cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Noer Laili
Contact Email
annawazilstisa@gmail.com
Phone
+6282333362238
Journal Mail Official
annawazilstisa@gmail.com
Editorial Address
https://jurnal.stisa.ac.id/index.php/annawazil/about/contact
Location
Kab. pamekasan,
Jawa timur
INDONESIA
An-Nawazil
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Salafiyah
ISSN : 26566575     EISSN : 26566575     DOI : https://doi.org/10.69784/annawazil.
Core Subject : Religion, Economy, Social,
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
An-Nawazil adalah Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer yang diterbitkan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Salafiyah (STISA) Sumber Duko Pamekasan setiap enam bulan (Februari dan September). Jajaran redaksi berkomitmen untuk mengangkat tema tertentu, terutama kajian Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer pada setiap edisi dengan harapan artikel yang dimuat menjadi media dan perekat bagi seluruh civitas akademika dalam menggali potensi dan profesionalitas.
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 60 Documents
 2   3   4   5   6 
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM MENINGKATKAN USAHA KERAJINAN TANGAN: A. Taufiq Buhari Buhar, A. Taufiq
An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer Vol. 6 No. 1 (2024): An-Nawazil : Jurnah Hukum dan Syariah Kontemporer
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Salafiyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69784/annawazil.v6i1.104

Abstract

Pendapatan ekonomi masyarakat sangat penting untuk ditumbuh kembangkan sebagai penupang utama dalam pemenuha kebutuhannya. Di samping itu, Kegiatan usaha ini merupakan salah satu pendukung yang menentukan maju mundurnya perekonomian karena bidang usahanya mempunyai kebebasan untuk berkarya Masyarakat yang tinggal di pedesaan mulai mengembangkan usaha yang dikenal dengan UMKM, disebabkan beberapa faktor seperti penyempitan lahan pertanian secara terus menerus dan bertambahnya tenaga kerja di pedesaan. Tentunya banyak hambatan dalam pengelolaan mikro usaha kecil dan menengah, sebagai usaha yang di kelola rata-rata masyarakat pedesaan yang pengalaman mengelola usahanya sangat minim. UMKM yang dikembangkan masyarakat di Desa Kelbung Kecamatan Sepulu berupa kerajinan tangan Tas Rajut, sebagai salah satu wirausaha yang berada di desa dengan potensi keuntungan yang sangat besar bagi masyarakat sebagai pelakunya. Namun yang menjadi kendala dalam masyarakat adalah modal yang masih sedikit dan ketergantungan kepada orang lain, SDM yang masih rendah serta pengetahuan masyarakat dalam mengelola kerajinan tas masih minim baik sebagai produsen maupun distributor. Metode yang digunakan dalam penelititan ini adalah metode jenis empiris dengan pendekatan kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat desa Kelbung Kecamatan Sepulu. Objek ini penting untuk dikaji untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi UMKM bagi masyarakat pedesaan. Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan usaha kerajinan tangan mengunakan system usaha bersama, strategi pengelolahan tersebut meliputi: Keuangan/Modal, peningkatan sumber daya masyarakat dengan melakukan pelatihan terhadap para karyawan untuk meningkatkan kualitas produksi dari segi kreatifitas, inovasi maupun jumlah produk, serta memperluas pemasaran dengan mempromosikan hasil usaha, melalui pameran-pameran dan media online serta menitipkan produk di gerai-gerai kerajinan tangan yang ada.
ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAERAH BAZNAS KABUPATEN PAMEKASAN DENGAN BAZNAS KABUPATEN SUMENEP (Studi Komparatif): Istianah Istianah; Dofiri, Dhoqi
An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer Vol. 6 No. 1 (2024): An-Nawazil : Jurnah Hukum dan Syariah Kontemporer
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Salafiyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69784/annawazil.v6i1.105

Abstract

BAZNAS merupakan salah satu instrumen yang mewujudkan kesejahteraan dan kesadaran terhadap hak dan kewajiban dalam menyempurnakan agama. Maka, diperlukan cara agar BAZNAS tersebut terlaksana dengan baik dan terkendali. Salah satu caranya dengan penentuan arah kebijakan pengelolaan daerah Kabupaten Pamekasan dan Kabupeten Sumenep Madura melalui pendekatan normatif dan filosofis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif filosofis. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode induktif dan deskriptif analisis. Penulis mengkaji data melalui proses yang berlangsung dari fakta, dan menggambarkan permasalahan dengan didasari data-data yang ada kemudian dianalisis lebih lanjut untuk ditarik kesimpulan. Dengan tipe pendekatan studi kasus penulis melakukan penelitian dengan melihat, menggambarkan tentang Arah Kebijakan Pengelolaan Daerah antara BAZNAS Kabupaten Pamekasan dengan BAZNAS Kabupaten Sumenep. Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa harus ada upaya memperbaiki arah kebijakan pengelolaan daerah BAZNAS Kabupaten Pamekasan dengan BAZNAS Kabupaten Sumenep, sehingga dapat dijadikan tolak ukur efektivitas suatu lembaga dengan menggunakan kebijakan yang telah diterapkan didalamnya. Salah satu cara adalah mengetahui program-program yang dicanangkan dan realisasi program yang telah berjalan. Sehingga dapat diketahui kelemahan dan kelebihan suatu lembaga dengan mengukur seberapa besar peran arah kebijakan yang diterapkan dari dua Kabupaten tersebut.
NIKAH PAKSA SEBAGAI AKIBAT PERGAULAN BEBAS STUDI KASUS DI DESA BLUMBUNGAN KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN PAMEKASAN: Abdul Jamal dan Mohammad Mahmudi Jamal, Abdul; Mahmudi, Mohammad
An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer Vol. 6 No. 1 (2024): An-Nawazil : Jurnah Hukum dan Syariah Kontemporer
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Salafiyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69784/annawazil.v6i1.106

Abstract

Kawin paksa merupakan salah satu rentetan kejadian yang kerap kali terjadi di dalam urusan perkawinan . Nikah paksa merupakan salah satu fenomena sosial yang timbul akibat tidak adanya kerelaan antara pasangan untuk menjalankan perkawinan, atau merupakan gejala sosial dan masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat walaupun terkadang kawin paksa berakhir happy ending, berupa kebahagiaan rumah tangga, namun dari kasus di Desa Blumbungan yang terjadi dampak negatif lebih dominan. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat tiga permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana praktik nikah paksa sebagai akibat pergaulan bebas. Kedua, Apakah Nikah Paksa Sebagai Akibat Pergaulan menjadi solusi dalam menangani pergaulan bebas. Ketiga, Bagaimana Tinjauan Hukum Nikah Paksa Sebagai Akibat Pergaulan Bebas Perspektif HKI dan peraturan perundangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan. (field reserch) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jalan langsung terjun ke lapanga Sumber data diperoleh dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Informannya adalah Kepala Desa, Modin Desa, warga. Hasil penetian menunjukkan bahwa: pertama, nikah paksa didaerah desa Blumbungan Kecamatan larangan kabupaten pamekasan 6 kasus nikah paksa terjadi dikarenakan bebarapa hal salah satu diantaranya iala pacaran sehingaa berujung nikah paksa, adapun nikah paksa yang terjadi didesa Blumbungan kecamatan larangan kabupaten pamekasan adalah pernikahan resmi dan siri, jika resmi kasus itu sampai kepada kepala desa apabila nikah siri itu tidak sampai kepada kepala desa. Kedua, nikah paksa sebagai akibat pergaulan bebas menjadi solusi dalam menangani pergaulan bebas. Pernikahan itu dapat dikatakan sebagai penutup aib yang sudah terlanjur dilakukan (pergaulan bebas). Akibatnya, pernikahan itu dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai jalan aman untuk melindungi perbuatan pergaulan bebas. Jadi, pada dasarnya, bukan berarti akad nikahnya yang akan dicegah melainkan perbuatan pergaulan bebas yang berujung kepada nikah paksa yang hendak dicegah. Ketiga, Tinjauan Hukum Nikah Paksa Sebagai Akibat Pergaulan Bebas Perspektif HKI dan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6 Ayat (1) menyebutkan, bahwa syarat-syarat perkawinan di antaranya adalah tidak adanya paksaan dari kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan.
RESPONSIVITAS PENATAAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DALAM SKEMA MODEL PERLINDUNGAN HUKUM PERSPEKTIF SOSIOLOGI ( Studi Normatif Empiris di Kabupaten Sampang Jawa Timur ): Lasan, Hendri Masduki, dan Siti Maisurah Dyanti Lasan; Masduki, Hendri; Dyanti, Siti Maisurah
An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer Vol. 6 No. 1 (2024): An-Nawazil : Jurnah Hukum dan Syariah Kontemporer
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Salafiyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69784/annawazil.v6i1.108

Abstract

Responsivitas penataan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) sebagai model perlindungan hukum perspektif sosiologi sebagai entitas yang berhubungan dengan akuntabilitas sosial (social accountability); advokasi sosial (social advokations) pemerintah daerah (local state) dalam memberikan jaminan sosial (social assurance) dan perlindungan hukum (legal protection) terhadap komoditas sosial ekonomi (social economic commodities) dalam rangka pencapaian kemandirian; keadilan; pemerataan; kemakmuran; dan kesejahteraan sosial (social welfare) dalam dinamika penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan aspirasi serta kearifan lokal (lokal wesdom) masyarakat yang berada dalam wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Sampang Jawa Timur. Responsivitas penataan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) sebagai model perlindungan hukum perspektif sosiologi sebagai telaah normatif empiris terhadap Peraturan daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur (5/2013) tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) memuat 2 (dua) kajian penting yaitu, 1) Konsepsional Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), dalam konteks ini berhubungan dengan penentuan lokasi; pemindahan lokasi; penertiban; serta tujuan penataan pedagang kaki lima (PKL) dalam wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Sampang Jawa Timur; 2) Model Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), dalam konteks ini berhubungan dengan fasilitasi dalam rangka peningkatan kapasitas, serta pemberian akses kerjasama bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Sampang Jawa Timur.
TINDAK PIDANA PEMERASAN SEKSUAL BERBASIS GENDER SIBER MELALUI ELEKTRONIK DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA: Syamsul Arifin Arifin, Syamsul
An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer Vol. 6 No. 1 (2024): An-Nawazil : Jurnah Hukum dan Syariah Kontemporer
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Salafiyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69784/annawazil.v6i1.109

Abstract

Tindak pidana pemerasan seksual (sektorsi) berbasis gender siber melalui elektronik atau lebih dikenal dengan istilah sektorsi merupakan kejahatan siber yang kerap terjadi dewasa ini. Sekstorsi dilakukan dengan cara memeras atau mengeksploitasi korban secara materi maupun secara seksual dengan memanfaatkan konten pornografi milik korban. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada 9 Mei 2022, tindak pidana kekerasan seksual berbasis gender siber melalui elektronik diatur secara terpisah dan tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan, dimana peraturan perundang-undangan tersebut masih memiliki kelemahan yuridis yang menyebabkan penanggulangan tindak pidana tersebut di Indonesia belum memadai. Penelitian ini membahas bentuk pengaturan tindak pidana kekerasan seksual berbasis gender siber melalui elektronik dalam hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case study), dengan sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk pengaturan tindak pidana kekerasan seksual berbasis gender siber melalui elektronik dalam hukum pidana Indonesia terdiri dari tindak pidana kesusilaan, tindak pidana pemerasan, tindak pidana pengancaman, tindak pidana terhadap kemerdekaan orang lain, tindak pidana pornografi, dan tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE). Penerapan KUHP, UU Pornografi, dan UU ITE pada 3 (tiga) putusan pengadilan yang mengadili kasus tindak pidana kekerasan seksual berbasis gender siber melalui elektronik masih belum memadai. Hasil analisis putusan menunjukkan bahwa meskipun belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tindak pidana kekerasan seksual berbasis gender siber melalui elektronik pada saat kasus tersebut terjadi, pelaku tetap dapat dikenakan hukuman dengan memanfaatkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum tertentu. Hadirnya UU TPKS telah mengatur formulasi rumusan tindak pidana tindak pidana kekerasan seksual berbasis gender siber melalui elektronik yang lebih baik dan lebih komprehensif daripada formulasi di dalam KUHP, UU Pornografi, maupun UU ITE. Implementasi UU TPKS diharapkan dapat mewujudkan penanggulangan tindak pidana tindak pidana kekerasan seksual berbasis gender siber melalui elektronik yang mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum.
Strategi Hakim Mediator dan Tingkat Keberhasilan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang: Bahrul Ulum dan Waib Bahrul Ulum dan Waib; Waib
An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer Vol. 6 No. 2 (2024): An-Nawazil : Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Salafiyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69784/annawazil.v6i2.115

Abstract

Strategi hakim mediator yang murni berangkat dari perspektif hakim mediator pengadilan agama kabupaten malang (tidak ada regulasi dari PERMA) menjadi titik persoalan peneliti, bagaimana beliau memerankan strateginya dan bagaimana tingkat keberhasilan dari strateginya. Tujuan penelitian ini guna mengenali bagaimana strategi-strategi hakim mediator serta tingkatan keberhasilan mediasi dalam permasalahan kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2022- 2023. Metode yang bersifat yuridis normative (sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta dengan realita yang sesuai) peneliti dapat mengenali perkara yang terjalin melalui pengamatan langsung dengan terjun ke lapangan (field research), serta dengan informasi yang diterima cocok dengan perhitungan pengadilan agama pada setiap tahunnnya. Selain itu, peneliti juga dapat mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di pengadilan agama mengenai persoalan perceraian yang diajukan oleh pihak yang berperkara dan bagaimana pihak pengadilan menanggapi persoalan tersebut. Hasil penelitian ini, dengan melihat persoalan perkara perceraian yang semakin bertambah setiap tahunnya dan tingkat keberhasilannya semakin menurun, peneliti melihat tingkat perceraian semakin banyak disetiap tahunnya. Dilansir dari data pengadilan pada tahun 2022-2023 hanya 20% yang berhasil, 30% berhasil sebagian dan 50% terjadi perceraian, dengan demikian peran hakim dan non hakim mediator sangatlah penting keberadaanya di pengadilan dalam memediasi suatu perkara untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan atau putusan yang memihak di antara salah satunya. Ketertarikan peneliti terhadap paparan diatas sangatlah menarik untuk diteliti, melihat eksistensi pengadilan mewajibkan setiap permasalahan yang masuk ke persidangan harus melalui tahapan orang ke-tiga yang diperankan oleh hakim dan non hakim mediator pengadilan.
Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Komunitas Jual Beli Online E-Commerce (Study Kasus Terhadap Komunitas Jual Beli Online Daerah Waru Pamekasan): Ach. Dlofirul Anam dan Noer Laili Ach. Dlofirul Anam; Noer Laili
An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer Vol. 6 No. 2 (2024): An-Nawazil : Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Salafiyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69784/annawazil.v6i2.116

Abstract

Transaksi jual beli dalam Islam semakin berkembang seiring dengan semakin berkembangnya zaman dan teknologi. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi umat muslim untuk dapat lebih menelaah lebih jauh terhadap transaksi-transaksi yang sedang berkembang, salah satunya dengan adanya komunitas jual beli online waru e-comerce. Apakah akad-akad dari pihak-pihak yang terkait sudah sesuai dengan fiqih muamalah atau sebaliknya. Oleh karenanya tujuan penelitian ini bermaksud untuk mengetahui jenis-jenis akad begitupun yang menjadi objek untuk diperjual belikan yang terdapat dalam layanan e-comerce dalam aplikasi facebook, messenger dan instagram khususnya transaksi yang berada dalam komunitas jual beli online Waru e-comerce, serta tinjaun fqih muamalah terhadap akad-akad tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normative emperis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan kajian pustaka dan juga wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap adanya fenomena di lapangan. Temuan penting dalam penelitian ini: (a) Komunitas Jual Beli Online Daerah Waru Pamekasan dibuat pada 12 September 2015 yang beranggotakan sebanyak 120.982 anggota. (b) Produk yang dijual antara lain: Fashion mencapai 200 postingan, Kendaran 300 postingan Jenis kendaraan roda empat atau mubil mencapai 120 postingan, Rumah atau kantor mencapai 30 postingan, rumah dikontrakan dan dijual mencapai 10 postingan, tempat kosan mencapai 7 postingan dan ruko atau toko disewakan dan di jual mencapai 13 postingan. Temuan ini memberikan solusi alternatif bagi para pembeli dan penjual untuk mempromosikan barang dagannya tanpa harus mempunyai tempat dan lahan untuk melakukan transaksi jual beli.
Kuasa Uang vs Kedaulatan Rakyat: Studi Kuantitatif Persepsi Mahasiswa STISA Pamekasan terhadap Politik Uang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024: Achmad Mudatsir R, Raharjo dan Samsuri Achmad Mudatsir R; Raharjo; Samsuri
An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer Vol. 6 No. 2 (2024): An-Nawazil : Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Salafiyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69784/annawazil.v6i2.118

Abstract

Politik uang (money politics) merupakan momok terbesar dalam demokrasi. Apalagi dalam konteks Indonesia yang menganut sistem pemilihan sistem pemilu proporsional terbuka (open list) berbasis suara terbanyak yang berkorelasi positif terhadap pratek korupsi politik. Artikel ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik analisa data menggunakan Likert scale. Data yang digunakan adalah data primer berupa hasil interview terstruktur menggunakan kuisioner ditambah dengan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan ini mengungkap persepsi mahasiswa STISA Pamekasan yang secara signifikan cenderung menganggap money politics dapat mencerai nilai-nilai demokrasi serta adanya penolakan penggunaan money politics untuk mendulang suara pada pemilu tahun 2024 yang dilakukan oleh kontestan pemilihan umum atau tim suksesnya.
MENILAI KETERKAITAN ANTARA PEMASARAN KEWIRAUSAHAAN, KEUNGGULAN KOMPETITIF, DAN KINERJA BANK SYARIAH DI KABUPATEN PASURUAN: Muhammad Nizar dan Antin Rakhmawati Muhammad Nizar; Antin Rakhmawati; Noer Laili
An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer Vol. 6 No. 2 (2024): An-Nawazil : Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Salafiyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69784/annawazil.v6i2.119

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menilai keterkaitan antara pemasaran kewirausahaan, keunggulan kompetitif, dan kinerja bank syariah di Kabupaten Pasuruan. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini mengumpulkan data dari bank syariah di daerah tersebut melalui metode convenience sampling dan menganalisisnya menggunakan perangkat lunak Smart Partial Least Squares (Smart-PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasaran kewirausahaan memiliki pengaruh signifikan langsung terhadap keunggulan kompetitif dan kinerja bank syariah. Selain itu, keunggulan kompetitif juga berperan sebagai mediator dalam hubungan antara pemasaran kewirausahaan dan kinerja bank. Namun, gaya kepemimpinan tidak terbukti memoderasi hubungan tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa fokus utama bank syariah di Kabupaten Pasuruan harus pada pengembangan strategi pemasaran kewirausahaan untuk memperkuat keunggulan kompetitif dan kinerja mereka. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengeksplorasi pengaruh pemasaran kewirausahaan terhadap hasil organisasi dalam konteks perbankan syariah serta memperkenalkan gaya kepemimpinan sebagai variabel penelitian dalam studi ini.
BAGAIMANA HUKUM KELUARGA ISLAM MENSIKAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0: Nur Kamilia Nur Kamilia
An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer Vol. 6 No. 2 (2024): An-Nawazil : Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Salafiyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69784/annawazil.v6i2.120

Abstract

Tulisan ini bertujuan membahas persoalan hukum keluarga Muslim dalam mensikapi revolusi industri 4.0, menggambarkan secara universal tentang hukum keluarga Muslim mensikapi revolusi industri 4.0 dengan didahului mengetahui dampak positif dan negatifnya industri 4.0 terhadap hukum keluarga Islam. Tulisan ini akan mencoba mejawab bagaimana hukum keluarga Islam mensikapi revolusi industri 4.0. Tulisan ini termasuk hasil penelitian kualitatif dengan sumber data dan dokumen sejumlah karya buku dan artikel dan juga dari sumber data lain yang berhubungan dengan tulisan ini. Hasil dari tulisan ini adalah keluarga harus terlebih dahulu mengetahui dampak positif dan negatifnya revolusi industri 4.0 agar keluarga bisa mengambil sikap yang bisa menjawab tantangan di era revolusi industri 4.0 saat ini. Seperti, mengingat kembali tujuan utamanya membentuk sebuah keluarga juga menjalin komunikasi dan kebersamaan yang baik. Dengan ini, setiap keluarga bisa beradaptasi dengan baik terhadap tuntutan zaman di era revolusi 4.0 yang memiliki sisi positif dan negatifnya terhadap hukum keluarga Islam itu sendiri.

Page 6 of 6 | Total Record : 60

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2019 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2024): An-Nawazil : Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer Vol. 6 No. 1 (2024): An-Nawazil : Jurnah Hukum dan Syariah Kontemporer Vol. 5 No. 2 (2023): An-Nawazil : Jurnah Hukum dan Syariah Kontemporer Vol. 5 No. 1 (2023): An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer Vol. 4 No. 01 (2022): An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer Vol. 4 No. 2 (2022): An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer Vol. 3 No. 02 (2021): An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer Vol. 3 No. 01 (2021): An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer Vol. 2 No. 02 (2020): An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer Vol. 2 No. 01 (2020): An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer Vol. 1 No. 02 (2019): An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer Vol. 1 No. 01 (2019): An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer More Issue