cover
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 30323851     EISSN : 30321883     DOI : https://doi.org/10.57235
MESIR: Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion dengan nomor ISSN terdaftar 3032-3851 (Cetak - Print) dan 3032-1883 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. MESIR: Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup: 1. Akuntansi, Manajemen, Ekonomi, Bisnis, dll 2. Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran 3. Sosial, Budaya, Politik, Hukum, Agama MESIR: Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion diterbitkan 1 tahun 2 kali terbit pada bulan Maret & September.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 176 Documents
Peran Musyawarah Kelurahan Dalam Menentukan Penerima Bansos: Studi Perspektif Nilai Sila Ke-4 Pancasila di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Sumatera Utara Sianturi, Jhonni Erikson; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Manurung, Claudia Novelita Br; Tamba, Yohana Impian; Pakpahan, Devina Joy Septina; Purba, Lia Desseloy
Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion Vol 3, No 1 (2026): Maret 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/mesir.v3i1.8180

Abstract

Bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu program pemerintah yang dirancang untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial di Indonesia. Dalam proses penentuan penerima bansos, musyawarah kelurahan berperan sebagai forum utama yang melibatkan lurah, perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, dan warga secara langsung. Namun dalam praktiknya, proses ini masih menghadapi berbagai persoalan seperti ketidaktepatan sasaran, kurangnya transparansi, rendahnya partisipasi masyarakat, hingga munculnya konflik sosial akibat ketidakpuasan terhadap hasil keputusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai sila ke-4 Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan belum sepenuhnya diterapkan dalam proses tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme musyawarah kelurahan dalam menentukan penerima bansos, mengevaluasi penerapan nilai sila ke-4 Pancasila dalam proses musyawarah, serta menilai sejauh mana musyawarah mampu menghasilkan keputusan yang adil, partisipatif, dan transparan. Penelitian dilakukan di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Sumatera Utara menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa musyawarah kelurahan telah dilaksanakan sebagai mekanisme formal pengambilan keputusan dengan melibatkan aparat kelurahan, kepala lingkungan, dan tokoh masyarakat. Namun, partisipasi masyarakat umum masih terbatas, transparansi informasi belum optimal, dan akurasi data penerima bansos perlu ditingkatkan karena data DTKS tidak selalu diperbarui secara berkala.
Konstruksi Komunikasi Politik Stand Up Comedy (Studi Kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono) Pratama, Alfian; Irianti, Een
Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion Vol 3, No 1 (2026): Maret 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/mesir.v3i1.8154

Abstract

Berbicara di depan publik diiringi dengan lawakan merupakan tren gaya baru di zaman modern ini. stand up comedy, menjadi metode dinamis dalam mengkonstruksi pesan kepada penerima. Metode ini merupakan implementasi gaya solutif dalam peran kontrol sosial isu kebijakan politik. stand up comedy sebagai salah satu wadah baru di Indonesia untuk menjadi warga negara berdemokrasi. Hal ini juga tertuang dalam Undang-Undang No 9 tahun 1998, khususnya pasal 28E dan 28F UUD 1945 yang menyatakan setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam berpendapat. Kebebasan berpendapat dalam mengkritisi kebijakan Politik itu juga disampaikan oleh stand up comedy dalam pertunjukan Mens Rea, Pandji Pragiwaksono. Pertunjukannya turut menyedot banyak perhatian penonton, karena konstruksi komunikasi politik yang segar dalam menyampaikan aspirasi dibarengi dengan candaan. Isu ini menjadi menarik dikaji dalam penelitian dengan bertujuan menganalisis konstuksi politik Pandji Pragiwaksono dalam pertunjukan Mens Rea yang digelar sejak 30 Agustus 2025 di Jakarta dan tayang dalam platform digital Netflix pada 27 Desember 2025 lalu. Hasil penelitian ini menunjukan adanya konstruksi Komubikasi Politik yang Subjektif. Dalam penyampaian pesan kritikan tokoh Pandji Pragiwaksono menyampaikan pendapat menurut keyakinan individu namun diiringi dengan lampiran riset informasi berita sebagai landasan referensi.
Mengungkap Keindahan Alam Sumatera Utara: Aek Siraisan Helmi, Muthia Ayyuni; Arezsya, Rahma Andien; Billa, Salma Nursyah; Nasution, Azwa Khalisa; Andini, Resti; Rambe, Nailah Faizah S; Amalia, Nadra
Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion Vol 3, No 1 (2026): Maret 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/mesir.v3i1.8190

Abstract

Sektor pariwisata saat ini mengalami pergeseran tren menuju pengalaman eksploratif di lokasi yang masih terjaga keasliannya guna memberikan ketenangan psikologis bagi wisatawan. Sumatera Utara memiliki potensi besar dalam tren ini, salah satunya melalui objek wisata Aek Siraisan di Kabupaten Padang Lawas. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis secara mendalam potensi wisata alam Aek Siraisan, termasuk aspek keindahan alam dan faktor pendukung pengembangannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, wawancara mendalam, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aek Siraisan memiliki daya tarik utama berupa karakteristik riparian yang unik dengan aliran air jernih bersuhu rendah yang berasal langsung dari hulu pegunungan Bukit Barisan. Meskipun menghadapi tantangan infrastruktur karena lokasinya yang relatif terpencil, kondisi ini justru membantu menjaga kelestarian ekosistem hutan tropis di sekitarnya dari erosi dan polusi. Keberhasilan pengembangan destinasi ini sangat bergantung pada integrasi antara potensi sumber daya alam, partisipasi masyarakat lokal, dan prinsip konservasi agar nilai estetika orisinalitasnya tetap terjaga. Simpulan penelitian menegaskan bahwa pengungkapan potensi Aek Siraisan merupakan langkah strategi untuk memperkaya peta pariwisata Sumatera Utara sekaligus mendorong pemerataan ekonomi di wilayah selatan melalui sektor pariwisata yang berkelanjutan.
Analisis Keadilan Distribusi Beasiswa KIP Kuliah oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Prinsip Keadilan Sosial Pancasila pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Pasaribu, Muhammad Ibnu Khoir; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Akbar, Aidil Henry; Tampubolon, Gloria; Ramadhani, Zhafirah; Ginting, Bertaliana Br; Priscilia, Priscilia; Simanullang, Sisca
Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion Vol 3, No 1 (2026): Maret 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/mesir.v3i1.8176

Abstract

Keadilan dalam pembagian program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) menjadi hal yang sangat penting karena program ini dibuat sebagai alat oleh negara untuk memastikan hak konstitusional atas pendidikan tinggi yang setara dan adil, sesuai dengan Pasal 31 UUD 1945 dan sila kelima Pancasila. Namun, dalam praktiknya, masih ada banyak masalah seperti penentuan sasaran yang kurang tepat, penggelapan data, praktik nepotisme, keterlambatan dalam pencairan dana, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas yang menyebabkan beasiswa belum sepenuhnya sampai kepada mahasiswa yang benar-benar memerlukannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap lima mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan sebagai obyek penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses penentuan penerima Beasiswa KIP Kuliah oleh pemerintah daerah dari perspektif prinsip keadilan sosial Pancasila, meninjau kesesuaian kriteria penerima dengan prinsip pemerataan untuk mendapatkan pendidikan tinggi, serta untuk mengevaluasi kemungkinan adanya ketimpangan dan diskriminasi dalam proses seleksi dan distribusi beasiswa. Hasil penilitan mengungkapkan bahwa walaupun program KIP Kuliah telah memberikan keuntungan signifikan bagi mahasiswa yang berpenghasilan rendah, masih ada kekurangan dalam hal transparansi dalam proses seleksi, keakuratan dalam memverifikasi data, dan ketepatan dalam menentukan penerima. Ini menunjukkan bahwa asas keadilan sosial Pancasila belum sepenuhnya terwujud dalam pelaksanaan program KIP Kuliah di tingkat lokal. 
Transformasi Paradigma Leksikografi Digital dalam Standardisasi Bahasa Indonesia: Kajian Literatur terhadap KBBI Daring Simamora, Enjelina Pitri; Siagian, Eylen Yossi; Ulita, Apri; Harahap, Hadya Aminah; Puteri, Anggia; Simbolon, Ferdinand
Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion Vol 3, No 1 (2026): Maret 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/mesir.v3i1.8181

Abstract

Transformasi digital telah membawa perubahan mendasar dalam praktik leksikografi di Indonesia. Artikel ini bertujuan menganalisis perubahan paradigma leksikografi dari format cetak menuju sistem digital melalui kajian literatur terhadap Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikelola oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka dengan menelaah buku leksikografi, artikel jurnal terindeks nasional, serta dokumen kebijakan kebahasaan dalam kurun sepuluh tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya mengubah medium distribusi kamus, tetapi juga memengaruhi metodologi penyusunan lema, sistem pembaruan kosakata, serta relasi antara fungsi deskriptif dan preskriptif dalam standardisasi bahasa. Integrasi pendekatan korpus memperkuat objektivitas dalam penentuan makna, tetapi otoritas ilmiah tetap diperlukan untuk menjaga legitimasi kebakuan. Kajian ini menegaskan bahwa leksikografi digital merupakan transformasi epistemologis dalam dokumentasi bahasa Indonesia, bukan sekadar inovasi teknologis.
Analisis Sistem Pembagian Warisan Dalam Islam Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Sugianto, Sugianto; Sugianto, Mutia; Rahmanda, Ruwina; Husna, Syarah Safira
Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion Vol 3, No 1 (2026): Maret 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/mesir.v3i1.8158

Abstract

Salah satu bagian penting dari hukum keluarga Islam adalah hukum waris Islam, yang mengatur bagaimana harta peninggalan didistribusikan kepada ahli waris yang berhak berdasarkan ketentuan syariat. Studi ini mengkaji sistem pembagian warisan Islam dari sudut pandang hukum Islam dan prinsip keadilan yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan metode normatif yuridis melalui studi kepustakaan. Data ini diperoleh dari berbagai literatur terkait hukum kewarisan Islam, seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian warisan dilakukan melalui tahapan menyelesaikan tanggung jawab pewaris, menentukan ahli waris, dan membagi harta dengan cara yang sesuai dengan ilmu faraidh. Dalam sistem kewarisan Islam, keadilan proporsional ditekankan, yang didasarkan pada keseimbangan hak dan tanggung jawab keluarga. Namun, konflik keluarga dan kurangnya pemahaman tentang hukum waris Islam menghalangi praktik masyarakat.