cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ardan Moris
Contact Email
ardan@iblam.ac.id
Phone
+6285215345871
Journal Mail Official
ardan@iblam.ac.id
Editorial Address
Raya Jl. Poltangan Raya No.6, RT.3/RW.5, Tj. Bar., Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12530
Location
Kab. bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Journal of Law
Published by Neolectura
ISSN : -     EISSN : 29866693     DOI : https://doi.org/10.37010
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Postulat adalah jurnal yang diterbitkan oleh Neolectura, Divisi Publikasi Buku dan Jurnal Ilmiah PT Naraya Elaborium Optima yang bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, diterbitkan dua kali dalam satu tahun. Postulat adalah media publikasi ilmiah dalam bentuk makalah konseptual dan penelitian lapangan yang terkait dengan bidang kajian ilmu hukum dan relevansinya. Diharapkan Postulat dapat menjadi media bagi akademisi dan peneliti untuk menerbitkan karya ilmiah mereka dan menjadi sumber referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Postulat merupakan jurnal yang berada dibawah naungan PT Naraya Elaborium Optima
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 79 Documents
 1   2   3   4   5 
Tindak Pidana dalam Pengedaran Produk Kosmetik Ilegal: Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia Kemala, Anyelir Puspa; Ahaddin, Fadhil; Qomarudin, Heri; Dharmasetya, Lani
Postulat Vol 2 No 1 (2024): POSTULAT: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/postulat.v2i1.1458

Abstract

Dalam era modern, keindahan dan penampilan memiliki nilai penting dalam budaya sosial. Pasar kosmetik yang beragam mencerminkan tuntutan konsumen akan produk kecantikan. Namun, pengawasan terhadap produk kosmetik impor masih kurang, menyebabkan produk berbahaya beredar. Indonesia sebagai negara yang mengadopsi perjanjian World Trade Organization (WTO) menghadapi tantangan dalam pengawasan produk kosmetik asing yang masuk ke pasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka hukum normatif. Data diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dokumen, wawancara, dan observasi. Tinjauan literatur melibatkan literasi hukum yang penting dalam memahami norma-norma hukum terkait. Keselamatan produk kosmetik menjadi aspek utama yang harus diperhatikan oleh konsumen. Produk kosmetik harus memenuhi standar kualitas, keamanan, dan harus memiliki sertifikat halal. Bahan berbahaya tidak boleh ada dalam produk kosmetik. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam mengawasi produk kosmetik sebelum dan setelah dipasarkan. Pengawasan ini mencakup evaluasi keamanan produk dan inspeksi di tempat penjualan. UUPK melarang pelaku usaha memproduksi dan memperdagangkan produk yang tidak memenuhi standar atau tidak sesuai dengan peraturan. Larangan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan memastikan produk di pasaran aman.
Penerapan Inovasi Teknologi Modern dalam Deteksi dan Pencegahan Kejahatan Lalu Lintas di Era Digital: Studi Kasus mengenai Efektivitas Sistem CCTV yang Terintegrasi dalam Menjamin Keselamatan Jalan Raya Fajarudin, Muhamad Nur; Abunawas, Abunawas; Anggawira, Anggawira; Usmansyah, Iwan
Postulat Vol 2 No 1 (2024): POSTULAT: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/postulat.v2i1.1459

Abstract

Abstrak ini membahas makna 'kejahatan' dari perspektif yuridis dan sosiologis, serta pentingnya teknologi, khususnya CCTV terintegrasi, dalam mendeteksi dan mencegah kejahatan lalu lintas. Kejahatan, yang berkembang seiring waktu, memerlukan pendekatan hukum dan teknologi untuk mengatasinya efektif. CCTV, sebagai alat pengumpul bukti visual, telah berevolusi menjadi sistem terintegrasi yang lebih responsif dalam mendeteksi perilaku mencurigakan dengan notifikasi real-time, berkontribusi pada penurunan kejahatan lalu lintas dan peningkatan rasa aman pengguna jalan. Meskipun demikian, implementasi CCTV terintegrasi menghadapi tantangan, termasuk isu privasi, biaya, dan kebutuhan pelatihan. Studi ini, melalui analisis kualitatif dan studi kasus, bertujuan mengevaluasi efektivitas dan tantangan implementasi CCTV terintegrasi, memberikan rekomendasi untuk investasi dan kerjasama antarsektor guna memaksimalkan potensi teknologi ini dalam menjaga keselamatan jalan raya. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa penerapan CCTV terintegrasi telah berkontribusi pada penurunan kejahatan lalu lintas dan peningkatan rasa aman di jalan. Namun, sistem ini juga menghadapi tantangan, seperti isu privasi dan biaya implementasi. Oleh karena itu, rekomendasi meliputi peningkatan investasi dalam teknologi ini dan kerjasama antar-instansi dan pihak swasta untuk memaksimalkan manfaatnya.
Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Irawan, Dwi; Agung, I Gusti Agung Ngurah; Pranacitra, Resi; Suardi
Postulat Vol 2 No 1 (2024): POSTULAT: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/postulat.v2i1.1460

Abstract

Demokrasi di Indonesia, dengan landasan Pancasila, menonjolkan kebebasan dan hak-hak warga negara, termasuk hak untuk berpendapat, memilih, dan dipilih. Meskipun demikian, sistem demokrasi di Indonesia memiliki batasan tertentu. Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu instrumen penting dalam sistem demokrasi, yang pertama kali diterapkan pada tahun 2004. Pemilu bertujuan untuk memenuhi prinsip kedaulatan rakyat dan perwakilan. Salah satu tahap kunci dalam Pemilu adalah kampanye politik, yang mencakup berbagai aspek komunikasi persuasif. Namun, dalam pelaksanaannya, sering terjadi pelanggaran, termasuk praktik politik uang. Politik uang, khususnya selama Pemilu Legislatif 2014, menjadi masalah serius yang memengaruhi dinamika politik dan persepsi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka hukum normatif sebagai landasan. Data dikumpulkan melalui berbagai sumber, termasuk dokumen, wawancara, dan observasi subjek penelitian. Pemilu di Indonesia adalah instrumen penting dalam demokrasi, tetapi tidaklah cukup sebagai satu-satunya indikator kesehatan demokrasi. Sistem pemilihan umum yang diatur secara konstitusional harus berlangsung dengan kebebasan, jujur, dan adil. Penyelenggaraan pemilu harus independen dan netral, dengan lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memainkan peran kunci dalam mengawasi pemilu. Politik uang adalah masalah serius dalam pemilihan umum di Indonesia. Praktik ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemilik modal besar, elit politik, dan pemilih. Praktik politik uang dapat memengaruhi hasil pemilu dan memunculkan tantangan dalam penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tindak pidana money politic dalam berbagai tahapan pemilu, dengan sanksi pidana sebagai konsekuensinya.
Peran Polisi dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika Melalui Jalur Perairan: Upaya Pre-Emptif, Preventif, dan Represi Akbar, Alfath; Huda, Misbahul; Juwita, Juwita; Suriyanto
Postulat Vol 2 No 1 (2024): POSTULAT: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/postulat.v2i1.1461

Abstract

Indonesia, sebagai negara maritim dan kepulauan, menghadapi tantangan signifikan dalam mengelola perbatasannya yang luas, terutama dalam konteks kejahatan lintas negara seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, dan terorisme. Kekurangan dalam pengamanan perbatasan laut dan darat telah meningkatkan risiko kejahatan lintas negara, mempengaruhi keamanan nasional dan kemanusiaan. Penyalahgunaan narkotika khususnya menjadi perhatian utama, dengan peningkatan prevalensi dari 1,80% pada 2019 menjadi 1,95% pada 2021. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menawarkan kerangka hukum untuk mengatasi masalah ini, namun pengawasan perbatasan yang belum optimal menunjukkan kebutuhan strategi penegakan hukum yang lebih efektif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, berdasarkan kerangka teori hukum normatif. Kajian ini mengevaluasi struktur hukum yang ada dan implementasinya dalam praktik di lapangan, dengan fokus pada pemilihan dan analisis literatur hukum. Data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder, menyediakan perspektif mendalam tentang isu hukum dan kebijakan terkait narkotika di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa peran kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkotika melalui jalur perairan di Indonesia melibatkan tiga langkah utama: upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif meliputi edukasi masyarakat dan pengawasan di jalur rawan, sementara upaya preventif berfokus pada pengurangan ruang gerak pelaku dan peningkatan kewaspadaan di pelabuhan. Upaya represif mencakup penangkapan langsung pelaku dan pengembangan kasus lebih lanjut. Temuan ini menunjukkan perlunya kerjasama antar instansi dan penerapan teknologi canggih untuk pengawasan yang lebih efektif. Legislasi terkait narkotika di Indonesia terus berkembang, namun masih ada tantangan dalam penerapan strategi pengurangan permintaan dan pasokan obat-obatan ilegal. Peredaran narkotika melalui jalur laut menunjukkan berbagai modus operandi, memerlukan pendekatan multidimensi untuk penanganannya.
Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Terorisme oleh Terpidana Teuku Maulizansyah Ramli alias Maulidan alias Pon alias Si T alias Maulid bin T. Ramli Taeb (Studi Kasus Putusan Pn Jakarta Timur Nomor 231/Pid.Sus/2023/Pn Jkt. Tim) Cahyo, Cahyo; Haldiansyah, Raden Moch Fabian; Hapsoro, Fakhris Lutfianto; Karli
Postulat Vol 2 No 1 (2024): POSTULAT: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/postulat.v2i1.1462

Abstract

Dalam jurnal ini, penulis membicarakan mengenai bagian-bagian tindak pidana dan keputusan pengadilan dari satu kasus yang merupakan tindak pidana terorisme. Ini terjadi karena pentingnya membuat keputusan tentang kasus kejahatan terorisme agar tidak hanya fokus pada hukumannya, tetapi juga memikirkan bagaimana pelaku teroris tersebut dapat kembali menjadi warga negara yang memahami keadaan secara moderat dan tidak ekstrem. Penulis ingin membicarakan mengenai tinjauan hukum terhadap salah satu kasus tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Terpidana Teuku Maulizansyah Ramli yang juga dikenal dengan beberapa nama lain seperti Maulidan, Pon, Si T, atau Maulid Bin T. Ramli Taeb. Pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana cara menerapkan hukuman terhadap tindak kejahatan terorisme berdasarkan Pasal 15 jo. 7 tahun Undang-undang No. 15 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dalam putusan PN Jakarta Timur Nomor 231/Pid. Sus/2023/PN JktTim dan bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana terorisme dalam perkara putusan PN Jakarta Timur Nomor 231/Pid. Sus/2023/PN JktTim. Dalam membuat Jurnal ini, kami menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah mencari informasi dari buku atau sumber lain yang sudah ada.
Kejahatan Korporasi Perpajakan dalam pelanggaran Hukum Pidana Pajak Dharmasetya, Lani
Postulat Vol 1 No 2 (2023): POSTULAT: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/postulat.v1i2.1641

Abstract

The purpose of this research and writing is to harmonize Article 43 of the KUP Law with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. From this research, the results obtained show that there is a need to reformulate the formation of statutory regulations, namely reorganizing or renewing the process and mechanisms for making laws/other regulations to ensure that these regulations are in harmony/in line and do not conflict or contradict each other (non-contradictory). Many Minister of Finance regulations have been issued to regulate taxation and tax functions which are very vital in the country's economy.
Ultimum Remedium Efforts as an Effort to Ensure Tax Criminal Law Dharmasetya, Lani
Postulat Vol 1 No 1 (2023): POSTULAT: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/postulat.v1i1.1646

Abstract

This study examines the application of criminal sanctions as ultimum remedium in Indonesian tax law, focusing on how this principle is used as a last resort to enforce the law against tax violations. Through a normative juridical approach, this research analyzes legislation, legal doctrines, and specific cases related to the application of criminal sanctions in the field of taxation. The results show that although the ultimum remedium principle is legally recognized, there are challenges in its implementation, particularly concerning the interpretation of "state revenue interest" and the good faith of taxpayers in fulfilling their tax obligations. This study highlights the importance of legal certainty and balance in the application of criminal sanctions as a tool to optimize state revenue without compromising fairness for taxpayers.
Penerapan Hukuman Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Jkt. Utr) Renata, Agnestalia; Myharto, Wiend Sakti
Postulat Vol 2 No 2 (2024): POSTULAT: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/postulat.v2i2.1665

Abstract

The crime of narcotics offenses is considered an extraordinary crime. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Article 1 point 13, states that a Narcotics Addict is a person who uses or abuses Narcotics and is in a state of dependency on Narcotics, both physically and psychologically. Narcotic rehabilitation is one of the efforts to save addicts from the shackles of narcotics and the dangers that accompany them. There are three stages of narcotic rehabilitation in Indonesia: medical rehabilitation, non-medical rehabilitation, and advanced rehabilitation. The problem formulation in this study is how the rehabilitation punishment for narcotics addicts is applied and how the analysis of the considerations of the Panel of Judges of the North Jakarta District Court in imposing rehabilitation sanctions in decision number 1151/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr. The type of research in this legal research proposal is normative legal research, focusing on the applicable legal norms, namely positive legal norms in the form of legislation. The results of the study show that the provisions for rehabilitation for narcotics addicts are stipulated in Articles 54 and 127 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Meanwhile, the classification of user groups is regulated in the Circular of the Supreme Court No. 4 of 2010 concerning the Placement of Abusers, Victims of Abuse, and Narcotics Addicts in Medical and Social Rehabilitation Institutions. The judge's basis for sentencing the Defendant to undergo treatment and/or care at a medical/social rehabilitation institution refers to the provisions of Article 103 jo Article 127 paragraph 2 jo Article 54 of the Republic of Indonesia Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics jo Circular of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 4 of 2010 dated April 7, 2010, concerning the Placement of Abusers, Victims of Abuse, and Narcotics Addicts into Medical and Social Rehabilitation Institutions, as well as other legal facts revealed in the trial.
Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah melalui Perlindungan Hak Merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 untuk Peningkatan Daya Saing Usaha Kaniasari, Endah; Fitryantica, Agnes
Postulat Vol 2 No 2 (2024): POSTULAT: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/postulat.v2i2.1666

Abstract

"Enhancing business competitiveness and empowering Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) is crucial for sustainable economic development. Law Number 20 of 2016 serves as a legal policy, with trademark protection being a key aspect in strengthening the position and contribution of UMKM in an increasingly complex market competition. This research explores the roles and challenges faced by UMKM. Through analysis of various related literature, it is found that UMKM often encounter obstacles in understanding and implementing trademark protection.This study adopts a normative juridical approach through literature review to identify concepts relevant to the issues of trademark protection for UMKM. The research results indicate that the legal policies governing UMKM, such as Republic of Indonesia Law Number 20 of 2008 concerning UMKM and Law Number 20 of 2016, can serve as government methods to provide business protection to UMKM through the protection of their intellectual property in the form of trademarks. The recognition of trademarks shared among UMKM serves as a means to protect their intellectual property against large industries or other business entities that may attempt to obtain intellectual property owned by UMKM without proper authorization. Disputes arising from trademark ownership are typically resolved based on the trademark certificate as evidence of ownership, unless the trademark is invalidated through trademark litigation brought before the Commercial Court. UMKM associations can serve as bridges for UMKM to access information, business networks, and even skill development opportunities, thereby enhancing the capabilities of UMKM.
Penerapan Teknologi Informasi di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Rangka Memperlancar Penanganan Berkas Perkara Sari, Anita; Kartika, Tantri; Karli, Karli
Postulat Vol 2 No 2 (2024): POSTULAT: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/postulat.v2i2.1669

Abstract

A case settlement between the party who is the victim and the party who is the perpetrator is known as case dispute resolution. The process of resolving a case can take one of two forms: through litigation (in the court) or non-litigation (outside of court). Using methods from a literature review, the purpose of this study is to examine how digital justice is affected by technology and innovation in law enforcement. The application of information technology to increase the effectiveness and efficiency of time in handling case files, particularly at the Supreme Court of the Republic of Indonesia, has changed the way law enforcement operates in the ever-growing digital era. These technological developments include big data analysis, artificial intelligence, and digital forensic technology. Indonesia. This study's problem formulation is as follows: 1) How are cases resolved in court? 2) How are efforts to speed up the resolution of cases in court according to PERMA Number 4 of 2020 concerning Electronic Administration and Trial of Criminal Cases in Court? Legal behavioral products, such as reviewing laws, are used in normative case studies in normative legal research methods (normative law study). The issuance of PERMA Number 4 in 2020 will accelerate the resolution of cases in court through administrative procedures and electronic broadcasting. This could increase the effectiveness and efficiency of broadcasting principles and reduce the broadcasting of cases in court, particularly given the existence of PERMA Number 1 in 2019.

Page 3 of 8 | Total Record : 79

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2025): Vol. 3 No. 2 (2025): POSTULAT: Journal of Law Vol 3 No 1 (2025): POSTULAT: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2 (2024): POSTULAT: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2024): POSTULAT: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2 (2023): POSTULAT: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2023): POSTULAT: Jurnal Ilmu Hukum