cover
Contact Name
Agus Dian Mawardi
Contact Email
yptbkalsel@gmail.com
Phone
+6285654963323
Journal Mail Official
yptbkalsel@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pematon No.10 Komplek Pembangunam I RT.18 RW.02 Banjarmasin Barat, Kode Pos 70116
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial
ISSN : -     EISSN : 29853656     DOI : https://doi.org/10.71456/sultan
Core Subject : Social,
Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial adalah Jurnal yang memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat, politik dan ilmu sosial.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 321 Documents
KEDUDUKAN JUAL BELI TANAH HAK MILIK BERSTATUS SITA JAMINAN OLEH PPAT DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM Rifqi Rafif
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2418

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya peralihan hak atas tanah yang berstatus sita jaminan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap keabsahan Akta Jual Beli (AJB) dan perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan AJB atas tanah hak milik yang berstatus sita jaminan serta kepastian hukum terhadap peralihan hak tersebut berdasarkan Putusan Nomor 40/Pdt.Bth/2022/PN.Bdg. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian tidak menggunakan populasi dan sampel karena berfokus pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Instrumen penelitian berupa studi dokumen melalui studi kepustakaan dan analisis putusan pengadilan, sedangkan data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AJB tetap dibuat dan peralihan hak tetap didaftarkan meskipun objek tanah telah berstatus sita jaminan karena status sita tidak tercatat dalam administrasi pertanahan akibat tidak adanya pelaporan dari pengadilan kepada Badan Pertanahan Nasional. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan menunjukkan perlunya penguatan sinkronisasi data serta koordinasi antarlembaga agar status sita jaminan segera tercatat dalam administrasi pertanahan sehingga memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak.