cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Dian Mawardi
Contact Email
yptbkalsel@gmail.com
Phone
+6285654963323
Journal Mail Official
yptbkalsel@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pematon No.10 Komplek Pembangunam I RT.18 RW.02 Banjarmasin Barat, Kode Pos 70116
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial
Published by Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian Kalimantan Selatan
ISSN : -     EISSN : 29853656     DOI : https://doi.org/10.71456/sultan
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial adalah Jurnal yang memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat, politik dan ilmu sosial.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 321 Documents
 29   30   31   32   33 
ANALISIS YURIDIS NORMATIF TINDAK PIDANA PENGGUNAAN SENJATA API ILEGAL: STUDI PADA UU DARURAT NO. 12 TAHUN 1951 Kharismawati; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2547

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif tindak pidana penggunaan senjata api ilegal untuk menghilangkan nyawa orang lain berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan senjata api ilegal yang mengakibatkan hilangnya nyawa dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan dua kelompok norma yang memiliki objek hukum berbeda. Pasal 340 KUHP diterapkan terhadap perbuatan pembunuhan berencana, sedangkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 diterapkan terhadap penguasaan dan penggunaan senjata api tanpa hak. Dalam perkara yang diteliti, unsur pembunuhan berencana dinilai terpenuhi berdasarkan adanya perselisihan sebelumnya, jeda waktu, tindakan terdakwa kembali mendatangi korban dengan membawa senjata api, serta penembakan sebanyak dua kali. Unsur penggunaan senjata api tanpa hak diperkuat oleh pengakuan terdakwa dan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik. Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun pemaaf dan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup. Penerapan kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana terhadap nyawa dan penggunaan senjata api ilegal dapat dipertanggungjawabkan secara terpisah sesuai unsur masing-masing.
POTENSI GUGATAN PERDATA CV VENUS INTI PERKASA TERHADAP PT TIMAH TBK ATAS KERUGIAN AKIBAT PUTUSAN KORUPSI NOMOR 77/PID.SUS-TPK/2024/PN. JKT.PST Dasrul Chaniago; Mas Agus Priyambodo; Sendi Sanjaya
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2548

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kerugian keperdataan yang dialami CV Venus Inti Perkasa akibat Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst serta menganalisis potensi gugatan perdata terhadap PT Timah Tbk ditinjau dari teori hukum kontrak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menelaah hubungan kontraktual berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor 738/TBK/SP-000/18/18-S11.4 serta implikasi putusan tindak pidana korupsi terhadap hak keperdataan CV Venus Inti Perkasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerugian CV Venus Inti Perkasa terutama berkaitan dengan terganggunya hak dan kepentingan ekonomi yang bersumber dari hubungan kontraktual, termasuk hilangnya atau terganggunya nilai ekonomis aset serta manfaat ekonomi yang diharapkan dari pelaksanaan perjanjian. Putusan pidana tidak secara otomatis menghapus hak keperdataan yang lahir dari perjanjian. Potensi gugatan terhadap PT Timah Tbk dapat dikonstruksikan berdasarkan wanprestasi maupun Perbuatan Melawan Hukum, bergantung pada sumber kerugian dan fakta yang dapat dibuktikan. Putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian fakta hukum, sedangkan kerugian dan hubungan kausal tetap harus dibuktikan dalam perkara perdata.
ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN NOVUM DALAM PENINJAUAN KEMBALI SENGKETA PAJAK: STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN MA NOMOR 1508/B/PK/PJK/2026 DAN 1310/B/PK/PJK/2025 Sri Widiastuti; FX Suyud Margono; Muhenri Sihotang
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2549

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kekuatan pembuktian novum dalam Peninjauan Kembali perkara sengketa pajak serta perbedaan pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam menilai novum dan implikasinya terhadap kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum utama berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1508/B/PK/Pjk/2026 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1310/B/PK/Pjk/2025. Analisis dilakukan dengan menggunakan parameter Novelty, Authenticity, Relevance, Materiality, dan Decisive Effect, serta teori ratio decidendi, kekuatan pembuktian, dan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian novum tidak ditentukan semata-mata oleh kebaruan dokumen, tetapi oleh kemampuan bukti tersebut memengaruhi fakta material yang menjadi dasar pertimbangan putusan. Pada Putusan Nomor 1508/B/PK/Pjk/2026, novum berupa surat MITI Malaysia, invoice, dan dokumentasi proses produksi memiliki relevansi dan materialitas yang kuat terhadap penentuan asal barang sehingga memengaruhi ratio decidendi dan amar putusan. Sebaliknya, novum dalam Putusan Nomor 1310/B/PK/Pjk/2025 tidak mengubah dasar prosedural putusan sehingga tidak bersifat menentukan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum memerlukan standar penilaian novum yang transparan, konsisten, dan terukur.
ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI PADA PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK MELALUI E-TAX COURT Vicky Fitrah Windayani; FX Suyud Margono; Muhenri Sihotang
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2551

Abstract

dokumen elektronik sebagai alat bukti serta penilaian keabsahannya dalam sistem pembuktian pada penyelesaian sengketa pajak melalui E-Tax Court di Pengadilan Pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Analisis dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, PER-1/PP/2023, serta tiga putusan Pengadilan Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokumen elektronik telah memperoleh pengakuan hukum sebagai alat bukti melalui kerangka regulasi yang saling melengkapi. Namun, pengaturan yang ada belum memberikan standar teknis yang rinci mengenai autentikasi, integritas, ketersediaan, reliabilitas, audit trail, dan tanda tangan elektronik. Analisis terhadap tiga putusan menunjukkan bahwa dokumen elektronik telah diterima dan digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim, tetapi penilaian lebih berorientasi pada substansi dan relevansi dokumen daripada verifikasi keabsahan teknisnya. Dengan demikian, penerapan E-Tax Court telah mendukung digitalisasi dan efisiensi penyelesaian sengketa pajak, tetapi masih diperlukan penyempurnaan regulasi dan pedoman teknis untuk menjamin konsistensi pembuktian dan kepastian hukum
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM Yorry Arif Dwi Murtono; FX Suyud Margono; Muhenri Sihotang
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2553

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pembagian harta bersama serta mengkaji faktor yang menyebabkan disparitas putusan hakim dalam perspektif keadilan menurut syariat Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum utama berupa Putusan Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn dan Putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn, yang dianalisis melalui teori kepastian hukum, keadilan substantif, penemuan hukum, dan syirkah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua putusan menggunakan dasar hukum yang sama, tetapi menerapkan Pasal 97 KHI secara berbeda. Putusan Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn menerapkan pembagian ½ : ½ setelah melakukan pemisahan antara harta bawaan dan harta bersama, sehingga lebih berorientasi pada kepastian hukum. Sebaliknya, Putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn menetapkan pembagian 25% : 75% berdasarkan kontribusi ekonomi Tergugat setelah para pihak berpisah, sehingga lebih menekankan keadilan substantif. Disparitas tersebut disebabkan oleh sifat umum Pasal 97 KHI, perbedaan kontribusi para pihak, serta perbedaan penafsiran dan pendekatan hakim. Dalam perspektif syariat Islam, pembagian harta bersama harus mempertimbangkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan harta (hifẓ al-māl). Oleh karena itu, diperlukan parameter yang jelas terhadap penyimpangan Pasal 97 KHI agar tercipta keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.
ANALISIS TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN JASA TITIPAN TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN DALAM PENGIRIMAN BARANG IMPOR E-COMMERCE BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 96 TAHUN 2023 Yosef Hendriyansah; FX Suyud Margono; Muhenri Sihotang
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2554

Abstract

Perkembangan cross-border e-commerce meningkatkan peran Perusahaan Jasa Titipan (PJT) dalam pengiriman barang impor sekaligus penyelesaian kewajiban kepabeanan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum ketika kesalahan PJT dalam proses self-assessment, penyampaian Consignment Note, atau klasifikasi barang menyebabkan kerugian bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis kualifikasi dan implikasi yuridis wanprestasi PJT dalam pengiriman barang impor serta menganalisis perlindungan konsumen terhadap penggunaan klausula eksonerasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan mengkaji ketentuan hukum perdata, perlindungan konsumen, kepabeanan, serta putusan Pengadilan Pajak yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PJT yang menjalankan fungsi kepabeanan sebagai PPJK tetap memiliki tanggung jawab keperdataan terhadap konsumen. Kesalahan administratif maupun operasional yang berada dalam lingkup kewajiban PJT dan menyebabkan tertahan, rusak, atau tidak tersampaikannya barang dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Selain itu, klausula eksonerasi yang mengalihkan atau membatasi tanggung jawab pelaku usaha bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan dapat dinyatakan batal demi hukum. Pasal 28 UUPK juga menempatkan beban pembuktian unsur kesalahan pada pelaku usaha.
ANALISIS SENGKETA PENETAPAN NILAI PABEAN BARANG IMPOR DI PENGADILAN PAJAK: STUDI PUTUSAN NOMOR PUT-003731.19/2025/PP/M.XVIIB Zulkarnain; FX Suyud Margono; Muhenri Sihotang
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2555

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis penyelesaian sengketa penetapan nilai pabean atas barang impor di Pengadilan Pajak serta pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti dan menentukan nilai pabean berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003731.19/2025/PP/M.XVIIB Tahun 2026. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan menghubungkan ketentuan hukum kepabeanan, doktrin, dan fakta hukum dalam putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa bermula dari perbedaan penetapan nilai pabean atas barang impor DTY Oil-3100-Aja, yaitu nilai yang diberitahukan importir sebesar CIF USD20,843.60 dan nilai yang ditetapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebesar CIF USD25,324.00. Setelah keberatan ditolak, sengketa diselesaikan melalui banding di Pengadilan Pajak. Majelis Hakim menilai keseluruhan alat bukti secara rasional dan menyeluruh, meliputi dokumen transaksi, pengangkutan, pembayaran, rekening koran, dan pembukuan internal. Nilai transaksi sebesar CIF USD20,843.60 dinilai terbukti sebagai harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar. Sebaliknya, dasar penggunaan metode pengulangan oleh Terbanding dinilai tidak dapat diuji secara memadai karena LPPNP tidak menjelaskan penyesuaian dan fleksibilitas barang pembanding. Majelis Hakim kemudian mengabulkan seluruh banding dan menetapkan tagihan bea masuk, pajak dalam rangka impor, serta sanksi administrasi menjadi nihil.
KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PROMOSI LAGU ANTARA PENCIPTA LAGU DAN PERUSAHAAN REKAMAN YANG DIWAARMERKING OLEH NOTARIS Indra Waspada Para Dirgantara; Toto Tohir Suriaatmadja; Alin Ardinal Widjaksana
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2565

Abstract

Perjanjian promosi lagu antara pencipta lagu dan perusahaan rekaman menimbulkan persoalan hukum ketika kewajiban promosi tidak dilaksanakan dan perjanjian hanya dibukukan melalui waarmerking oleh Notaris. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum perjanjian promosi lagu yang dibukukan pada buku khusus (waarmerking) serta perlindungan hukum para pihak ketika terjadi wanprestasi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan sifat deskriptif analitis. Penelitian tidak menggunakan populasi dan sampel karena menggunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian. Instrumen penelitian berupa dokumen dan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waarmerking tidak mengubah perjanjian di bawah tangan menjadi akta autentik, tetapi perjanjian tetap sah dan mengikat apabila memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata. Kesimpulannya, tanggung jawab pelaksanaan perjanjian berada pada para pihak, sedangkan perlindungan hukum dapat ditempuh secara preventif dan represif.
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 1132/PDT.G/2025/ PN.SBY TENTANG PEMBATALAN AKTA KEMATIAN YANG CACAT HUKUM Humairoh; Nur Handayati; Sri Astutik; Vieta Imelda Cornelis
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2612

Abstract

Kajian ini berfokus pada penelaahan pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1132/Pdt.G/2025/PN.Sby, mengenai pembatalan akta kematian yang cacat hukum materiil serta menganalisis implikasi hukumnya terhadap kepastian hukum masyarakat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh diterbitkannya akta kematian terhadap seseorang yang masih hidup, sehingga menimbulkan permasalahan hukum dalam administrasi kependudukan dan berpotensi merugikan hak-hak keperdataan pihak yang bersangkutan. Kajian ini ditempatkan dalam ranah penelitian hukum normatif, yang penelaahannya diarahkan melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), serta kasus (case approach). Sumber bahan hukum mencakup kategori primer, sekunder, dan tersier, kemudian keseluruhan bahan tersebut ditelaah melalui analisis deskriptif kualitatif. Temuan kajian memperlihatkan jika majelis hakim mengabulkan gugatan pembatalan akta kematian karena terbukti penggugat masih hidup dan penerbitan akta didasarkan pada data serta keterangan yang tidak sesuai dengan fakta materiil. Pertimbangan hakim mengacu pada ketentuan mengenai pembatalan akta pencatatan sipil dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai dasar pelaksanaannya. Putusan tersebut memberikan kepastian hukum melalui pemulihan status administrasi kependudukan, perlindungan hak-hak keperdataan, serta menjadi dasar bagi instansi pelaksana untuk melakukan pembatalan dan penyesuaian data kependudukan yang pengelolaannya berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku.
KEDUDUKAN HUKUM AKTA KETERANGAN HAK MEWARIS NOTARIS DILUAR TEMPAT TINGGAL PEWARIS BERDASARKAN PERATURAN PENDAFTARAN TANAH Syah Abdul Ghani; Husni Syawali; Alin Ardinal Widjaksana
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2384

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksesuaian norma antara Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 terkait kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris (AKHW). UUJN memberikan kewenangan kepada Notaris dalam wilayah satu provinsi sesuai tempat kedudukannya, sedangkan Permen ATR/BPN mensyaratkan AKHW dibuat oleh Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris saat meninggal dunia. Permasalahan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai keabsahan AKHW yang dibuat di luar domisili pewaris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AKHW yang dibuat oleh Notaris di luar tempat tinggal pewaris tetap sah sebagai akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna berdasarkan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata serta Pasal 18 UUJN. Namun, secara administratif akta tersebut tidak dapat digunakan dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah karena tidak memenuhi ketentuan Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Page 32 of 33 | Total Record : 321

 29   30   31   32   33 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026 Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026 Vol 3 No 2 (2025): Juli-Desember 2025 Vol 3 No 1 (2025): Januari-Juni Vol 2 No 2 (2024): Juli -Desember 2024 Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024 Vol 1 No 2 (2023): Juli 2023 Vol 1 No 1 (2023): Januari 2023