cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anwar Hafidzi
Contact Email
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id
Phone
+6285251295964
Journal Mail Official
journalsharia@gmail.com
Editorial Address
Sharia Journal and Education Center Publishing Jalan Gotong Royong, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia Kode Pos 70711
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
Published by Sharia Journal and Education Center Publishing
ISSN : 30310458     EISSN : 30310458     DOI : https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1280
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) is a peer-reviewed academic journal that focuses on advancing research in Islamic jurisprudence, economics, and legal theory within the Indonesian context. Published quarterly (March, June, September, and December), the journal serves as a platform for scholars, researchers, and practitioners to explore theoretical and practical developments in Islamic law. IJIJEL welcomes original research articles, conceptual papers, critical reviews, and comparative studies covering topics such as Islamic legal methodology, contemporary jurisprudential issues, legal reform, and interdisciplinary perspectives. The journal aims to foster academic discourse, enhance understanding of Islamic law, and contribute to the integration of Islamic legal principles within Indonesia’s legal and socio-economic systems.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 89 Documents
 3   4   5   6   7 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 1 (2026)" : 89 Documents clear
Hukum Menabur Bunga di Atas Kuburan: Pandangan Tokoh Agama Desa Anjir Muara Lama Dina, Dina
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Praktik menabur bunga di atas kuburan menjadi suatu hal yang biasa dilakukan oleh banyak orang terlebih lagi bagi masyarakat di Desa Anjir Muara Lama yang ketika berziarah mereka selalu membawa bunga, hal ini bertujuan untuk menghormati sanak keluarga yang sudah meninggal. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui hukum menabur bunga di atas kuburan menurut pandangan tokoh agama Desa Anjir Muara Lama. Penelitian ini dilakukan di Desa Anjir Muara Lama, Kacamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dengan menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara langsung yang kemudian dianalisis dengan cara deskriptif. Dari hasil penelitian menurut dua orang tokoh agama Desa Anjir Muara Lama, praktik menabur bunga di atas kuburan adalah mengikuti sunnah Nabi yakni hadis beliau, di mana beliau pernah meletakkan pelepah kurma di atas kuburan. Pelepah kurma diqiyaskan dengan bunga yang mana sama-sama merupakan benda basah, sehingga banyak masyarakat yang menabur bunga di atas kuburan untuk menghormati orang yang ada di kubur tersebut. Namun, dalam fiqih tidak ada dalil yang secara rinci menerangkan mengenai hukum dari menabur bunga di atas kuburan tersebut. Hal ini kembali kepada niat orang yang berziarah, selama niatnya tidak menyalahi ajaran dalam Islam maka hal tersebut diperbolehkan.
Pendapat Ulama Tentang Hukum Memelihara Anjing (Studi Kasus Di Kapuas) Agusman, Bachtiar
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1627

Abstract

Penelitian ini mengkaji berupa praktik pemeliharaan anjing oleh beberapa masyarakat muslim di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Pemeliharaan ini bukan semata dijadikan hewan peliharaan, tetapi sebagai hewan penjaga kebun ataupun hewan penjaga peternakan dari ancaman orang asing dan binatang liar. Dalam Islam, anjing merupakan hewan najis (kategori najis berat), maka perlu dipertanyakan hukum memelihara bagi seorang muslim apakah boleh?. Tujuan penelitian untuk mengetahui pendapat ulama di Kapuas tentang hukum memelihara anjing baik berupa alasan dan dalil dari pendapat. Metode penelitian yang digunakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh menggunakan metode wawancara sebanyak 3 tokoh ulama. Hasil penelitian 3 (ketiga) tokoh ulama sepakat bahwa boleh hukumnya memelihara anjing untuk keperluan peternakan dan perkebunan. Kebolehannya juga perlu dibatasi dengan tetap menjaga kesucian diri, menempatkan anjing di tempat yang khusus/tidak di rumah, dilatih dan dijinakkan agar tidak membahayakan.
Perspektif Tokoh Agama Terhadap Pelaksanaan Aqiqah Dan Tasmiyah Di Usia Dewasa Pada Desa Anjir Serapat Tengah Amarenggana, Agustiani Pramesti
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1629

Abstract

Pelaksanaan aqiqah dan tasmiyah (pemberian nama) pada umumnya dilakukan pada saat masih bayi yaitu di hari ke-7, ke-14 atau ke-21 kelahirannya. Namun, dalam realitas sosial yang peneliti temui ada terdapat beberapa masyarakat yang berada di Desa Anjir Serapat Tengah yang baru bisa melaksanakan aqiqah dan baru bisa melaksanakan tasmiyah pada saat sudah berumur dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana perspektif tokoh agama di Desa Anjir Serapat Tengah tentang praktik yang terjadi dimasyarakat yaitu dalam melaksanakan aqiqah dan tasmiyah di usia dewasa. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan, dengan cara melakukan wawancara langsung dengan salah satu tokoh agama yang ada di Desa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama yang ada di desa tersebut memperbolehkan adanya praktik masyarakat yang baru bisa melakukan aqiqah dan baru bisa melakukan tasmiyah pada saat sudah berada di umur dewasa. Hal ini karena hukum asal aqiqah adalah sunnah untuk dikerjakan oleh orang tua ketika anak tersebut masih bayi atau belum baligh,tetapi jika anak tersebut sudah baligh maka hukum untuk beraqiqah adalah sunnah muakkad (mengaqiqahi dirinya sendiri). Jadi, dari hal tersebut tokoh agama di desa ini memperbolehkan adanya praktik masyarakat yang baru bisa melaksanakan aqiqah atau tasmiyah pada saat sudah berumur dewasa. Adapun terkait tentang pelaksanaan tasmiyah di usia dewasa hendaknya orang yang bersangkutan tetap memakai nama yang sesuai dengan yang tercantum pada dokumen-dokumen resminya seperti akta kelahiran, KTP, ijzah dan lainnya.
Pemahaman Hukum Pelaku Usaha Umkm Terhadap Perlindungan Hak Cipta Sebagai Upaya Pencegahan Peniruan Produk Kreatif Rahmah, Nuril Asy-Syifa; Aisyah, Noor; Ulfah, Maria
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1630

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Produk kreatif yang dihasilkan UMKM, seperti desain kemasan, logo, dan karya visual, merupakan objek yang dilindungi oleh hak cipta. Namun, rendahnya pemahaman hukum pelaku UMKM terhadap perlindungan hak cipta masih menjadi persoalan yang berdampak pada maraknya peniruan produk kreatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman hukum pelaku UMKM terhadap perlindungan hak cipta, faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman tersebut, serta peran perlindungan hak cipta dalam mencegah peniruan produk kreatif UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi terhadap tiga UMKM sektor makanan dan minuman yang berlokasi di Banjarbaru dan Qmall Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman hukum pelaku UMKM terhadap hak cipta masih tergolong rendah, terutama terkait manfaat ekonomi dan prosedur perlindungan hukum. Faktor yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain keterbatasan pengetahuan, kendala ekonomi, persepsi bahwa pendaftaran hak cipta rumit, serta minimnya sosialisasi dari pihak terkait. Perlindungan hak cipta terbukti memiliki peran penting dalam mencegah peniruan produk kreatif dan meningkatkan daya saing UMKM. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan berupa edukasi, pendampingan, dan penyederhanaan prosedur perlindungan hak cipta guna meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM di Indonesia.
Fikih Bamandi-Mandi Pada Tradisi Masyarakat Di Desa Tajau Landung Syifa, Nur
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1631

Abstract

Penelitian ini mengkaji tradisi bamandi-mandi yang dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Tajau Landung dalam perspektif fikih Islam. Tradisi ini merupakan adat lokal yang hidup dan diwariskan secara turun-temurun serta memiliki makna sosial, budaya, dan religius dalam kehidupan masyarakat. Islam sebagai ajaran yang tidak kaku memberikan ruang terhadap keberadaan adat (‘urf) selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat khususnya tauhid. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan emperis melalui penelitian lapangan, yaitu observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tradisi bamandi-mandi dapat dipahami sebagai ‘urf shahih karena tidak mengandung usur syirik dan mengarah pada kemaslahatan. Tradisi ini berfungsi mempererat hubungaan sosial, menjaga identitas budaya, serta menjadi sarana internalisasi nilai-nilai keagamaan. Dengan demikian, tradisi bamandi-mandi dapat ditetapkan secara proporsional sebagai praktik budaya lokal yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
Pandangan Tokoh Agama terhadap Pemanfaatan dan Penyewaan Objek Gadai (Marhun) serta Unsur Riba dalam Praktik Gadai di Martapura Rahmadayanti, Putri
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1632

Abstract

Gadai (rahn) merupakan akad yang dibolehkan dalam Islam sebagai sarana jaminan atas utang. Namun demikian, dalam praktik masyarakat Martapura, kerap dijumpai pemanfaatan dan penyewaan objek gadai (marhun) oleh penerima gadai (murtahin), terutama dalam kasus gadai rumah dan tanah. Praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait larangan riba dan prinsip keadilan dalam muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan tokoh agama terhadap fenomena tersebut dengan pendekatan fikih kontemporer. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama di Martapura, disertai analisis normatif berdasarkan literatur fikih kontemporer dan fatwa lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas tokoh agama memandang pemanfaatan dan penyewaan marhun oleh murtahin tidak dibenarkan apabila menghasilkan keuntungan ekonomis yang tidak diperhitungkan sebagai pengurang utang, karena termasuk dalam kategori riba qardh. Dalam perspektif fikih kontemporer, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan, maqāṣid al-syarī‘ah, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang praktik gadai di masyarakat agar sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.
Pendapat Fikih Terhadap Praktik Tengkulak Dalam Penetapan Harga Sayur Dan Hasil Tani: Studi Kasus Di Landasan Ulin Banjarbaru Karimah, Sofia
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1633

Abstract

Penelitian ini mengkaji praktik tengkulak dalam penetapan harga sayur dan hasil tani di Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dari perspektif fikih muamalah. Praktik tengkulak yang telah berlangsung turun-temurun menimbulkan perdebatan terkait keadilan harga dan kesejahteraan petani. Penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam dengan teknik wawancara mendalam kepada tokoh agama, pelaku tengkulak, dan petani setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tengkulak di Landasan Ulin memiliki dua dimensi: secara positif membantu distribusi hasil tani dan memberikan kepastian pasar bagi petani, namun secara negatif berpotensi menimbulkan penetapan harga yang merugikan petani ketika terjadi eksploitasi. Analisis fikih menunjukkan bahwa praktik tengkulak pada dasarnya dibolehkan dalam Islam sebagai bentuk perdagangan bebas, namun harus memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan tidak ada unsur penipuan atau eksploitasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi fikih muamalah kepada masyarakat agar praktik tengkulak dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Sinergi Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia Ananda, Rizqa; Wahdah, Wahdah; Wahidah, Wahidah; Hasan, Ahmadi; Mariani, Mariani
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1634

Abstract

The preservation of the sharia economy is increasingly important due to the rapid growth of sharia-based financial institutions and economic activities. This study aims to analyze the synergy between Islamic law and positive law in resolving sharia economic issues in Indonesia. The method used is a normative qualitative research with a juridical approach based on literature study. Data were obtained from primary sources (regulations and Islamic legal concepts), secondary sources (books, scientific journals), and tertiary sources (general legal literature). The analysis was conducted inductively and descriptively to identify conceptual relationships between rules. The results of the study indicate that Islamic law facilitates dispute resolution through the principles of al-sulh (peace), tahkim (arbitration), and wilayat al-qadha (court). Meanwhile, Indonesian positive law provides alternative ADR (negotiation, mediation, arbitration) and support from judicial institutions (Religious Courts) that regulate legislation. The results of this study can be concluded that the synergy between these two legal systems is integral, encompassing the values ​​of justice ('adl), benefit, and legal certainty in resolving sharia economic issues. This integration needs to be strengthened through education and clear regulations to overcome the obstacles to judges' understanding and the overlaps that occur.
Pendekatan Sosial-Reliji Sir Ahmad Khan Dalam Justifikasi Penundaan Usia Perkawinan Karena Pendidikan: Suatu Kajian Normatif-Reformis Azizah, Noor Syifa Amaliah; Khasyi’in, Nuril
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1635

Abstract

Fenomena menunda perkawinan semakin menguat dalam masyarakat Muslim kontemporer seiring meningkatnya akses pendidikan dan kebutuhan kualitas sumber daya manusia. Namun, secara teologis, sebagian pandangan klasik masih menekankan percepatan nikah sebagai idealitas syariah. Penelitian ini menggunakan metode normatif-sosiologis dengan menggabungkan kajian nash, literatur fikih, karya-karya Ahmad Khan, serta realitas sosial pendidikan sebagai konteks modern. Pendekatan historis, konseptual, maqasid al-syariah, dan perundang-undangan digunakan untuk memperkuat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ahmad Khan memandang pendidikan sebagai fondasi rasionalitas, kemajuan, dan reformasi umat. Dalam kerangka reformisme Islam, penundaan perkawinan bukan bentuk pengabaian ajaran agama, tetapi strategi sosial untuk mencapai maslahat melalui peningkatan kapasitas intelektual dan kesiapan individu. Pendidikan ditempatkan sebagai bagian integral dari pemeliharaan akal dan penjamin kualitas keturunan. Pemikiran ini sejalan dengan kebijakan hukum positif Indonesia, khususnya kenaikan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menekankan perlindungan anak dan kesiapan pendidikan. Dengan demikian, penundaan usia perkawinan karena pendidikan memiliki landasan normatif dan relevansi syariah dalam perspektif reformisme Islam. Penelitian ini merekomendasikan penguatan literasi maqasid dan reformisme hukum keluarga untuk merespons kebutuhan masyarakat modern.
Perspektif Tokoh Agama Terhadap Tradisi Selamatan Naik Rumah Baru Dalam Masyarakat Banjar Halimatuzzahra, Halimatuzzahra
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1637

Abstract

Penelitian ini membahas tradisi selamatan naik rumah baru yang masih dipertahankan oleh masyarakat Banjar di Banjarmasin. Tradisi ini merupakan bentuk ungkapan Syukur atas selesainya Pembangunan rumah, namun praktiknya sering menimbulkan pertanyaan mengenai landasan syariat dan relevansinya dalam konteks fikih kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk pelaksanaan selamatan naik rumah baru di masyarakat Banjar, menggali perspektif tokoh agama Banjarmasin mengenai status hukumnya, serta menganalisis tradisi tersebut melalui pendekatan fikih klasik dan kontemporer. Penelitian menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh agama di Banjarmasin serta observasi ringan terhadap praktik masyarakat. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum Islam. Analisis data dilakukan menggunakan proses reduksi data, kategorisasi tematik, serta analisis fikih berbasis kaidah ‘urf, dan maslahah. Tradisi selamatan naik rumah baru merupakan salah satu praktik keagamaan yang masih lestari dalam masyarakat Banjar. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt. atas selesainya pembangunan rumah serta harapan akan keselamatan dan keberkahan bagi penghuni rumah. Namun, dalam praktiknya, tradisi ini kerap memunculkan perbedaan pandangan di kalangan masyarakat terkait dasar hukum dan kesesuaiannya dengan ajaran fikih Islam.

Page 5 of 9 | Total Record : 89

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026) Vol. 3 No. 4 (2025) Vol. 3 No. 2 (2025) Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 4 (2024): This volume covers topics such as women's rights, inheritance law, crime preven Vol. 2 No. 3 (2024): The articles in this volume explore various legal and social topics, including Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia Vol. 2 No. 1 (2024): Contemporary Insights into Islamic Jurisprudence: Exploring Commerce, Culture, Vol. 1 No. 4 (2023): Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia Vol. 1 No. 3 (2023): Legal Development of Local Business Transactions and Contemporary Law in Indone Vol. 1 No. 2 (2023): The Development of Islamic Law and Culture in Indonesia Vol. 1 No. 1 (2023): The Development of Fatwa and Islamic Law in Indonesia More Issue