cover
Contact Name
Anwar Hafidzi
Contact Email
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id
Phone
+6285251295964
Journal Mail Official
journalsharia@gmail.com
Editorial Address
Sharia Journal and Education Center Publishing Jalan Gotong Royong, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia Kode Pos 70711
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
ISSN : 30310458     EISSN : 30310458     DOI : https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1280
Core Subject : Religion, Social,
The Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) is a peer-reviewed academic journal that focuses on advancing research in Islamic jurisprudence, economics, and legal theory within the Indonesian context. Published quarterly (March, June, September, and December), the journal serves as a platform for scholars, researchers, and practitioners to explore theoretical and practical developments in Islamic law. IJIJEL welcomes original research articles, conceptual papers, critical reviews, and comparative studies covering topics such as Islamic legal methodology, contemporary jurisprudential issues, legal reform, and interdisciplinary perspectives. The journal aims to foster academic discourse, enhance understanding of Islamic law, and contribute to the integration of Islamic legal principles within Indonesia’s legal and socio-economic systems.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 550 Documents
Pendekatan Doktrinal dan Rasional Dalam Penetapan Hukum Islam: Analisis Terhadap Praktik Ijtihad Kontempore Aryani, Sophia; Hafidzi, Anwar
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1603

Abstract

Perkembangan masyarakat modern memunculkan berbagai persoalan baru yang belum ditemukan dalam literatur fikih klasik, sehingga penetapan hukum Islam membutuhkan pendekatan metodologis yang lebih adaptif. Penelitian ini membahas bagaimana pendekatan doktrinal dan pendekatan rasional dapat dipadukan dalam praktik ijtihad kontemporer untuk menjawab kebutuhan hukum masa kini. Pendekatan doktrinal menyediakan landasan normatif melalui al-Qur’an, hadis, ijma’, dan qiyas, sementara pendekatan rasional memungkinkan hukum Islam dianalisis secara lebih kontekstual sesuai dengan perkembangan sosial. Melalui metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menemukan bahwa integrasi keduanya mampu memberikan solusi terhadap isu-isu seperti zakat profesi, pencatatan pernikahan oleh KUA, transaksi digital syariah, dan kesetaraan gender. Penelitian ini menegaskan bahwa perpaduan doktrin dan rasionalitas penting untuk menjaga relevansi hukum Islam agar tetap aplikatif, fleksibel, dan sejalan dengan prinsip kemaslahatan.
Prospek Pengembangan Arbitrasi Syariah Rukmawati, Desyana Putri; Hasan, Ahmadi; Mariani, Mariani
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1604

Abstract

Perkembangan pesat industri keuangan syariah di Indonesia berimplikasi pada meningkatnya potensi sengketa ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi sering kali dinilai kurang efektif karena bersifat formal, terbuka, dan memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, arbitrase syariah hadir sebagai alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis prospek pengembangan arbitrase syariah di Indonesia serta mengkaji landasan hukum dan tantangan yang dihadapi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil kajian menunjukkan bahwa arbitrase syariah memiliki prospek yang sangat kuat seiring dengan pertumbuhan lembaga keuangan syariah, dukungan normatif dari hukum Islam dan hukum nasional, serta kebutuhan masyarakat akan penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan berlandaskan prinsip syariah. Namun demikian, pengembangan arbitrase syariah masih menghadapi kendala berupa lemahnya dasar hukum khusus, keterbatasan jaringan kelembagaan, serta ketidakjelasan sumber pendanaan.
Etika Dan Hukum Dalam Islam: Analisis Normatif Terhadap Relasi Hasan Wa Qabih Dalam Fiqh Kontemporer Nisa, Khairun; Hafidzi, Anwar
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1605

Abstract

Konsep hasan (baik) dan qabih (buruk) merupakan fondasi krusial dalam filsafat etika dan hukum Islam karena menentukan dasar proses pembentukan hukum (istinbath al-ahkam). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif relasi antara etika dan hukum Islam melalui konsep hasan wa qabih dalam kerangka Maqasid al-Syari’ah kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam fiqh kontemporer, penilaian baik-buruk tidak hanya bersumber dari otoritas wahyu, tetapi juga melibatkan pertimbangan akal dan prinsip kemaslahatan (maslahah). Studi kasus terhadap pernikahan anak menunjukkan adanya pergeseran nilai dari hasan (dibolehkan dalam fiqh klasik) menjadi qabih (buruk dalam konteks modern). Pergeseran ini didasarkan pada temuan bahwa dampak buruk (mafsadah) yang ditimbulkan bertentangan secara signifikan dengan prinsip perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan akal (hifz al-’aql), dan perlindungan keturunan (hifz al-nasl). Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam adalah sistem moral-legal yang dinamis dan adaptif untuk mewujudkan keadilan serta kemaslahatan umat.
Peran Digital Green Marketing dalam Meningkatkan Green Purchase Intention Generasi Z Saputra, Alya Widi; Agustin, Raina Agnibrata; Chaerani, Safira Salsabila; Salsabila, Saskia
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1606

Abstract

Digital transformation and increasing environmental awareness are driving companies to adopt digital-based green marketing strategies. This study aims to analyze the role of digital green marketing in increasing green purchase intention among Generation Z. Generation Z is a group of digital native consumers who have high sensitivity to sustainability issues. This study uses a quantitative approach with a survey method on Generation Z who actively use digital media. The sampling technique was purposive sampling. Data analysis used linear regression to test the effect of digital green marketing on green purchase intention. The results show that digital green marketing has a positive and significant effect on green purchase intention of Generation Z. Digital marketing strategies that emphasize environmental education, information transparency, and sustainability values ​​​​have proven effective in increasing interest in purchasing environmentally friendly products.
Penyelesaian Sengketa Pada Perbankan Syariah: Litigasi dan Non-Litigasi Rahman, Arif; Hasan, Ahmadi; Mariani, Mariani
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1607

Abstract

The existence of a dual banking system in Indonesia demands legal certainty in the resolution of Islamic economic disputes. This study aims to analyze the dynamics of judicial authority following the Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012 and to compare the efficiency of dispute resolution mechanisms through litigation and non-litigation channels. The study finds that the Constitutional Court's decision has ended jurisdictional dualism by affirming the absolute competence of the Religious Courts, which are now supported by the Small Claim Court mechanism to accelerate case resolution to a maximum of 25 working days. On the other hand, non-litigation channels have undergone transformation with the establishment of the Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector (LAPS SJK), which provides low-cost mediation services for retail consumers, complementing the role of the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS) which focuses on commercial disputes. This research concludes that the choice of dispute resolution forum is no longer based on jurisdictional doubt, but rather on strategic considerations regarding time efficiency, cost, and the need for Sharia scientific specialization.
Peningkatan Literasi Hukum Mahasiswa Tentang Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Rahmaniah, Amelia; Faisal, Ahmad; Nuraisyah, Euis; Arsyad, Muhammad; Qadlizaka, Muhammad Irfan Hakim; Khairina, Naily; Laina, Nor
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1608

Abstract

Pentingnya pemahaman pelaku usaha terhadap hak dan kewajibannya perlu menjadi perhatian serius, mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur secara tegas melalui Pasal 6 yang memuat lima hak pokok dan Pasal 7 yang memuat tujuh kewajiban utama, demi menjamin keseimbangan kepentingan dengan konsumen. Namun, pada kenyataannya, tidak sedikit pelaku usaha skala kecil dan menengah yang kurang memahami ketentuan ini, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa atau praktik bisnis yang tidak sehat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa literasi hukum terkait hak dan kewajiban pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tidak hanya penting bagi para pelaku usaha, tetapi juga bagi mahasiswa sebagai calon intelektual dan praktisi hukum di masa depan. Oleh karena itu, sebagai wujud pengabdian masyarakat sekaligus upaya peningkatan literasi hukum, Dekan Fakultas Syariah beserta mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin menyelenggarakan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di Lokal Fakultas Syariah pada hari Kamis, 16 Oktober 2025 dan diikuti sebanyak 30 peserta dari mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. Metode yang diterapkan mencakup pemaparan materi disertai sesi tanya jawab secara interaktif, dengan materi yang disampaikan meliputi hak pelaku usaha serta kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Setelah melalui diskusi dan tanya jawab, mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin yang sebelumnya kurang memahami regulasi ini diharapkan menjadi lebih peka terhadap isu hukum perlindungan konsumen, sehingga tujuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam menciptakan iklim usaha yang adil, sehat, dan berkelanjutan dapat tercapai secara optimal melalui peningkatan literasi hukum di kalangan mahasiswa.
Tinjauan Hukum Islam Dan Pandangan Para Ulama Mengenai Hiburan Orkes Dangdut Dalam Walimah Zaki, Muhammad
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1609

Abstract

Walimatul ‘ursy merupakan salah satu bentuk syiar dalam pernikahan yang dianjurkan dalam Islam sebagai sarana mengumumkan pernikahan kepada masyarakat serta sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas terlaksananya akad nikah. Dalam praktiknya, pelaksanaan walimah di tengah masyarakat mengalami berbagai perkembangan yang dipengaruhi oleh budaya lokal dan kondisi sosial, salah satunya adalah penyelenggaraan walimah atau acara pernikahan dengan hiburan berupa orkes dangdut atau hiburan sejenis. Fenomena ini menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan masyarakat maupun ulama, khususnya terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi dalam syariat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif tinjauan hukum Islam serta pandangan para ulama terhadap hukum mengadakan walimah atau acara pernikahan dengan menghadirkan orkes dangdut atau hiburan sejenis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif, yaitu menelaah sumber-sumber hukum Islam yang meliputi Al-Qur’an, hadis, pendapat para ulama fikih, serta literatur fiqh klasik dan kontemporer yang relevan dengan tema pembahasan. Selain itu, artikel ini juga memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat sebagai konteks pelaksanaan walimah di era modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa pada dasarnya Islam membolehkan bahkan menganjurkan pelaksanaan walimah sebagai bagian dari sunnah Rasulullah SAW, selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Para ulama pada umumnya membolehkan adanya hiburan dalam walimah, termasuk musik, dengan syarat tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti ikhtilat yang tidak terjaga, membuka aurat, lirik atau gerakan yang mengandung maksiat, serta hal-hal yang melalaikan dari kewajiban agama. Namun, apabila pelaksanaan orkes dangdut dalam walimah disertai dengan perbuatan yang melanggar norma syariat dan akhlak Islam, maka hukumnya dapat berubah menjadi makruh bahkan haram sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Dengan demikian, artikel ini menyimpulkan bahwa hukum mengadakan walimah atau acara pernikahan dengan orkes dangdut atau hiburan sejenis bersifat kondisional, bergantung pada cara pelaksanaan dan dampak yang ditimbulkannya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih proporsional dan moderat kepada masyarakat dalam menyikapi tradisi walimah, sehingga pelaksanaannya tetap sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu mewujudkan sakinah, mawaddah, dan rahmah, tanpa mengabaikan nilai-nilai syariat dan etika keislaman.
Tinjauan Fikih Terhadap Pengobatan Alternatif Menurut Ulama Martapura Fauziah, Fauziah
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1610

Abstract

Pengobatan alternatif merupakan fenomena yang masih banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat, termasuk di wilayah Martapura. Beragam bentuk pengobatan alternatif, seperti pijat tradisional, penggunaan ramuan herbal, terapi bekam, dan ruqyah, hingga kini tetap dipraktikkan dan diyakini sebagai sarana penyembuhan. Akan tetapi, dalam tinjauan fikih Islam, praktik-praktik tersebut sering menimbulkan perbedaan pandangan hukum, khususnya berkaitan dengan kemungkinan adanya unsur syirik, praktik mistik, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengobatan alternatif dalam perspektif fikih Islam berdasarkan pandangan ulama Martapura, sekaligus merumuskan kriteria dan batasan syar’i dalam menilai keabsahan praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengombinasikan kajian kepustakaan dan wawancara mendalam terhadap sejumlah ulama Martapura sebagai otoritas keilmuan lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama Martapura pada umumnya membolehkan praktik pengobatan alternatif yang selaras dengan ajaran Islam, seperti thibbun nabawi, ruqyah syar’iyyah yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah, serta pengobatan herbal dan terapi bekam, sepanjang tidak mengandung unsur syirik, khurafat, maupun keyakinan yang bertentangan dengan prinsip tauhid. Sebaliknya, praktik pengobatan yang melibatkan bantuan jin, penggunaan mantra yang tidak jelas asal-usul dan maknanya, serta klaim kekuatan supranatural di luar kehendak Allah SWT dipandang bertentangan dengan prinsip tauhid dan karenanya dihukumi haram dalam perspektif fikih Islam.
Penggunaan Parfum Alkohol Pada Pakaian Shalat: Tinjauan Fikih Kontemporer (Studi Kasus Kabupaten Barito Kuala) Ahmi, Nurlaila
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1612

Abstract

Penggunaan parfum telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Muslim, termasuk ketika melaksanakan shalat. Namun, kandungan alkohol dalam parfum sering menimbulkan perbedaan pandangan hukum karena alkohol kerap disamakan dengan khamr yang dihukumi haram dan najis. Penelitian ini membahas penggunaan parfum beralkohol pada pakaian shalat dalam perspektif fikih kontemporer serta pemahaman masyarakat Kabupaten Barito Kuala terhadap persoalan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris. Data yang diperoleh merupakan hasil wawancara dengan masyarakat serta kajian pustaka terhadap fatwa dan literatur fikih kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih kontemporer membedakan alkohol berdasarkan asal dan fungsinya, di mana alkohol non-khamr yang digunakan untuk keperluan luar, seperti parfum, tidak dihukumi najis dan tidak memengaruhi keabsahan shalat. Hal ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa penggunaan parfum beralkohol non-khamr adalah mubah dan shalat tetap sah. Penelitian ini juga menemukan bahwa masyarakat Kabupaten Barito Kuala yang mayoritas bermazhab Syafi‘i cenderung menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan parfum beralkohol saat shalat, meskipun secara hukum fikih shalat tetap sah.
Maslahah Mursalah Dan Istidlal Sebagai Dasar Kewajiban Pencatatan Nikah: Analisis Normatif Terhadap Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Yoandini, Elitta; Khasyi’in, Nuril
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1613

Abstract

Praktik nikah siri masih menjadi fenomena yang menimbulkan dampak serius terhadap perlindungan hak perempuan dan anak di Indonesia. Ketiadaan pencatatan nikah menyebabkan hilangnya kepastian hukum atas status perkawinan, sehingga perempuan dan anak rentan kehilangan hak-hak fundamental seperti nafkah, waris, identitas hukum, dan perlindungan dari kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode normatif-regulatif dengan menelaah ketentuan fikih klasik, ijtihad kontemporer, serta regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Analisis berfokus pada Maslahah Mursalah sebagai basis perlindungan hukum bagi perempuan dan anak serta Istidlal para ulama kontemporer yang menegaskan urgensi administratif pencatatan nikah dalam konteks sosial modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan nikah merupakan manifestasi kemaslahatan syariah yang sejalan dengan maqasid al-shari‘ah, terutama hifz al-nasab, hifz al-‘ird, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa kewajiban pencatatan nikah, baik secara hukum positif maupun syariah, merupakan keharusan yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan publik dan pencegahan mudarat, sehingga menjadi wajib dalam kerangka perlindungan hukum keluarga di Indonesia.