikasi penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeselo Slawi. Pengambilan sampel melalui metode simple random sampling. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan metode angket, dokumenter dan kepustakaan. Pengolahan data secara coding, editing, dan tabulasi. Analisis data kuantitatif mengunakan metode distribusi frekuensi analisis, tabel silang analisis, analisis isi dan analisis perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran  hukum perawat terhadap program promosi kesehatan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di rumah sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeselo Slawi adalah tinggi. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian terhadap 4 (empat) indikator meliputi tingginya tingkat pengetahuan hukum perawat terhadap program promosi kesehatan, tingginya pemahaman hukum perawat terhadap program promosi kesehatan, banyaknya sikap setuju perawat terhadap program promosi kesehatan, dan banyaknya pola perilaku perawat yang   sesuai dengan   nilai-nilai program   promosi kesehatan. Faktor kedisiplinan dan motivasi sebagai faktor personal serta faktor fasilitas kerja sebagai faktor sosial cenderung berpengaruh secara positif terhadap kesadaran hukum perawat pada program promosi kesehatan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soeselo Slawi. Kata Kunci : Kesadaran Hukum Perawat, Program Promosi Kesehatan, Kedisiplinan Kerja, Motivasi Kerja, Fasilitas Kerja
MEMPERKUAT KELEMBAGAAN DAN TUGAS MPR DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN NEGARA Sri Hartini; Budiyono Budiyono
Soedirman Law Review Vol 4, No 4 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2022.4.4.2692

Abstract

Salah satu  perubahan penting dan mendasar dalam reformasi konstitusi adalah yang terkait dengan MPR, dimana ditegaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat yang semula dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi, “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat,” diubah menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang‐Undang Dasar.” Perubahan UUD  menjadikan MPR,  tidak lagi wewenang memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden serta menetapkan Garis‐garis Besar daripada Haluan Negara. Dengan tidak wenangnya menetapkan GBHN, tidak adalagi arah pembangunan yang terpadu. Tujuan nasional  sebagaimana di tegaskan dalam pembukaan UUD 1945, aline 4, akan tercapai dengan baik , jika ada arah pembangunan jelas. Salah satu arah pembagunan nasional adalah Garis-garis Besar Haluan Negara. Pentingnya GBHN   untuk mewujudkan  arah pembangunan secara terpadu dari pusat sampai daerah. Tekad untuk mengembalikan wewenang tersebut  diperlukan penguatan wewenang MPR yang dituangkan dalam UUD.Kata Kunci: Memperkuat, kelembagaan, tujuan negara
SANKSI PIDANA TERHADAP AYAH KANDUNG SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK KANDUNGNYA YANG MASIH DIBAWAH UMUR (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bko) Nurshoim Ramadhan Putra; Dwi Hapsari Retnaningrum; Haryanto Dwiatmodjo
Soedirman Law Review Vol 2, No 4 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.4.132

Abstract

Tindak pidana kesusilaan terhadap anak merupakan perbuatan yang sangat memprihatinkan karena setiap anak sewajarnya haruslah mendapatkan perhatian dan perlindungan dari orang tua ataupun orang yang dianggap dituakan, karena setiap anak biasanya masih terlalu polos dan penurut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sanksi bagi ayah yang melakukan kejahatan kesusilaan terhadap anak kandungnya, yaitu antara Wardi Bin Zar’I dengan Vallerya Kimberly Binti Wardi dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 10/Pid.Sus/2018 PN.Bko dan untuk mengetahui mengenai putusan majelis hakim dalam kasus ini sudahkah memenuhi unsur keadilan dalam penjatuhan sanksinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat kualitatif dengan metode pendekatan berdasarkan putusan dan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode teks naratif. Data sekunder yang telah terkumpul disajikan secara deskriptif, serta dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil dalam penerapan sanksi dan unsur keadilan pada Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 10/Pid.Sus/2018 PN.Bko. Majelis hakim dalam putusannya menggunakan Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, namun rumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 telah direvisi dalam Undang-Undang 17 Tahun 2016 yang memberikan sanksi pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, menurut teori gabungan penjatuhan sanksi selain untuk membalas kesalahan dari pelaku juga ditujukan untuk melindungi masyarakat, dan sebagai upaya prevensi, oleh karena itu majelis hakim seharunya memberikan pidana tambahan kepada pelaku. untuk melindungi masyarakat dan sebagai upaya prevensi. Unsur keadilan pada putusan majelis hakim telah terpenuhi dengan penjatuhan pidana pokok berupa penjara dan denda kepada pelaku. Pihak saksi korban dan pihak terdakwa selama proses persidangan mendapatkan haknya untuk dapat saling mengemukakan pendapatnya sesuai dengan Pasal 52 KUHAP dan Pasal 5 ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencabulan, Perlindungan Anak
PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM DIVERSI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK (Studi di BAPAS Purwokerto) Nabila Rana Widiya; Sanyoto Sanyoto; Setya Wahyudi
Soedirman Law Review Vol 2, No 3 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.3.86

Abstract

Balai Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan. Pembimbing Kemasyarakatan memegang peranan penting dalam keberhasilan penyelenggaraan program Diversi untuk Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012. Skripsi ini membahas mengenai peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam penyelenggaraan program diversi sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder yang masing- masing bersumber atau diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan, serta metode analisis data deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Lokasi penelitian di BAPAS Purwokerto.Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penyebab anak didik melakukan kejahatan terdiri dari faktor keluarga, lingkungan dan ekonomi. Peranan Bapas dalam pembinaan anak didik melalui program diversi sebagai bentuk perlindungan terhadap anak di BAPAS Purwokerto yaitu mengupayakan agar hak- hak anak terpenuhi yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan pada saat berlangsungnya proses diversi.Kata Kunci : Balai Pemasyarakatan, Diversi, Perlindungan Anak
IMPLEMENTASI RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI WONOSOBO) Adiba Alya; Setya Wahyudi; Rani Hendriana
Soedirman Law Review Vol 3, No 4 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.4.171

Abstract

Anak adalah subjek hukum yang harus dilindungi hak-haknya. Salah satu hak Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah mendapatkan restitusi. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku, berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh korban. Restitusi menjadi hal yang penting bagi pihak korban, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan. Oleh karenanya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dan faktor-faktor penghambat implementasi restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana di Pengadilan Negeri Wonosobo. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Penentuan Informan penelitian menggunakan metode purposive sampling dan snowball sampling. Metode pengumpulan data primer diperoleh dengan wawancara, dan data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan. Data yang diperoleh diolah dengan reduksi data, display data, dan kategorisasi data. Penyajian data dalam bentuk uraian naratif, serta metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana di Pengadilan Negeri Wonsosobo hanya diberikan dalam bentuk kerugian materiil. Adapun faktor penghambat implementasi restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana yang terdiri dari faktor struktur hukum, di mana Penyidik dan Penuntut Umum yang tidak melakukan penilaian besaran nilai kerugian sendiri dan LPSK yang masih jarang terjun langsung mendampingi korban. Adapun dari faktor substansi hukum, yakni mekanisme pengajuan permohonan restitusi yang rumit, tidak adanya aturan yang menjamin pelaku untuk memenuhi kewajiban restitusinya, serta tidak adanya aturan mengenai kewenangan hakim dalam melakukan penilaian besaran nilai kerugian sendiri. Adapun dari faktor kultur hukum lebih kepada kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hak restitusi bagi korban, serta serta kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada Aparat Penegak Hukum.Kata kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Restitusi
Pengungkapan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi Di Polres Bogor) Muhammad Andrian Nugraha; Dwi Hapsari Retnaningrum; Hibnu Nugroho
Soedirman Law Review Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.1.12

Abstract

Salah satu jenis kejahatan yang terjadi saat ini yaitu pemalsuan surat tanda nomor kendaraan (STNK). Tindak pidana pemalsuan STNK biasanya dilakukan oleh  lebih   dari   satu   orang  dalam   suatu   kelompok   dan   dilakukan   secara terorganisir,  yaitu sebagai pelaku pencurian kendaraan, penadah, dan pemalsu STNK hasil kejahatan. Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan STNK diawali dengan proses penyelidikan lalu penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang- undang   ini   untuk   mencari   serta   mengumpulkan   bukti   yang   terjadi   guna menemukan tersangkanya.Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang menggambarkan proses pengungkapan tindak pidana pemalsuan STNK di Polres Bogor. Spesifikasi dari penelitian ini adalah deskriptif. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian dengan cara mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan, sehingga pada akhirnya dapat diketahui proses pengungkapan dan hambatan tindak pidana pemalsuan STNK di Polres Bogor.Dalam penyidikan tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum atau “asas praduga tak bersalah” sampai diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Seorang penyidik dalam hal pemeriksaan pendahuluan harus memperhatikan mengenai hak-hak tersangka di dalam pemeriksaan. Dari hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pejabat penyidik di Polres Bogor dalam pemeriksaan pendahuluan pada tingkat penyidikan sudah menerapkan atau mengedepankan asas praduga tak bersalah sesuai  Penjelasan Umum butir 3c KUHAP. Keywords: Pemalsuan STNK, pemeriksaan pendahuluan, asas praduga tak bersalah.
IMPLIKASI JABATAN KOSONG WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI Enny Dwi Cahyani; Ahmad Bahir; Ariya Dewaka; Fadia Rahma Safitri; Gebi Emada Turnip
Soedirman Law Review Vol 5, No 3 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.3.14202

Abstract

Indonesia adalah negara yang memegang teguh hukum-hukum positif sebagai alternatif penyelesaian konflik di masyarakat. Salah satunya dengan membawa kasus tersebut di muka pengadilan agar mendapatkan keadilan yang sah. Tak jarang masyarakat memilih untuk menyelesaikan permasalahannya di Pengadilan Negeri. Penelitian ini berkaitan dengan struktur  organisasi yang ada di Pengadilan Negeri. Seperti yang kita ketahui, bahwa Pengadilan Negeri secara umum terdapat jabatan-jabatan seperti ketua, wakil ketua, panitera dan juga sekretaris. Namun tak jarang posisi tersebut mengalami kekosongan yang mengganggu pelayanan publik. Tujuan dari ditulisnya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami struktur organisasi yang ada di Pengadilan Negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Yaitu metode yang memberikan pedoman penelitian menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan data-data yang telah ada. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa undang-undang tidak secara langsung mengatur mengenai kekosongan jabatan. Karena kekosongan jabatan wakil ketua memiliki tugas dan wewenang masing-masing, kekosongan tersebut menghambat siklus pekerjaan dan pelayanan kepada publik.Kata Kunci: Implikasi, Kekosongan, Wakil Ketua Pengadilan Negeri
TINJAUAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN KEKEBALAN DIPLOMATIK BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL (Studi Tentang Kasus Penyelundupan Emas Oleh Diplomat Korea Utara Di Bangladesh Tahun 2015) Siti Azhara Saraswaty; Aryuni Yuliantiningsih; Noer Indriati
Soedirman Law Review Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.2.140

Abstract

Seorang wakil diplomatik memiliki kekebalan dan keistimewaan dalammenjalankan tugas-tugas dari negara yang diwakilinya secara efisien. Fungsidiberikannya kekebalan dan keistimewaan disebutkan dalam PembukaanKonvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, namun pada praktiknyatidak jarang kekebalan diplomatik tersebut disalahgunakan oleh seorang wakildiplomatik. Salah satu contoh penyalahgunaan kekebalan diplomatik terjadipada tahun 2015 yang melibatkan Sekretaris Pertama Kedutaan Besar KoreaUtara bernama Son Young Nam yang terbukti menyelundupkan emas seberat27 kilogram dari Korea Utara ke Bangladesh. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui pengaturan hukum internasional tentang kekebalan diplomatikserta mengetahui tanggung jawab negara berkaitan dengan terjadinyapenyalahgunaan kekebalan yang dilakukan oleh Son Young Nam diBangladesh tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatifyang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatananalitis. Semua data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yangdisusun secara naratif dan dianalisis melalui metode normatif-kualitatif. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum internasional tentangkekebalan diplomatik termuat dalam Konvensi Wina 1961 tentang HubunganDiplomatik. Bentuk-bentuk kekebalan yang dimaksud, antara lain kekebalanmengenai diri pribadi pada Pasal 29, kekebalan keluarga dari seorang wakildiplomatik pada Pasal 37 ayat (1), kekebalan yurisdiksi pada Pasal 31 ayat(1), kekebalan dari kewajiban menjadi saksi pada Pasal 31 ayat (2), kekebalankantor perwakilan asing dan tempat kediaman seorang wakil diplomatik padaPasal 22 dan 30 ayat (1), kekebalan korespondensi pada Pasal 27 ayat (2),serta kekebalan diplomatik di negara ketiga pada Pasal 40. Korea Utara sebagai negara pengirim harus bertanggung jawab atas tindakan Son Young Nam yang telah menyalahgunakan kekebalan diplomatik. Bangladesh hanya mendapat kerugian imateriil karena Pasal 28 Konvensi Wina 1961 mengatur tentang keistimewaan pejabat diplomatik yang bebas dari semua iuran dan pajak. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh Korea Utara adalah dengan pemuasan berupa permintaan maaf. Tanggung jawab negara tersebut dapat merujuk pada ILC’s Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts tahun 2001.Kata Kunci: Penyalahgunaan Kekebalan Diplomatik, Tanggung JawabNegara, Hukum Diplomatik
TANGGUNG JAWAB PT. PLN (PERSERO) UP3 TASIKMALAYA SEBAGAI PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN JASA KETENAGALISTRIKAN TERKAIT ADANYA LONJAKAN TAGIHAN LISTRIK PADA MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Tsm) Rizqi Jatnika; Suyadi Suyadi; Krisnhoe Kartika Wahyuningsih
Soedirman Law Review Vol 4, No 4 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2022.4.4.77

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab PT. PLN (Persero) UP3 Tasikmalaya sebagai pelaku usaha terhadap konsumen jasa ketenagalistrikan terkait adanya lonjakan tagihan listrik pada masa pandemi COVID-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Tsm). Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan dan disajikan dalam bentuk teks deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaku usaha dalam hal ini PT. PLN (Persero) UP3 Tasikmalaya telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha terkait adanya lonjakan tagihan listrik pada masa pandemi COVID-19 sesuai dengan Pasal 7 huruf a, b dan c, serta Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Konsumen, Ketenagalistrikan
TALAK RAJ’I KARENA PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 0017/Pdt.G/2019/PA Blg) Niki Nur Aviani; Haedah Faradz; Noor Asyik
Soedirman Law Review Vol 2, No 4 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.4.106

Abstract

Sebuah perkawinan mempunyai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga itu sendiri merupakan kesatuan masyarakat yang terkecil, yang terdiri dari ayah, ibu, dan umumnya ada anak. Oleh karena itu, sebuah rumah tangga akan kurang sempurna tanpa adanya anak-anak. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri yang mengakibatkan perceraian jika tidak terselesaikan dengan baik. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dalam Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2019/PA.Blg. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian prespektif analitis, pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi data, analisis data normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Balige dalam memutus perkara nomor 0017/Pdt.G/2019/PA.Blg berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menurut peneliti kurang lengkap sehingga sebaiknya dilengkapi dengan menambahkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 2 dan ayat 3 serta Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.Kata Kunci : Talak Raj’i, Perselisihan dan Pertengkaran

Page 14 of 27 | Total Record : 269

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2025) Vol 7, No 2 (2025) Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 4 (2024) Vol 6, No 3 (2024) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 4 (2023) Vol 5, No 3 (2023) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 4 (2022) Vol 4, No 2 (2022) Vol 3, No 4 (2021) Vol 3, No 3 (2021) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 4 (2020) Vol 2, No 3 (2020) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 1 (2019) More Issue