cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mukhammad Nur Hadi
Contact Email
mukhammad.nur.hadi@uinsa.ac.id
Phone
+6285280179576
Journal Mail Official
al_hukama@uinsa.ac.id
Editorial Address
Jl. A. Yani 117, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
ISSN : 20897480     EISSN : 25488147     DOI : 10.15642/alhukama
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Hukama serves academic discussions of any Indonesian Islamic family law issues from various perspectives, such as gender, history, sociology, anthropology, ethnography, psychology, philosophy, human rights, disability and minorities, digital discourse, and others. It intends to contribute to the debate in classical studies and the ongoing development debate in Islamic family law studies in Indonesia, both theoretical and empirical discussion. Al-Hukama always places the study of Islamic family law in the Indonesian context as the focus of academic inquiry.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 226 Documents
 14   15   16   17   18 
Dinamika Penjatuhan Talak Melalui Whatsapp dalam Paradigma Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Ropei, Ahmad; Sururie, Ramdani Wahyu
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 11 No. 1 (2021): Juni
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2021.11.1.160-184

Abstract

This article aims to describe the paradigm of Islamic family law reform against the dynamics of the imposition of divorce through WhatsApp  media, one of the problems often faced in various divorce cases. This paper is classified as a qualitative type, with the approach used being library research. Data analysis was carried out using descriptive-analytical techniques. The results of this article indicate that the adoption of divorce via WhatsApp according to most legal scholars is valid with the qiyas approach as the delivery of divorce through writing in the form of a letter. Meanwhile, in the paradigm of reforming Islamic family law in Indonesia, the imposition of divorce via WhatsApp  is considered invalid, considering that the validity of the divorce is only recognized when it is sworn in before the court. This paradigm is based on various efforts to achieve the benefit, especially to avoid arbitrary actions by the husband against his wife unilaterally in terms of imposing divorce and obtaining legal legality. [Artikel ini bertujuan menggambarkan paradigma pembaharuan hukum keluarga Islam terhadap dinamika penjatuhan talak melalui media WhatsApp yang menjadi salah satu persoalan yang seringkali dihadapi pada berbagai kasus perceraian. Tulisan ini tergolong ke dalam jenis kualitatif dengan pendekatan yang dipakai adalah studi kepustakaan (library research). Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif-analisis. Hasil penulisan artikel ini menunjukkan bahwa penjatuhan talak melalui WhatsApp dalam pandangan jumhur ulama hukumnya sah dengan argumentasi pendekatan qiyas sebagaiman penjatuhan talak melalui tulisan berupa surat. Sementara dalam paradigma pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia, penjatuhan talak melalui WhatsApp dihukumi tidak sah, mengingat keabsahan talak hanya diakui ketika diikrarkan di hadapan sidang pengadilan. Paradigma ini didasarkan pada berbagai upaya meraih kemaslahatan, terutama dalam usaha menghindari tindakan semena-mena suami terhadap isteri secara sepihak dalam hal menjatuhkan talak dan juga untuk mendapatkan legalitas hukum, maka kehadiran ulil amri melalui sidang pengadilan dinilai sejalan dengan nilai-nilai kemaslahatan.]
Tradisi Menjelang Pernikahan Perspektif Paradigma Generasi Muda di Desa Brengkok, Brondong, Lamongan Fahrudin, Fahrudin
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 11 No. 2 (2021): Desember
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2021.11.2.188-213

Abstract

The younger generation is often considered to be against the establishment running in the community's social environment. For example, in the context of traditions related to ceremonial pre-wedding, there is a new perspective on these various events. For the older generation, this condition can be considered a contradiction to the legacy that has been running in society. More specifically, such a paradigm is also symptomatic among the younger generation of Brengkok Village. This study tries to dig deeper into the paradigm of the younger generation of Brengkok village. By using interview techniques with the younger generation in Brengkok village, it is hoped that they will be able to present more comprehensive data. The interviews were then analyzed using Max Weber's approach to social action theory. The paradigm that exists in the younger generation of Brengkok Village is, of course, based on rational reasons for traditions that have been established and run across generations. Something that has been considered a patent value by the older generation. When the current younger generation is in a position as the older generation, it will certainly give a different touch to the passage of traditions leading up to the wedding. The various rational reasons put forward will become considerations that have more value, which in the end, will answer the anxiety of the older generation about the existence of this tradition. [Generasi muda seringkali dianggap melawan kemapanan yang telah berjalan dalam lingkungan sosial masyarakatnya. Dalam konteks tradisi terkait seremonial menjelang pernikahan misalnya, terdapat perspektif baru terhadap beragam acara tersebut. Hal ini bagi kalangan generasi tua, dapat dianggap suatu pertentangan akan peninggalan yang telah berjalan di masyarakat. Secara lebih spesifik, paradigma semacam itu juga menggejala di kalangan generasi muda Desa Brengkok. Penelitian ini mencoba menggali lebih dalam, mengenai paradigma generasi muda desa Brengkok. Dengan menggunakan teknik wawancara kepada pihak generasi muda yang ada di desa Brengkok, diharapkan mampu menghadirkan data yang lebih komprehensif. Hasil dari wawancara tersebut kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan teori tindakan sosial Max Weber. Paradigma yang ada dalam lapisan masyarakat generasi muda Desa Brengkok tersebut, tentu dilandasi dengan alasan rasional akan tradisi yang telah mapan dan dijalankan lintas generasi. Sesuatu yang telah dianggap sebagai nilai paten oleh generasi tua, pada saatnya nanti ketika generasi muda yang ada saat ini, berada pada posisi sebagai generasi tua, tentu akan memberikan sentuhan yang berbeda terhadap berjalannya tradisi-tradisi menjelang pernikahan. Beragam alasan rasional yang dikemukakan, akan menjadi pertimbangan yang memiliki nilai lebih, yang pada akhirnya akan menjawab kegelisahan generasi tua akan eksistensi tradisi tersebut.]
Najmuddīn Al-Tūfī's Thoughts on The Dynamics of Inheritance Law 2:1 Perspective of Maṣlaḥah Setyawan, Rahmad; Kustiawan, Muhaman Taufik
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 11 No. 2 (2021): Desember
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2021.11.2.85-114

Abstract

Islamic hereditary law in the reality of human life demands legal dynamism to vouch for the flexibility and adaptability of genetic law following the characteristics of modern Muslim societies. This article elaborates on the dynamics of the 2: 1 inheritance law between heirs, male and women, from the perspective of the maṣlaḥah of Najmuddīn al-Ṭūfī. To analyze the conception of inheritance 2:1 division, this study attempts to dissect it with the theory of maṣlaḥah Najmuddīn al-Ṭūfī. The studies and analysis have been discovered, resulting in the conclusion that the dynamics of the 2: 1 hereditary law has been subject to embodying the benefits properly. In the view of Najmuddīn al-Ṭūfī, the help is the goal of sharia, even the highest argument if it is contradicted between text and maṣlaḥah. This view, when applied to the verse of the Holy Qur'an, An Nisa (4): 11, will open up opportunities for responsive reinterpretation. Based on this concept, it is understood that deviating from the law of text in the distribution of inheritance is permissible to create benefits for the heirs and avoid disputes. [Hukum kewarisan Islam dalam realitas kehidupan manusia menuntut terjadinya dinamisasi hukum untuk menjamin fleksibelitas dan adaptabilitas hukum kewarisan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat muslim modern. Artikel ini mengkaji dinamisasi hukum waris 2:1 antara ahli waris laki-laki dan perempauan perspektif maṣlaḥah Najmuddīn al-Ṭūfī. Untuk menganalisis konsepsi pembagian warisan 2:1, kajian ini berupaya membedahnya dengan teori maṣlaḥah Najmuddīn al-Ṭūfī. Dari kajian dan analisis yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa dinamisasi hukum waris 2:1 mempunyai tujuan agar aspek kemaslahatan bisa terwujudkan secara tepat. Dalam pandangan Najmuddīn al-Ṭūfī, kemaslahatan merupakan tujuan dari syariah, bahkan dalil tertinggi jika dipertentangkan antara nash dan maṣlaḥah. Pandangan tersebut jika diaplikasikan terhadap QS. An Nisa (4):11 akan membuka peluang terjadinya reinterpretasi yang responsif. Berdasarkan konsep tersebut, menjadi maklum bahwa menyimpangi teks hukum dalam pembagian warisan diperbolehkan demi mewujudkan kemaslahatan bagi ahli waris dan menghindari terjadinya perselisihan.]
Construction of Wife's Permit on Polygamy Practice of Tablig Pilgrim's Mayangan Jogoroto Jombang Fageh, Achmad; Najah, Ahmadun
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 12 No. 1 (2022): Juni
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2022.12.1.1-27

Abstract

The focus of this study is the construction of the wife's license to practice polygamy on Tablig Mayangan Jombang Pilgrims. The purpose of the study is to find out the practice of polygamy Of Tablig Mayangan Pilgrims and the model of the wife's license to practice polygamy Tablig Pilgrims Mayangan. This type of field research is qualitative, using the analysis of normative legal and sociological approaches, with inductive reasoning and Data collection techniques using observation, documentation, and interviews. The results showed that polygamous behavior carried out by Tablig pilgrims is based on rational and sharia-laden aspects because polygamous behavior arises due to consideration of the struggle of da'wah as Tablig pilgrims. Polygamy is also considered worship for the husband and wife of Tablig worshippers. Therefore, the practice of polygamy of the husbands and husbands of Tablig pilgrims strictly follows the provisions stipulated in Law No.1 of 1974, article 4 paragraph 2 about committing the cause of polygamous marriage by obtaining the wife's permission. The construction model of the wife's license to practice polygamy Tablig pilgrims is the model of Wira'i, which considers prudence over the property of the third wife as a rich man to avoid disputes over the seizure of Gono-Gini property and so on. [Fokus penelitian ini adalah kontstruksi izin istri dalam praktik poligami pada Tablig Pilgrims Mayangan Jombang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perilaku poligami Tablig Pilgrims Mayangan dan model izin istri dalam praktik poligami Tablig Pilgrims Mayangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitaltif dengan menggunakan analisis normatif hukum dan sosiologis dengan penalaran induktif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perilaku poligami yang dilakukan Tablig Pilgrims didasari oleh aspek yang rasional dan sesuai syariat Islam, sebab perilaku poligami timbul karena pertimbangan perjuangan dakwah selaku anggota Tablig Pilgrims. Poligami juga dianggap sebagai ibadah bagi suami istri Tablig Pilgrims. Oleh karena itu, Praktik poligami suami-suami Tablig Pilgrims betul betul mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang - Undang No.1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2 tentang keharusan poligami dengan mendapatkan izin istri. Model konstruksi izin istri dalam praktik poligami Tablig Pilgrims, berdasarkan kasus yang diteliti adalah model wirā’i, yakni atas pertimbangan kehati-hatian terhadap harta istri ketiga sebagai orang yang kaya raya, agar terhindar dari sengketa perebutan harta gono - gini dan sebagainya.]
Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola: Implementasi Hifẓ Al-‘Ird dan Hifẓ Al-Nasl Pada Sanksi Adat Faza, Amrar Mahfuzh; Putra, Dedisyah; Ritonga, Raja
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 11 No. 2 (2021): Desember
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2021.11.2.29-54

Abstract

For the Angkola Batak Muslim community, the clan is one of the identities used in traditional events. People who share the same ancestor are considered the same ancestor and are still blood relatives. Therefore, clan marriage is a very taboo and sensitive matter in society. This study aims to reveal clan marriages in the Angkola Batak Muslim community and analyze changes in sanctions through maqāsid sharī`a. This study uses a qualitative method with the type of field research. The data was collected through observation, interviews, documentation and tracing several other references relevant to the research theme. Furthermore, the data were analyzed using descriptive analysis. The study results explain that customary holders and the community provide sanctions for everyone who performs clan marriages. Namely, expelled from his hometown and not permitted to live in society. However, along with the changing times, the expulsion was changed by paying a fine in money. Furthermore, in implementing the practice of fines containing hifẓ an-nasl and efforts to preserve local wisdom in the community structure. Because clan marriages can damage the system of dalihan na tolu as a social philosophy of the Angkola Batak tribe. [Bagi masyarakat muslim Batak Angkola, marga merupakan salah satu identitas yang digunakan dalam acara keadatan. Orang yang semarga difahami satu nenek moyang dan masih sedarah. Karena itu, perkawinan semarga merupakan hal yang sangat tabu dan sensitif di tengah-tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengungkap perkawinan semarga pada masyarakat muslim Batak Angkola serta menganalisis perubahan sanksi melalui maqāṣid sharī`ah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Pengumpulan data-data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi serta penelusuran sejumlah referensi lainnya yang relevan dengan tema penelitian. Selanjutnya data dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan, bahwa pemangku adat dan masyarakat sepakat memberikan sanksi bagi setiap orang yang melakukan perkawinan semarga, yaitu diusir dari kampung halamannya dan tidak diberikan izin untuk tinggal ditengahtengah masyarakat. Namun, seiring perubahan zaman pengusiran dirubah dengan membayar denda dalam bentuk uang. Lebih lajut, dalam pemberlakuan praktik denda mengandung nilai hifẓ al-‘ird wa al-nasl dan upaya untuk mengantisipasi pelestarian local wisdom pada tatanan masyarakat. Sebab perkawinan semarga dapat merusak sturuktur dalihan na tolu sebagai falsafah bermasyarakat suku Batak Angkola dan dampak negatif bagi si pelaku.]
Tolok Ukur Kesepadanan (Kafa’ah) dalam Pernikahan: Perspektif Ibnu ‘Abdil Barr dan Imam Ibnu Al-Humam Wafirah, Athifatul
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 11 No. 2 (2021): Desember
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2021.11.2.115-139

Abstract

This research is library research that aims to explain the thoughts of scholars regarding the concept of kafa'ah. The method chosen is the descriptive analysis method with a comparative approach, which describes the data regarding the opinion of Ibnu 'Abdil Barr and the opinion of Imam Ibnu Al-Humam about the benchmark of equivalence (kafa'ah) in marriage. The data is then analyzed using comparative analysis. From the results of the study, it was found that Ibnu 'Abdil Barr determined the benchmark of equivalence (kafa'ah) based on the Qur'an, Hadith, and ijma' al-madīnah experts. Meanwhile, Imam Ibnu Al-Humam in determining the criterion of equality (kafa'ah) in marriage is based on the Qur'an, Hadith, and 'urf. Ibnu 'Abdil Barr and Imam Ibnu Al-Humam have the same istinbat method, namely using the Qur'an and Hadith as the main and second basis. The difference between the two lies in determining the benchmark of equivalence (kafa'ah) in terms of religion alone, the basis for strengthening Ibn 'Abdil Barr in determining the benchmark of equivalence on the consensus of al-Madinah experts. Meanwhile, Imam Ibnu Al-Humam determines the benchmark of equivalence (kafa'ah) from five criteria, namely: lineage, independence, religion, wealth and profession. Imam Ibn Al-Humam uses 'urf as a consideration. [Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bertujuan menjelaskan pemikiran ulama mengenai konsep kafa’ah. Metode yang dipilih adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan komparatif, yaitu menggambarkan data apa adanya mengenai pendapat Ibnu ‘Abdil Barr dan pendapat Imam Ibnu Al-Humam tentang tolok ukur kesepadanan (kafa’ah) dalam pernikahan. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analsis komparatif. Dari hasil penelitian ditemukan, bahwa Ibnu ‘Abdil Barr menentukan tolok ukur kesepadanan (kafa’ah) berdasarkan pada alQur’an, Hadis dan ijma’ ahli al-madīnah. Sementara itu, Imam Ibnu Al-Humam dalam menentukan tolok ukur kesepadanan (kafa’ah) dalam pernikahan mendasarkan pada al-Qur’an, Hadis dan ‘urf. Ibnu ‘Abdil Barr dan Imam Ibnu Al-Humam memiliki kesamaan metode istinbat, yakni menggunakan al-Qur’an dan Hadis sebagai dasar utama dan kedua. Perbedaan keduanya terletak pada penentuan tolok ukur kesepadanan (kafa’ah) dari segi agama saja, dasar penguatan Ibnu ‘Abdil Barr dalam menentukan tolok ukur kesepadanan pada ijma’ ahli al-Madīnah. Sedangkan Imam Ibnu AlHumam menentukan tolok ukur kesepadanan (kafa’ah) dari lima kriteria, yaitu: nasab, merdeka, agama, harta dan profesi. Imam Ibnu Al-Humam menggunakan ‘urf sebagai pertimbangan.]
Analisis Hukum Islam terhadap Perkawinan Sirri di Ketegan, Sepanjang, Sidoarjo Khoiroh, Muflikhatul; Mustofa, Imron; Rosyidah, Mila
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 12 No. 1 (2022): Juni
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2022.12.1.61-93

Abstract

This research is based on the unregistered marriages phenomenon in Ketegan, Sepanjang, Sidorajo. Marriage is considered as an instant solution to juvenile delinquency, which has the potential to be promiscuous. There are two issues to be confirmed through this research: first, the attitude or response of the people in Ketegan to the practice of unregistered marriage that has taken place in their environment; Second, critical analysis of the phenomenon of unregistered Marriage on Islamic law’s perspective. This is field research, with a critical analysis method of data obtained. The data was collected through interviews with subjects, their parents, and several community leaders who had direct contact with them. This research found two conclusions: first, the people of Ketegan Village don’t seem to care about this kind of marriage. This is influenced by the variety of Ketegan people's mindsets and various tribes, majority of Madurese. However, peoples' view on unregistered marriages are mostly strained by problems threatening family honor. Second, The Islamic law analysis concludes unregistered marriage as illegal for not complying with the provisions of Law no. 1 of 1974 about marriage. This marriage potentially causes the rights and mate to be unfulfilled. In short, unregistered marriage has the potential to create injustice, contrary to the most fundamental principle of Islamic law, justice (al-'adālah). [Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya fenomena pernikahan sirri di kelurahan Ketegan, Sepanjang, Sidorajo. Pernikahan sirri dinilai sebagai solusi instan dari kenakalan remaja yang berpotensi kepada pergaulan bebas. Ada dua persoalan yang ingin dikonfirmasi melalui penelitian ini, yaitu tentang sikap atau respons masyarakat Ketegan terhadap praktik perkawinan sirri yang telah berlangsung di lingkungan mereka, dan analisis kritis terhadap fenomena pernikahan sirri dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode analisis kritis terhadap data-data yang diperoleh. Pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara terhadap pelaku, orang tua dan beberapa tokoh masyarakat yang bersinggungan secara langsung dengan mereka. Kajian ini mendapati dua kesimpulan, pertama, masyarakat Kelurahan Ketegan tampaknya tidak begitu mempermasalahkan pernikahan sirri. Ini dipengaruhi oleh pola pikir masyarakat Kelurahan Ketegan yang cukup bervariasi dan merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari pelbagai daerah dan mayoritas suku Madura. Meskipun demikian, mereka umumnya berpandangan bahwa pelaku nikah sirri pasti dilatarbelakangi persoalan yang mengancam kehormatan keluarga. Kedua, analisis hukum Islam terhadap hukum pernikahan sirri menyimpulkan bahwa pernikahan sirri merupakan pernikahan illegal karena tidak mematuhi ketentuan Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pernikahan macam ini berpotensi besar menimbulkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban pasangan suami istri. Singkatnya, pernikahan sirri berpotensi memunculkan kezaliman, yang secara jelas bertolak belakang dengan prinsip hukum Islam yang paling mendasar, yaitu prinsip adil (al ‘adālah).]
Peran Wanita Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Pemikiran Islam Klasik Dan Kontemporer Rohmah, Elva Imeldatur; Malik, Arif Jamaluddin
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 12 No. 2 (2022): Desember
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2022.12.2.96-112

Abstract

This research under tittle “The Existence of Women to Realize the Sakinah Family in Classical and Contemporary Scholars Thought” is a type of library research using a qualitative approach and a comparative descriptive method. The data sources of this research consist of primary sources from the books of Uqudullijain, Fathul Mu'in, Fathul Qorib, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, Bidayatul Mujtahid, Qur'an According to Women, The Rights of Women in Islam, Major Themes of Qur'an, Woman and Islam, and Feminism and Women Empowerment in Islamic Scales. The secondary sources in this study are other books that examine women and the sakinah family. The results of this study explain that women in their lives have roles, among others, as a wife, mother, and career woman. In classical Islamic thought, a woman is like a queen in her husband's house. The husband is obliged to meet all the needs of his wife, even in terms of preparing food, washing clothes, and all other aspects of household tasks. Meanwhile, a wife has an obligation to serve her husband's sexual needs, be obedient and obedient to her husband, accompany her husband, and manage all household matters. Women are only described as having a domestic role within the scope of their household. Meanwhile, according to contemporary Islamic thought, men and women have the same values ​​and positions. So it has a logical consequence that women are able to take part in the public sector like a man. Women who only take part in the domestic sector or carry out multiple roles at the same time still have a great opportunity to create a sakinah family. This can be done by straightening the intention and basing everything on Allah SWT; understand your partner well; understand each other's roles and duties; foster affection among family members; maintain communication, open and familiarize deliberation; be fair; and always increase patience and gratitude. [Islam merupakan agama yang memberikan penghormatan yang sangat tinggi kepada wanita. Wanita memiliki peran yang begitu vital dalam keluarga guna mewujudkan keluarga sakinah. Dalam konteks klasik, para ulama madzhab memiliki pandangan tersendiri terkait peran seorang wanita dalam keluarga. Hal ini berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh para ulama kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran wanita dalam pemikiran ulama klasik dan kontemporer, serta peran wanita untuk mewujudkan keluarga sakinah. Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif komparatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pandangan ulama klasik, wanita bagaikan seorang ratu di rumah suaminya. Suami wajib mencukupi segala macam kebutuhan istrinya, bahkan dalam hal menyiapkan makanan, mencuci pakaian, dan segala aspek tugas rumah tangga yang lainnya. Sedangkan seorang istri memiliki kewajiban untuk melayani kebutuhan seksual suaminya, taat dan patuh pada suaminya, mendampingi suami, serta mengatur segala urusan rumah tangga. Wanita hanya digambarkan memiliki peran domestik dalam lingkup rumah tangganya saja. Sedangkan menurut pandangan ulama kontemporer, laki-laki maupun wanita memiliki nilai dan kedudukan yang sama. Sehingga hal tersebut memiliki konsekuensi logis bahwa wanita pun mampu berkiprah di sektor publik selayaknya seorang laki-laki. Wanita yang hanya berkiprah di sektor domestik ataupun menjalani peran ganda sekaligus tetap memiliki kesempatan yang besar untuk mewujudkan keluarga sakinah.]
Sejarah Sosial Talak di Depan Pengadilan Agama dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Rifqi, Muhammad Jazil
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 11 No. 2 (2021): Desember
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2021.11.2.55-84

Abstract

Article 39 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 on Marriage and Article 115 of the Compilation of Islamic Law states that divorce must be carried out before the court. Of course, the existence of these regulations cannot be separated from the socio-historical aspects of the promulgation of these regulations. This article, which examines the practice of talak from the colonial period to independence, concludes that first, since the Dutch colonial era until Indonesia's independence, talak has been practiced without involving the state apparatus, but that the incident must be recorded. Law Number 22 of 1946 concerning the Registration of Marriage, Divorce and Reconciliation was then promulgated for Java and Madura, enacted in Sumatra in 1949 and comprehensively implemented in the territory of the Republic of Indonesia in 1954. Second, there was an acculturation of the recording of divorce and the trial of divorce came into effect when the law Marriage is promulgated. [: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian harus dilaksanakan di depan pengadilan. Eksistensi regulasi tersebut tentu saja tidak terlepas dari aspek sosio-historis diundangkannya aturan tersebut. Artikel ini, yang menelaah praktik talak pada masa penjajahan hingga kemerdekaan, menyimpulkan bahwa pertama, sejak era kolonial Belanda hingga Indonesia merdeka telah mempraktikkan talak tanpa melibatkan aparatur negara melainkan peristiwa tersebut harus dicatatkan. UU Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk kemudian diundangkan untuk Jawa dan Madura, diberlakukan di Sumatera tahun 1949 dan diimplementasikan secara menyeluruh di wilayah Republik Indonesia pada tahun 1954. Kedua, adanya akulturasi terhadap pencatatan talak dan persidangan talak mulai berlaku ketika hukum perkawinan 1974 diundangkan.]
Transformasi Mahar Perkawinan Melalui Estetika di Desa Paberasan Kabupaten Sumenep Nisa', Khoirin; Darmawan, Darmawan
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 11 No. 2 (2021): Desember
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2021.11.2.140-166

Abstract

One of the essential parts of marriage is the dowry that must be given from the prospective husband to the future wife. Dowry is not included in the pillars of marriage but needs to be delivered to respect the existence of women. This study aims to determine whether the dowry with an aesthetic concept can be affordable? To what extent is the aesthetic limit in the dowry? The research method used in this study is a mixture of library research and field research. In addition to using literature such as books, notes, and several previous studies, this study also collected data through interviews. Giving dowry by carrying out the aesthetic concept, namely using the date of marriage, no prohibition is found. As long as the dowry is affordable and the husband can give it, then it may be done, of course, with due observance, that the dowry does not conflict with the Shari'a. In aesthetics, there are five values, as described by Laurie Schneider Adams, namely: material values, intrinsic values, religious values, nationalism values, and psychological values. The most dominating value in this study is the psychological value because it can bring a reaction of happiness and pleasure to the subject. In the view of psychology, happiness can be created by oneself, and everyone has their parameters for creating happiness for themselves. Aesthetics in this dowry can give value and satisfaction to the subject because it contains beauty. [Salah satu bagian penting perkawinan adalah mahar yang harus diberikan dari calon suami kepada calon istri. Mahar tidak termasuk dalam rukun nikah, akan tetapi perlu diberikan demi menghormati keberadaan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah mahar dengan konsep estetika dapat terjangkau? Sampai dimana batasan estetika dalam mahar tersebut? metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah campuran antara library research dan field research. Selain menggunakan literatur kepustakaan seperti buku, catatan dan beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini juga mengumpulkan data melalui wawancara. Pemberian mahar dengan mengusung konsep estetika, yaitu menggunakan tanggal pernikahan, tidak ditemukan larangannya. Selama mahar dapat dijangkau dan pihak suami sanggup memberikan, maka boleh dilakukan, tentu dengan memperhatikan, bahwa mahar tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Dalam estetika terdapat lima nilai, sebagaimana diuraikan oleh Laurie Schneider Adams, yaitu: nilai material, nilai intrinsik, nilai keagamaan, nilai nasionalisme, dan nilai psikologi. Nilai yang paling mendominasi dalam kajian ini adalah nilai psikologis, karena dapat membawa reaksi kebahagiaan dan kesenangan terhadap subjeknya. Dalam pandangan psikologi, kebahagian dapat diciptakan oleh diri sendiri dan setiap orang memiliki parameter tersendiri dalam menciptakan kebahagiaan untuk dirinya. Estetika dalam mahar ini dapat memberikan nilai dan kebahagiaan terhadap subjeknya karena mengandung keindahan.]

Page 16 of 23 | Total Record : 226

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 2 (2025): December (In Progress) Vol. 15 No. 1 (2025): June Vol. 14 No. 2 (2024): December Vol. 14 No. 1 (2024): June Vol. 13 No. 2 (2023): December Vol. 13 No. 1 (2023): June Vol. 12 No. 2 (2022): Desember Vol. 12 No. 1 (2022): Juni Vol. 11 No. 2 (2021): Desember Vol. 11 No. 1 (2021): Juni Vol. 10 No. 2 (2020): Desember Vol. 10 No. 1 (2020): Juni Vol. 9 No. 2 (2019): Desember Vol. 9 No. 1 (2019): Juni Vol. 8 No. 2 (2018): Desember Vol. 8 No. 1 (2018): Juni Vol. 7 No. 2 (2017): Desember Vol. 7 No. 1 (2017): Juni Vol. 6 No. 2 (2016): Desember Vol. 6 No. 1 (2016): Juni Vol. 5 No. 2 (2015): Desember Vol. 5 No. 1 (2015): Juni Vol. 4 No. 2 (2014): Desember Vol. 4 No. 1 (2014): Juni Vol. 3 No. 2 (2013): Desember Vol. 3 No. 1 (2013): Juni Vol. 2 No. 2 (2012): Desember Vol. 2 No. 1 (2012): Juni Vol. 1 No. 2 (2011): Desember Vol. 1 No. 1 (2011): Juni More Issue