cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anwar Hafidzi
Contact Email
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id
Phone
+6285251295964
Journal Mail Official
journalsharia@gmail.com
Editorial Address
Sharia Journal and Education Center Publishing Jalan Gotong Royong, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia Kode Pos 70711
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
Published by Sharia Journal and Education Center Publishing
ISSN : 30310458     EISSN : 30310458     DOI : https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1280
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) is a peer-reviewed academic journal that focuses on advancing research in Islamic jurisprudence, economics, and legal theory within the Indonesian context. Published quarterly (March, June, September, and December), the journal serves as a platform for scholars, researchers, and practitioners to explore theoretical and practical developments in Islamic law. IJIJEL welcomes original research articles, conceptual papers, critical reviews, and comparative studies covering topics such as Islamic legal methodology, contemporary jurisprudential issues, legal reform, and interdisciplinary perspectives. The journal aims to foster academic discourse, enhance understanding of Islamic law, and contribute to the integration of Islamic legal principles within Indonesia’s legal and socio-economic systems.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 550 Documents
 49   50   51   52   53 
Peran Hukum Ekonomi dalam Implementasi Green Banking Sebagai Upaya Mendukung Ekonomi Hijau di Indonesia Riyadi, Qurratu’ Ain Bintang; Ramadhan, Diva Rizky; Kusnadi, Nandang
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1624

Abstract

Green banking plays a significant role in supporting the development of a green economy through the application of sustainable finance principles in the banking sector. In this context, economic law functions as a strategic framework to regulate and encourage the integration of environmental, social, and governance (ESG) aspects in banking activities. This study aims to examine the role of economic law in the implementation of green banking in Indonesia and to identify the legal challenges involved. This research adopts a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings reveal that regulations on sustainable finance issued by the Financial Services Authority have provided a legal basis for the implementation of green banking. However, challenges remain, including regulatory disharmony, weak law enforcement, and limited institutional capacity and commitment within the banking sector. Therefore, strengthening the role of economic law through regulatory improvement and effective supervision is essential to ensure that green banking can optimally support the realization of a sustainable green economy in Indonesia.
Babilangan Dalam Tradisi Basasuluh Masyarakat Banjar: Analisis Perspektif Hukum Islam Dan Tokoh Agama Di Kabupaten Banjar Sa’diah, Sa’diah
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1625

Abstract

Tradisi Basasuluh mengambil fase krusial dalam pra-perkawinan masyarakat Banjar yang melibatkan praktik Babilangan (perhitungan numerologi nama berdasarkan kaidah Abjadun). Meskipun masyarakat Kabupaten Banjar dikenal religius, praktik ini tetap eksis dan memicu dialektika antara teks keagamaan normatif dengan kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik Babilangan dalam tradisi Basasuluh serta menganalisis perspektif tokoh agama di Kabupaten Banjar terhadap hubungannya dengan pembentukan keluarga sakinah. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan tokoh agama di Kecamatan Cintapuri Darussalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Babilangan dipandang sebagai bentuk ikhtiar manusiawi dan dikategorikan sebagai Maṣlaḥah Taḥsīnīyah serta ’Urf Ṣaḥīḥ, selama tidak diyakini secara deterministik melampaui takdir Allah SWT. Tokoh agama menekankan bahwa Babilangan berfungsi sebagai instrumen kehati-hatian (ihtiyat) dan fondasi awal menuju keluarga sakinah. Jika hasil hitungan menunjukkan tanda kurang baik, solusi yang ditawarkan adalah modifikasi nama dan penguatan kapasitas keagamaan calon suami, bukan pembatalan pernikahan. Penelitian menyimpulkan bahwa tradisi ini tetap relevan di era modern sebagai instrumen psikologis dan kultural untuk menjaga keutuhan rumah tangga dalam bingkai syariat.
Hukum Menabur Bunga di Atas Kuburan: Pandangan Tokoh Agama Desa Anjir Muara Lama Dina, Dina
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Praktik menabur bunga di atas kuburan menjadi suatu hal yang biasa dilakukan oleh banyak orang terlebih lagi bagi masyarakat di Desa Anjir Muara Lama yang ketika berziarah mereka selalu membawa bunga, hal ini bertujuan untuk menghormati sanak keluarga yang sudah meninggal. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui hukum menabur bunga di atas kuburan menurut pandangan tokoh agama Desa Anjir Muara Lama. Penelitian ini dilakukan di Desa Anjir Muara Lama, Kacamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dengan menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara langsung yang kemudian dianalisis dengan cara deskriptif. Dari hasil penelitian menurut dua orang tokoh agama Desa Anjir Muara Lama, praktik menabur bunga di atas kuburan adalah mengikuti sunnah Nabi yakni hadis beliau, di mana beliau pernah meletakkan pelepah kurma di atas kuburan. Pelepah kurma diqiyaskan dengan bunga yang mana sama-sama merupakan benda basah, sehingga banyak masyarakat yang menabur bunga di atas kuburan untuk menghormati orang yang ada di kubur tersebut. Namun, dalam fiqih tidak ada dalil yang secara rinci menerangkan mengenai hukum dari menabur bunga di atas kuburan tersebut. Hal ini kembali kepada niat orang yang berziarah, selama niatnya tidak menyalahi ajaran dalam Islam maka hal tersebut diperbolehkan.
Pendapat Ulama Tentang Hukum Memelihara Anjing (Studi Kasus Di Kapuas) Agusman, Bachtiar
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1627

Abstract

Penelitian ini mengkaji berupa praktik pemeliharaan anjing oleh beberapa masyarakat muslim di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Pemeliharaan ini bukan semata dijadikan hewan peliharaan, tetapi sebagai hewan penjaga kebun ataupun hewan penjaga peternakan dari ancaman orang asing dan binatang liar. Dalam Islam, anjing merupakan hewan najis (kategori najis berat), maka perlu dipertanyakan hukum memelihara bagi seorang muslim apakah boleh?. Tujuan penelitian untuk mengetahui pendapat ulama di Kapuas tentang hukum memelihara anjing baik berupa alasan dan dalil dari pendapat. Metode penelitian yang digunakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh menggunakan metode wawancara sebanyak 3 tokoh ulama. Hasil penelitian 3 (ketiga) tokoh ulama sepakat bahwa boleh hukumnya memelihara anjing untuk keperluan peternakan dan perkebunan. Kebolehannya juga perlu dibatasi dengan tetap menjaga kesucian diri, menempatkan anjing di tempat yang khusus/tidak di rumah, dilatih dan dijinakkan agar tidak membahayakan.
Perspektif Tokoh Agama Terhadap Pelaksanaan Aqiqah Dan Tasmiyah Di Usia Dewasa Pada Desa Anjir Serapat Tengah Amarenggana, Agustiani Pramesti
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1629

Abstract

Pelaksanaan aqiqah dan tasmiyah (pemberian nama) pada umumnya dilakukan pada saat masih bayi yaitu di hari ke-7, ke-14 atau ke-21 kelahirannya. Namun, dalam realitas sosial yang peneliti temui ada terdapat beberapa masyarakat yang berada di Desa Anjir Serapat Tengah yang baru bisa melaksanakan aqiqah dan baru bisa melaksanakan tasmiyah pada saat sudah berumur dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana perspektif tokoh agama di Desa Anjir Serapat Tengah tentang praktik yang terjadi dimasyarakat yaitu dalam melaksanakan aqiqah dan tasmiyah di usia dewasa. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan, dengan cara melakukan wawancara langsung dengan salah satu tokoh agama yang ada di Desa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama yang ada di desa tersebut memperbolehkan adanya praktik masyarakat yang baru bisa melakukan aqiqah dan baru bisa melakukan tasmiyah pada saat sudah berada di umur dewasa. Hal ini karena hukum asal aqiqah adalah sunnah untuk dikerjakan oleh orang tua ketika anak tersebut masih bayi atau belum baligh,tetapi jika anak tersebut sudah baligh maka hukum untuk beraqiqah adalah sunnah muakkad (mengaqiqahi dirinya sendiri). Jadi, dari hal tersebut tokoh agama di desa ini memperbolehkan adanya praktik masyarakat yang baru bisa melaksanakan aqiqah atau tasmiyah pada saat sudah berumur dewasa. Adapun terkait tentang pelaksanaan tasmiyah di usia dewasa hendaknya orang yang bersangkutan tetap memakai nama yang sesuai dengan yang tercantum pada dokumen-dokumen resminya seperti akta kelahiran, KTP, ijzah dan lainnya.
Pemahaman Hukum Pelaku Usaha Umkm Terhadap Perlindungan Hak Cipta Sebagai Upaya Pencegahan Peniruan Produk Kreatif Rahmah, Nuril Asy-Syifa; Aisyah, Noor; Ulfah, Maria
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1630

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Produk kreatif yang dihasilkan UMKM, seperti desain kemasan, logo, dan karya visual, merupakan objek yang dilindungi oleh hak cipta. Namun, rendahnya pemahaman hukum pelaku UMKM terhadap perlindungan hak cipta masih menjadi persoalan yang berdampak pada maraknya peniruan produk kreatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman hukum pelaku UMKM terhadap perlindungan hak cipta, faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman tersebut, serta peran perlindungan hak cipta dalam mencegah peniruan produk kreatif UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi terhadap tiga UMKM sektor makanan dan minuman yang berlokasi di Banjarbaru dan Qmall Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman hukum pelaku UMKM terhadap hak cipta masih tergolong rendah, terutama terkait manfaat ekonomi dan prosedur perlindungan hukum. Faktor yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain keterbatasan pengetahuan, kendala ekonomi, persepsi bahwa pendaftaran hak cipta rumit, serta minimnya sosialisasi dari pihak terkait. Perlindungan hak cipta terbukti memiliki peran penting dalam mencegah peniruan produk kreatif dan meningkatkan daya saing UMKM. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan berupa edukasi, pendampingan, dan penyederhanaan prosedur perlindungan hak cipta guna meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM di Indonesia.
Fikih Bamandi-Mandi Pada Tradisi Masyarakat Di Desa Tajau Landung Syifa, Nur
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1631

Abstract

Penelitian ini mengkaji tradisi bamandi-mandi yang dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Tajau Landung dalam perspektif fikih Islam. Tradisi ini merupakan adat lokal yang hidup dan diwariskan secara turun-temurun serta memiliki makna sosial, budaya, dan religius dalam kehidupan masyarakat. Islam sebagai ajaran yang tidak kaku memberikan ruang terhadap keberadaan adat (‘urf) selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat khususnya tauhid. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan emperis melalui penelitian lapangan, yaitu observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tradisi bamandi-mandi dapat dipahami sebagai ‘urf shahih karena tidak mengandung usur syirik dan mengarah pada kemaslahatan. Tradisi ini berfungsi mempererat hubungaan sosial, menjaga identitas budaya, serta menjadi sarana internalisasi nilai-nilai keagamaan. Dengan demikian, tradisi bamandi-mandi dapat ditetapkan secara proporsional sebagai praktik budaya lokal yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
Pandangan Tokoh Agama terhadap Pemanfaatan dan Penyewaan Objek Gadai (Marhun) serta Unsur Riba dalam Praktik Gadai di Martapura Rahmadayanti, Putri
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1632

Abstract

Gadai (rahn) merupakan akad yang dibolehkan dalam Islam sebagai sarana jaminan atas utang. Namun demikian, dalam praktik masyarakat Martapura, kerap dijumpai pemanfaatan dan penyewaan objek gadai (marhun) oleh penerima gadai (murtahin), terutama dalam kasus gadai rumah dan tanah. Praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait larangan riba dan prinsip keadilan dalam muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan tokoh agama terhadap fenomena tersebut dengan pendekatan fikih kontemporer. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama di Martapura, disertai analisis normatif berdasarkan literatur fikih kontemporer dan fatwa lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas tokoh agama memandang pemanfaatan dan penyewaan marhun oleh murtahin tidak dibenarkan apabila menghasilkan keuntungan ekonomis yang tidak diperhitungkan sebagai pengurang utang, karena termasuk dalam kategori riba qardh. Dalam perspektif fikih kontemporer, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan, maqāṣid al-syarī‘ah, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang praktik gadai di masyarakat agar sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.
Pendapat Fikih Terhadap Praktik Tengkulak Dalam Penetapan Harga Sayur Dan Hasil Tani: Studi Kasus Di Landasan Ulin Banjarbaru Karimah, Sofia
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1633

Abstract

Penelitian ini mengkaji praktik tengkulak dalam penetapan harga sayur dan hasil tani di Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dari perspektif fikih muamalah. Praktik tengkulak yang telah berlangsung turun-temurun menimbulkan perdebatan terkait keadilan harga dan kesejahteraan petani. Penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam dengan teknik wawancara mendalam kepada tokoh agama, pelaku tengkulak, dan petani setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tengkulak di Landasan Ulin memiliki dua dimensi: secara positif membantu distribusi hasil tani dan memberikan kepastian pasar bagi petani, namun secara negatif berpotensi menimbulkan penetapan harga yang merugikan petani ketika terjadi eksploitasi. Analisis fikih menunjukkan bahwa praktik tengkulak pada dasarnya dibolehkan dalam Islam sebagai bentuk perdagangan bebas, namun harus memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan tidak ada unsur penipuan atau eksploitasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi fikih muamalah kepada masyarakat agar praktik tengkulak dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Sinergi Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia Ananda, Rizqa; Wahdah, Wahdah; Wahidah, Wahidah; Hasan, Ahmadi; Mariani, Mariani
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1634

Abstract

The preservation of the sharia economy is increasingly important due to the rapid growth of sharia-based financial institutions and economic activities. This study aims to analyze the synergy between Islamic law and positive law in resolving sharia economic issues in Indonesia. The method used is a normative qualitative research with a juridical approach based on literature study. Data were obtained from primary sources (regulations and Islamic legal concepts), secondary sources (books, scientific journals), and tertiary sources (general legal literature). The analysis was conducted inductively and descriptively to identify conceptual relationships between rules. The results of the study indicate that Islamic law facilitates dispute resolution through the principles of al-sulh (peace), tahkim (arbitration), and wilayat al-qadha (court). Meanwhile, Indonesian positive law provides alternative ADR (negotiation, mediation, arbitration) and support from judicial institutions (Religious Courts) that regulate legislation. The results of this study can be concluded that the synergy between these two legal systems is integral, encompassing the values ​​of justice ('adl), benefit, and legal certainty in resolving sharia economic issues. This integration needs to be strengthened through education and clear regulations to overcome the obstacles to judges' understanding and the overlaps that occur.

Page 51 of 55 | Total Record : 550

 49   50   51   52   53 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026) Vol. 3 No. 4 (2025) Vol. 3 No. 2 (2025) Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 4 (2024): This volume covers topics such as women's rights, inheritance law, crime preven Vol. 2 No. 3 (2024): The articles in this volume explore various legal and social topics, including Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia Vol. 2 No. 1 (2024): Contemporary Insights into Islamic Jurisprudence: Exploring Commerce, Culture, Vol. 1 No. 4 (2023): Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia Vol. 1 No. 3 (2023): Legal Development of Local Business Transactions and Contemporary Law in Indone Vol. 1 No. 2 (2023): The Development of Islamic Law and Culture in Indonesia Vol. 1 No. 1 (2023): The Development of Fatwa and Islamic Law in Indonesia More Issue