cover
Contact Name
Arif Fiandi
Contact Email
ariffiandi03@gmail.com
Phone
+6285274823488
Journal Mail Official
admin@jicnusantara.com
Editorial Address
Jorong Nyiur, AGAM, Sumatera Barat
Location
Kab. agam,
Sumatera barat
INDONESIA
Jurnal Intelek Insan Cendikia
ISSN : -     EISSN : 30477824     DOI : -
Jurnal Intelek Insan Cendikia (JIIC) adalah jurnal MULTI DISIPLIN ILMU. Jurnal ini menerima artikel ilmiah dari seluruh bidang ilmu, seperti : keagamaan, pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan, hukum, manajemen, dan seluruh bidang keilmuan lainnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 2,975 Documents
PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL COVID-19 Bayu Stiawan; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 1 (2026): JANUARI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) COVID-19 yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara menjadi salah satu kasus paling memprihatinkan di masa pandemi. Korupsi yang terjadi pada masa darurat ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai nilai-nilai etika pemerintahan dan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyalahgunaan wewenang dalam kasus tersebut, pelanggaran etika pemerintahan yang terjadi, serta dampaknya terhadap kebijakan publik dan kepercayaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui kajian literatur, dokumen hukum, dan laporan media. Kasus yang menimpa Menteri Sosial Juliari P. Batubara menjadi sorotan utama, menunjukkan ironi eksploitasi dana publik di tengah penderitaan massal. Penelitian ini bertujuan menganalisis modus operandi, faktor pendorong, serta implikasi hukum dan etika dari penyalahgunaan dana Bansos tersebut. Dengan pendekatan kualitatif berbasis data sekunder (putusan pengadilan, laporan KPK, audit BPK), studi ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan internal, konflik kepentingan, dan kultur birokrasi yang rentan menjadi pemicu utama. Temuan menegaskan perlunya reformasi tata kelola bansos berbasis teknologi dan penguatan etika pemerintahan dalam situasi krisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Juliari P. Batubara mencerminkan rendahnya integritas pejabat publik, lemahnya sistem pengawasan dalam kebijakan bansos, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penegakan hukum yang tegas dan reformasi etika birokrasi menjadi langkah penting dalam mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA: KRITIK TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DAN DINAMIKA KELEMBAGAAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI Wihelmus Asal Brahi Kamis; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 1 (2026): JANUARI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi merupakan kejatahan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak pada perekonomian negara, kepercayaan publik, dan kualitas demokrasi. Meskipun berbagai instrumen hukum telah dibentuk untuk memberantas korupsi, namun realitas penegakan hukum di Indonesia saat ini masih menjadi fenomena serius yang tidak dapat dianggap biasa. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis penanganan perkara korupsi, khususnya terkait tidak adanya efek jera bagi pelaku, praktik persaingan terget antar Lembaga yang bertugas untuk memberantasi dan mencegah korupsi, serta problematika pengelolaan narapidana korupsi di Lembaga pemasyarakatan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan melakukan pemdekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukan bahwa pemberantasan korupsi belum sepenuhnya berorientasi pada keadilan substantif, melinkan cenderug terjebak pada formalitas penanganan perkara dan pencapaian target institusional.
Reinterpretasi Hadits dalam Tantangan Kontemporer: Analisis Kritis Isu Gender, Hak Asasi Manusia, dan Pelestarian Lingkungan Muhammad Farid Wajdi; Muhammad Yahya; Tasbih
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 1 (2026): JANUARI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hadits sebagai sumber hukum kedua dalam Islam sering kali menghadapi tantangan dekonstruksi ketika dihadapkan pada isu-isu kontemporer. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi posisi hadits dalam merespons tiga isu krusial: gender, Hak Asasi Manusia (HAM), dan lingkungan hidup. Melalui metode deskriptif-analitis dengan pendekatan hermeneutika, studi ini menyimpulkan bahwa pemahaman tekstualis-literal sering kali menimbulkan ketegangan dengan nilai-nilai universal. Sebaliknya, pendekatan kontekstual menunjukkan bahwa hadits mengandung spirit emansipatoris, perlindungan martabat manusia, dan etika ekologis yang relevan dengan kebutuhan zaman
EFEKTIVITAS UNDANG - UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT TINDAK PIDANA SUAP OLEH PEJABAT NEGARA Deva Wira Pramudya; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 1 (2026): JANUARI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana suap oleh pejabat negara merupakan bentuk korupsi yang menggerus prinsip negara hukum, merusak integritas penyelenggaraan pemerintahan, dan melemahkan kepercayaan publik. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) hadir sebagai instrumen hukum utama untuk memberikan kepastian hukum dan efek jera terhadap praktik suap. Namun, dalam praktiknya, tindak pidana suap oleh pejabat negara masih kerap terjadi sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengaturan dan implementasi UU Tipikor. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas UU Tipikor dalam menanggulangi tindak pidana suap oleh pejabat negara melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang didukung kajian putusan pengadilan serta laporan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif pengaturan tindak pidana suap telah dirumuskan secara komprehensif dengan ancaman pidana yang berat, efektivitas penerapannya belum optimal akibat kendala integritas aparat penegak hukum, intervensi kepentingan politik, dan budaya hukum yang belum mendukung pemberantasan korupsi, sehingga diperlukan penguatan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif serta strategi pencegahan yang berkelanjutan.
Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Suap Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Purbalingga Phokus Rilo Pambudi; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 1 (2026): JANUARI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam fenomena tindak pidana korupsi yang melibatkan kekuasaan eksekutif di tingkat daerah, dengan studi kasus terhadap Tasdi, mantan Bupati Purbalingga. Kasus ini menjadi anomali politik mengingat latar belakang subjek sebagai pimpinan daerah yang sebelumnya dinilai memiliki citra merakyat, namun terjebak dalam praktik suap dan gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa pada proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center (PIC) tahap II tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor: 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg, serta literatur hukum terkait. Analisis difokuskan pada dua aspek utama: pertama, mekanisme intervensi birokrasi yang dilakukan bupati terhadap Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk memenangkan rekanan tertentu dengan imbalan commitment fee; kedua, analisis terhadap pola gratifikasi yang diterima secara sistematis dari para pejabat di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi dalam kasus ini tidak hanya bersifat transaksional individual, tetapi juga mencerminkan adanya relasi kuasa yang timpang antara kepala daerah dan bawahan, serta lemahnya sistem pengawasan internal pemerintah daerah (APIP). Putusan hakim yang menjatuhkan vonis 7 tahun penjara disertai pencabutan hak politik selama 3 tahun pasca-pidana pokok menunjukkan upaya yudisial dalam memberikan efek jera (deterrent effect). Namun, adanya pemberian remisi yang mempercepat masa bebas terpidana memunculkan perdebatan mengenai konsistensi semangat pemberantasan korupsi dalam sistem pemasyarakatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan transparansi digital dalam sistem pengadaan barang dan jasa serta perlindungan terhadap whistleblower di tingkat birokrasi daerah menjadi urgensi untuk memutus rantai korupsi serupa di masa depan.
Integrasi Metode Habituasi dan Media Inovatif dalam Program Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ) untuk Meningkatkan Kompetensi Spiritual dan Karakter Peserta Didik Iqma silsiratil mustarif B; Roswandi Roswandi; Agus setiawan
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 1 (2026): JANUARI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemampuan membaca dan menulis Al-Qur'an (BTQ) di kalangan siswa sekolah umum saat ini mengalami tantangan signifikan akibat pengaruh teknologi digital dan terbatasnya waktu pembelajaran agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi implementasi program BTQ dalam meningkatkan literasi religius dan pembentukan karakter siswa berdasarkan sintesis tujuh literatur ilmiah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi implementasi yang efektif meliputi pemanfaatan media inovatif seperti Google Classroom, penerapan metode habituasi melalui program "Sekolah Plus Ngaji", serta optimalisasi peran guru PAI sebagai fasilitator. Selain itu, integrasi ibadah praktis seperti shalat terbukti memperkuat karakter disiplin dan etika siswa. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa sinergi antara inovasi metodologi, pemanfaatan teknologi, dan dukungan lingkungan sekolah merupakan kunci keberhasilan dalam memberantas buta huruf Al-Qur’an serta membangun fondasi moral peserta didik
Perkembangan Islam Di Amerika Pada Era Kontemporer Indah Sari Dewi; Hasaruddin Hasaruddin; Muh. Ilham
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 1 (2026): JANUARI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Islam di Amerika Serikat berkembang dalam konteks sosial yang plural, demokratis, dan sarat dinamika politik global, khususnya pada era kontemporer pasca peristiwa 11 September 2001. Kondisi ini menempatkan komunitas Muslim sebagai kelompok minoritas yang menghadapi tantangan berupa Islamofobia, diskriminasi struktural, serta representasi negatif di ruang publik, sekaligus membuka peluang partisipasi sosial dan kewargaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan Islam di Amerika Serikat pada era kontemporer, mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi umat Islam, serta menelaah strategi adaptasi dan kontribusi sosial yang dibangun dalam masyarakat plural. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research) melalui penelaahan buku ilmiah, artikel jurnal, dan laporan penelitian yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menekankan konteks historis, sosial, dan politik. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam di Amerika berkembang melalui proses adaptasi kreatif yang ditandai dengan penguatan institusi keagamaan, meningkatnya partisipasi politik dan masyarakat sipil, serta keterlibatan aktif dalam dialog lintas agama dan isu keadilan sosial. Meskipun menghadapi tekanan eksternal dan tantangan internal, komunitas Muslim Amerika mampu meneguhkan identitas keislaman yang kontekstual dan inklusif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Islam di Amerika tidak hanya bertahan sebagai identitas minoritas, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam membangun masyarakat multikultural yang adil dan demokratis.
Kodifikasi Al-Qur’an Dan Konsolidasi Otoritas Teks: Telaah Historis Kritis Atas Mushaf Utsmani Nur Amri Ramadhan Abd. Gani; Muh. Akbar; Mujairil Mujairil; Rahmi Dewanti Palangkey
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 1 (2026): JANUARI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kodifikasi Al-Qur’an merupakan proses historis penting dalam menjaga keotentikan dan otoritas teks wahyu di tengah perkembangan masyarakat Islam awal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kodifikasi Al-Qur’an hingga terbentuknya Mushaf Utsmani serta perannya dalam konsolidasi otoritas teks Al-Qur’an melalui pendekatan historis-kritis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) terhadap sumber-sumber primer dan sekunder, baik dari literatur klasik Islam maupun kajian akademik kontemporer. Data dianalisis dengan teknik deskriptif-analitis dan kritis untuk menelusuri dinamika sosial, politik, dan keilmuan yang melatarbelakangi standarisasi mushaf pada masa Khalifah Utsman bin ‘Affan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kodifikasi Mushaf Utsmani merupakan bentuk konsensus kolektif para sahabat dalam menjaga kesatuan teks Al-Qur’an sekaligus mengelola pluralitas bacaan secara metodologis. Selain itu, Mushaf Utsmani berfungsi sebagai instrumen utama dalam mengokohkan otoritas teks Al-Qur’an dan mencegah fragmentasi keagamaan di wilayah Islam yang semakin meluas. Telaah historis-kritis juga memperlihatkan bahwa standarisasi mushaf tidak mengindikasikan manipulasi teks, melainkan upaya preventif untuk menjaga stabilitas teologis dan sosial umat Islam. Temuan ini menegaskan bahwa Mushaf Utsmani memiliki legitimasi teologis, historis, dan akademik yang kuat sebagai fondasi utama transmisi Al-Qur’an hingga masa kini
DINAMIKA KEPEMIMPINAN WALI NAGARI DALAM MEMBENTUK WARGA KAMPUNG TANJUNG KOTO MAMBANG SUNGAI DURIAN Anisyah Rizki; Malta Nelisa; Syaifa Azurra Hamid; Tasya Rudinia Berty; Hanifa Aisyah; Wanda Wanda
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 1 (2026): JANUARI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepemimpinan Wali Nagari memiliki peran strategis dalam membentuk dinamika sosial dan meningkatkan partisipasi masyarakat di tingkat nagari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kepemimpinan Wali Nagari Koto Mambang dalam membentuk warga Kampung Tanjung Koto Mambang Sungai Durian yang partisipatif dan harmonis. Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Wali Nagari dijalankan dengan mengedepankan prinsip keadilan, keterbukaan informasi, serta kolaborasi dengan masyarakat dan perangkat nagari. Kepemimpinan yang adil dan tidak diskriminatif mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah nagari. Keterbukaan informasi mendorong komunikasi dua arah yang efektif antara pemerintah dan warga, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, pemanfaatan kearifan lokal dan musyawarah terbukti efektif dalam mengelola konflik sosial. Meskipun menghadapi tantangan berupa rendahnya partisipasi sebagian masyarakat, Wali Nagari menerapkan strategi komunikasi persuasif dan pendekatan personal untuk meningkatkan keterlibatan warga.
Dekonstruksi Kegagalan Tata Kelola Farmasi dan Transformasi Kewarganegaraan Farmasi Pasca-Tragedi GGAPA 2022 Rahmawati, Diah Suci; Agustina, Cindy; Novita, Dina; Kusmayanti, Elvina; Sugiartiningsih
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 1 (2026): JANUARI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tragedi Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) tahun 2022 di Indonesia merupakan titik balik fundamental dalam diskursus hukum kesehatan nasional yang mengungkap kerentanan sistemik dalam tata kelola farmasi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kegagalan struktural negara dalam menjamin keamanan obat sebagai pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara dan mengevaluasi efektivitas reformasi regulasi pasca-2022 melalui lensa kewarganegaraan farmasi (pharmaceutical citizenship). Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menelaah transformasi dari Undang-Undang Kesehatan lama ke Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 serta peraturan pelaksananya hingga tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integritas rantai pasok farmasi sebelum 2022 sangat rentan akibat ketergantungan impor bahan baku sebesar 90% dan lemahnya pengawasan terhadap eksipien non-farmasi. Meskipun reformasi regulasi melalui pengawasan berbasis risiko dan digitalisasi pelaporan telah memperkuat otoritas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), masih terdapat kesenjangan signifikan antara norma hukum dengan implementasi di lapangan, terutama terkait akuntabilitas ganti rugi korban dan transparansi kajian risiko. Artikel ini menyimpulkan bahwa pemulihan hak warga negara menuntut reposisi peran negara dari sekadar regulator administratif menjadi pelindung aktif hak atas obat yang aman sebagai bagian integral dari hak untuk hidup.