cover
Contact Name
Sawaluddin
Contact Email
marwahmadaniriau@gmail.com
Phone
+6282171744586
Journal Mail Official
marwahmadaniriau@gmail.com
Editorial Address
Jalan Rokan Siak Pekanbaru
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Journal of Islamic Law El Madani
ISSN : -     EISSN : 28100948     DOI : https://doi.org/10.55438/jile
Core Subject : Social,
Journal of Islamic law El Madani publisher this Yayaysan Marwah Dani Riau. Journal of Islamic law El Madani is accept article Islamic Law and Sharia. Journal of Islamic law El Madani twice published (Juni and December).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 49 Documents
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Hukum, Rukun, dan Syarat Talaq Ade Sultan Muhammad; Ayang Afira Anugerahayu; Febrihadi Suparidho
Journal of Islamic Law El Madani Vol. 5 No. 2 (2026)
Publisher : Yayasan Marwah Madani Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55438/jile.v5i2.263

Abstract

Kedudukan talaq dalam hukum Islam serta rukun dan syaratnya merupakan aspek fundamental yang menentukan bagaimana perceraian harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariat. Di Indonesia, masih banyak ditemukan praktik talaq yang tidak memenuhi ketentuan hukum Islam atau dilandasi oleh pemahaman yang keliru, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status perkawinan dan hak-hak yang menyertainya. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kedudukan talaq dalam hukum Islam, termasuk hukum asal dan variasinya dalam berbagai kondisi, serta (2) mengidentifikasi dan menjelaskan rukun dan syarat talaq agar dinyatakan sah secara syar’i. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (library research) dengan pendekatan yuridis-normatif. Sumber data primer meliputi Al-Qur’an, Hadis, dan kitab-kitab fikih, sedangkan sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan literatur hukum keluarga Islam. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan komparatif antar mazhab.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum talaq bersifat dinamis dan kontekstual. Hukum asalnya adalah mubah atau makruh, namun dapat berubah menjadi wajib, sunnah, atau haram tergantung pada kondisi yang melatarbelakanginya. Keabsahan talaq ditentukan oleh terpenuhinya rukun, yaitu suami (mutalliq), istri (mutallaqah), dan sighat (lafaz), serta syarat-syarat yang melekat pada masing-masing unsur tersebut.Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan, rukun, dan syarat talaq sangat penting untuk memastikan praktik perceraian sesuai dengan ketentuan syariat. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya edukasi hukum kepada masyarakat guna mencegah praktik talaq yang tidak sah serta melindungi hak-hak para pihak dalam perkawinan.
Rekontruksi Hukum Merokok dan Tembakau Telaah Kitab Al-Fatawa Karangan Syekh Mahmud Syaltut Arsal Arsal; Deni Fadly
Journal of Islamic Law El Madani Vol. 5 No. 2 (2026)
Publisher : Yayasan Marwah Madani Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55438/jile.v5i2.250

Abstract

Pembahasan mengenai hukum merokok dalam kajian fikih Islam terus menjadi isu yang relevan dan diperdebatkan, terutama setelah semakin jelasnya dampak negatif tembakau terhadap kesehatan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hukum merokok sebagaimana termuat dalam kitab Al-Fatawa, dengan fokus pada latar belakang keilmuan pengarang, karakteristik kitab, serta landasan metodologis yang digunakan dalam penetapan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui telaah terhadap sumber primer berupa kitab Al-Fatawa dan berbagai literatur pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengarang Al-Fatawa adalah seorang ulama yang memiliki kompetensi mendalam dalam bidang fikih dan ushul fikih, serta memiliki kepekaan terhadap dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Kitab Al-Fatawa disusun sebagai jawaban atas berbagai persoalan kontemporer umat, termasuk kebiasaan merokok yang semakin meluas. Dalam menetapkan hukum merokok, pengarang menggunakan pendekatan kaidah-kaidah fikih, pertimbangan maslahat dan mafsadat, serta prinsip pencegahan bahaya (la dharar wa la dhirar). Analisis konseptual menunjukkan bahwa penetapan hukum merokok bersifat kontekstual dan tidak terlepas dari faktor illat serta dampak yang ditimbulkan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan fikih kontemporer serta menjadi rujukan dalam memahami hukum tembakau secara lebih komprehensif
Konseptualisasi Ecological Citizenship Berbasis Sila Pertama Pancasila dalam Hukum Tata Lingkungan Indonesia Muhammad Amin; Endang Purnama Dewi
Journal of Islamic Law El Madani Vol. 5 No. 2 (2026)
Publisher : Yayasan Marwah Madani Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55438/jile.v5i2.268

Abstract

Degradasi lingkungan dan kedaruratan krisis sampah domestik di Indonesia merefleksikan kegagalan hukum tata lingkungan yang didominasi oleh paradigma antroposentrisme-sekuler. Penegakan hukum yang berorientasi hulu ke hilir (end-of-pipe approach) terbukti mandul karena memisahkan status kewarganegaraan dari kewajiban menjaga alam. Di sisi lain, Indonesia memiliki modalitas filosofis tertinggi (Staatsfundamentalnorm), yaitu Sila Pertama Pancasila, yang memuat dimensi ekoteologi universal namun kerap diredusir sebatas instrumen sosiopolitik keagamaan formal. Penelitian ini bertujuan untuk mendekonstruksi bias antroposentrisme hukum modern melalui pembentukan konsep Ecological Citizenship (Kewarganegaraan Ekologis) berbasis Sila Pertama Pancasila serta merumuskan model aktualisasi normatifnya dalam hukum tata lingkungan nasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktriner) dengan menggunakan pendekatan filosofis (philosophical approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui penalaran deduktif-silogisme dan hermeneutika hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis, Sila Pertama Pancasila merupakan akar filosofis Pancasila based Eco-Citizenship yang menetapkan bahwa menjaga alam adalah mandat profetik dan kewajiban kodrati-transendental, di mana pengrusakan lingkungan diklasifikasikan sebagai "dosa ekologis" (ecological sin). Kedua, aktualisasi konsep ini dilakukan melalui redefinisi hak dan kewajiban konstitusional (constitutional duties) secara simetris dalam konstitusi hijau (green constitution), mengonversi pemilahan sampah di hulu menjadi norma hukum memaksa (imperative norms) pada legislasi nasional pasca UU Cipta Kerja, serta mengoperasionalisasikannya di tingkat daerah melalui Perda berbasis mekanisme sanksi ketidaklayakan sipil (civil disqualification) dan insentif fiskal. Kata Kunci: Ecological Citizenship, Ekoteologi, Hukum Tata Lingkungan, Sila Pertama Pancasila. ABSTRACT Environmental degradation and the domestic waste crisis emergency in Indonesia reflect the failure of environmental law, which is dominated by a secular-anthropocentric paradigm. The end-of-pipe law enforcement approach has proven ineffective because it detaches the status of citizenship from the obligation to preserve nature. On the other hand, Indonesia possesses its highest philosophical modality (Staatsfundamentalnorm), namely the First Principle of Pancasila, which embodies universal eco-theological dimensions but is frequently reduced to a mere sociopolitical instrument of formal religion. This study aims to deconstruct the anthropocentric bias of modern law by conceptualizing a Pancasila-based Ecological Citizenship derived from the First Principle and formulating its normative actualization models within the national environmental law system. This study is a normative (doctrinal) legal research employing a philosophical approach, a conceptual approach, and a statute approach. Legal materials were analyzed qualitatively through deductive-syllogism reasoning and legal hermeneutics. The results indicate that: First, ontologically, epistemologically, and axiologically, the First Principle of Pancasila serves as the philosophical root for a Pancasila based Eco-Citizenship, establishing that preserving nature is a prophetic mandate and a natural-transcendental duty, thereby classifying environmental destruction as an "ecological sin." Second, the actualization of this concept is achieved through a symmetrical redefinition of constitutional rights and constitutional duties within a green constitution, converting upstream waste segregation into imperative norms in national legislation post Job Creation Law, and operationalizing it at the regional level via local regulations utilizing civil disqualification mechanisms alongside fiscal incentives. Keywords: Ecological Citizenship, Environmental Law, Eco-Theology, First Principle of Pancasila.
Protection of Children of Divorce Victims in Islamic Family Law: An Analysis of Psychological Resilience in the Perspective of Maqāṣid al-Syarī'ah Muhamad Ismail; Firman Surya Putra; Misra Netti; Muhammad Kamalin; Azzuhri Al Bajuri
Journal of Islamic Law El Madani Vol. 5 No. 2 (2026)
Publisher : Yayasan Marwah Madani Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55438/jile.v5i2.272

Abstract

Parental divorce not merely alters the legal relationship between spouses but also appreciably affects children's psychological well-being, possibly hindering their emotional, social, and developmental growth. In Islamic Family Law, the protection of children after divorce is part of the responsibility of parents to ensure the welfare of the child according to the goals of maqāṣid al-syarī'ah. This study intends to examine the psychological resilience of children affected by parental divorce and explore its relevance to child protection within the framework of maqāṣid al-syarī'ah. The research uses a qualitative approach with a field research design and will be conducted in January-April 2026 at four private Vocational High Schools in the city of Pekanbaru. The research informants comprised 10 people, including four students who were victims of divorce, four parents, and two guidance and counselling teachers, who were purposively selected. Data was collected through in-depth interviews, observations, and documentation, then analysed using thematic analysis. The results of the study show that parental divorce affects children's emotional conditions in the form of sadness, anxiety, decreased sense of security, and obstacles to social and academic adaptation. However, family support, the school environment, and self-reflection skills aid in the development of psychological resilience, which is characterised by increased self-awareness, emotional control, acceptance of family circumstances, and positive adaptability. From the perspective of maqāṣid al-syarī'ah, strengthening the psychological resilience of children constitutes an effort to protect the soul (ḥifẓ al-nafs) and the intellect (ḥifẓ al-'aql). The study supports Islamic Family Law scholarship by conceptualising psychic resilience as an essential dimension of child protection, thereby supporting the realisation of ḥifẓ al-nafs and ḥifẓ al-'aql within the maqāṣid al-syarī'ah framework. Therefore, child protection after divorce needs to be understood not only as the fulfilment of material rights, but also as protection for the psychological well-being of children in a sustainable manner.
Rekonstruksi Normatif Kewajiban Negara di Indonesia Berdasarkan Prinsip Siyasah Idariyah Sahrin Sahrin
Journal of Islamic Law El Madani Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Yayasan Marwah Madani Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55438/jile.v5i1.198

Abstract

Penelitian ini menganalisis kewajiban negara dalam penyediaan listrik sebagai amanah publik dan merumuskan model tata kelola normatif berbasis prinsip Siyasah Idariyah. Penelitian ini dibatasi pada kajian normatif dalam konteks hukum positif Indonesia dan prinsip Siyasah Idariyah, dengan fokus pada analisis doktrinal dan etis tanpa melibatkan pendekatan empiris atau studi kasus lapangan. Dengan menggunakan pendekatan normatif-kualitatif serta analisis hukum dan etika, penelitian ini mensintesis doktrin public trust dalam hukum modern dengan konsep klasik tata kelola Islam. Data dikumpulkan dari bahan hukum primer, literatur fiqh klasik, dan sumber sekunder seperti artikel jurnal, buku, dan laporan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa listrik secara hukum telah diakui sebagai amanah publik dalam sistem hukum Indonesia, namun kerangka normatif yang ada belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan distributif, perlindungan kelompok rentan, dan akuntabilitas moral secara komprehensif. Perspektif Siyasah Idariyah menegaskan bahwa listrik merupakan amanah ilahiyyah (amanah ilahiyyah), yang mewajibkan negara untuk menyelenggarakan pelayanan secara adil, akuntabel, dan berlandaskan etika. Penelitian ini menawarkan model tata kelola berbasis public trust yang mengintegrasikan tanggung jawab hukum dan moral dalam pengelolaan energi dalam konteks hukum Indonesia. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka normatif dan etis bagi tata kelola pelayanan publik dengan menjembatani doktrin hukum modern dan prinsip etika pemerintahan Islam, serta menawarkan model konseptual yang adaptif untuk mewujudkan keadilan dalam penyediaan layanan listrik di Indonesia.  
Maqasih Syariah sebagai Landasan Reformasi Hukum Perceraian dan Hak Asuh Anak dalam Konteks Modern Ilham Rahmani; Rahman Alwi
Journal of Islamic Law El Madani Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Yayasan Marwah Madani Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55438/jile.v5i1.221

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran maqasid al-syari’ah sebagai landasan filosofis dan metodologis dalam reformasi hukum perceraian dan hak asuh anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif-filosofis melalui studi kepustakaan terhadap sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis menggunakan teknik analisis isi secara deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maqasid al-syari’ah, khususnya prinsip hifẓ al-dīn, hifẓ al-nafs, hifẓ al-nasl, dan hifẓ al-‘aql, berperan penting dalam mendorong pergeseran paradigma hukum keluarga Islam dari legalisme tekstual menuju keadilan substantif. Pendekatan maqasid terbukti mampu mengakomodasi perlindungan hak perempuan dan anak serta menjembatani antara norma syariah dan realitas sosial modern. Dengan demikian, pendekatan maqasid al-syari’ah menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan reformasi hukum keluarga Islam yang adaptif, berkeadilan, dan relevan dengan tantangan masyarakat modern. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa maqasid al-syari’ah dapat dijadikan dasar normatif dan metodologis bagi pembaruan regulasi serta praktik peradilan agama yang lebih humanis, berkeadilan gender, dan berorientasi pada kemaslahatan anak dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer.
Perkembangan Fiqh Pada Masa Sahabat, Tabi’in, Munculnya Mazhab dan Konsep Ijtihad serta Taqlid Nur Aisyah Agustin Bakhri; Zulheldi Zulheldi; Sabhamis Sabhamis
Journal of Islamic Law El Madani Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Yayasan Marwah Madani Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55438/jile.v5i1.244

Abstract

During the era of the Companions and after the emergence of established schools of fiqh, Islamic jurisprudence developed rapidly and dynamically throughout history. During the era of the Companions, fiqh developed based on a direct understanding of the Qur'an and Sunnah of the Prophet Muhammad SAW, as well as the practice of ijtihad to resolve new issues that arose as the Islamic territory expanded. This article aims to examine the history of fiqh development from the era of the Companions and the Tabi'in to the emergence of schools of thought, as well as to understand the meaning of ijtihad and taqlid in the process of fiqh development. The method used is qualitative literature research. The results of this article show that the development of fiqh cannot be separated from the social, cultural, and intellectual context of Muslims at each stage of its development, and emphasize the importance of ijtihad as a tool for the renewal of Islamic law and the role of taqlid in maintaining the continuity of scientific tradition.
The History of the Birth of Shia Ja'fariyah, Zaidiyah, and Ibadiyah and the Source of Law and the Concept of Ijtihad Sovia Rida; Firdaus Arifin
Journal of Islamic Law El Madani Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Yayasan Marwah Madani Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55438/jile.v5i1.249

Abstract

This article examines the development of Islamic legal theory during the leadership of Umar bin Khattab, focusing on his leadership model, social setting, and the practice of ijtihad in responding to the dynamics of early Islamic society. The study aims to analyze how Umar bin Khattab applied Islamic law contextually without departing from the fundamental principles of the Qur'an and Sunnah. This research employs a qualitative method with a library research approach by analyzing primary and secondary sources related to the history of Islamic legal thought. The findings indicate that Umar bin Khattab's leadership played a crucial role in shaping an adaptive, just, and maslahah-oriented Islamic legal system. His ijtihad, such as the suspension of zakat distribution for muallaf and the postponement of hudud punishments during periods of social crisis, reflects a progressive understanding of Islamic law that prioritizes justice and public welfare. These legal policies demonstrate that Islamic law during Umar's era was not merely normative, but also practical and responsive to social, political, and economic challenges. This study concludes that Umar bin Khattab's approach to ijtihad serves as an important foundation for the development of contextual and dynamic Islamic legal thought that remains relevant across different times and circumstances
Hak Sipil Hak Sipil Dan Administrasi Kependudukan Pelaku Transgender Perspektif Hukum Tata Negara Islam Sulfianti Irma Pai'pinan; Hamzah Hasan; Andi Herawati
Journal of Islamic Law El Madani Vol. 5 No. 2 (2026)
Publisher : Yayasan Marwah Madani Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55438/jile.v5i2.275

Abstract

Penelitian ini mengkaji konsep, implementasi regulasi, serta perspektif Hukum Tata Negara Islam mengenai hak sipil dan administrasi kependudukan bagi pelaku transgender di Indonesia. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara jaminan konstitusional yang bersifat universal dengan praktik birokrasi kependudukan di lapangan. Ketiadaan dokumen identitas resmi seperti KTP-el dan Kartu Keluarga akibat hambatan administratif dan stigma sosial berisiko memicu kondisi kematian perdata (civil death), di mana individu kehilangan akses terhadap pelayanan publik dan hak-hak dasarnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis-formal dan normatif-syar'i. Data primer bersumber dari peraturan perundang-undangan serta sumber hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadis), sedangkan data sekunder mencakup buku ilmiah dan artikel jurnal. Pengumpulan data dilakukan melalui tahapan identifikasi, reduksi, dan penyuntingan data (editing), yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis konten (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama yaitu, pertama Hak sipil dan administrasi kependudukan bagi pelaku transgender merupakan hak konstitusional dan fundamental yang melekat pada setiap warga negara tanpa diskriminasi sebagai prasyarat pemenuhan hak-hak publik lainnya. Kedua, Implementasi administrasi kependudukan telah diupayakan melalui pelayanan proaktif (stelsel aktif) dan penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bagi penduduk rentan, namun pelaksanaannya di lapangan masih terhambat oleh kekakuan birokrasi, ketiadaan prosedur standar yang seragam, serta stigma sosial. Ketiga, Dalam perspektif Hukum Tata Negara Islam, pemenuhan hak sipil ini sejalan dengan prinsip Siyasah Syar'iyyah yang mengedepankan kemaslahatan umum (maslahah 'ammah), keadilan (al-'adalah), dan kemuliaan manusia (karamah insaniyyah) sebagaimana tercermin dalam kaidah fikih tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah dan al-masyaqqah tajlibut taysir. Implikasi penelitian ini menekankan kewajiban birokrasi negara untuk mengedepankan prinsip keadilan (al-’adalah) dan fungsi bimbingan (tarbiyah). Secara praktis dan kebijakan, penelitian ini mendorong penguatan dan standarisasi penerapan instrumen SPTJM berdasarkan Pasal 4 Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 secara nasional sebagai solusi yuridis bagi penduduk rentan, optimalisasi pelayanan model "jemput bola", serta perlunya kepastian prosedur peradilan guna melindungi martabat kemanusiaan (karamah insaniyyah) dan mencegah terjadinya civil death bagi kelompok marginal.