cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Raymond Rayendra Elven
Contact Email
jurnalbarenlitbangkepri@gmail.com
Phone
+628116945679
Journal Mail Official
jurnalbarenlitbangkepri@gmail.com
Editorial Address
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau “Bandar Seri Kota Piring” Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul Rahman (Gedung D Lt. II & III) Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang Kode Pos 29124
Location
Kota tanjung pinang,
Kepulauan riau
INDONESIA
Jurnal Archipelago
Published by Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
ISSN : 29866987     EISSN : 29866359     DOI : https://doi.org/10.69853/ja
Core Subject : Economy, Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Social Sciences Other
Jurnal Archipelago adalah jurnal akses terbuka yang diterbitkan dan dikelola oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang berfokus pada isu-isu seputar Tata Kelola Pemerintahan. Artikel yang diterbitkan oleh Jurnal Archipelago diseleksi setelah melalui proses reviu.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 55 Documents
 1   2   3   4   5 
Peran Pemerintah Dalam Manajemen Strategi Pengelolaan Desa Wisata di Daerah Kepulauan Marliani, Marliani
Jurnal Archipelago Vol 2 No 02 (2023): Jurnal Archipelago
Publisher : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69853/ja.v2i02.30

Abstract

Desa wisata di daerah kepulauan menjadi sebuah potensi pariwisata yang penting bagi Indonesia. Namun, pengembangan desa wisata  kepulauan memerlukan peran penting dari pemerintah sebagai pengelola dan pengatur utama. Penelitian menggunakan metode post-positivisme dengan pendekatan teori manajemen strategi, menunjukkan bahwa pemerintah perlu memimpin rencana strategis, meningkatkan keterampilan masyarakat, membangun infrastruktur pariwisata, memfasilitasi pemasaran, dan meningkatkan pemberian informasi. Pemerintah juga harus memonitor dan mengawasi operasional desa wisata kepulauan untuk menjaga keaslian budaya dan kearifan lokal. Dalam pemilihan strategi, pemerintah harus memperhatikan faktor internal dan eksternal, seperti ketersediaan sumber daya manusia dan pesaing desa wisata dalam pengembangan desa wisata kepulauan yang berkelanjutan. Masyarakat lokal juga memegang peranan penting dalam pengembangan desa wisata di daerah kepulauan. Dengan kerjasama antara pemerintah, pengelola desa wisata kepulauan dan masyarakat lokal, diharapkan dapat tercipta sebuah ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Pengembangan desa wisata di daerah kepulauan dapat menjadi alternatif atau diversifikasi sumber pendapatan bagi masyarakat setempat, serta memberikan kesempatan baru dalam pengembangan potensi pariwisata di Indonesia.
Mangrove State Forest and Communities’ Welfare: A Case Study In Sagulung and Sei Beduk Sub-District, Batam,Indonesia wahyuningsih, siti; Andhika Silva Yunianto; Avry Pribadi; Hery Kurniawan; Ahmad Junaedi; Michael Daru Enggar Wiratmoko; Sunardi
Jurnal Archipelago Vol 2 No 02 (2023): Jurnal Archipelago
Publisher : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69853/ja.v2i02.31

Abstract

Konflik antara masyarakat pesisir di Kecamatan Sagulung dan Bagan, Kota Batam, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan hidup, dan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait pembalakan liar di hutan bakau negara sudah terjadi bertahun-tahun. Sebaliknya, pemerintah daerah mengembangkan perencanaan kota yang mengalokasikan sebagian kawasan hutan negara untuk beberapa pembangunan. Wawancara semi terstruktur digunakan untuk mengumpulkan informasi dari tokoh masyarakat, pemilik dan pekerja industri arang bakau, LSM dan perwakilan KLHK mengenai pembalakan liar bakau. Masyarakat lokal bersedia menghentikan pembalakan liar dan mencari pekerjaan lain. Namun, masyarakat mengharapkan pemerintah daerah untuk melegalkan industri arang bakau. Sementara itu, LSM tersebut tidak dapat mentolerir penebangan liar di kawasan hutan bakau negara dan berkomitmen untuk menuntut para pembalak liar. Terkait illegal logging, KLHK menampung pengaduan masyarakat mengenai kerusakan hutan dan mengelola konservasi hutan negara. Hutan Lindung Mangrove Matang di Malaysia dan konsesi hutan bakau di Teluk Bintuni dan Kubu Raya, Indonesia, telah mewujudkan hutan bakau lestari dengan menerapkan sistem silvikultur dan peraturan yang tepat dari pihak berwenang. Di sisi lain, budidaya lamun cukup prospektif di Kota Batam. Namun pengumpulan lamun saat ini akan merugikan populasi ikan di masa depan. Kesimpulannya, pengelolaan hutan sangat penting dalam mengembangkan hutan bakau berkelanjutan sebagai penghidupan Masyarakat pesisir.
Analisis Faktor-Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal dalam Pemetaan Posisi Pengembangan Usaha Herbal Tradisional di Hinterland Kota Batam Kamaruzaman
Jurnal Archipelago Vol 2 No 02 (2023): Jurnal Archipelago
Publisher : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69853/ja.v2i02.33

Abstract

Usaha herbal tradisional hinterland - Kota Batam sebagai penyedia produk kesehatan alternatif bagi masyarakat perlu menganalisis faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal dalam pemetaan posisi usaha pada kondisi ideal untuk dirumuskan strategi pengembangannya. Tujuan penelitian yaitu menganalisis faktor-faktor lingkungan untuk pemetaan posisi usaha herbal tradisional di wilayah pulau - Kota Batam. Metode yang digunakan yaitu Internal Factor Evaluation (IFE), External Factor Evaluation (EFE) dan Internal-External (IE) Matrix. IFE dan EFE digunakan untuk menganalisis skor bobot faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal usaha sedangkan IE digunakan untuk memetakan posisi usaha melalui letak titik koordinat dari skor bobot IFE dan EFE berada pada salah satu dari 9 posisi kuadran. Hasil penelitian menunjukkan analisis faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh pada pemetaan posisi usaha herbal tradisional Geranting – Kota Batam yaitu citra dan reputasi usaha, lokasi, harga, pelanggan dan akun usaha (faktor kekuatan); Manajemen usaha belum baik, keterbatasan mesin-peralatan, rendahnya pengembangan produk, sarana prasarana terbatas, akses lokasi jauh (faktor kelemahan); Ketersediaan bahan baku pemasok, masyarakat cenderung herbal, ketersediaan mesin-peralatan, kemudahan regulasi, dan penyedia sarana-prasarana (faktor peluang); Kemunculan usaha sejenis, masyarakat cenderung tidak menyukai herbal tapi menyukai herbal terstandar, munculnya produk herbal sejenis, harga bahan berfluktuasi, tambahan biaya pihak penyedia penunjang operasi usaha (faktor tantangan). Hasil pemetaan menunjukkan bahwa usaha berada pada posisi kuadran I yaitu tumbuh dan berkembang dengan titik koordinat skor bobot IFE 3.25 dan EFE 3.10. Rekomendasi penelitian yaitu posisi usaha herbal tradisional Geranting-Batam dapat merumuskan strategi pengembangannya. Potensi pengembangan usaha herbal dapat menjadi indikator bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kepulauan Riau.
Benchmarking Mitigasi Masalah, Tantangan, Peluang Dan Inovasi Daerah Kepulauan: Menuju Kepualan Riau Unggul Dalam Perspektif Bibliometrik Baharuddin, Baharuddin; Lubis, Lunariana; Ridlo Fadillah , Adil; Jumadil, Jumadil; Arya, Nosakros; Rusli, Rusli
Jurnal Archipelago Vol 2 No 02 (2023): Jurnal Archipelago
Publisher : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69853/ja.v2i02.36

Abstract

Pengembangan wilayah kepulauan memiliki banyak kendala. Seperti infrastruktur, pendanaan, regulasi, dan jaringan komunikasi. Strategi untuk ini adalah benchmarking kondisi kepulauan lain di Indonesia dan negara luar. Namun ini akan sulit jika menelisik satu persatu datanya. Melalui pendekatan atau perspektif bibliometrik hal ini dimungkinkan. Ada banyak temuan dengan menggunakan pendekatan ini. Paling utama adalah inovasi dan alternatif solusi yang telah digunakan oleh negara-negara lain pada kasus pengembangan kepulauan.   Dalam  penelitian   ini   dilakukan   pemetaan   berdasarkan   220 dokumen internasional (referensi) dari database Scopus. Hasil visualisasi terdapat 4 klaster utama. Adapun kajian sentral berpusat pada small island developing state, climate change, dan sustainability. Pada pemetaan spesifik terkait Kepulauan Riau kami menemukan rendahnya kontribusi kajian peneliti kepulauan riau pada isu strategis di level global. Temuan ini diharapkan dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi yang adaptif dan cerdas. Sehingga menjadikan Kepulauan Riau unggul dan mampu bersaing dengan kepulauan lain baik pada level nasional dan kancah internasional.
Strategi Pembangunan Ekonomi Melalui Pertambangan Timah Di Pulau Singkep Dilihat Dari Konsep Sustainable Development Goals (SDGs) Septianda, M. Ferdi
Jurnal Archipelago Vol 2 No 02 (2023): Jurnal Archipelago
Publisher : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69853/ja.v2i02.37

Abstract

Tantangan ekologis menjadi permasalahan utama dalam penambangan timah di Pulau Singkep, maka dalam pengelolaannya diperlukan konsep pembangunan berkelanjutan yaitu Sustainable Development Goals (SDGs). Penelitian ini bertujuan untuk mencari bagaimana strategi pembangunan ekonomi melalui timah di Pulau Singkep dilihat dari konsep SDGs. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat studi kepustakaan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik yang dibahas. Sumber data yang digunakan berasal dari Buku-buku, artikel ilmiah, dan berita online. Penelitian ini menghasilkan beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan ekonomi melalui timah agar tetap berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Pertama, melalui perwujudan SDGs 1 (Tanpa Kemiskinan), pemerintah dapat mengelola sebagian pendapatan hasil tambang kedalam investasi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Kedua, melalui perwujudan SDGs 9 (Industri, Inovasi, Dan Infrastruktur), dapat dilakukan dengan memperbaiki pelabuhan dan jalan untuk mendukung logistik, mengembangkan teknologi penambangan dan mengembangkan klaster industri. Ketiga, melalui perwujudan SDGs 12 (Konsumsi Dan Produksi Yang Bertanggung Jawab), dapat dilakukan dengan cara penggunaan peralatan otomatis, kendali energi dan manajemen data yang cerdas, diversifikasi produk, serta teknologi pengelolaan limbah. Keempat, melalui perwujudan SDGs 15 (Kehidupan Di Darat) dapat dilakukan melalui pengawasan ketat dan rencana lingkungan sebagai upaya mitigasi permasalahan lingkungan. Kelima, melalui perwujudan SDGs 17 (Kemitraan Untuk Tujuan), dapat dilakukan dengan membentuk kemitraan yang kuat antara pemerintah dengan swasta, kemitraan internasional, serta kemitraan dengan masyarakat lokal. Melalui strategi-strategi ini, pemerintah dapat mengelola tambang timah di Pulau Singkep dengan lebih berkelanjutan, menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar untuk masyarakat setempat, dan memastikan perlindungan lingkungan yang lebih baik.
Analisis Determinan Dan Pola Migrasi Internal Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Sari, Dian Kartika; ERWIN TANUR
Jurnal Archipelago Vol 2 No 02 (2023): Jurnal Archipelago
Publisher : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69853/ja.v2i02.40

Abstract

Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi dengan jumlah migran seumur hidup tertinggi, yaitu sebesar 40,55 persen. Selama sepuluh tahun terakhir telah terjadi perubahan pola migrasi penduduk di Provinsi Kepulauan Riau, yang ditunjukkan dengan pertumbuhan penduduk yang semakin melambat, migrasi risen neto yang hampir berimbang antar migrasi masuk dan keluar. Penelitian terkait permasalahan migrasi di Provinsi Kepulauan Riau belum banyak dilakukan. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait karakteristik migran masuk serta pola migrasi internal agar mampu memberi gambaran utuh terkait kondisi migrasi di Kepulauan Riau sehingga dapat diambil kebijakan dalam pembangunan kependudukan.  Pola migrasi internal menunjukkan Batam masih menjadi daerah tujuan migrasi favorit. Hasil Smote Regresi Logistik menunjukkan bahwa yang berpengaruh terhadap migrasi ke Batam dan luar Batam yaitu status pekerjaan, kelompok umur milenial dan gen Z, pendidikan serta jenis kelamin. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, hendaknya melakukan perluasan kesempatan kerja dan investasi di beberapa daerah penyangga, seperti Karimun dan Bintan, selain itu isu konektivitas antar pulau di Kepulauan Riau juga perlu segera ditangani untuk mengatasi permasalah migrasi di Provinsi Kepulauan Riau.
Kajian Pembangunan Infrastruktur (Jalan, Jaringan Listrik, Telekomunikasi) Yang Disinergikan Dengan Pembangunan Jalur Hijau Di Kota Tanjungpinang Ronaldy Lovina
Jurnal Archipelago Vol 2 No 02 (2023): Jurnal Archipelago
Publisher : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69853/ja.v2i02.42

Abstract

Upaya untuk mewujudkan kota tangguh memerlukan pembangunan yang berorientasi berkelanjutan lingkungan. Untuk mewujudkan itu telah diatur didalam rencana tata ruang Kota Tanjungpinang yang telah dilingkupi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Hal ini sesuai dengan 17 komitmen tujuan pembangunan berkelanjutan untuk Agenda 2030. Salah satu yang menjadi perhatian di perkotaan adalah pembangunan jaringan infrastruktur dan jaringan utilitas kota yang bersinergi dengan pembangunan lingkungan yaitu dengan tetap melakukan optimalisasi pembangunan ruang terbuka hijau disepanjang jaringan jalan. Pelaksanaan Kajian Pembangunan Infrastruktur (Jalan, Jaringan Listrik, Telekomunikasi) yang disinergikan dengan Jalur Hijau di Kota Tanjungpinang metode yang digunakan adalah studi lapangan, pendekatan lingkungan, pendekatan kualitatif, dan studi pustaka. Ini semua bertujuan agar dapat memperoleh sumber data yang maksimal terhadap kondisi dan dampak positif atau negatif terhadap pembangunan infrastruktur, utilitas yang berada pada area dan lokasi yang sama. Fenomena yang terjadi adalah pembangunan jaringan utilitas berada pada bagian jalan namun dengan menggunakan model jaringan udara sehingga keberadaannya menyebabkan tanaman atau pohon-pohon pelindung dipangkas untuk menghindari jaringan kabel (telekomunikasi, listrik dan sejenisnya). Akibatnya pohon akan condong dan bahkan akan tumbang pada suatu waktu dan pada angin kuat sehingga berdampak kepada keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Berkenaan dengan itu maka pembangunan infrastruktur harus sejalan agar manfaat pohon dan fungsi lindung dapat berfungsi dengan baik.
Managing Social Resilience on Outermost Small Islands Through Cross-Border Cooperation: A Study of The Marore Islands, Indonesia Raharjo, Sandy Nur Ikfal; Bayu Setiawan; Esty Ekawati; M. Fakhry Ghafur
Jurnal Archipelago Vol 2 No 02 (2023): Jurnal Archipelago
Publisher : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69853/ja.v2i02.43

Abstract

Small island communities have become one of the most vulnerable groups to climate risks and natural disasters, including in the Marore Islands located on the border between Indonesia and Philippines. The people of Marore face vulnerabilities such as geographic isolation, extreme weather, limited infrastructure and transportation, low levels of education and healthcare, and high poverty rates. This research aims to analyze the role of cross-border cooperation between Indonesia and Philippines in enhancing the social resilience of the Marore Islands community. Through a qualitative approach, data was collected through interviews, focused discussions, and observations. This study found that the implementation of cross-border cooperation in the form of the Border Crossing Agreement (BCA) and Border Trade Agreement (BTA) positively contributes to the improvement of four out of six dimensions of social resilience, namely human, financial, social, and political. However, this role is still hindered by the unequal political will of both governments, institutional weaknesses in the implementing agencies, and the outdated provisions of agreements made in the 1950s-1970s. Therefore, the BCA and BTA need to be reevaluated, especially regarding the objectives of cross-border activities, the geographic scope, the threshold value for customs duties, and the types of traded commodities.
Determinan Tingkat Pengganguran Terbuka Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Riau Dengan Metode Geographically Weighted Panel Regression (GWPR) Nida, Oktarina Safar; Nurhamidah, Rahma
Jurnal Archipelago Vol 2 No 02 (2023): Jurnal Archipelago
Publisher : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69853/ja.v2i02.57

Abstract

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepulauan Riau berada pada posisi tertinggi kedua nasional tahun 2022 yaitu sebesar 8,23 persen setelah Jawa Barat. Sebagai provinsi dengan daerah kepulauan, tentunya efek geografis berpengaruh terhadap keadaan ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap TPT pada kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau. Model Geographically Weighted Panel Regression (GWPR) digunakan untuk mengakomodasi pengaruh efek geografis atau spasial tersebut. Model yang dihasilkan sudah baik dengan koefisen determinasi sebesar 77,957 persen. Determinan TPT berbeda-beda untuk masing-masing wilayah kabupaten/kota. Determinan yang mempengaruhi TPT di Kabupaten Bintan, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Lingga adalah pertumbuhan ekonomi. TPT Kota Batam dipengaruhi oleh variabel distribusi penduduk dan Upah Minimum Regional (UMR). Di Kepulauan Anambas, distribusi penduduk dan persentase penduduk miskin berpengaruh signifikan terhadap TPT. Di Kabupaten Karimun, variabel distribusi penduduk, Harapan Lama Sekolah (HLS), UMR, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.  Sementara distribusi penduduk, HLS, UMR dan persentase penduduk miskin berpengaruh signifikan terhadap TPT di Kabupaten Natuna. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu memperhatikan fokus pembangunan yang berbeda-beda di masing-masing kabupaten/kota dalam upaya menurunkan TPT.
Tantangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Kepulauan di Sumatera Pasca Pandemi Royhan Faradis; Uswatun Nurul Afifah
Jurnal Archipelago Vol 2 No 02 (2023): Jurnal Archipelago
Publisher : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69853/ja.v2i02.59

Abstract

Industri pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) merupakan bentuk transformasi sektor riil dengan prospek masa depan yang baik. Namun demikian penerapan new normal pasca Covid 19 membuat pemulihan sektor ini lebih lambat dibandingkan sektor yang lain terutama di daerah dengan topografi kepulauan. Oleh karena itu pertanyaan penelitian ini adalah melihat bagaimana kinerja sektor parekraf provinsi di Sumatera serta upaya apa yang perlu dilakukan guna menjawab tantangan tersebut. Metode yang digunakan untuk menjawab pertanyaan di atas adalah dengan statistik deskriptif dengan melihat tingkat penghunian kamar sebagai indikator pariwisata terkini. Selain itu, metode analisis cluster juga digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab provinsi mana yang membutuhkan prioritas pengembangan industri parekraf. Seluruh sumber data diperoleh dari Publikasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2021 dari Kemeparekraf dan Berita Resmi Statistik bulanan dari BPS. Temuan menarik dari penelitian ini adalah baik kinerja pariwisata maupun jumlah industri parekraf pariwisata di provinsi kepualaun lebih rendah dibandingkan dengan provinsi daratan baik secara nasional maupun lingkup Sumatera. Padahal Kepulauan Riau tercatat sebagai provinsi dengan andil industri pariwisata dan ekonomi kreatif terbesar mencapai 5,02 persen terhadap ekonominya dan Kepulauan Bangka Belitung mencapai 2,43 persen di urutan ketiga.  Temuan menarik berikutnya adalah produk parekraf dari wilayah kepulauan di Sumatera tidak mendapatkan jangkauan pemasaran yang lebih luas. Alasan infrastruktur transportasi dan cuaca diduga menjadi faktor utama penyebab tantangan ini. Rancangan Undang-undang (RUU) daerah kepulauan harus terus diperjuangkan karena bisa menjadi booster dalam mengurangi kesenjangan pembangunan.  

Page 3 of 6 | Total Record : 55

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Archipelago Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Archipelago Vol 3 No 01 (2024): Jurnal Archipelago Vol 2 No 02 (2023): Jurnal Archipelago Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Archipelago Vol 1 No 1 (2022): Jurnal Archipelago