cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bakhtiar
Contact Email
supremasi@unm.ac.id
Phone
+6281354993337
Journal Mail Official
supremasi@unm.ac.id
Editorial Address
Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya
Published by Universitas Negeri Makassar
ISSN : 1412517X     EISSN : 27209369     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
egal Studies: Criminal law, civil law, constitutional law, human law, customary law, Islamic law, government and regional autonomy. Pancasila and Civic Education: Studies of the state foundation and ideology, democracy, conflict resolution, nationalism, Pancasila and civic education, national character education
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 23 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Volume 20, Nomor 1 (April 2025)" : 23 Documents clear
TRANSPARANSI AUDIT PAJAK TERHADAP KEPERCAYAAN WAJIB PAJAK Mustari, Mustari; Hashfi, Hadyan; Desinta, Besse
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 1 (April 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i1.71138

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kepercayaan wajib pajak dalam sistem perpajakan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan penelitian normative, yang dimaksud untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Penelitian ini deskriptif sebab dalam penelitian ini data yang disajikan akan dipaparkan secara jelas dan pada akhir penjelasan akan ditarik hasil akhir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Transparansi audit pajak adalah salah satu elemen penting dalam membangun kepercayaan wajib terhadap sistem perpajakan suatu negara. Transparansi ini mengacu informasi mengenai proses, kriteria dan hasil audit pajak disampaikan secara terbuka, jelas, dan dapat dipahami oleh wajib pajak. Jadi secara simultan transparansi pajak ini meningkatkan kepecayaan wajib pajak dan kemudian akan meningkatkan pula kepatuhan wajib pajak.
KONSEP AMANAH DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH: IMPLIKASINYA TERHADAP PERILAKU PEJABAT EKSEKUTIF Haras Rasyid, Muh.; Sudirman, Muh.; Herawaty, Andi
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 1 (April 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i1.71128

Abstract

Tema sentral dari tulisan ini adalah konsep amanah. Dengan kajian pendekatan sosial politik dan agama, dihubungkan pembahasannya dengan menekankan pada persoalan prilaku para oknum yang memangku jabatan dalam pemerintahan formal. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan mendalami bagaimana seorang pejabat mempraktikan konsep atau prinsip amanah dalam melaksanakan tugasnya. Sebab dalam mencermati prilaku pejabat khususnya di Indonesia saat ini,  sudah bukan rahasia lagi tidak sedikit pejabat dan yang bermitra dengannya terjerat oleh pelanggaran hukum, utamanya tindak pidana korupsi atau KKN. Konsep amanah dalam Islam, sangat dianjurkan bahkan wajib untuk diterapkan oleh siapapun pejabat atau pemimpin pada setiap tingkatan. Karena konsep ini asasnya adalah anugrah Allah swt. yang diamanahkan kepada manusia untuk dijalankan  sebagai pedoman yang sangat  esensi dalam mengarahkan hati, pikiran dan perbuatan para pejabat agar  berprilaku baik dan tidak ada niat untuk melakukan tindakan tercela, baik dilihat dari sudut pandang hukum negara maupun dari segi agama, sehingga mendorong terwujudnya “baldatun tayyibatu wa rabbun gafur”
PENCEGAHAN KEKERASAN MELALUI PEMENUHAN HAK ANAK DI SATUAN PENDIDIKAN Heri, Ririn Nurfaathirany; Aswan, Muhammad; Junaeda, Siti; Tahir, Heri; Amri, Muhammad; Suliana, Andi; Azhari, Yudhistira
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 1 (April 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i1.71674

Abstract

Anak bayak terlibat dalam tindak kekerasan, lingkungan sekolah yang terdiri dari anak, guru/pegawai, dan pihak lain yang terlibat dalam interaksi sehari-hari di sekolah memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam perlindungan anak. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris, gabungan antara penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pemahaman pihak sekolah terhadap hak anak belum maksimal. Pemahaman anak terhadap tindak kekerasan dalam dunia pendidikan juga belum dipahami sepenuhnya. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan pihak terkait dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam dunia pendidikan di Kota Makassar adalah dengan melakukan koordinasi secara berkala antara pihak terkait baik dalam interaksi formal maupun informal.
INTEGRASI PROJEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA DENGAN KEARIFAN LOKAL DALAM PENDIDIKAN MULTIKULTURAL Manda, Darman; Darmayanti, Dyan Paramitha; Arifin, Iqbal
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 1 (April 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i1.67940

Abstract

Penelitian ini mengkaji integrasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dengan kearifan lokal dalam pendidikan multikultural di Polewali Mandar, daerah kaya budaya. Tujuan utama adalah menumbuhkan toleransi, penghormatan keberagaman, dan kebanggaan identitas lokal sesuai nilai Pancasila. Pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologis melibatkan 16 informan: delapan guru, empat siswa, dan empat orang tua dari lima sekolah. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur. Hasil menunjukkan integrasi P5 melalui tradisi lokal seperti Sayyang Pattu’du (kuda menari) dan Mapande Banua (ritual membangun rumah) memperkaya pembelajaran dengan menghubungkan nilai Pancasila dan budaya lokal. Meskipun ada tantangan seperti keterbatasan sumber daya, pelatihan guru yang kurang, dan variasi pemahaman siswa terhadap budaya lokal, integrasi ini berdampak positif pada karakter siswa. Siswa lebih menghargai keberagaman budaya, memiliki identitas nasional yang kuat, dan keterampilan sosial yang meningkat. Guru dan orang tua melaporkan keterlibatan siswa yang lebih tinggi serta kebanggaan terhadap warisan budaya. Penelitian menekankan perlunya dukungan lebih, seperti pengembangan sumber daya lokal, pelatihan guru, dan keterlibatan orang tua. Penelitian lanjutan dianjurkan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dan membandingkan praktik di wilayah lain guna menemukan pendekatan terbaik integrasi kearifan lokal dalam pendidikan multikultural. Integrasi ini memperkuat karakter siswa dan identitas budaya Indsnesia di era global.
ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN KONTRAK STANDAR PERBANKAN MENURUT HUKUM PERJANJIAN KAITANNYA DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Husain, Raja; Tahir, Heri; Haris, Hasnawi
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 1 (April 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i1.70958

Abstract

Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui bagaimana kedudukan kontrak standar dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia, (2) Untuk mengetahuai bagaimana bentuk keterlibatan nasabah dalam perjanjian kredit bank, (3) Untuk mengetahui bagaimana aspek perlindungan hukum bagi nasabah terhadap penggunaan kontrak standar perbankan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.  Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Kontrak standar yang digunakan pada perjanjian kredit merupakan perjanjian yang sah dan berlaku menurut hukum. (2) Keterlibatan nasabah dalam proses perjanjian kredit dimulai dari tahap pra kontraktual, kontraktual dan pasca kontraktual. (3) Aspek perlindungan hukum bagi nasabah terhadap penggunaan kontrak standar pada perjanjian kredit terbagi atas perlindungan hukum yang bersifat pencegahan (preventif) dan perlindungan hukum yang bersifat penindakan (represif) dalam bentuk litigasi dan non litigasi.
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA PENJARA PADA ANAK PENGGUNA NARKOTIKA Rahma, Nediyan Fania; Siswanto, Heni; Fatonah, Rini
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 1 (April 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i1.72554

Abstract

Narkotika pada saat ini dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi muda. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada Putusan Nomor: 48/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Tjk bahwa UU Narkotika mengatur ketentuan hukum yang mengatur rehabilitasi pecandu narkoba dalam Pasal 54, Pasal 56 dan Pasal 103, terkait dengan Pasal 127 UU Narkotika. Terdakwa Rey Firansyah terbukti melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan narkotika” dan divonis 10 bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Bandar Lampung Dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) Insan berguna kabupaten Pesawaran. Baik pidana pokok yang ditetapkan kepada seorang anak pelaku tindak pidana narkotika serta besar maupun ringannya pidana yang dijatuhkan kepada anak adalah tergantung pada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Pemenuhan keadilan substantif pidana penjara terhadap anak pelaku pengguna narkotika dalam putusan Nomor : 48/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Tjk adalah Hakim dalam memberikan sebuah keputusan terhadap anak yang menggunakan narkotika harus mempertimbangkan beberapa keadaan yang dimana harus melihat bagaimana pengaruh anak tersebut dikehidupan selanjutnya. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus tetap mendapat perlidungan hukum dalam proses peradilan demi kepentingan terbaik bagi anak. Perlidungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebaiknya melibatkan kerjasama antara aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga-lembaga sosial, sekolah dan terutama orang tua agar dapat mencegah secara dini penyalahgunaan narkotika oleh anak agar anak tidak terjerumus
PERBANDINGAN SISTEM HUKUM INDONESIA DENGAN SISTEM HUKUM MALAYSIA TERKAIT PERJANJIAN BAKU Utomo, Prihady; Saleh, Rosdiana; Martadikusuma, Ade Darajat
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 1 (April 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i1.73177

Abstract

Artikel ini membahas perbandingan sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum Malaysia terkait pengaturan perjanjian baku. Indonesia yang menganut tradisi civil law dan Malaysia dengan sistem common law memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur fenomena perjanjian baku yang umum terjadi dalam transaksi bisnis modern. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, menganalisis peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum terkait perjanjian baku di kedua negara. Dengan menggunakan teori konvergensi hukum Peter de Cruz, artikel ini mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pengaturan perjanjian baku serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia melalui UUPK menerapkan pendekatan yang lebih kaku dengan daftar klausula terlarang yang spesifik, sementara Malaysia melalui CPA mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dengan kriteria umum untuk menilai ketidakadilan suatu klausula. Meskipun berbeda pendekatan, terdapat konvergensi dalam tujuan perlindungan terhadap konsumen dan pembatasan klausula yang tidak adil, yang dipengaruhi oleh faktor historis, sistem hukum, globalisasi ekonomi, dan perkembangan standar perlindungan konsumen internasional. Studi ini memberikan kontribusi untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang alternatif pengaturan perjanjian baku dan potensi pembaruan hukum di masa mendatang.
POLA HUBUNGAN SOSIAL MASYARAKAT MULTIKULTURAL DI PEDESAAN Mukhlisa, Auilia; Idrus, Idham Irwansyah; Ridha, Rasyid
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 1 (April 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i1.70968

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorisasi pola hubungan sosial masyarakat multikultural di desa Wiwitan, kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Informan penelitian ini adalah warga dan aparat desa wiwitan dengan jumlah 12 informan. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data penelitian diperoleh melalui wawancara 12 informan. Untuk menganalisis data enelitian ini menggunakan analisis data kualitatif model miles huberman dalam burhan bungin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan sosial multikultural di desa Wiwitan bersifat assosiatif dan dissosiatif, terdapat sikap dissosiatif berupa persaingan dan pertentangan namun masyarakat mampu mempertahankan sikap harmonisasi dari fenomena assosiatif berupa kerjasama, akomodasi dan asimilasi. Adapun pola hubungan sosial masyarakat multikultural berupa akulturasi, paternalisme, integrasi dan pluralisme terdapat pada masyarakat desa Wiwitan. Masyarakat mampu mempertahankan multikulturalisme ditengah keberagaman etnis dan budaya.   
MANAJEMEN WARGANEGARA DI TENGAH ARUS VUCA: KONSEP, RELEVANSI, URGENSI DAN IMPLEMENTASI Ridhoh, M. Yunasri; Dwiputra, Rahyudi; Paotonan, Nesliani
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 1 (April 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i1.72448

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model konseptual manajemen warganegara sebagai pendekatan baru dalam pendidikan kewarganegaraan guna menjawab tantangan zaman. Menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan desain mixed research, penelitian ini menggabungkan penelitian konseptual (conceptual research) melalui sintesis literatur ilmiah dan dokumen kebijakan, serta penelitian lapangan (field research) melalui wawancara, dan observasi terhadap mahasiswa di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen warganegara merupakan konstruksi sistematis, strategis dan baru yang mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan, prinsip good and clean governance, good and smart citizens, serta pendekatan pendidikan kewarganegaraan kritis melalui empat pilar utama: tata nilai, tata kelola, tata laku, dan tata sejahtera. Dalam konteks era VUCA, model ini relevan untuk memperkuat ketahanan nilai, kecakapan berpikir kritis-sistemik, refleksi moral, serta literasi digital dan sosial warga negara agar mampu merespons ketidakpastian secara tangguh dan etis. Manajemen warganegara juga memiliki urgensi tinggi di tengah krisis partisipasi, intoleransi, serta disinformasi, misinformasi, dan malinformasi yang semakin meluas. Sebagai temuan lapangan, implementasi manajemen warganegara di kalangan mahasiswa di Kota Makassar telah tampak melalui berbagai aktivitas sosial, advokasi, kolaborasi digital, dan pengabdian masyarakat. Namun, partisipasi ini masih terbatas, belum merata, dan kurang berkelanjutan. Diperlukan penguatan literasi, pembinaan-pendampingan, serta integrasi kelembagaan agar model ini menjadi gerakan strategis dan berdampak dalam membentuk mahasiswa sebagai warga negara aktif di era VUCA. Dengan demikian, pendekatan ini perlu diimplementasikan melalui adaptasi kurikulum, penguatan literasi digital, pelibatan warga dalam proses kebijakan, serta pembentukan relasi negara-warga yang partisipatif.
UNSUR PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN / UNDUE INFLUENCE): TINJAUAN AKIBATNYA PADA PERJANJIAN HUTANG-PIUTANG BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN Sriwati, Sriwati; Setiawan, Yusak Eliezer; Setiawan, Peter Jeremiah
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 1 (April 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i1.71090

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis konsep penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian hutang-piutang, dampak hukumnya terhadap pembatalan perjanjian, serta bagaimana putusan pengadilan menangani kasus-kasus tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan keadaan dapat menjadi dasar pembatalan perjanjian meskipun perjanjian dibuat secara formal sah. Hakim berwenang menyesuaikan bunga pinjaman yang tidak adil agar sesuai dengan rasa keadilan (matigingsrecht). Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa penyalahgunaan keadaan harus dipertimbangkan berdasarkan prinsip kepatutan dan keadilan, serta pengadilan memiliki kewenangan untuk mengubah isi perjanjian demi menciptakan keseimbangan antara para pihak. 

Page 1 of 3 | Total Record : 23

 1   2   3 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025) Volume 20, Nomor 1 (April 2025) Vol 19, No 2 (2024) Vol 19, No 1 (2024) Vol 18, No 2 (2023) Vol 18, No 1 (2023) Vol 17, No 2 (2022) Vol 17, No 1 (2022) Vol 16, No 2 (2021) Vol 16, No 1 (2021) Vol 15, No 2 (2020) Vol 15, No 1 (2020) Vol 14, No 2 (2019) Vol 14, No 1 (2019) Vol 13, No 2 (2018) Vol 13, No 1 (2018) Vol 12, No 2 (2017) Vol 12, No 1 (2017) Vol 11, No 2 (2016) Vol 11, No 1 (2016) More Issue