cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dany Sulistiono SH., MH
Contact Email
yptbkalsel@gmail.com
Phone
+6285654963323
Journal Mail Official
yptbkalsel@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pematon No.10 Komplek Pembangunam I RT.18 RW.02 Banjarmasin Barat, Kode Pos 70116
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial
Published by Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian Kalimantan Selatan
ISSN : 29853656     EISSN : 29853656     DOI : https://doi.org/10.71456/sultan
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal yang memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat, politik dan ilmu sosial.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 334 Documents
 30   31   32   33   34 
KEDUDUKAN JUAL BELI TANAH HAK MILIK BERSTATUS SITA JAMINAN OLEH PPAT DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM Rifqi Rafif
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2418

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya peralihan hak atas tanah yang berstatus sita jaminan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap keabsahan Akta Jual Beli (AJB) dan perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan AJB atas tanah hak milik yang berstatus sita jaminan serta kepastian hukum terhadap peralihan hak tersebut berdasarkan Putusan Nomor 40/Pdt.Bth/2022/PN.Bdg. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian tidak menggunakan populasi dan sampel karena berfokus pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Instrumen penelitian berupa studi dokumen melalui studi kepustakaan dan analisis putusan pengadilan, sedangkan data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AJB tetap dibuat dan peralihan hak tetap didaftarkan meskipun objek tanah telah berstatus sita jaminan karena status sita tidak tercatat dalam administrasi pertanahan akibat tidak adanya pelaporan dari pengadilan kepada Badan Pertanahan Nasional. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan menunjukkan perlunya penguatan sinkronisasi data serta koordinasi antarlembaga agar status sita jaminan segera tercatat dalam administrasi pertanahan sehingga memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak.
ANALISIS DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN ANGGARAN KELURAHAN DI KECAMATAN CIPOCOK JAYA KOTA SERANG PROVINSI BANTEN Fahmi Rizky Khoirul Jihad; Nadia Khumairatun Nisa; Alfiyah Tuhfah; Muhammad Rizkiyan; Dewi Rahma Azzahrah; Hiskia Paulina
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2042

Abstract

Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel menuntut adanya pengawasan yang efektif dalam pengelolaan anggaran kelurahan. Kecamatan memiliki peran penting dalam memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan melalui fungsi pembinaan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengawasan pengelolaan anggaran kelurahan di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian dipilih secara purposive yang terdiri atas Camat, aparatur kecamatan, dan lurah di wilayah Kecamatan Cipocok Jaya. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, lembar observasi, dan daftar telaah dokumen. Analisis data dilakukan menggunakan model Creswell melalui tahapan pengorganisasian data, pengkodean, pembentukan tema, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilaksanakan secara berlapis melalui verifikasi administrasi, monitoring, evaluasi berkala, pemeriksaan SPJ, serta pemanfaatan sistem digital dan transaksi non-tunai yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kesimpulannya, Kecamatan Cipocok Jaya telah menjalankan fungsi pengawasan anggaran kelurahan secara terstruktur dan efektif, meskipun masih diperlukan peningkatan kapasitas aparatur, penguatan koordinasi, serta perluasan partisipasi masyarakat untuk mendukung tata kelola keuangan yang lebih optimal.
PENERAPAN PENDEKATAN RULE OF REASON DALAM PEMBUKTIAN PERKARA KARTEL SUKU BUNGA OLEH PERUSAHAAN FINTECH DI INDONESIA Kori Rahadi Purnumo; Muhammad Yusman
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2131

Abstract

Pembuktian dugaan kartel suku bunga pada perusahaan fintech menghadapi persoalan hubungan antara kesepakatan pelaku usaha, karakter layanan pendanaan digital, dan pembatasan manfaat ekonomi oleh regulator. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan pendekatan rule of reason serta merumuskan parameter pembuktian yang dapat membedakan koordinasi antipersaingan dari perilaku paralel yang mempunyai penjelasan sah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan dengan memisahkan pembuktian perjanjian, kualifikasi pasal, serta penilaian akibat terhadap persaingan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan analisis ekonomi tidak selalu berarti penerapan rule of reason. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai penetapan harga perlu dibedakan dari Pasal 11 mengenai kartel; penerapan Pasal 11 pada jasa pendanaan juga memerlukan argumentasi terhadap lingkup rumusan normanya. Kesamaan tarif atau kepatuhan terhadap batas maksimum tidak cukup untuk membuktikan kesepakatan. Pembuktian perlu menghubungkan bukti komunikasi, keputusan internal, data transaksi yang sebanding, dan pengujian terhadap penjelasan alternatif. Artikel menawarkan kerangka analisis yang memperhatikan pasar bersangkutan, total biaya pendanaan, sumber kewenangan pengaturan, serta hak pelaku usaha untuk membantah. Kesimpulan mengenai pelanggaran hanya dapat ditarik setelah unsur pasal dan hubungan antara bukti dengan perilaku masing-masing perusahaan dijelaskan secara memadai.
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN OLEH BANK DALAM PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TANPA JAMINAN KEBENDAAN Dedi Tri Hidayat; Muhammad Yusman
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2166

Abstract

enyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan kebendaan menghadapkan bank pada kebutuhan untuk memperluas akses pembiayaan sekaligus menjaga kualitas kredit. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran KUR tanpa jaminan kebendaan serta merumuskan bentuk penerapannya untuk memberikan perlindungan hukum bagi bank dan debitur. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan melalui penafsiran sistematis terhadap ketentuan perbankan dan hukum jaminan. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiadaan pengikatan jaminan kebendaan tidak menghapus kewajiban bank untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur melunasi kredit. Istilah tanpa jaminan kebendaan perlu dibedakan dari tanpa agunan tambahan, sebab keduanya tidak selalu mempunyai cakupan yang sama dalam pengaturan KUR. Penerapan prinsip kehati-hatian diarahkan pada penilaian arus kas, kelayakan usaha, riwayat kredit, dokumentasi keputusan, serta pengawasan penggunaan dana. Penjaminan kredit tidak dapat menggantikan analisis kelayakan ataupun dianggap menghapus utang debitur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum yang proporsional memerlukan kebijakan perkreditan yang dapat dipertanggungjawabkan, perjanjian yang transparan, dan penanganan kredit bermasalah sesuai dasar hukum masing-masing.
PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA SIBER Athario Nuriadi; Nurunnisa
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2250

Abstract

Perlindungan anak dalam perkara tindak pidana siber menuntut penegakan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tanpa mengabaikan perkembangan anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi anak yang diduga melakukan cyberbullying dan merumuskan penerapan diversi yang memperhatikan pemulihan korban. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis melalui penafsiran sistematis serta penilaian preskriptif terhadap hubungan antara unsur tindak pidana, jaminan prosedural, dan penyelesaian restoratif. Hasil kajian menunjukkan bahwa cyberbullying tidak boleh diperlakukan sebagai satu delik tunggal; penentuan pertanggungjawaban memerlukan pemeriksaan bentuk perbuatan, usia, kesalahan, dan aturan yang berlaku pada waktu kejadian. Diversi wajib diupayakan apabila memenuhi persyaratan hukum, tetapi tidak identik dengan penghentian perkara secara otomatis. Dalam konteks digital, kesepakatan perlu mencakup penghentian penyebaran konten, pemulihan yang disetujui korban, pendampingan anak, dan pengawasan pelaksanaan. Perlindungan anak pelaku dan korban harus diwujudkan secara bersamaan melalui bantuan hukum, kerahasiaan identitas, pembatasan tindakan paksa, serta keberlanjutan pendidikan. Kajian ini menawarkan kerangka penyelesaian yang menghubungkan kepastian hukum, tanggung jawab anak, dan pemulihan kerugian digital tanpa menjadikan perdamaian sebagai sarana pemaksaan.
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DALAM UPAYA MENGHINDARI E-TILANG: (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN NOMOR 196/PID.B/2020/PN SMN) Baharudin; S. Endang Prasetyawati; Gilang Suhendri; David Fernando
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2385

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pe-malsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang dilakukan dengan tujuan menghindari penegakan hukum Electronic Traffic Law Enforcement (E-Tilang). Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan studi kasus yang menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 196/Pid.B/2020/PN Smn. Analisis difokuskan pada aspek yuridis, yaitu dasar pertimbangan hakim dalam mengkualifikasi perbuatan, unsur-unsat pidana yang terpenuhi, serta pertimbangan hukum yang mendasari pemidanaan pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan unsur kesengajaan dalam memalsukan TNKB, kesesuaian alat bukti dengan unsur pidana, serta doktrin dan yurisprudensi yang relevan. Hakim juga mempertimbangkan tujuan pelaku untuk menghindari E-Tilang sebagai faktor yang memberatkan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa meskipun teknologi E-Tilang semakin berkembang, pemalsuan TNKB tetap menjadi modus operandilama yang membutuhkan penegakan hukum tegas dari hakim untuk memberikan efek jera dan menjaga ketertiban berlalu lintas.
PARAMETER KUALITATIF ALAT BUKTI PENETAPAN TERSANGKA DALAM SISTEM KUHAP NASIONAL Ahmad Lonthor; Ridho Alamsyah Lonthor
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2620

Abstract

Perubahan kedudukan barang bukti dalam sistem pembuktian KUHAP Nasional menghadirkan persoalan mengenai standar kecukupan alat bukti sebagai dasar penetapan tersangka. Penempatan barang bukti sebagai bagian dari alat bukti yang sah memperluas dasar pembuktian yang dapat digunakan dalam memenuhi persyaratan minimal dua alat bukti, sekaligus menimbulkan pertanyaan apakah kecukupan tersebut dapat dinilai hanya berdasarkan jumlah atau juga memerlukan penilaian terhadap kualitas pembuktiannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemaknaan kecukupan alat bukti dalam penetapan tersangka, merumuskan parameter kualitatifnya, serta menentukan batas pengujiannya dalam praperadilan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan bewijsminimum sebagai ambang kuantitatif belum dengan sendirinya menunjukkan bewijskracht atau daya pembuktian yang memadai. Kecukupan alat bukti karena itu perlu dinilai melalui empat parameter yang saling berkaitan, yaitu legalitas, relevansi, reliabilitas, dan koroborasi. Penerapan parameter tersebut dilakukan melalui pengujian kualitatif terbatas yang diarahkan pada kelayakan dasar sangkaan tanpa memasuki penilaian final terhadap substansi perkara atau kesalahan tersangka. Dengan demikian, kecukupan minimal dua alat bukti dalam sistem KUHAP Nasional perlu dipahami sebagai keterpaduan antara ambang kuantitatif dan kecukupan kualitatif, dengan kedalaman pengujian yang tetap dibatasi oleh fungsi prosesual penetapan tersangka.
KEPASTIAN HUKUM PENCABUTAN PREDIKAT KEPATUHAN HAM INSTANSI PEMERINTAH SETELAH KEBERATAN MASYARAKAT DINYATAKAN TERBUKTI OLEH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA Giska Wulandari; Febri Hijriyani; Hafidza Zia
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2728

Abstract

Pengaturan pencabutan predikat Kepatuhan Hak Asasi Manusia terhadap instansi pemerintah menimbulkan persoalan kepastian hukum karena Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2025 menggunakan rumusan bahwa Menteri “dapat” mencabut predikat apabila keberatan masyarakat terbukti. Rumusan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai akibat hukum dari keberatan yang telah dibuktikan serta batas pertimbangan Menteri apabila memilih untuk tidak mencabut predikat. Persoalan menjadi penting karena predikat Kepatuhan HAM ditetapkan melalui Keputusan Menteri dan berlaku selama satu tahun, sehingga keberadaan data yang membuktikan ketidaksesuaian penilaian atau dugaan pelanggaran HAM yang tidak ditindaklanjuti berhubungan langsung dengan validitas predikat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kata “dapat” memberikan ruang pertimbangan kepada Menteri, tetapi ruang tersebut tidak dapat digunakan secara bebas. Keputusan mempertahankan maupun mencabut predikat harus didasarkan pada hasil validasi data keberatan, tingkat pengaruh fakta yang terbukti terhadap indikator penilaian, asas kepastian hukum, kecermatan, serta larangan penyalahgunaan kewenangan. Keberatan yang terbukti dan secara substantif memengaruhi dasar pemberian predikat seharusnya diikuti dengan peninjauan kembali terhadap predikat. Oleh karena itu, diperlukan parameter yang lebih jelas untuk membedakan keadaan yang mewajibkan pencabutan dengan keadaan yang masih memungkinkan perbaikan atau tindakan lain.
PERAN MEDIATOR DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI KUPANG DITINJAU DARI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN Glory Lemarce Joeline Allo; Yossie Maria Yulianty Jacob; Husni Kusuma Dinata
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2743

Abstract

Mediasi merupakan tahapan wajib dalam perkara perdata, termasuk perceraian, tetapi keberhasilannya dipengaruhi oleh peran mediator dan kondisi para pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran mediator, hambatan, dan solusi dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus. Populasi meliputi mediator, advokat, dan pasangan yang berperkara, dengan sampel 11 orang yang terdiri atas tiga mediator, tiga pasangan, dan dua advokat. Peneliti menjadi instrumen utama, dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Data dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi. Hasil menunjukkan mediator telah menjalankan fungsi netralitas, fasilitasi komunikasi, penggalian kepentingan, dan pendorongan perdamaian, tetapi dari 124 perkara tidak terdapat perdamaian penuh. Kesimpulannya, mediasi telah sesuai secara prosedural, tetapi efektivitas substantifnya belum optimal karena dipengaruhi kondisi para pihak, kapasitas mediator, sarana, dan pemahaman masyarakat.
PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR TERHADAP WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT. REKSA FINANCE DI KOTA JAKARTA Guswan Hakim; St. Muslimah Suciati; Maghfira Fitrianingsih Ramadani Ismail; Linda Cahyani; Uspa Sari; Muhammad Afhilan; Ammar Ma’rif
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2757

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum kreditur terhadap wanprestasi debitur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada PT. Reksa Finance di Kota Jakarta. Permasalahan penelitian berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kreditur serta upaya penyelesaian yang dapat ditempuh terhadap debitur yang melakukan wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan menganalisis upaya penyelesaian terhadap debitur yang melakukan wanprestasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum kreditur diberikan melalui perjanjian kredit dan jaminan fidusia yang memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan serta melakukan eksekusi terhadap objek jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi sesuai ketentuan hukum. Upaya penyelesaian dilakukan secara bertahap melalui penagihan, pemberian peringatan, penyelesaian berdasarkan kesepakatan para pihak, dan eksekusi objek jaminan fidusia. Pelaksanaan eksekusi wajib memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, terutama apabila debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela.

Page 33 of 34 | Total Record : 334

 30   31   32   33   34 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026 Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026 Vol 3 No 2 (2025): Juli-Desember 2025 Vol 3 No 1 (2025): Januari-Juni Vol 2 No 2 (2024): Juli -Desember 2024 Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024 Vol 1 No 2 (2023): Juli 2023 Vol 1 No 1 (2023): Januari 2023