cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Dian Mawardi
Contact Email
yptbkalsel@gmail.com
Phone
+6285654963323
Journal Mail Official
yptbkalsel@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pematon No.10 Komplek Pembangunam I RT.18 RW.02 Banjarmasin Barat, Kode Pos 70116
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial
Published by Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian Kalimantan Selatan
ISSN : -     EISSN : 29853656     DOI : https://doi.org/10.71456/sultan
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial adalah Jurnal yang memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat, politik dan ilmu sosial.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 321 Documents
 29   30   31   32   33 
KEDUDUKAN HUKUM ANAK LAKI-LAKI ATAS HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT WESEI WEHALI DALAM SISTEM KEKERABATAN MATRILINEAL DI DESA FAFOE KECAMATAN MALAKA BARAT, KABUPATEN MALAKA Apridita Sangrini Seran; Juliana Susantje Ndolu; Petornius Damat
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2347

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih bertahannya sistem pewarisan adat Wesei Wehali yang menganut sistem kekerabatan matrilineal di Desa Fafoe, Kabupaten Malaka, serta munculnya perubahan sosial yang memengaruhi kedudukan anak laki-laki dalam pewarisan adat. Penelitian ini bertujuan menganalisis prinsip-prinsip pewarisan menurut hukum adat Wesei Wehali dan mengkaji kedudukan hukum anak laki-laki dalam sistem pewarisan pada masa sekarang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan lapangan. Populasi penelitian berjumlah 8 orang yang terdiri atas 2 tokoh adat, 1 kepala desa, 3 ahli waris laki-laki, dan 2 ahli waris perempuan. Teknik sampling menggunakan sampel jenuh sehingga seluruh populasi dijadikan sampel. Data dikumpulkan melalui wawancara berpedoman, studi kepustakaan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan editing, coding, dan tabulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pewarisan Wesei Wehali tetap berlandaskan prinsip matrilineal dengan anak perempuan sebagai ahli waris utama, sedangkan anak laki-laki memiliki hak terbatas berupa pemanfaatan harta, peran dalam musyawarah adat, serta kemungkinan memperoleh harta melalui hibah atau kesepakatan keluarga akibat perubahan sosial. Kesimpulannya, perubahan sosial tidak menghapus sistem pewarisan matrilineal, tetapi mendorong penyesuaian pelaksanaannya melalui musyawarah keluarga dengan tetap mempertahankan prinsip dasar hukum adat Wesei Wehali.
PRAKTIK SELECTIVE ENFORCEMENT DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERGESERAN PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA : (STUDI KASUS FERDY SAMBO) Dava Azriael; Ahluddin Saiful Ahmad
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2399

Abstract

Penelitian ini menganalisis penegakan hukum pidana dalam kasus Ferdy Sambo melalui perspektif selective enforcement dan relasi kuasa. Menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip equality before the law mengalami degradasi signifikan pada fase pra-ajudikasi akibat penyalahgunaan jabatan struktural untuk melakukan obstruction of justice. Hegemoni relasi kuasa berhasil melumpuhkan independensi penyidik tingkat bawah, sehingga menggeser penegakan hukum yang objektifyuridis menjadi subjektif-birokratis. Disfungsi pengawasan internal serta lemahnya jaminan perlindungan hukum bagi bawahan yang menolak perintah menyimpang menyebabkan aturan kode etik profesi menjadi mandul. Kondisi ini membuktikan bahwa hukum positif dapat direduksi menjadi tool of power ketika berhadapan dengan struktur kekuasaan absolut. Penelitian ini menegaskan bahwa reformasi kelembagaan kepolisian dan pemurnian checks and balances merupakan syarat mutlak untuk mengembalikan supremasi hukum di Indonesia.
TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS DAN PPAT ATAS PENGGELAPAN BPHTB OLEH KARYAWAN DALAM AKTA JUAL BELI Jiman; Nandang Sambas; Yenni Yunithawati Rukmana
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2416

Abstract

Artikel ini mengkaji tanggung jawab hukum Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap perbuatan karyawan yang melakukan penggelapan dana Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam proses pembuatan akta jual beli. Permasalahan ini muncul karena dalam praktik para pihak sering menitipkan pengurusan pembayaran BPHTB kepada kantor Notaris/PPAT demi efisiensi, sementara pemenuhan kewajiban pembayaran BPHTB merupakan syarat penting sebelum akta ditandatangani dan peralihan hak dapat didaftarkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab Notaris dan PPAT tidak bersifat otomatis. Tanggung jawab perdata dapat timbul apabila terdapat kelalaian pengawasan atau hubungan kausal antara sistem pengelolaan kantor dengan kerugian klien, terutama berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum dan vicarious liability. Tanggung jawab pidana pada prinsipnya melekat pada karyawan sebagai pelaku langsung; Notaris/PPAT hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti terdapat keterlibatan, perintah, penyertaan, atau pembiaran yang disengaja. Secara administratif, sanksi dapat dikenakan apabila Notaris/PPAT tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, verifikasi, dan pengawasan profesional. Penyelesaian hukum dapat ditempuh melalui jalur perdata, pidana, dan administratif yang berjalan paralel, sementara restorative justice dapat dipertimbangkan secara terbatas dengan orientasi pemulihan kerugian. Artikel ini merekomendasikan penguatan pengawasan internal, verifikasi pembayaran BPHTB yang terdokumentasi, serta penggunaan sistem pembayaran transparan untuk menjaga kepastian hukum dan kepercayaan publik.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERSETUBUHAN MELALUI PEMENUHAN HAK KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK: (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-anak/2024/Pn.Kot) Ronald Saputra Sormin; Rini Fatonah; Emilia Susanti; Rinaldy Amrullah; Dona Raisa Monica
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2417

Abstract

Tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak sebagai korban belum sepenuhnya efektif, terutama ketika pelaku juga berstatus anak. Penelitian ini bertujuan mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban berdasarkan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan normatif empiris. Populasi penelitian meliputi pihak yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan oleh pelaku anak, sedangkan sampel ditentukan secara purposive dengan satu narasumber dari Hakim pengadila Negeri Kota Agung. Instrumen penelitian berupa studi kepustakaan dan pedoman wawancara terbuka. Data dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban diwujudkan melalui pemenuhan hak-hak korban, antara lain pendampingan, rehabilitasi, perlindungan identitas, dan restitusi. Restitusi merupakan instrumen pemulihan kerugian korban sebagai bagian dari perlindungan hukum, namun tidak menghapus atau menggantikan pertanggungjawaban pidana anak pelaku. Dengan demikian pemenuhan hak korban dan penjatuhan pidana terhadap anak pelaku merupakan dua mekanisme hukum yang berbeda tetapi harus dilaksanakan secara seimbang untuk mewujudkan keadilan bagi korban sekaligus menjamin kepastian hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
LEGALITAS AKTA NOTARIS BERBENTUK ELEKTRONIK BERDASARKAN UUJN DAN LEGALITAS AKTA ELEKTRONIK DI KOREA SELATAN SEBAGAI SUATU PERBANDINGAN Aldo Fuqaha Alfatih; Budi Setiaji
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2481

Abstract

Digitalisasi pelayanan hukum mendorong kebutuhan penerapan akta notaris berbentuk elektronik, tetapi hukum Indonesia belum memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai mekanisme pembentukannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis legalitas akta notaris berbentuk elektronik berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris serta membandingkannya dengan penerapan electronic notarization di Korea Selatan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Penelitian tidak menggunakan populasi dan sampel karena menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis dilakukan secara normatif-kualitatif dan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengakui dokumen dan tanda tangan elektronik, tetapi belum memberikan dasar hukum yang komprehensif untuk menjadikannya sebagai akta notaris autentik. Korea Selatan telah memiliki kerangka electronic notarization yang lebih terintegrasi melalui pengaturan notaris, dokumen elektronik, tanda tangan digital, identifikasi, penyimpanan, dan pengawasan. Kesimpulannya, Indonesia memerlukan pembaruan regulasi agar digitalisasi kenotariatan dapat diterapkan dengan tetap menjamin keautentikan, kepastian hukum, dan perlindungan para pihak.
TRANSFORMASI LIVING LAW DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA Tia Widiyawati; Muhammad Hafizi; Muhammad Aini
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2483

Abstract

Artikel ini menganalisis transformasi living law dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui perspektif sosiologi hukum. Living law menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bersumber dari negara, tetapi juga tumbuh melalui nilai, kebiasaan, dan praktik sosial yang memperoleh legitimasi dari masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan sosiologi hukum melalui analisis terhadap literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa living law, terutama yang termanifestasi dalam hukum adat, tetap memiliki legitimasi sosial dan berfungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat. Meskipun telah memperoleh pengakuan dalam sistem hukum nasional, keberlakuannya masih berada dalam batas dan mekanisme yang ditentukan negara. Formalisasi tersebut menghasilkan transformasi yang bersifat ambivalen karena pada satu sisi memperkuat kedudukan yuridis living law, tetapi pada sisi lain berpotensi membatasi otonomi dan karakter dinamisnya. Oleh karena itu, integrasi living law perlu mempertemukan legitimasi sosial dan legitimasi yuridis secara proporsional tanpa menghilangkan karakter hukum yang hidup dalam masyarakat.
ANALISIS PRINSIP KEHATI HATIAN LEMBAGA BANK ATAS KETERLIBATAN NASABAH PRIORITAS DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN Amelia Sharah; Suarlan Datupalinge; Ratu Ratna Korompot
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2516

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) oleh lembaga perbankan terhadap keterlibatan nasabah prioritas dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian mengharuskan bank tetap menjunjung independensi, akuntabilitas, transparansi, serta manajemen risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan, tanpa memberikan kewenangan kepada nasabah prioritas untuk memengaruhi kebijakan internal bank yang hanya menjadi kewenangan organisasi perusahaan. Keterlibatan nasabah prioritas hanya dapat dilakukan dalam bentuk pemberian masukan, konsultasi, atau penyampaian dalam kebutuhan layanan tanpa mengurangi independensi bank dalam menetapkan keputusan bisnis. Apabila terjadi penyimpangan yang mengakibatkan benturan kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, atau pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian, bank dapat dikenai sanksi administratif, sanksi keperdataan, maupun konsekuensi hukum lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penguatan tata kelola, kepatuhan terhadap regulasi, serta pengawasan internal yang efektif menjadi faktor penting dalam menjamin penerapan prinsip kehati-hatian sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEPERDATAAN IMPORTIR ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEJABAT BEA DAN CUKAI DALAM PENAGIHAN PAKSA Riki Sentana Akhsan; FX Suyud Margono; Muhenri Sihotang
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2544

Abstract

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap hak keperdataan importir atas tindakan faktual penagihan paksa oleh pejabat Bea dan Cukai serta implikasi penerapan asas kepastian hukum prosedural terhadap restorasi hak importir. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Objek kajian adalah Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009350.98/2024/PP/M.XVIIA Tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak keperdataan importir atas aset memperoleh perlindungan konstitusional dan harus dihormati dalam setiap tindakan koersif pemerintah. Kegagalan notifikasi Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) berpotensi menghilangkan kesempatan importir untuk mengajukan keberatan dan dapat menjadi dasar pengujian tindakan pejabat melalui perspektif Onrechtmatige Overheidsdaad apabila terbukti terdapat kesalahan, pelanggaran kewajiban hukum, serta kerugian. Namun, perlindungan tersebut menghadapi hambatan melalui penerapan ketat Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang menetapkan batas waktu gugatan selama 14 hari. Dalam perkara yang dikaji, gugatan didaftarkan pada hari ke-15 sehingga dinyatakan tidak dapat diterima dan pokok sengketa mengenai dugaan cacat notifikasi tidak diperiksa secara substantif. Penerapan kepastian hukum prosedural tersebut memberikan ketertiban hukum, tetapi sekaligus berpotensi membatasi keadilan substantif dan efektivitas pemulihan hak importir.
DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN PAJAK ATAS SENGKETA PPN PENYERAHAN PKE OLEH WAJIB PAJAK YANG SAMA Fathonatan Dewi Nastiti; FX Suyud Margono; Muhenri Sihotang
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2545

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pembebanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan Palm Kernel Expeller (PKE) serta menganalisis disparitas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002056.16/2021/PP/M.IB Tahun 2023 dan Putusan Nomor PUT-006544.16/2024/PP/M.VIB Tahun 2025 ditinjau dari asas kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hukum dalam kedua putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan PPN atas PKE telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang PPN, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015, serta PMK Nomor 267/PMK.010/2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 142/PMK.010/2017, tetapi masih terdapat ruang interpretasi mengenai kedudukan PKE sebagai bahan baku pakan ternak. Disparitas kedua putusan terutama disebabkan oleh perbedaan metode penafsiran hukum. Putusan Tahun 2023 menggunakan pendekatan tekstual dengan menitikberatkan pada pencantuman barang dalam lampiran PMK, sedangkan Putusan Tahun 2025 menggunakan penafsiran sistematis dan teleologis dengan mempertimbangkan hubungan antarperaturan serta fungsi PKE sebagai bahan baku pakan ternak. Disparitas tersebut berpotensi mengurangi kepastian hukum karena perkara yang memiliki karakteristik substantif sama menghasilkan putusan berbeda, sehingga diperlukan konsistensi argumentasi dan metode penafsiran dalam penyelesaian sengketa perpajakan.
IMPLIKASI GUGATAN SENGKETA KEPABEANAN TERHADAP KERUGIAN IMPORTIR: STUDI PUTUSAN PENGADILAN PAJAK NOMOR PUT-008415.98/2022/PP/M.IXB Regina Belinda Rolos; FX Suyud Margono; Muhenri Sihotang
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2546

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penerapan upaya hukum gugatan dalam sengketa kepabeanan serta implikasi ketidaklengkapan pengaturannya terhadap kerugian importir dalam perspektif hukum perdata berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008415.98/2022/PP/M.IXB Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Kepabeanan belum mengatur secara memadai mekanisme gugatan terhadap cacat prosedural dalam penerbitan keputusan pabean. Kondisi tersebut menimbulkan procedural lacuna dan ketidakpastian mengenai forum penyelesaian sengketa. Dalam perkara PT Yuni International, mayoritas Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan gugatan Tidak Dapat Diterima (N.O.) karena SPKTNP dipandang sebagai objek banding, sehingga pokok sengketa mengenai dugaan pelanggaran prosedur tidak diperiksa secara materiil. Ketidaklengkapan tersebut menimbulkan kerugian keperdataan berupa damnum emergens, lucrum cessans, dan loss of chance. Data profiling menunjukkan 47 dari 51 sengketa gugatan kepabeanan atau 92,15% berakhir dengan putusan N.O. Penelitian merekomendasikan penerapan rechtsvinding melalui analogi ketentuan UU KUP sebagai solusi jangka pendek serta harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk membentuk mekanisme gugatan prosedural yang memberikan perlindungan hukum efektif bagi importir.

Page 31 of 33 | Total Record : 321

 29   30   31   32   33 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026 Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026 Vol 3 No 2 (2025): Juli-Desember 2025 Vol 3 No 1 (2025): Januari-Juni Vol 2 No 2 (2024): Juli -Desember 2024 Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024 Vol 1 No 2 (2023): Juli 2023 Vol 1 No 1 (2023): Januari 2023